Ditemukan 43 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 176/PDT/2017/PT PBR Tanggal 14 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : Ir JHONTER SIRAIT
Terbanding/Tergugat : PT. CITRA SHIPYARD
74 — 49
Terbanding/Tergugat : PT. CITRA SHIPYARD
74 — 49
Grinding Machine ukuran 4 sebanyak 4 (empat) EA dalamkondisi baik;5.2.15. Grinding Machine ukuran 7 sebanyak 3 (tiga) EA dalamkondisi baik;5.2.16. Batu Gerinda ukuran 4 sebanyak 2 (dua) kotak (box) dalamkondisi baik;Menurut Gate Pass In & Out Barang Masuk Area PT. Citra ShipyardNomor : 01/KJLCS/X/2012 tanggal 28 Oktober 2010, berupa :5.3.1. Regulator LPG sebanyak 4 (empat) EA dalam kondisi baik;5.3.2. Regulator Oksigen sebanyak 4 (empat) EA dalam kondisibaik;5.3.3.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121/B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. PERKEBUNAN MILANO,
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 121/B/PK/PJK/2016Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan;5.2.15.Bahwa PP 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaanketentuan Pasal 16B UU PPN (atribusi).
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA;
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135 B/PK/PJK/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
26 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyataHalaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1135 /B/PK/PJK/2015digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1460 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
191 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138 B/PK/PJK/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA;
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.
Putus : 16-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499/B/PK/PJK/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk =mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan;5.2.15.Bahwa PP 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaanketentuan
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk =mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 390/B/PK/PJK/2016Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa PP 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaanketentuan Pasal 16B UU PPN (atribusi).
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
29 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk =mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137/B/PK/PJK/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERDANA INTISAWIT PERKASA,
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/201 1 untuk mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan;5.2.15.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007merupakan aturan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 /B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturHalaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 393 /B/PK/PJK/2016pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk =mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Smr Tanggal 11 Desember 2014 — GUSMAWATY melawan PT GRACE COAL SITE SAMBOJA
181 — 14
181 — 14
anjurandiatas dalam waktu selambatlambatnya 10 (Sepuluh) harikerja setelah anjuran ini diterima.5.2.13 Bahwa kemudian TERGUGAT menerima dengan baik isi anjurandari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara tersebut (bukti terlampir, T18.f);5.2.14 Bahwa TERGUGAT bermaksud melaksanakan isi anjuran tersebut,yaitu dengan menghubungi PENGGUGAT melalui telp selullar (hp),dengan tujuan agar PENGGUGAT datang menghadap secara patutke kantor TERGUGAT guna menerima hakhak nya tersebut.5.2.15
Register : 06-09-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PTA BANDAR LAMPUNG Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Bdl Tanggal 29 September 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
86 — 10
86 — 10
Pot besar bunga hias dibeli Tahun 2016;
5.2.8 Vas kecil bunga hias dibeli Tahun 2016;
5.2.9 Guci kramik multi fungsidibeli Tahun 2016;
5.2.10 Karpet/ambal ukuran medium 2 set dibeli Tahun 2016;
5.2.11 Horden Putih Gading dibeli Tahun 2016;
5.2.12 Vitrage Tipis Puring dibeli Tahun 2016;
5.2.13 Piring makan biasa warna biru dan 5 set cangkir tamu dibeli Tahun 2016;
5.2.14 2 (dua) buah Rak serbaguna (rak tembok) dibeli Tahun 2016;
5.2.15
Register : 17-11-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 143/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
1.Ir Annin Hudaya MT
2.Linda Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Persero
209 — 132
1.Ir Annin Hudaya MT
2.Linda Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Persero
209 — 132
(tiga ribusembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang berlokasidi Blok BARU CIKUKUK Desa Sukaresmi, Kecamatan MegaMendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan dicatat dalamHalaman 15 dari 119 Putusan Perkara Nomor :143/G/2017/PTUN.BDGBuku inventarisasi Tanah Garapan Desa Sukaresmi, denganbatasbatas sebagai berikut : Utara : Garapan EmusAmatAep ;Selatan : Garapan KasmatSaroyah ;Timur : Garapan KodirOleh ;Barat : Garapan Kehutanan ;5.2.15.
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
388 — 389
388 — 389
., 5.2.15., 5.2.16.,5.2.2., 5.2.2.1, 5.2.2.2.,5.2.3., 5.2.3.1.,5.13.2.,5.2.3.2.1, 5.2.3.11, 5.2.3.2.3., 5.2.3.2.4.,8.2.3.2.5.,5.2.3.2.6., 5.2.4., 5.2.4.1., $.2.4.2., dan 5.2.5) jo. butir 6 jo. butir 7 (7.1., 7.2., 7.3.,7.4. dan 7.5.) jo. butir 8, Termohon menyimpulkan terjadi persekongkolan untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam pasal22 UndangUndang No. 5 tahun 1999, yang selanjutnya Termohon memutuskansebagaimana tereantum pada butir 8 dan 13 amar putusan sebagai