• Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005 tanggal29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD Kab.

  Biaya Protokoler500.000,0015.00Jumlah 0.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005 tanggal 29Agustus 2005 itentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

  Biaya Protokoler500.000,0015.00Jumlah 0.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005 tanggal 29Agustus 2005 ~ittentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

  /AK147 tahun 2005,Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.:180.188/AK 148 tahun 2005, Peraturan Bupati KutaiKartanegara No.: 180.188/AK 149 tahun 2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa anggaran yang dikelola oleh Sekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dari APBDmurni ada 2 (dua) macam anggaran yaitu anggaranBelanja langsung dan Belanja tidak langsung,sedang yang saksi laksanakan adalah anggaran belanja langsung = yaitu bela eluarkanpada

  Peraturan Bupati Kutai Kartanegaranomor: 180.188/HK 76/2005 tentangPenjabaran APBD tahun 2005;5.

• Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudianmembagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanHal. 5 dari 91 hal. Put.

  Biaya Protokoler 500.000,0015.000.000,00Jumlah Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M.

  Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dan disesuaikan denganperaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biaya operasional AnggotaDPRD No.

  (onlslag vanrechtsvervolging);Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya ketentuan Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK203a/2005 tanggal 25 November 2005tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;Hal demikian dapat dilihat pertimbangan Judex Facti dalam putusannya:e Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK203a/2005, tanggal 25November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Anggaran

  Perubahan Anggaran tersebutkemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005. Peraturan Bupati ini tidak90pernah dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan peraturanyang lebih tinggi yakni oleh Gubernur.2.

• Copy Peraturan Bupati Kukar No:180.188/HK 149/2005 tanggal 29 Agustus2005 tentang Belanja Penunjang kegiatanpimpinan dan Anggota DPRD Kab.KutaiKartanegara.7. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan DinasKab.Kukar Tahun 2005.8. Copy Buku Kas umum ( BKU) SKPD SekwanDPRD Kab. Kukar.9. Copy SPPD ke luar Daerah Anggota DPRDKab. Kukar.10. Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000, 11.

  Penambahanbiaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untukkeperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp.2.160.000.000, (dua milyarseratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinaspimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelatihan(Peningkatan SDM) sebesar Rp.1.800.000.000, (satumilyar delapan ratus juta rupiah).Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang' KegiatanPimpinan

  Biaya Protokoler 500.000,0015.000.0Jumlah 00,00 23Ke Luar Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

  HM.ASWIN, MM selaku Sekretaris DPRD Kabupaten KutaiKartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudianmembagikan salinan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan DanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara kepada masing masing Anggota DPRDPeriode 2004 2009 termasuk terdakwa yang jugamenerimanya.Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 melalui masing masingfraksi

  Biaya Protokoler500.000 ,001Jumlah 5.000.000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

• Biaya Protokoler 500.000,0015.000Jumlah .000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

  Biaya Protokoler500.000,0015.00Jumlah 0.000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

  Pertanggung jawaban dan Pengawasan KeuanganDaerah serta Tata cara Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tatausaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungananggaran pendapatan dan belanja daerah, Perda No.23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kukar danPerda No. 2 tahun 2005 tentang Pokok pokokKeuangan Daerah Kabupaten Kukar, Peraturan BupatiKutai Kartanegara No.: 180.188/AK147 tahun 2005,Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.:180.188

  Bahwa terbukti Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tanggal 29 Maret 2005 Nomor:180.188/HK 41/2005 Tentang PenetapanStandarisasi/Normalisasi Harga Barang Dan JasaBelanja Aparatur Dan Modal Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 danPeraturan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29Agustus 2005 Nomor: 180.188/HK 149/2005 TentangBelanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan AnggotaDPRD Kutai Kartanegara, adalah peraturan yangdibuat dan di keluarkan oleh Bupati KutaiKartanegara secara sah

  Meninjau kembali Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD dan disesuaikan denganperturan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PerwakilanBPK.R.I tersebut diatas, selanjutnya Prof. DR. Ir.

• Biaya Protokoler500.000,0015.Jumlah 000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

  Biaya Protokoler500.000,0015Jumlah .000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

  Biaya Protokoler500.000,0015.Jumlah 000.000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanKutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/200529 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

  Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab. KutaiKartanegara.. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukartahun 2005.. Copy Buku kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD kab.Kukar.Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kab.

