Ditemukan 68 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
30 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesiayang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangudara di atasnya, serta tempattempat tertentu diZona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yangdi dalamnya berlaku UndangUndang yangmengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran atas penyerahantersebut belum diterima atau belum sepenuhnyaditerima atau pada saat impor Barang Kena Pajak= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesiayang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangudara di atasnya, serta tempattempat tertentu diZona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UndangUndang yang mengaturmengenai kepabeanan.3.2.2.2
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 962 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
;e Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam DaerahPabean;e Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1098 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dariluar Daerah Pabean ke dalam DaerahPabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang didalamnya berlaku undangundang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean; Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesiayang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangudara di atasnya, serta tempattempat tertentu diZona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UndangUndang yang mengaturmengenai kepabeanan;3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
;e Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabeane Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 711 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung makna bahwapembebanan tarif PPnBM terjadi pada saat barang impormemasuki wilayah pabean. Karena itu pembebananPPnBM barang impor menurut UU No. 42/2009 mengacupada peraturan yang berlaku pada tanggal barang impormasuk ke wilayah pabean (wilayah Indonesia). Akantetapi, tidak demikian halnya menurut Peraturan DirjenCukai No.
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dari luar Daerah Pabean ke dalamDaerah Pabean= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean; Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesiayang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangudara di atasnya, serta tempattempat tertentu diZona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UndangUndang yang mengaturmengenai kepabeanan;3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dari luar Daerah Pabean ke dalamDaerah Pabean,; Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 726 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
41 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 726/B/PK/PJK/2017= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dari luar Daerah Pabean ke dalamDaerah Pabean, Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1089 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran atas penyerahantersebut belum diterima atau belum sepenuhnyaditerima atau pada saat impor Barang Kena Pajak= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dariluar Daerah Pabean ke dalamDaerah Pabean= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat,perairan, dan ruang udara di atasnya, sertatempattempat tertentu di Zona EkonomiEksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undangundang yangmengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandungmakna bahwa pembebanan tarif PPnBM terjadipada saat barang impor memasuki
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdariluar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 727 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 —
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dari luar Daerah Pabean ke dalamDaerah Pabean,; Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku undangundang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT GARASINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dari luar Daerah Pabean ke dalam DaerahPabean; Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdariluar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Putus : 05-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dari luar Daerah Pabean ke dalam DaerahPabean: Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdariluar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat,perairan, dan ruang udara di atasnya, sertatempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusifdan landas kontinen yang di dalamnya berlakuUndangUndang yang mengatur mengenaikepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki
Register : 28-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS JENDERAL
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/201 7= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi