Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat(1), disini Penggugat kurang memahami Peraturasn PerundanganPertanahan, diaman dalam Undangundang Nomor 5 tahun 1960 TentangPeraturan dasar Pokopokok Agraria bahwa Pendaftaran tanah ada2 (dua)perintah yang harus melaksanakan atau berperan aktif yaitu : Pasal 19 yang harus beroeran aktif adalan Pemerintah untukmenyelenggarakan pandaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia ; Pasal 23,32

dan 38 yang harus berperan aktif adalah pemegang hak atastanah untuk mendaftarkan haknya ; Berdasarkan penjelasan tersebut Penggugat menggunakan PasalPasalyang diperintahkan untuk menyelenggarakannya adalah Pemerintah,sedangkan pemegang hak mengajukan pendaftaran hak berdasarkanPasal 23,32 dan 38, khususnya Pasal 32 tentang Hak Guna Usaha harusmendaftarkan haknya oleh penerima hak ; .

(meter persegi), namun ketika diukur oleh pihakBPN pada saat proses pengajuan permohonan sertifikat oleh Tergugatditemukan panjangnya adalah 23,32 m (dua puluh tiga koma tiga puluh duameter) dan lebamya benar 25 m (dua puluh lima meter) sehingga luasnyamenjadi 583 m? (lima ratus delapan puluh tiga meter persegi).

Artinya lebar tanahobyek sengketa sudah benar 25 m, maka yang dinyatakan lebih 32 cm adalahposisi tanah yang memanjang ke belakang semula dalam SKT 23 m menjadidalam Sertifikat 23,32 m;Bahwa tanah yang berada di belakang berbatas dengan orang lain (bukanPenggugat) dan orang lain (bukan Penggugat) tersebut tidak pernah keberatansehingga selisin 32 cm tersebut adalah merupakan batas toleransi, lagipulabatas sehalat di belakang telah menyetujuinya.

Namun apabila dihubungkan denganPasal 19 ayat 2 huruf c UUPA bahwa surat tanda bukti yang diterbitkanberlaku sebagai alat bukti yang kuat hal ini diperkuat lagi oleh Pasal 23,32 & 38 UUPA, yang menjelaskan bahwa pendaftaran sebagai peristiwahukum merupakan alat peinbuktian yang kuat. Dengan demikian dapatdikatakan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia tidak menganut sistemnegatif karena hak ini diungkapkan dengan jelas oleh Pasal 32 ayat 2 PPNomor 24 tahun 1997, menurut Pasal 1 angka 20 PP.

karenanya harussesuai perundangan yang berlaku (wetmatigheid) dan tidak melanggarAAUPB, AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (du/matibheid);Akan tetapi bahwa perolehan tanah hanya dapat didaftarkan ke BPN(Kantor Tergugat) terpenuhi pula syarat formil maupun syarat materilLembaga Pendaftaran Tanah kewenangannya ada di BPN, pendaftarantanah untuk diterbitkan tanda bukti hak (sertipikat tanah) yangmerupakan alat pembuktian yang kuat (sebagaimana UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19, 23,32

melanggar AAUPB,Hal 23 dari hal 87 Perkara No. 05/G/2012/PTUNAzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik(livinaalibheig) jpnmencenercnreceeenenAkan tetapi bahwa perolehan tanah hanya dapat didaftarkan ke BPN(Kantor Tergugat) terpenuhi pula syarat formil maupun syarat materilLembaga Pendaftaran tanah kewenangannya ada di BPN, Pendaftarantanah untuk diterbitkan tanda bukti hak (sertipikat tanah) yangmerupakan alat pembuktian yang kuat (sebagaimana UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pasal 19, 23,32

karenanyaharus sesuai perundangan yang berlaku (wetmatigheid) dan tidak melanggarAAUPB, AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(dulmatibheid) ;Akan tetapi bahwa perolehan tanah hanya dapat didaftarkan ke BPN (KantorTergugat) terpenuhi pula syarat formil maupun syarat materil ;Lembaga Pendaftaran tanah kewenangannya ada di BPN, Pendaftarantanah untuk diterbitkan tanda bukti hak (Sertipikat tanah) yang merupakanalat pembuktian yang kuat (sebagaimana UndangUndang Pokok AgrariaNomor 5 Tahun 1960, Pasal 19, 23,32

terpasang Simcard No IMEI :868061058135768;

berawal dari dilaksanakannya program pemerintahKabupaten Pinrang dalam memberikan sertipikat kepada tanahtanahmilik masyarakat setempat secara bergilir melalui Prona (ProyekOperasi Nasional Agraria) secara massal termaksud kepada tanahmilik Tergugat II Intervensi II ;12.Bahwa dengan demikian pada penjelasan pasal 32 ayat (2)PeraturanPemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah menyatakan bahwa surat tanda bukti hak yangditerbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32