  (lima belasjuta rupiah) ;Bahwa biaya yang diterima dari pos BiayaPenunjang Kegiatan/ Operasional didasarkanatas Peraturan Bupati KukarNo.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus2005 ;Bahwaatas dasar Peraturan Bupati KukarNo.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus2005 Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasionaldibayarkan terhitung sejak mulai bulanJanuari 2005 ;Bahwa yang membuat' rincian pembayaran danyang membayarkan uang tersebut kepadaterdakwa adalah Eddy Bambang sedang saksihanya menandatangani bukti

• Pertemuan 5.000.000,00ks Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M.

  Pertemuan 5.000.000,00js Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M.

  Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudianmembagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HKHal. 31 dari 92 hal. Put.

  No. 197 PK/Pid.Sus/20142.1.1.08.01.lyang dianggarkan dalam pos secretariat DPRD merupakanhasil Perubahan APBD (ABPDP) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.Perubahan anggaran tersebut kemudian dituangkan dalam peraturanBupati No. 180.188/KH149/2005, tanggal 29 Agustus 2005.

• Manggis : No.03/M/V1/2008 harga penawaranRp. 89.990.000.Bahwa secara faktual, proses efaluasi dokumenprakualifikasipelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan5pembangunaan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentukPanitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentangPenunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek PembangunanKecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB39/V/2008 baru diterbitkanpada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan sdr.

  Manggis : No.03/M/V1/2008 harga penawaranRp. 89.990.000.Bahwa secara faktual, proses efaluasi dokumenprakualifikasipelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan16pembangunaan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentukPanitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentangPenunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek PembangunanKecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB39/V/2008 baru diterbitkanpada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan sdr.

  ABDUL WAHAB HARselaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Muara BadakKabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan Surat Keputusan CamatMuara Badak No. 180.188/CMB01/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan ProyekPembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan MuaraBadak Cluster Desa Saliki, Salo Palai, Muara Badak Ulu dan Badak Baru,Terdakwa QORINA KODARIAH Binti H.

  Eva Evi Bersaudara, padahal pada saat pembuatan/penerbitan dokumen dokumen tersebut belumdibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, karena Surat Keputusan tentangPenunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek PembangunanKecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB39/V/2008 baru diterbitkanpada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan sdr.

  EVAEVI BERSAUDARA.1 (satu) Berkas KEPUTUSANCAMAT =MUARA BADAKNomor : 180.188/CMB01/2008tentang PENUNJUKANPEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN (PPTK)Kegiatan Proyek PembanguanPerdesaan Program GerbangDayaku Kecamatan MuaraBadak.1 (satu) lembar JaminanPemeliharaan dengan NomorBond : 07.1.4019.0139.08 danNilai Bond Rp. 4.492.000.

• Kukar yang sudah mengembalikan Uang kelebihan dana ke Kas Daerah.7) Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara.8) Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005.9) Copy Buku kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD kab. Kukar.10) Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kab.

  Kukar yang sudahmengembalikan Uang kelebihan dana ke Kas Daerah.Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan danAnggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara.Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005.Copy Buku kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD kab. Kukar.Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kab.

  (lima belas juta rupiah) ;Bahwa biaya yang diterima dari pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional didasarkan atas Peraturan Bupati Kukar No.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 ;Bahwa atas dasar Peraturan Bupati Kukar No.180.188/HK/149/2005,tanggal 29 Agustus 2005 Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasionaldibayarkan terhitung sejak mulai bulan Januari 2005 ;Bahwa yang membuat rincian pembayaran dan yang membayarkan uangtersebut kepada terdakwa adalah Eddy Bambang sedang saksi hanyamenandatangani

  Kukar yang sudahmengembalikan Uang kelebihan dana ke Kas Daerah.Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan AnggotaDPRD Kab. Kutai Kartanegara.Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005.Copy Buku kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD kab. Kukar.Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kab.

  ;b Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK149/2005 Tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dan disesuaikan dengan perturan yangberlaku ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan BPKR.I tersebut diatas,selanjutnya Prof. DR. Ir. HM.

