Ditemukan 30 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 51348 52328 50398 51338 51358 5.18 50.8 53.2 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 593.8
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. CV. BELAWAN INDAH, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan I ; 2. PT MITRA JAYA BAHARI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan II ; 3. CV. JAYA ABADI TRANS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan III; 4. CV IDAN, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IV; 5. PT BENUA SAMUDERA LOGISTICS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan V; 6. PT TRANSPORINDO AGUNG SEJAHTERA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VI; 7. CV WAHANA MULTI KARSA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VII; 8. PT SAMUDERA PERDANA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VIII; 9. KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BARUNA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IX; 10. PT BERKAT NUGRAHA SINAR LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan X; 11. PT TUNAS JAYA UTAMA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XI; 12. Fa MULTATULI BAKTI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XII; 13. PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII; M e l a w a n KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
531 — 125
  • angka 7 dari UU No. 5 Tahun 1999tersebut, telah menunjukkan masingmasing pihakpelaku usaha harus patuh dan mematuhi dan selain itujuga menunjukkan, mengharuskan adanya hak dankewajiban masingmasing pihak pelaku usaha ;Bahwa surat (bukti C.29 dan C.40) yangditandatangani oleh Para Terlapor/Pemohon keberatanadalah berupa selembar kertas yang notabenemenjadi objek dalam perkara in casu, tidakmenunjukkan adanya hak dan kewajiban masingPutusan No. 175/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 19B.6.3.5,B.5.3.6.B.5.3.7.B.5.3.8
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 175_Pdt_G_2014_PN_Mdn
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. Cv. Belawan Indah 2. Pt. Mitra Jaya Bahari 3. Cv. Jaya Abadi Trans 4. Cv. Idan 5. Pt. Benua Samudera Logistics 6. Pt. Transporindo Agung Sejahtera 7. Cv. Wahana Multi Karsa 8. Pt. Samudera Perdana 9. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat 10. Pt. Berkat Nugraha Sinar Lestari 11. Pt. Tunas Jaya Utama 12. Fa. Multatuli Bakti 13. Pt. Lintas Samudera Jaya lawan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (kppu)
150 — 59
  • angka 7 dari UU No. 5 Tahun 1999tersebut, telah menunjukkan masingmasing pihakpelaku usaha harus patuh dan mematuhi dan selain itujuga menunjukkan, mengharuskan adanya hak dankewajiban masingmasing pihak pelaku usaha ;Bahwa surat (bukti C.29 dan C.40) yangditandatangani oleh Para Terlapor/Pemohon keberatanadalah berupa selembar kertas yang notabenemenjadi objek dalam perkara in casu, tidakmenunjukkan adanya hak dan kewajiban masingPutusan No. 175/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 19B.6.3.5,B.5.3.6.B.5.3.7.B.5.3.8
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.SALMA
2.MARWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
1.WELY SUTANTO, S.H
2.DEVI WISNU SUPROBO, S.E
3.PRABU WASESA ADILUHUNG
192 — 77
  • Tinggi(makam rajaraja Sumenep) sebagai peninggalan sejarah dansalah satu obyek wisata religi (kKeagamaan) serta sebagai tempatpemakaman keturunannya, mengelola, mengatur, memeliharaserta mengamankan aset Asta Tinggi berupa tanah Pecaton AstaTinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi danbangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan kepalaJaga Asta Tinggi, loloran jaga Asta Tinggi dan penjaga AstaTinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadappenjaga Asta Tinggl;5.3.8
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-04-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 52/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 September 2017 — Penggugat:
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
104 — 39
  • Si.2nn eon nnn e ne ene een eeeSebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut207 lajur 5.3.8. H. ROSADI, S.Pd. 22222 2nn nnn nnnSebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 607 lajur 5.3.9. Drs. MAMAN BADRUZAMAN, MM. 222"02222202 222222 ==Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut120 lajur 5.3.10. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM.22222=2+=Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 124 lajur 5.3.11. Dra. Hj.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Januari 2017 — H. ABDUL MAJID Bin H. MAS’UD
