DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas

nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

P1 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/01.A/VI/2003. Tanggal 3 Januari 2003 = TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di LingkunganPemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atas namaDeddy Agus Ardiansyah, ST NIP. 440030257 (fotokopi sesualdengan aslinya);2.

Ardiansyah,ST NIP. 440030257 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/414.A/BKD/2008 Tanggal O02 Juli 2008 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Deddy AgusArdiansyah, ST NIP. 440030257 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/480.B/BKD/2009 Tanggal O6 Oktober 2009 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Deddy Agus Ardiansyah,ST, M.Si NIP. 19710803 2002121003 (fotokopi sesuai denganaslinya);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/901/BKD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP.19710803 2002121003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/312/BKD/2014 Tanggal

Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/272/BKD/2016, tanggal 29 Maret 2016 TentangPengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selesai menjalanihukuman pidana penjara;5.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 Atas Nama DeddyAgus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;3.

TANGGAL 28 DESEMBERIl2 Surat Keputusan NOMOR : 188.44/1313/BKD/2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATANPIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG ATAS NAMA Ir.

Belitung yakni;1 NOMOR : 188.44/1310/BKD/2015 TENTANG PEMBERHENTIANDARI JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGATAS NAMA DRS.

TANGGAL 28DESEMBER 2015;2 NOMOR : 188.44/1313/BKD/2015 TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN JABATAN' PIMPINAN TINGGIPRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG ATAS NAMA Ir.SARJULIANTO, Dipl, SE TANGGAL 28 DESEMBER3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung yakni;1 NOMOR : 188.44/1310/BKD/2015 TENTANG PEMBERHENTIANDARI JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGATAS NAMA DRS. H. A.

Huzarni Rani,Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 tentang PemberianMasa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A.

(foto copy sesuai denganaslinya)T.16 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian JabatanPimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung. (foto copy sesuai denganaslinya);17181920212DT.17 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintahan Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Rp.12010 2 bulan 188.44/56/KPTS/ 1.014.000, .168.000,yaitu Tahun 2010 tentangbulan UMK Tahun 2010Januaris/dDesember7 2 1 No Rp. Rp.13011 2 bulan 188.44/09/KPTS/ 1.115.000, .380.000,yaitu Tahun 2011 tentangbulan UMK Tahun 2011Januaris/dDesemberg 2 1 No Rp. Rp.14012 2 bulan 188.44/60/KPTS/ 1.236.000, .832.000,yaitu Tahun 2012 tentangbulan UMK Tahun 2012Januaris/dDesemberg 2 1 No Rp.

Rp.16013 2 bulan 188.44/15/KPTS/ 1.415.000, .980.000,yaitu Tahun 2013 tentangbulan UMK Tahun 2013 Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 102/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn Januaris/d Desember1 No Rp. Rp.20014 2 bulan 188.44/941/KPTS/ 1.712.000, .544.000,yaitu Tahun 2013 tentangbulan UMK Tahun 2014Januaris/dDesember1 No:188.44/105 Rp. Rp.21015 2 bulan I/KPTS/ Tahun 2014 1.830.000, .960.000,yaitu tentang UMK Tahunbulan 2015Januaris/dDesember1 No:188.44/630/ Rp.

Rp.1.4010 188.44/56/KPT 014.000, 12.168.00 693.576, 60.160S/ Tahun 2010 0tentang UMKTahun 20107 No Rp.1. Rp. Rp. Rp.1.6011 188.44/09/KPT 115.000, 13.380.00 762.660, 05.600S/ Tahun 2011 0tentang UMKTahun 2011g No Rp.1. Rp. Rp. Rp.1.7012 188.44/60/KPT 236.000, 14.830.00 845.424, 79.840S/ Tahun 2012 0tentang UMKTahun 2012g No Rp.1. Rp. Rp. Rp.2.0013 188.44/15/KPT 415.000, 16.980.00 967.860, 37.000S/ Tahun 2013 0 Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 102/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn I No Rp.1. Rp. Rp.1.