• Kukar yang sudah mengembalikan Uang kelebihan dana ke Kas Daerah.7) Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara.8) Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005.9) Copy Buku kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD kab. Kukar.10) Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kab.

  Kukar yang sudahmengembalikan Uang kelebihan dana ke Kas Daerah.Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan danAnggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara.Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005.Copy Buku kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD kab. Kukar.Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kab.

  (lima belas juta rupiah) ;Bahwa biaya yang diterima dari pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional didasarkan atas Peraturan Bupati Kukar No.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 ;Bahwa atas dasar Peraturan Bupati Kukar No.180.188/HK/149/2005,tanggal 29 Agustus 2005 Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasionaldibayarkan terhitung sejak mulai bulan Januari 2005 ;Bahwa yang membuat rincian pembayaran dan yang membayarkan uangtersebut kepada terdakwa adalah Eddy Bambang sedang saksi hanyamenandatangani

  Kukar yang sudahmengembalikan Uang kelebihan dana ke Kas Daerah.Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan AnggotaDPRD Kab. Kutai Kartanegara.Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005.Copy Buku kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD kab. Kukar.Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kab.

  SUTOPO GASIF SPd.MPd. adalah sebanyak Rp.71.000.000. ; ( tujuh puluh satu jutarupiah ) ;b Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK149/2005 Tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dan disesuaikan dengan perturan yangberlaku ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan BPKR.I tersebut diatas,selanjutnya Prof. DR. Ir. HM.

• Manggis : No. 03/M/VI/2008 harga penawaran Rp 89.990.000,00Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumenprakualifikasipelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatanpembangunan Mushollah An Nur dilakukan / diproses sebelum dibentukPanitia Pengadaan Barang / Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentangPenunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek PembangunanKecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB39/V/2008 baru diterbitkan padatanggal 2 Mei 2008. Bahkan Sdr.

  No. 576 K/Pid.Sus/2015menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK199/2007 tanggal 07 Mei 2007 Terdakwa ABDUL MAJID BinSALEH diangkat sebagai Kepala Desa Badak Baru, Kecamatan Muara BadakKabupaten Kutai Kartanegara, dan dalam kedudukan sebagai Kepala Desa

  No. 576 K/Pid.Sus/2015on10.11.12.13.14.15.16.17.1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor :180.188 / CMB01 / 2008 tentang PENUNJUKAN PEJABATPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan ProyekPembanguan Perdesaan Program Gerbang Dayaku KecamatanMuara Badak;1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp 4.492.000,00 (empat juta empatratus sembilan puluh dua ribu rupiah);1 (satu) buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana KonstruksiNomor : 0142/INKINDO

  EVA EVI BERSAUDARA;1 (satu) berkas KERPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor :180.188 / CMB01 / 2008 tentang PENUNJUKAN PEJABATPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan ProyekPembanguan Perdesaan Program Gerbang Dayaku KecamatanMuara Badak;1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond :07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp 4.492.000,00 (empat jutaempat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);1 (satu) buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana KonstruksiNomor : 0142/INKINDO/1 7/7/08;1 (satu) berkas

• Biaya Protokoler 500.000,0015.000.000,00Jumlah Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. H. M.

  Copy Peraturan Bupati Kukar No : 180.188/HK149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang kegiatanpimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;. Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten KukarTahun 2005;. Copy Buku Kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD KabupatenKukar;10.

  Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK149/2005 Tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dandisesuaikan dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biaya operasionalAnggota DPRD No.

  Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya ketentuan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK203a12005 tanggal 25 Nopember2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD TahunAnggaran 2005.Hal demikian dapat dilinat pertimbangan Judex Facti dalam putusannya:Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK203a/2005 tanggal 25 Nopember 2005 tentangPenjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005, bahwa anggaranBiaya

• Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (disingkat Pemkab Kukar) telahmenerbitkan Peraturan Bupati Nomor 180.188/HK108/2002 tentang PenetapanStandarisasi Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutaiyang lazim disebut dengan tunjangan SPPD;3.

  Kukar sesuai denganPeraturan Bupati Nomor 180.188/HK108/2002 dan membayar biaya PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar kepada 39 orang AnggotaDPRD Kab. Kukar sesuai Peraturan Bupati Kukar Nomor 180.188/HK149/2005tersebut;Bahwa biaya Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut dibayar kepada 39 orang AnggotaDPRD Kab.

