ANANG SYUKRI merupakan PegawaiNegeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19660316 199003 1 001dengan Golongan terakhir III/d berdasarkan Surat Keputusan JaksaAgung RI Nomor : KEPIII644/C.4/04/2014, tanggal 30 April 2014, TMT01 April 2010;> Bahwa untuk mengurus dan menerima dana TASPEN Alm. ARDIANSYAHBin H. ANANG SYUKRI, maka diperlukan Pnetapan Pengadilan, hal inidisebabkan Almarhum ARDIANSYAH tidak memiliki Ahli Waris;> Bahwa saya IRAWANSYAH Bin H.

ANANG SYUKRI merupakanPegawai Negeri Sipil dengan NIP 19660316 199003 1 001 dengan Golonganterakhir III/d;Bahwa benar Alm. ARDIANSYAH Bin H. ANANG SYUKRI tidak memilikiAhli Waris;Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa dan ditandatangani oleh keduasaudara kandungnya yaitu :1. ASWANSYAH Bin H. ANANG SYUKRI2. HELINAWATI Binti H.ANANG SYUKRIHalaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 502/Pat.P/2019/PN SmrSAKSI Il.

ANANG SYUKRI merupakanPegawai Negeri Sipil dengan NIP 19660316 199003 1 001 dengan Golonganterakhir IIlI/d; Bahwa benar Alm. ARDIANSYAH Bin H. ANANG SYUKRI tidak memilikiAhli Waris; Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa dan ditandatangani oleh saksidan saudara saksi ASWANSYAH Bin H.

,NIP. 19661010 199003 1 008. Yang berkedudukan di Jakarta. Karenaobyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapatmenjadi obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 499 K/TUN/20157.

GINARTA, SH.MH., NIP. 19661010 199003 1 008.Bertentangan dengan peraturan perundangundangan, keputusan Tergugata quo berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 499 K/TUN/2015tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, yakni bertentangan dengan :a.

GINARTA, SH.MH., NIP.19661010 199003 1 008 ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor : 0089/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Juni 2014tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N.

., NIP.19661010 199003 1 008;Mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hakPenggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sepertisemula sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini ;Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil

GINARTA, SH.MH., NIP. 19661010 199003 1 008juga cacat menurut hukum. Saya yakin Majelis Hakim MARI lebih bijak danmemahami dengan saksama hukum dan acaranya sehingga Majelis Hakimakan bertindak arif bijaksana..

OBYEK GUGATAN :Bahwa, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanKetua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 127/KPTS/BAPEK/2016,tanggal 6 September 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas namaMuhammad Nasir, SE, MM NIP. 19620116 199003 1 001.Il DASAR GUGATAN :a.

1 001.Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepadaumum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitukepada MUHAMMAD NASIR, S.E, M.M NIP.19620116 199003 1 001.Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telahmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitudiberhentikannya Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil.ALASAN GUGATAN :a.

Nasir, SE., MM.NIP. 19620116 199003 1 001.3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat KeputusanBadan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 127/KPTS/BAPEK/2016Tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atasnama M. Nasir, SE., MM. NIP. 19620116 199003 1 001.4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hakPenggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas PU Provinsi Lampung sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.5.

Nasir, S.E, (fotokopi sesuaidengan legalisir);Tanda Terima dari Badan Pertimbangan KepegawaianNo. 19620116 199003 1 001, tanggal 12 Oktober2015, Perihal Banding Administratif atas KeputusanGubernur Lampung No. 862.3/1215/ 1110/2015, atasnama M. Nasir, S.E.

Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian,Nomor : 127/ KPTS/Bapek/2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atasnama MUHAMMAD NASIR, SE, MM, NIP : 19620116 199003 1 001,tanggal 6 September 2016 ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian, Nomor : 127/KPTS/Bapek/2016, tentangPenguatan Hukuman Disiplin A.n. MUHAMMAD NASIR, SE, MM, NIP :19620116 199003 1 001, tanggal 6 September 2016;4.