.1.830.000,Rp.21.960.000Rp.7.686.000,Rp.7.686.000, 016No:188.44/630/Tahun 2015tentangUMK Tahun2016Rp.2.040.450,Rp.24.485.400Rp.8.569.890,Rp.8.569.890, 017 No:188.44/738/KPTS/ Tahun Rp.2.208.787, Rp.26005.444 Rp.9.276.905, Rp.9.276.905, Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 102/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn 2016tentangUMK Tahun2017 018No:188.44/635/KPTS/2017TahuntentangUMK Tahun2018Rp.2401.172Rp.28814.064Rp.10.085.124Rp.10.085.124 (oO019 No:188.44/1438/KPTS/ Tahun2018tentangUMK Tahun2019Rp.2.593.986,64Rp.31127.832Rp

Sumatera Utara No:188.44/630/Tahun2015tentang UMK Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenAsahan Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P19;Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo:188.44/738/KPTS/Tahun2016 tentang UMK Tahun2017tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun2017,selanjutnya diberi tanda bukti P20;Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo:188.44/635/KPTS/Tahun2017 tentang UMK Tahun 2018 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun 2018, selanjutnyadiberi

Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawahketentuan upah minimum adalah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoKeputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/Tahun2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2013,Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/982/KPTS/Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2014,Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2015 tentang Upah

Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2015 danKeputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016:3.

Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawahketentuan upah minimum adalah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/Tahun2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2013,Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/982/KPTS/Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2014,Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2015 tentang Upah

Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2015 danKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016:4.

Pembangunan Prasarana SumateraUtara sebagai PENGELOLA SEMENTARA areal Pekan Raya Sumatera Utarasebagaimana Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/593/KPTS/2019;.

PPSU) adalah 2 (dua) badan hukum yangberbeda;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gurbernur Sumatera UtaraNo. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang PenetapanPT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola SementaraAreal Pekan Raya Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gurbernur SumateraUtara No. 188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentangPembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic.

PPSU) adalah 2 (dua) badan hukum yangberbeda; Bahwa Saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gurbernur Sumatera UtaraNo. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang PenetapanPT.

AHUAH.01.030409335 Tanggal 12Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T4;Fotocopy Surat No. 334/PPSU/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2020,selanjutnya diberi tanda bukti T5;Fotocopy Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/593/KPTS/2019 Tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tandabukti T6;Fotocopy Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/810/KPTS/2019 Tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya diberi tandabukti T7;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan SaksiSaksi yang

Saksi Salwani:Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Saksi adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat dengan jabatanKabag Umum;Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2013;hh Halaman 24 dari 31Putusan Nomor 184/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnBahwa Saksi tahu perihal Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang PembubaranYayasan Pekan Raya Sumatera Utara ;Bahwa secara garis besar, Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/712

MENGADILI:

1. DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal

19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Tatang Rizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001;

Objek Gugatan.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Tatang Rizani, NIP 19680123200212 1 001.Il. Tenggang Waktu.1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatanatas nama Tatang Rizani, S.E., NIP. 19680123 200212 1001.3.

Bukti T2Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1012/BKPSDMD/2018, tanggal 19 Desember 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Tatang Rizani, SE,NIP.19680123.200212.1.001 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1185/BKD/2016, tanggal 23 November 2016 TentangPemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasNama Tatang

Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.PGP Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Kepala Biro Hukum mengirimkanNota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 188.44/1208/III yang ditujukankepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Nota Dinasdilengkapi draf Keputusan yang akan ditandatangani oleh Gubernur KepulauanBangka Belitung (vide Bukti T22); Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Gubernur selaku PPK menerbitkanKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Tatang Rizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001;3.

., BinMUHAMMAD SALEH (mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Selatan pada 6 Januari 2009 sampai dengan bulanApril 2010) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.821.22/0101BKD/2009 tanggal 6 Januari 2009 dan sebagai Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010 bersamasama dengan H.

Bantuan untuk sarana dan prasarana olahraga dan Rp. 7.000.000.000,keolahragaan sebesar Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada Kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, Bantuanuntuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Bantuan SosialKemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

Surat Keputusan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdr. Drs. H. A. FAUZAN SALEH, M.Ag., sebagaiKuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan KerjaPerangkat Daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) TahunAnggaran 2010;Surat Keputusan No. 188.44/09/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdri.

