Inaq Za (Turut Tergugat 6);3.2.3.2. Inaq Su (Turut Tergugat 8);3.2.3.3. Amaq Ra (Turut Tergugat 8);3.2.3.4. Amaq Su (Turut Tergugat 9);3.2.3.5. Se ( Turut Tergugat 10);3.2.0.0, ( Turit Tetgugat 11 )3.2.4.7. Pa (Turut Tergugat 12) j

Wirdha binti Muhtar.3.2.3 Almarhum Rudi bin Abdul Halik, telah meninggal dunia padatanggal 10 September 2018, semasa hidupnya telah menikahdengan perempuan Rohani yang telah meninggal dunia padatanggal 25 Juli 1994, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anakkandung, yakni ;3.2.3.1 Soppian bin Rudi bin Abdul Halik.3.2.3.2 Anto bin Rudi bin Abdul Halik.3.2.4 Almarhum M.

ISTRI (istri); 3.2.3.2. PEMOHON XVII Dg. Janji (anak); 3.2.3.3. PEMOHON XVIII Dg. Janji (anak); 3.2.3.4. ANAK (anak); 3.2.3.5. PEMOHON XX Dg. Janji (anak); 3.2.3.6. ANAKi (anak);3.3. Menetapkan ahli waris ANAK ialah: Hj. Raba binti Ronrong, PEMOHON I, H. Balikko Dg. Bali bin Ronrong, PEMOHON II, dan Abd. Rauf bin Ronrong; 3.3.1. Menetapkan ahli waris Hj. Raba ialah: 3.3.1.1. PEMOHON I; 3.3.1.2. H. Balikko Dg. Bali bin Ronrong; 3.3.1.3. PEMOHON II dan 3.3.1.4. Abd.

ISTRI (istri);3.2.3.2. PEMOHON XVII Dg. Janji (anak);3.2.3.3. PEMOHON XVIII Dg. Janji (anak);3.2.3.4. ANAK (anak);3.2.3.5. PEMOHON XX Dg. Janji (anak);3.2.3.6. ANAKi (anak);Menetapkan ahli waris ANAK ialah: Hj. Raba binti Ronrong,PEMOHON I, H. Balikko Dg. Bali bin Ronrong, PEMOHON Il, dan Abd.Rauf bin Ronrong;3.3.1. Menetapkan ahli waris Hj. Rabaialah:3.3.1.1. .PEMOHON ;3.3.1.2. H.Balikko Dg. Bali bin Ronrong;3.3.1.3. PEMOHON II danPenetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks 193.3.1.4. Abd.

Sukiman Taib bin Ahmad Taib (wafat 12Februari 2010) dapat 384/8064 bagian;3.2.3.2. Fatmawati Taib binti Anmad Taib (Tergugat Il)dapat 192/8064 bagian;Hal 16 dari 33 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA. Mdo3.33.4.3.2.3.3. Nurani Taib binti Anmad Taibo (Tergugat Ill)dapat 192/8064 bagian;Pendistribusian tersebut didasarkan kepada keadaan : (i).AminahTaib binti Djafar Taib wafat 17 Desember 2016 tidak punyaketurunan, (ii). Maulud Taib bin Djafar Taib wafat 12 Agustus 2007tidak menikah, (iii).

GUNAWAN (PENGGUGAT II)3.2.3.2. TOPAN (PENGGUGAT 111)3.2.3.3. HARTONO, meninggal dunia usia 8 (delapan tahun;3.2.4. HAFIAH (PENGGUGAT IV)3.2.5. ABDUL SALIM (PENGGUGAT V) 3.2.6. ISA, meninggal dunia masihkecil;4 Bahwa, P.Terep Djawan almarhum dengan B. Terep alamrhumah, selain meninggalkanahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT tersebut diatas, juga meninggalkan sebidangtanah :1 Tanah sawah dengan identias C. no. 482, persil 17 a, klas S H, luas 0.215 da. atasnama P.