Hal tersebuttampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tandabukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan tersebut, majelis berpendapatkarena pihak penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka Sertifikat HakMilik No.3542/Cinere atas nama M.

pengadilan agarsertipikat tersebut dinyatakan tidak sah;Bahwa Pada penjelasan Pasala 32 ayat (2) Peraturanpemerintah Nomor 24 tahun 1997 antara lain Negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan sesuai sistempublikasi Negative, tetapi walaupun demikian tidaklahdimaksudkan untuk menggunakan system publikasinegative secara Murni, hal ini karena tanpak daripernyataan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA bahwa surattanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat, dan dalam pasal 23,32

tahun 1990 sampaidengan tahun 2009 apabila dikonversikan dengan nilai tunai saat ini adalahsenilai Rp11.951.696.556.00,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluhsatu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enamrupiah) menggunakan tingkat bunga tahunan deposito 3 bulan di Indonesiasebagai key multiple value, dengan perincian sebagai berikut: Tahun Tingkat Suku Bunga Jumlah Kelebihan (Harus Nilai Tunai Kini (80062011)Pembagian Dikembalikan)1990 . 80.701.522 1.328.799.1011991 23,32%

mengandungpengertian mengikat dalam arti apa yang dicantumkan harus dipercaya olehhakim sampai dapat dibuktikan sebaliknya, maksudnya dilumpuhkan oleh alatbukti lawan, baik bukti Surat maupun saksi (tegen bewijs);Menimbang, bahwa oleh karena itu diterapkan ajaran fiksi hukum yangmenganggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya, dimana argumentasi inisejalan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c VUPA bahwa surat tanda bukti yangditerbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan diperkuat lagi oleh Pasal 23,32

Pasal 23,32 dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutandengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu.Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada pemerintah sebagai suatuinstruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanahyang bersifat "rechtskadaster", artinya yang bertujuan menjaminkepastian hukum;Pasal 26 ayat (1) UUPA:(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yang.dimaksudkan

Undangundang No. 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris dalam hal ini kaitannya dengan AktaOtentik, sedangkan Penggugat tidak dengan akta otentik (hal iniuntuk menunjukan bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beritikatbaik, apalagi dalam rangka membebaskan tanah cukup luas);Lembaga pendaftaran tanah kewenangannya ada di BPN.Pendaftaran tanah untuk diterbitkan tanda bukti hak (sertipikattanah) yang merupakan alat pembuktian yang kuat (sebagaimanaUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23,32

Hal tersebut tampak dari pernyataan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yangditerbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukummerupakan alat pembuktian yang kuat.

tahun 1990 sampaidengan tahun 2009 apabila dikonversikan dengan nilai tunai saat ini adalahsenilai Rp11.951.696.556.00,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluhsatu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enamrupiah) menggunakan tingkat bunga tahunan deposito 3 bulan di Indonesiasebagai key multiple value, dengan perincian sebagai berikut: Tahun = Tingkat Suku Bunga Jumlah Kelebihan (Harus Nilai Tunai Kini (80062011)Pembagian Dikembalikan)1990 80.701.522 1.328.799.1011991 23,32%

Hal tersebut tampak dari pernyataan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yangditerbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukummerupakan alat pembuktian yang kuat.

Hal tersebut tampak daripernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda buktihak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakanalat pembuktian yang kuat.

Hal tersebut tampakdari pernyataan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkanberlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPAbahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yangkuat.

Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 23,32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukummerupakan alat prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanandan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikatdalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauhHalaman 23 dari 71 Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2020/PN Plpmungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karenapendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum.Sehubungan dengan itu diadakanlah

Tetapi walaupun demikiantidaklah di maksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatifsecara murni.Ketentuan tersebut tampak dari pernyataan dalam pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlakusebagai alat bukti yang kuat dan dalam pasal 23,32 dan 38 UUPAbahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan = alatpembuktian yang kuat.