ANANG BAKHRANIE sebagaiPejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaProvinsi Kalimantan Selatan dan Surat Keputusan No. 188.44/0172/Hal. 4 dari 375 hal. Put. No. 1299 K/Pid.Sus/2015KUM/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/07/KUM/2009tentang Penunjukan Sdr. Drs.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

atas nama Putri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 19760401 200212 2 007;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Putri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 19760401 200212 2 007 ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018 TentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanTanggal 19 Desember 2018 Atas Nama Putri Dewi Damayanti. S.PI NIP.19760401 200212 2 007;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/1011/Bkpsdmd/2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanTanggal 19 Desember 2018 Atas Nama Putri Dewi Damayanti. S.PI NIP.19760401 200212 2 007;4.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/1011/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Putri Dewi Damayanti, S.Pl, NIP.19760401 200212 2 007;3.

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejaktanggal 1 Desember 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/01.A/VI/2003, Tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Januari 2003, NIP 440030178, unitkerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;2.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Putri Dewi Damayanti, S.P!I NIP. 19760401 200212 2 007;3.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas N hlimBanjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;:52b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 21.2/172/2017abatan FungsionalDahlim Banjar Nahor,antan Tengah Nomor : 188.44/3/2017emerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kepada kedudukansemula atau setingkat dan mengembalikan hakhak Penggugat sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017 tanggal 6Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 atas nama DAHLIMBANJAR NAHOR,, SE., M.Si; b. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 821.2/172/2017 tanggal30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama DAHLIM BANJARNIAHOR, SIE... MS issssssis oss cacceeneeesonscmeenesotoreuemaneonocss sah dan tetap berlaku.3.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama DahlimBanjar Nahor SE., M.Si NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjr Nahor, SE.,3. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk mencAXa.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44./3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama DahlimBanjar Nahor, SE., M.Si NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalHal 6 dari 10 hal. Put. No. 229/B/2017/PT.TUN.JKTPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjr Nahor, SE.,6.

, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.3 Memerintahkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap :a.1 Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa hanyalahKeputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktuanggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2 Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten BanjarMasa Jabatan Tahun 2009

Menolak perintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 2009 2014;4.

Bukti P.1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota Partai PersatuanPembangunan Nomor 15.18.008.00000, atas nama Muaddin ;tSBukti P.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0350/KUM/2009, tertanggal 29 Agustus 2009Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;aaBukti P.3.: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggal 1 Nopember

BapakGubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggalHalaman 15 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUNBJM166. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. Bukti11. Bukti12. Bukti13. Bukti14. Bukti16T.6T.7T.8T.9T.10:T.1l :T.12:T.13:T.14:1 November 2012 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu.

FITRI ANITA CAUPON dengan nomor rekening 0153300689;- 1 (satu) buah Hard drive merk HITACHI wama hitam 7 1 (satu) buah bantalan stempel merk HERO;- 1 (satu) buah bantalan stempel merk DEBOZZ;- 5 (lima ) Lembar Surat Keputusan Gubemur Kalteng Nomor: 188.44 / 239 a / 2011, tertanggal 30 Juni 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT.

MURSID MARSONO Bin SUHARTO yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa benar saksi mengetahui memberikan keterangan sehubungandengan adanya dugaan pemalsuan surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor ; 188.44 /239 a/ 2011, tertanggal 30 Juni 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatanpertambangan Bauksit PT.

Nomor urut yang di gunakan pada surat yang diduga palsu yaitu Nomor: 188.44/ 239 a/ 2011, tertanggal 30 Juni 2011 itu di gunakan oleh biro Hukum setdaProv.

Kalteng;Majelis hakim memperlihatkan barang bukti berupa surat Keputusan GubernurKalteng Nomor; 188.44 / 239 a / 2011 tertanggal 30 Juni 2011 tentangKelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT.

Fajar Mentaya Abadi (FMA) berupa surat Keputusan Gubernur KaltengNomor; 188.44 / 239 a / 2011 tentang Kelayakan Lingkungan HidupKegiatan pertambangan Bauksit PT.

FAJAR MENTAYA ABADI ( PT.FMA ) dari Gubernur Kaiteng Kepada Menteri ESDM Republik Indonesia, danSaksi bam mengetahui surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44 /239 a / 2011 tentang Kelayakan Llngkungan Hidup Kegiatan pertambanganBauksit PT, FAJAR MENTAYA ABADI ( PT.

Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH, MT;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2020 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH, MT;4.

Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH.,MT;3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, ST.,MT ;4.