., Nip.19620829 199003 1 006 dan salah satu Pejabat PembuatKomitmen adalah WAYAN SUKAYA, S.P., Nip. 19691124200003 1 007, dan kemudian tanggal 14 Januari 2013 MenteriPertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:Halaman 3 dari 36 halamanPutusan Nomor : 26/Pid.SusTPK/2015/PT PAL3879/Kpts/OT.160/3/2013 tentang Perubahan LampiranKeputusan Menteri Pertanian Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Jo.

,Nip. 19620829 199003 1 006 diganti oleh Ir. TRIE IRIANYLAMAKAMPALI, M.M;Bahwa atas permohonan oleh Gabungan Kelompok Tani DesaSingura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutongtersebut berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA.2013 Satuan Kerja Dinas Pertanian Daerah Sulawesi Tengahjumlah dana Bantuan Sosial (BANSOS) Perluasan SawahMendukung Tanaman Pangan Padi untuk Kelompok Tani KalbuDesa Singura Kec.

. :19660919 199003 1 015, Pangkat/Golongan Pembina IV/a sebagai PegawaiNegeri Sipil selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa a quo (vide bukti P3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat Surat Keputusam Bupati Manggarai Nomor :HK/444/2018 Tanggal 14 Desember 2018 tentang pemberhentian karenamelakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatanyang ada hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANGGLUS SANTAS,S.Pd.

. : 19660919 199003 1 015, Pangkat/Golongan Pembina IV/a sebagaiPegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa a quo (vide4. Memerintahkan Tergugat utk merehabilitasi dan atau mengembalikanPenggugatatas nama ANGGLUS SANTAS, S.Pd. pada kedudukan dan jabatansemula atau yang setara dengan Jabatan semula dilingkungan PemerintahanKabupaten Manggaral; 222202 nn o one nnn nen nne nena5.

NIP. : 19660919 199003 1 015, Pangkat/GolonganPembina IV/a sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negarakupang tersebut Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan bandingsebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tanggal 29 Mei 2019,Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBYyang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang danKuasa Hukum Pembanding / Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum

., NIP. 19640915 199003 1 006;3. Mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) untukMencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/1491/2017,tertanggal 17 April 2017, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) atas nama Drs. Joskar, M.Si., NIP. 19640915 199003 1 006;4.

,M.Hum.Halaman 5 dari 6 HalamanPenetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN OlmPerincian Biaya :Biaya Administrasi / PNBP Rp. 30.000,Biaya Proses / ATK : Rp. 75.000,Panggilan :Rp. 175.000,Biaya Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,PNBP Relas : Rp. 5.000,JUMLAH :Rp. 296.000,(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam RibuRupiah )Foto copy sesuai SalinannyaPaniteraPengadilan Negeri OelamasiMuhamad Yunus, SH.Nip : 19650913 199003 1 002Halaman 6 dari 6 HalamanPenetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN OlmCatatan : Foto copy Penetapan

ini diberikan kepada Pemohon ataspermintaannya sendiri pada hari Selasa tanggal 06 November 2018;Foto copy sesuai SalinannyaPaniteraPengadilan Negeri OelamasiMuhamad Yunus, SH.Nip : 19650913 199003 1 002Halaman 7 dari 6 HalamanPenetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Olm

NIP. 19690705 199003 1 009, Pangkat Gol.

NIP. 19690705 199003 1009, Pangkat Gol. (III/c)Unit Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenBanyuwangi ; 3.Mewajibkan........3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBanyuwangi Nomor : 862/10/429.203/2010 tanggal 19 Januari 2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama NUR HOLIS, SIP. NIP. 19690705 199003 1 009, Pangkat Gol.

tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai NegeriSipil ;BuktiP3 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati BanyuwangiNomor : 862/209/429.203/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang PemberhentianSementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama NUR HOLIS, SIP.NIP. 010 232 054 ; Bukti P4 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati BanyuwangiNomor : 862/10/429.203/2009 tanggal 19 Januari 2010 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NUR HOLIS, SIP.NIP. 19690705 199003

yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telahdiuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan pembatalankepada Pengadilan oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor862/10/429.203/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nur Holis, SIP NIP. 19690705 199003