KLN 5 stainless steelleg. e Bahwa perbuatan terdakwa SUSILO PRAYITNO menunjuk secara langsungKoperasi Swadharma adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 3.2.3.2.Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan AktivaTetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor :IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004surat Nomor : IN/0031/UMM) seharusnya tidak melakukan penunjukkanlangsung penyedia barang untuk proyek loose furniture dalam program Rebranding BNI karena sesuai dengan ketentuan pasal 3.2.3.2. Buku PedomanPengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku IBuku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT.

MAKRIF BINAMAQ TEMAH (T. 1)3.2.3.2. KEMAN BIN AMAQ TEMAH (T. 2)3.2.3.3. HADENAN BIN AMAQ TEMAH (T. 3)3.2.4. INAQ MAHYUN BINTI BAPAK SAHRI telah meninggal duniasekitar Tahun 2013 dan suaminya Amaq Muksin juga telahmeninggal dunia sekitar tahun 2016 dan meninggalkan 7 (tujuh)orang anak sebagai ahli warisnya yakni :3.2.4.1. MAHYUNI BINAMAQ MUKSIN (P. 48)3.2.4.2. MAHINUN BINTI AMAQ MUKSIN (P. 49)3.2.4.3. MAHIRUN BINTI AMAQ MUKSIN (P. 50)3.2.4.4. RUBAKYAH BINTIAMAQ MUKSIN (T.T. 10)3.2.4.5.

JAR/9/806A/R, tanggal 11 April 2005tentang Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja (loose furniture) di KLN PondokHal 4 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.Indah Mall sebesar Rp 134.590.500, dan menetapkan KLN Pondok Indah Mall sebagaiPrototype ; Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 3.2.3.2. BukuPedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap. Buku Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT.

.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dari luar Daerah Pabean ke dalam DaerahPabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu. di Zona Ekonomi Eksklusif danlandas kontinen yang di dalamnya berlakuUndangUndang yang mengatur mengenaikepabeanan.3.2.3.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

Muirah binti Abdul Aziz (Pemohon II);
3.2.3.2. Agus Ali bin Abdul Aziz(Pemohon III);
3.2.3.3. Halimah binti Abdul Aziz(Pemohon IV);
3.2.4. Ahli Waris Pengganti dari almarhum Rohayu binti Tarip P. Sidi alias H. Abd. Manan (saudara kandung), yaitu :
3.2.4.1. Siti Hindun binti Assari alias Ashari (Pemohon VII);
3.2.4.2.

Cut Yulina, yaitu Penggugat LVI;3.2.3.2. Teuku Faisal, yaitu Penggugat LV;3.2.3.3. Teuku Daudsyah Rizal, yaitu Penggugat LVIII;3.2.3.4. Cut Ubit Febrina, yaitu Penggugat LVII;32A. Bahwa, Teuku Nasrul telah meninggal dunia pada tahun2004 dan semasa hidupnya telah menikah dengan CutKhairunninsa juga telah meninggal pada tahun 2004 dan telahdikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:3.2.4.1. Teuku Ibrahim, yaitu Tergugat XXI ;3.2.4.2. Teuku Hamzah, yaitu Tergugat XXII;3.2.4.3.

Nurul Hakim bin Amagq Raedah(P.1);3.2.3.2 Amaq Suryani bin Amag Raedah (P.2);3.2.3.3. Sahmad alias H. Zainal Abidin bin Amaq Raedah(P.3);3.3 Istri kKetiga Pewaris bernama Munawarah alias Hj. Maesarah dantelah meninggal dunia pada tahun 2001 dan tidak memiliki anakketurunan (putung);4.

Susilo Prayitno, MBA, menunjuk secaralangsung Koperasi Swadharma adalah bertentangan dengan ketentuanpasal 3.2.3.2. Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP)Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku Buku Pedoman Pengadaan Barang DanJasa PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187/UMM tanggal01 November 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor :IN/O031/UMM) seharusnya tidak melakukan penunjukkan langsungpenyedia barang untuk proyek Loose Furniture dalam program Rebranding BNI karena sesuai dengan ketentuan pasal 3.2.3.2. BukuPedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan AktivaTetap, Buku Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT.