61 — 18
  • darianggaran swadaya.Bab V Pelaksanaan Program, Bagian 5.3 Pelaksanaan dalam point5.3.3 Pengadaan Barang / Jasa disebutkan pengadaan materialyang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuaidengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dandisetujui dalam RAB, jika terjadi ketidak sesuaian volume yangdiakibatkan oleh kondisi lapangan maka harus dilakukan revisi /penghitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan memintapersetujuan kepada Tim Koordinasi Kab Bogor / PPTK melalui TPLPoint 5.3.8
    darianggaran swadaya.Bab V Pelaksanaan Program, Bagian 5.3 Pelaksanaan dalam point5.3.3 Pengadaan Barang / Jasa disebutkan pengadaan materialyang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuaidengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dandisetujui dalam RAB, jika terjadi ketidak Ssesuaian volume yangdiakibatkan oleh kondisi lapangan maka harus dilakukan revisi /penghitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan memintapersetujuan kepada Tim Koordinasi Kab Bogor / PPTK melalui TPLPoint 5.3.8
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 28-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 250/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
H MUHAMMAD RUYANI Alias H RUYANI Bin H MUSRID
75 — 14
  • Malang tanggal 11 Juli 2018;
    5.3.4 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B1586799 atas nama HENDRA GUNAWAN terbit di Tanjung Perak tanggal 11 November 2018;
    5.3.5 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B0845335 atas nama JUSMAN terbit di Jember tanggal 12 Oktober 2018;
    5.3.6 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B4864182 atas nama SAMSUL terbit di Tanjung Perak tanggal 5 Maret 2018;
    5.3.7 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B5043735 atas nama SEFRI terbit di Pontianak tanggal 3 Agustus 2018;
    5.3.8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 9 Januari 2014 —
391 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikiantidak benar klaim Termohon Kasasi bahwa sengketa Merek CapKaki Tiga telah merusak citra Negara Isle of Man karena tidak adasengketa Cap Kaki Tiga Tetapi Hanyalan Sengketa Lukisan Badak;5.3.8 Termohon Kasasi telah mengajukan bukti P53 berupa kliping berita5.3.9online dan surat kabar mengenai penarikan produk Cap kaki Tigaoleh BPOM.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
807 — 383
  • Dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, makaterbukti sejak tanggal 30 Maret 2011, PENGGUGATsudah tidak lagi memiliki hak untuk mengajukangugatan tata usaha negara kepada KementerianPerhubungan Republik Indonesia terkait perpanjangandan/atau penolakan perpanjangan izin reklamasimiliknya karena hak PENGGUGAT untuk mengajukangugatan tata usaha negara telah hapus menurutketentuan Pasal55 UU PTUN ;5.3.8.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 192/Pid.Sus/TPK/2014Pn.Sby
Tanggal 6 April 2015 — SRI ANJAYANI, SE KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
45 — 16
  • fasilitasi kepada eksternal auditor / BPKP dalam melakukan proses audit.Membuat desain peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaandana bergulir baik kepada masyarakat maupun fasilitator.Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor propinsidan nasional.Tugastugas FASKEU PNPMMP diatur dalam penjelasan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMP yang dikeluarkan Dirjen Pemberdayaan MasyarakatDesa (PMD) Kementrian Dalam Negeri terdapat dalam penjelasan V angka 5.3.8
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 6 April 2015 — DITA SURYATI HASANAH, S.Paud ; KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
43 — 10
  • fasilitasi kepada eksternal auditor / BPKP dalam melakukan proses audit.Membuat desain peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaandana bergulir baik kepada masyarakat maupun fasilitator.Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor propinsidan nasional.Tugastugas FASKEU PNPMMP diatur dalam penjelasan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMP yang dikeluarkan Dirjen Pemberdayaan MasyarakatDesa (PMD) Kementrian Dalam Negeri terdapat dalam penjelasan V angka 5.3.8