Nomor : 862/10/429.203/2010 tanggal 19Januari 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Nur Holis, SIP NIP. 19690705 199003 1009, Pangkat Golongan III/c, UnitOrganisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenBanyuwangi ; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada hari

Simeulue, Linggi 03-11-16 Rahmad Nip.19690203 199003 010 4;Dikembalikan kepada an. M. Jabir Als. Anto.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

NIP19690705 199003 1 009 Pangkat Gol (III/c) Unit OrganisasiDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenBanyuwangi ; r errr errr rere3. Mewajibkan kepada tTergugat untuk mencabut KeputusanBupati Banyuwangi Nomor : 862/10/429.203/2010 tanggal 19Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nur Cholis, SIP.

NIP19690705 199003 1 009 Pangkat Gol (III/c) Unit OrganisasiDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenBanyuwangi ; r rrr errr rere eee4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi namabaik, harkat serta martabatnya dan mengembalikanPenggugat pada kedudukan semula ; 5.

Pemerintahan YangBaik ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlumemperbaiki isi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama tersebut dengan pertimbangan utamanya sebagaiB@PiKUt 2 ses sees < sees see eset sous eee eee Shee See Se eee bahwa yang menjadi obyek sengketa adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Bupati Banyuwangi Nomor862/10/429.203/2010 tanggal 19 Januari 2010tentang Pemberhentiuan Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NurHolis SIP NIP. 19690705 199003

HASUNDUNGANGURNING, NIP. 19661018 199003 1 002 Tanggal 21 Desember3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBatu Bara Nomor: 511/BKD/2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. BPT MARISIHASUNDUNGAN GURNING, NIP. 19661018 199003 1 002 Tanggal 21Desember 2018; 4.

., NIP.19670803 199003 1 008tanggal 6 Oktober 2014;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurJawa Tengah No. 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman Teguh, S.Pd.

,NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat dan mengembalikan harkat martabat Penggugat sebagaimanasebelum Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 885/472/2014 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.Iman Teguh, S.Pd., NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Halaman 9 dari 24 halaman.

Iman Teguh, S.Pd., NIP. 19670803 199003 1 008tertanggal 6 Oktober 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd., NIP. 19670803 199003 1 008tertanggal 4 Maret 2015; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor 885/472//2014 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

., NIP.19670803 199003 1 008 tertanggal 6 Oktober 2014 jo. Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil an.

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara , Nomor 800/684/2019 , tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019 , atas nama Philianus Telaumbanua, S.pd , NIP 19680211 199003 1 004, khususnya pada Diktum Kesatu pada

Objek Gugatan ; Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan GubernurProvinsi Sumatera Utara , Nomor 8:00/684/2019 , tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan tanggal 12 Februari 2019 , atas nama PhilianusTelaumbanua, S.pd , NIP 19680211 199003 1 004 ;Il.

aktif kembali menjadi Pegawai Negeri Sipildengan menjaga tingkah laku dalam pekerjaan dengan baik danbekerja secara profesional serta tidak pernah mengulangi lagiperbuatan pidana tersebut;17.Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil , berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor800/684/2019 Tentang Pemberhentian Karena melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan atas nama Philianus Telaumbanua,S.Pd NIP 19680211 199003

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/684/2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ,tanggal 12 Februari 2019 atas nama Philianus Telaumbanua,S.Pd , NIP 19680211 199003 1 004 ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara nomor 800/684/2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatantanggal 12 Februari 2019 atas nama s Philianus Telaumbanua,S.Pd , NIP 19680211 199003 1 004 ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalamkedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi SumateraUtara. ;5.

Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat KeputusanGubernur Provinsi Sumatera Utara , Nomor 800/684/2019 , tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantanggal 12 Februari 2019 , atas nama Philianus Telaumbanua, S.pd , NIP19680211 199003 1 004, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagianTerhitung Mulai Tanggal berlakunya Keputusan;3.