  Kukar sesuai dengan waktu perjalanannya dan jumlahnya disesuaikandengan Peraturan Bupati Nomor 180.188/HK108/2002 sedangkan biayaPenunjang Kegiatan Komisi dan Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRDKab.

  dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 180.188/HK108/2002 demikian juga dengan pembayaran biaya Penunjang Kegiatan danPeningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.

  Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK149/2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dandisesuaikan dengan peraturan yang berlaku;Bahwa sebagai tindak lanjut dari saran BPK RI tersebut pada posita gugatan butir10 diatas, Bupati Kutai Kartanegara telah mengeluarkan Surat Perintah BupatiKab.

• Sus/2012Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegaratelah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untukpeningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesarRp15.000.000,00 per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dandibebankan kedalam APBD Kabupaten Kartanegara

  Biaya Protokoler 500.000,00 Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, Prof. Dr. Ir. HM.

  Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, Prof. Dr. Ir. HM.

  Aswin, MM. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten KutaiKartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudian membagikan salinanPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masingmasing Anggota DPRDperiode 20042009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya.Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 658 K/Pid.

• Manggis : No.03/M/VI/2008 harga penawaranRp. 89.990.000.Bahwa secara faktual, proses efaluasi dokumenprakualifikasipelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatanpembangunaan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentukPanitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusantentang Penunjukan TimPanitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan MuaraBadak No. 180.188/CMB39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei2008.

  yang termasuk wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan NegeriSamarinda, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;Berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Badak No. 180.188

  Manggis : No.03/M/VI/2008 harga penawaranRp. 89.990.000.Bahwa secara faktual, proses efaluasi dokumenprakualifikasipelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatanpembangunaan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentukPanitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusantentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan ProyekPembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB39/V/2008baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008.

  Eva EviBersaudara, pada hal pada saat pembuatan/penerbitan dokumendokumen tersebut belum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa,karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang /Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No.180.188/CMB39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008.Bahkan sdr.

  EVA EVIBERSAUDARA.. 1 (satu) Berkas KEPUTUSANCAMAT MUARA BADAKNomor : 180.188/CMB01/2008 tentangPENUNJUKAN PEJABATPELAKSANA TEKNISKEGIATAN (PPTK) KegiatanProyek PembanguanPerdesaan Program GerbangDayaku Kecamatan MuaraBadak. 1 (satu) lembar JaminanPemeliharaan dengan NomorBond : 07.1.4019.0139.08 danNilai Bond Rp. 4.492.000,(Empat Juta Empat RatusSembilan Puluh Dua RibuRupiah).. 1 (satu) Buah Sertifikat BadanUsaha Jasa PerencanaKonstruksi Nomor : 0142/INKINDO/1 7/7/08.578.10.11.12.1 (satu) Berkas

• Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Kabupaten Kutai Kartanegara, tentangBelanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, Prof. DR. Ir. HM.

  Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiHal. 17 dari 66 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2014Kartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

  Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

  No. 198 PK/Pid.Sus/2014sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannyaTerdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yangmenggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD)saja yang dibayarkan secara paket /umpsum berdasarkan StandarisasiBiaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiranKeputusan Bupati Kutai Kartanagara Nomor. 180.188/HK.41/2005 tanggal29 Maret

  Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kab.Kukar Tahun 2005;9. Copy Buku Kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;10. Copy SPPD ke luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;11. Copy SPMU Nomor: 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12.

• No. 257 PK/Pid.Sus/2014perjalanan dinas pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (peningkatanSDM) sebesar Rp. 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah);Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

  Biaya protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr.Ir. H. M.

  No. 257 PK/Pid.Sus/201466Putusan Judex Facti telah tepat dan benar dengan membuktikan sah tidaknyaPeraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005 ... dan seterusnya ...

• Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

• Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor: 180.188/ CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG/ PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA

  2. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor: 180.188/ CMB-01/2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembanguan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak.
  3. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond: 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp.4.492.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

  4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK199/2007, Tanggal 7 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kec.Muara Badak Kab.Kukar.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syarif bin Onde.