KLN 05 stainless steelleg. e Bahwa perbuatan terdakwa SUSILO PRAYITNO menunjuk secara langsungKoperasi Swadharma adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 3.2.3.2.Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) PengelolaanAktiva Tetap, Buku Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor :IN/O187/UMM tanggal 01 November 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004surat Nomor : IN/0031/UMM) seharusnya tidak melakukan penunjukkanlangsung penyedia barang untuk proyek loose furniture dalam program Rebranding BNI karena sesuai dengan ketentuan pasal 3.2.3.2. Buku PedomanPengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3.2.3.2. Buku PedomanPengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap,Buku Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT.

Masnun; danSebelah Barat : Tanah Sengketa angka 3.2.3.2.

Bank Maybank Indonesia Tbk) sebesar senilaiRp. 425.000.000, (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03Desember 2014 (vide Jawaban Dalam Konpensi point Nomor 3 sub bagianangka 3.2.3.2) , dan selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2014 juga ataspermintaan Penggugat Dalam Konpensi agar Tergugat Dalam Konpensi tidaklalai menyetor uang setiap bulan ke Rekening Penggugat Dalam Konpensiuntuk digunakan oleh Penggugat Dalam Konpensi membayar kewajiban cicilankredit Penggugat Dalam Konpensi setiap

Bahwa,KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 95 PutusanNo. 41/2010 telah menyatakan sebagai berikut:3.2.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undangundang Nomor 53.2.4Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentukyaitu:3.2.3.1 persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yangterjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang danjJasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barangdan jasa pesaingnya;3.2.3.2 persekongkolan vertical adalah persekongkolan yangterjadi antara salah satu

para pihak(vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yangmelakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagaipeserta tender dan/atau subyek hukum lainnya yang terkait dengantender tersebut (dalam hal ini adalah Panitia Tender);Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undangundang Nomor 5Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentukyaitu :3.2.3.1, Persekongkolan Horinzontal adalah persekongkolanyang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barangdan jasa pesaingnya;3.2.3.2

proses tenderyang melakukan persekongkolan tender baikpelaku usaha sebagai peserta tender dan/atausubjek hukum lainnya yang terkait dengan tendertersebut (dalam hal ini adalah Panitia Tender);Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolandapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:3.2.3.1. persekongkolan horizontal adalahpersekongkolan yang terjadi antarapelaku usaha atau penyedia barang danjasa dengan sesama pelaku usaha ataupenyedia barang dan jasa pesaingnya;3.2.3.2

No. 674 K/Pid.Sus/2015Rp134.590.500, dan menetapkan KLN Pondok Indah Mall sebagaiPrototype ;Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 3.2.3.2.Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) PengelolaanAktiva Tetap.

Kejadian tersebut dilaporkan ke KepolisianSektor Wlingi.3.2.3.2. Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) TembalangPerum Perhutani KPH Blitar ( TEGUH BUDIHARTO/TERGUGAT ) selanjutnya karenajabatan dan atas perintah Undangundangtelah membuat Laporan Polisi NomorLP/B/17/VI/ 2020/JATIM/RES BLT/SEKWLINGI tanggal 22 Juni 2020, yang intinyamelaporkan kejadian pencurian kayu hutanmilik Perum Perhutani.Dalam Laporan Polisi tersebut terdapatCatatan Kepolisian :a.

Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;1.Bahwa Terlapor dan Terlapor Il menolak pertimbangan KPPU dalamPutusan Perkara Nomor 09/KPPUL/2013, pada angka 3.2.3.2.,angka 3.2.3.3, angka 3.2.3.4., dan angka 3.2.3.5 halaman 226 sampaidengan halaman 228 karena KPPU telah salah menerapkan/mengenakan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999terhadap Terlapor dan Terlapor II;. Bahwa KPPU dalam Amar Putusan menyatakan Terlapor danTerlapor II telah melanggar Pasal 22 jo. Pasal 1 Angka 8 jo.