~NIP : 19630222 199003 1 007.Jabatan : Asisten Administrasi Umum Sekretaris DaerahKabupaten Klaten .2. Nama : LUCIANA RINA DAMAYANTI, S.IP., M.M.NIP : 19710724 199003 2 001.Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Klate tie nn seen anne cence3. Nama : RADEN TRISNA TIRTANA, S.H., M.M.NIP : 19840502 200902 1 005.

.; NIP 19630502 199003 1 003Jabatan : Kepala Bagian Hukum SetdaKabupatenKudus. Tempat : Desa Karangmalang KecamatanKedudukan Gebog KabupatenKudus; +2. Nama : ADI SUSATYO,SILE= = 256 +402 3 sees ees ee shee oNIP : 19720628 199703 1003; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAMpada Bagian Hukum SetdaKabupatenKg ia + 2 see 2 see e cue 2 es eee Tempat : Desa Karangmalang KecamatanKedudukan Gebog KabupatenKg ia + 2 see 2 see e cue 2 es eee 3.

Rp. 1 +Jumlah eee ee ccc cceeeee ee Rp. 121.000,Terbilang : (seratus dua puluh satu ribu rupiah).CatatanUntuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinyadiberikan untuk dan atas permintaan Pemohonpada tanggal : 04 Maret 2015.WAKIL PANITERAPENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPATBURHANUDDIN, SH.NIP. 19661001 199003 1 004.: Bahwa Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PNRap, tanggal 26 Februari 2015telah berkekuatan tetap sejak tanggal 12 Maret 2015.WAKIL PANITERAPENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPATBURHANUDDIN, SH.NIP. 19661001

199003 1 004.Halaman 9 dari 7 halamanPenetapan No. 16/Pdt.P/2015/PNRap

., MSi NIP.19630605 199003 1004.b. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor:2499/UN50/KP/ 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Pemberhentian Sdr. M.Tanggung, S.E., MSi sebagai Ketua Jurusan Manajemen Fakultas EkonomiUniversitas Bangka Belitung Periode 20182021 tanggal 16 Mei 2019;3) Mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat II untuk mencabut keputusantata usaha negara Objek Sengketa :a.

NIP.19630605 199003 1004.b. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor:2499/UN50/KP/ 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Pemberhentian Sdr.

NamaNIPJabatanSetda Kabupaten Blora ;: Kepala SubT A R I,19620615 199003 1BagianHukum dan HAM padaHukum.... .Hukum Setda kabupatenBLOPa 2 esseeesseeeneeeusBONDAN ARSYANTI, SH.MSi; 19760905 19903 2 004 ;Kepala Sub Bagianperaturan Perundangundangan pada BagianHukum Setda KabupatenBlora ;HANIS HARDIYATMO, SH.;19631003 199103 1 010 ;Staf Bagian Hukum SetdaKabupaten Blora ;SLAMET SETIONO, SH ;19770111 200501 1 006 ;Staf bagian Hukum setdaKabupaten Blora ;HERU PRASTIYONO, SH ;19740921 199803 1 003 ;Staf

,MH.Rp. 30.000,>Rp. 75.000,>Rp. 175.000,Rp. 6.000,:Rp. 10.000,Rp. 296.000,(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam RibuRupiah )Foto copy Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiripada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019;Untuk Turunan ResmiPaniteraPengadilan Negeri OelamasiMuhamad Yunus, SH.Nip : 19650913 199003 1 002Halaman 7 dari 7 HalamanPenetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN OlmHalaman 8 dari 7 HalamanPenetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN OlmCatatan : Foto copy Penetapan ini diberikan kepada Pemohon

ataspermintaannya sendiri pada hari Selasa tanggal 06 November 2018;Foto copy sesuai SalinannyaPaniteraPengadilan Negeri OelamasiMuhamad Yunus, SH.Nip : 19650913 199003 1 002Halaman 9 dari 7 HalamanPenetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Olm

., NIP 19621020 199003 1 011, Jabatan : Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung; Hal.1 Put. Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY2. Esty Purwantik, SH.,MH., NIP. 19750628 200312 2 003, Jabatan : KasubbagBantuan Hukum Dan Kerjasama Pada Bagian Hukum SekretariatDaerahKabupaten Tu liga guinig j