Manggis : No.03/M/V1I/2008 harga penawaran Rp.89.990.000.Bahwa secara faktual, proses efaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelanganuntuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunaan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusantentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan KecamatanMuara Badak No. 180.188/CMB39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008.Bahkan Sdr.

Manggis : No.03/M/V1/2008 harga penawaran Rp.89.990.000.Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaanpelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunaan Mushollah An Nurdilakukan/diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena SuratKeputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek PembangunanKecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei2008. Bahkan Sdr.

Menetapkan barang bukti:I10.11.12.13.14.1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG/PENGADAANPROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAKTanggal 02 Mei 20081 (satu) Berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran ProgramPembangunan Mushollah AnNur.1 (satu) lembar permohonan meminjam CV.EVA EVI BERSAUDARA. tanggal 10Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009.1 (satu) lembar Rekening koran

Bahwa pada waktu pembangunan 1 paket Musholla An Nur tersebut, Terdakwa AbdulMajid bin Saleh menjabat sebagai Kepala Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak,Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK199/2007 tanggal 07 Mei 2007;5. Bahwa saksi Syarif bin Onde menemui Terdakwa Abdul Majid selaku Kepala DesaBadak Baru untuk meminta rekomendasi dalam rangka mengikuti lelang pembangunanMusholla An Nur di Desa Badak Baru.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor: 180.188/CMB39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG/PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATANMUARA BADAK Tanggal 2 Mei 2008.10.11.Tee13.14.15.16.17:18.19.20.361 (satu) Berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran ProgramPembangunan Mushollah AnNur.1 (satu) lembar permohonan meminjam CV.

• No. 180.188/HK149/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;.

  Kukar sesuai denganPeraturan Bupati No. 180.188/HK108/2002 dan membayarbiaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Kukar kepada 39 orang Anggota DPRD Kab. Kukar sesuaiPeraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK 149/2005 tersebut;Bahwa biaya Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut dibayarkepada 39 orang Anggota DPRD Kab.

  Kukar sesuai denganwaktu) perjalanannya dan jumlahnya disesuaikan denganPeraturan Bupati No.180.188/HK 108/2002 sedangkan biayaPenunjang Kegiatan Komisi dan Peningkatan SDM Pimpinandan Anggota DPRD Kab.

  Bahwa pembayaran biaya Perjalanan Dinas (SPPD) padatahun 2005 telah dilaksanakan selesai dan sesuai denganperaturan Bupati No.180.188/HK108/2002 demikian jugadengan pembayaran biaya Penunjang Kegiatan danPeningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.

  Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNo. 180.188/HK149/2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat11.12.Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan disesuaikandengan peraturan yang berlaku;Bahwa sebagai tindak lanjut dari saran BPK RI tersebutpada posita gugatan butir 10. diatas, Bupati KutaiKartanegara telah mengeluarkan Surat Perintah BupatiKab. Kukar No.

• Penambahan biaya perjalanan dinaskhusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerjakomisi ke luar daerah sebesar Rp. 2.160.000.000, (dua milyar seratus enampuluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalamrangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp. 1.800.000.000, (satu milyardelapan ratus juta rupiah).Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan

  Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. H. M.

  ASWIN, MM selaku SekretarisDPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO,kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenHal. 17 dari 71 hal. Put.

  Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kukar tahun2005.9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD KabupatenKukar.Hal. 56 dari 71 hal. Put.

• Biaya sewa peralatan 300.000,00i.Biaya transportasi/akomodasi 5.000.000,00peserta pertemuan Biaya protokoler 500.000,00 Jumlah 15.000.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Kabupaten Kutai Kartanegara,PROF. DR. IR. H.M.

  Biaya transportasi/akomodasi 5.000.000,00peserta pertemuan Biaya protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, PROF. DR. IR. H.M.

  ASWIN, M.M. selaku Sekretaris DPRDKabupaten KutaiKartanegara melaluiEDY BAMBANG TRIWIBOWO,kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahHal. 19 dari 86 hal. Put.

  Copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara ;8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten KutaiKartanegara Tahun 2005 ;Hal. 44 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/20139.

  Copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD KabupatenKutai Kartanegara ;8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan DinasKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;9.