Utara Nomor :188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2011 Jo KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2013.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Penasehat

/39/KPTS/Tahun 2010tanggal 01 Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten DeliSerdang Tahun 2010 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Jo KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari

/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2010 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Jo Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangUpah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18Januari

/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01 Februari2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 JoKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011tanggal 28 Februari 2011 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten DeliSerdang Tahun 2011 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah MinimumSektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapan+ahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

berkut bangunan di atasnya seluas 2.283 M2 (duaribu dua ratus delapan puluh tiga ribu meter persegi) berdasarkan: Surat PemyataanPemilikan Tanah Nomor: 592.11/46/DTK09/IX/2018 Tanggal: 06 September 2018,dengan batasbatas yang jelas yaitu:Sebelah Utara : Mardianus;Sebelah Selatan : Samuel Matius;Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Saparuddin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan ProvinsiKalimantan Utara, selanjutnya ternadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Notadinas perihal Permohonan Kepala Inspektur Kabupaten Padang LawasUtara Untuk Memeriksa Kondisi Penyaluran Raskin alokasi 13 dan 14di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan suratPemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Sekretariat DaerahKabupaten Nomor 501/1025/2016 perihal Permohonan Untuk Diperiksatanggal 16 Maret 2016;o Surat Keputusan Camat Padang Bolak Nomor 188.44/229/K/2015tentang Perubahan Pembentukan Tim Koordinasi Raskin KecamatanPadang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

TA 2015, tanggal 9Maret 2015 dan Susunan Anggota Tim Koordinasi Raskin KecamatanPadang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015;o Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/110/K/2015 tentang Pengangkatan Petugas Titik Distribusi Kecamatan DalamRangka Pelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 6 Januari 2015 danDaftar Nama Petugas Titik Distribusi Kecamatan Dalam RangkaPelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten

Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 6 Januari 2015;o Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/87/K/2015tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Beras RaskinUntuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA2015 tanggal 5 Januari 2015 dan Susunan Anggota Tim KoordinasiPelaksanaan Program Beras Raskin Untuk Rumah Tangga MiskinHal. 3 dari 18 hal.

Notadinas perihal Permohonan Kepala Inspektur Kabupaten Padang LawasUtara Untuk Memeriksa Kondisi Penyaluran Raskin alokasi 13 dan 14di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan suratPemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Sekretariat DaerahKabupaten Nomor 501/1025/2016 perihal Permohonan Untuk Diperiksatanggal 16 Maret 2016;Surat Keputusan Camat Padang Bolak Nomor 188.44/229/K/2015tentang Perubahan Pembentukan Tim Koordinasi Raskin KecamatanPadang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Nota dinas perihal Permohonan Kepala Inspektur KabupatenPadang Lawas Utara Untuk Memeriksa Kondisi Penyaluran Raskinalokasi 13 dan 14 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten PadangLawas Utara dan surat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas UtaraSekretariat Daerah Kabupaten Nomor 501/1025/2016perihalPermohonan Untuk Diperiksa tanggal 16 Maret 2016;Surat Keputusan Camat Padang Bolak Nomor 188.44/229/K/2015tentang Perubahan Pembentukan Tim Koordinasi Raskin KecamatanPadang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.

;

Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGPBelitung Nomor : 188.44/12/BKPSDM/2017 Tanggal 3 Januari 2017Tentang Pemindahan dan Penempatan PNS di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penggugat menduduki JabatanPelaksana pada Dinas Kehutanan;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.3.

Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaEvan Sandy Maulana, S.Hut., NIP.19760307 200604 1 003;3.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;4.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Arbain;Sebelah Barat : Nengsih;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaratertanggal 14 Oktober 2019 atas nama Paridah, selanjutnya terhnadap bukit surattersebut dibeni tanda bukti P1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Drs.Halaman 6 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDNFOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11Februari 2019, Penggugat terima salinan keaslian Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas namaDrs.

Masa Jabatan 20142019 tanggal 23 September 2014,sehingga sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama .

Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten NiasSelatan dari Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan dengan masajabatan periode 20142019 berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/695/KPTS/2014 tanggal 23 September2014;2.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atasnama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan atas namaEFFENDI tanggal 11 Februari 2019;2.

Bukti P6Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas namaDrs.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat danmengembalikan hakhak Pegawai Negeri Sipil pada kedudukan semulaatau setingkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku:5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;Halaman 3 dari 7 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei,M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;4.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur KalimantanUtara Nomor 188.44/K730/2018 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

AtasKeputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukt surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjuinyaterhadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.