CV PUTRILINDUNG BULAN;Nota Dinas Nomor 522.2/PK/2905 tanggal 8 Maret 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT. MERBAUPELALAWAN LESTARI;Nota Dinas Nomor 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT.

RIMBAMUTIARA PERMAI;Nota Dinas Nomor 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT. MITRATANINUSA SEJATI;Nota Dinas Nomor 522.2/PK/2408 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BKUPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT.

(BBU59);1 (satu) buah Buku SPT UPHHK HT 2004 Nomor Kpts.290/IV/2004jo Kpts/522.2/PK/8025 Serapung, PT.

MITRA TANINUSA SEJATI (BBU59);1 (satu) buah Buku SPT UPHHK HT 2004 Nomor Kpts.290/IV/2004Jo Kpts/522.2/PK/8025 Serapung, PT.

RIMBA MUTIARA PERMAINota Dinas Nomor 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 perihalPengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004An.PT.MITRA TANI NUSA SEJATINota Dinas Nomor 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004An.PT.SATRIA PERKASA AGUNGNota Dinas Nomor 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha

Surat Kesepakatan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesiadengan Gubernur Papua Barat Nomor : PKS.2/MenhutV1/2009 danNomor : 522.2/277/2009 tentang Penyelesaian Kayu Non Police Line diProvinsi Papua Barat ;Bahwa Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis Hakimpada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasipidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan terhadap TerdakwaIr.

Surat Kesepakatan Bersama Menteri Kehutanan Republik IndonesiaDengan Gubernur Papua Barat Nomor : PKS.2/MenlautVI/2009 danNomor : 522.2/277/2009 tentang Penyelesaian Kayu Non Police Line diProvinsi Papua Barat ;Bahwa Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya telah menyatakanmenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penunut Umumpada Kejaksaan Negeri Sorong dalam perkara kasasi pidana atas namaPara Terdakwa : Rudi Wijaya, Agustian, Agustian dkk dan Aliyonio.

Bahwa dengan adanya pertentangan tersebut, maka salah satu bukti baru(novum) berupa Surat Kesepakatan Bersama Menteri Kehutanan RepublikIndonesia dengan Gubernur Papua Barat Nomor : PKS.2/MenhutV1I/2009dan Nomor : 522.2/277/2009 tentang Penyelesaian Kayu Non Police Linedi Provinsi Papua Barat tersebut adalah sah menurut hukum dankarenanya tindakan hukum Pemohon/Terdakwa H.

penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa CARKUM BIN SIAN selaku Pemilik Kapal KMSinar Jaya Si Roy yang berukuran 13,04 m x 3,15 mx 1,30 m tonasekotor (GT) 10 dengan penggerak Mesin Mitsubishi 100 PS terdaftardalam Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK 205/10/19/UPP.Tbg13 tertanggal 30 Juli 2013 dan berdasarkan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) Nomor :522.2

Kemudian TimPatroli tersebut melakukan pemeriksaan atas dokumen kapal berupaPas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK 205/10/19/UPP.Tbg13 tertanggal 30 Juli 2013 dan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) Nomor :522.2/B9/IV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013diketahui alat tangkap ikan yang berada diatas kapal jenis JaringDogol merupakan milik Terdakwa Carkum Bin Sian;Bahwaberdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap alatpenangkapan ikan yang berada di atas Kapal KM Sinar Jaya Si Roydi ketahui

pengelolaan perikanan RepublikIndonesia dan / atau di Laut Lepas, yang tidak memiliki SIPI dilakukanTerdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa CARKUM BIN SIAN selaku Pemilik Kapal KMSinar Jaya Si Roy yang berukuran 13,04 m x 3,15 mx 1,30 m tonasekotor (GT) 10 dengan penggerak Mesin Mitsubishi 100 PS terdaftardalam Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK 205/10/19/UPP.Tbg13 tertanggal 30 Juli 2013 dan berdasarkan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) Nomor :522.2

Kemudian TimPatroli tersebut melakukan pemeriksaan atas dokumen kapal berupaPas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK 205/10/19/UPP.Tbg13 tertanggal 30 Juli 2013 dan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) Nomor :522.2/B9/IV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013diketahui alat tangkap ikan yang berada diatas kapal jenis JaringDogol merupakan milik Terdakwa Carkum Bin SianBahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap alatpenangkapan ikan yang berada di atas Kapal KM Sinar Jaya Si Roydi ketahui

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan;3. Memerintahkan kepada :a.

Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan;4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang PersetujuanRencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuPada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHKHTl) Tahun 2014 Atasnama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan ;Dinyatakan Batal atau Tidak Sah;33.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentangPersetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHKHTI)Tahun 2014 atas nama: PT Peranap Timber di KabupatenPelalawan ;3. Memerintahkan kepada :a.

Tergugat Il untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/ Pemhut / 4231 tanggal 29Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri (RKT UPHHKHTl) Tahun 2014 atas nama : PT PeranapTimber di Kabupaten Pelalawan ;4.

(vide T Il7)Bahwa lebih lanjut atas surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo. 522.2/Pemhut/3811 tanggal 27 Nopember 2014, KementerianLingkungan dan Kehutanan menyampaikan surat balasan melalui suratDirektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

Halaman 66 dari 128 halamanDengan demikian Sangatlah jelas bahwa Surat Kepala DinasKehutanan No. 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 perihalPersetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHKHT) tahun 2014 an.PT.

Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/1306 tanggal 17 Maret 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT. RIMBAMUTIARA PERMAI;6. Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/1406 tanggal 17 Maret 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT. MITRATANINUSA SEJATI;7.

Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/2408 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BKUPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT. SATRIAPERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan;8. Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT.

Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/2408 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BKUPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT. SATRIAPERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan;8. Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT.

Kpts/522.2/PK/244 tahun 2004 PT. Rimba MutiaraPermai, yang ditandatangani oleh Erwinpada tanggal 21 Februari 2013 (BBV7);327)4 (satu) lembar asli Perincian PenjualanKayu BKTUPHHK Izin No. Kpts/522.2/PK/243 tahun 2004 PT.

Kpts.290/IV/2004 JoKpts/522.2/PK/8025 Serapung, PT.

Pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Kehutanan mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No: Kpts/522.2/PK/1437 tanggal 27April 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada HT! Dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 Di Kabupaten Pelalawan An.PT Siak Raya Timber, kemudian pada Tahun 2012 dengan surat Nomor 51/SRT/HTID/VII/2012 tanggal 2 Mei 2012 Direktur Utama PT Siak Raya Timber mengajukanpermohonan pemindahtanganan IUPHHKHT PT.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor :KPTS/522.2/PK/147 Tanggal 27 April 2007 ; Bahwa perencanaan untuk melakukan pemanenan pohon akasia tersebut sesuaidengan RKU adalah pada Tahun 2014, adapun besarnya pohon akasia yangberumur 5 tahun ratarata sebesar 1525 cm dan saksi bekerja di PT. NusantaraSentosa Raya selaku Akep Pleanning dan bertanggung jawab kepada sektormanegar PT.

Nusantara Sentosa Raya melakukan penanaman tanaman Aksiadi lokasi U.069 tersebut adalah RKT yang dikeluarkan oleh Dinas KehutananPropinsi Riau dengan Nomor : KPTS/522.2/PK/1437 Tanggal 27 April 2007dengan luas penanaman 3600 Ha, surat RKT tersebut yang diperuntukan kepadaPT.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor :KPTS/522.2/PK/147 Tanggal 27 April 2007 ;n Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya ; a 7. AMRAN ATTAS ; Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksimembenarkan tandatangannya yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan ;18 Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di kantor PT.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor :KPTS/522.2/PK/147 Tanggal 27 April 2007 ; Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan penebangan pohonakasia di lahan tersebut, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT.

Mawar No. 522.2 / 011 / 2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Perpanjangan waktu;11. Dokumen / Kontrak asli Surat Perjanjian (SP) Nomor : 03.2 / LE / SP-DISHUT / KONUT / IV / 2015, tanggal 17 April 2015 tentang pekerjaan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit (eboni dan bayam) untuk pengembangan tanaman kehutanan pada Dinas Kehutanan Kab.

/ 20 / 2015, tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.88.275.000,-; e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 / 16 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.88.275.000,-.13. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2775 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VIII / 2015, tanggal 6 Agustus 2015, untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.202.230.000,- beserta lampirannya yakni : a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0049

SPM : 0020 / 2.02.1.1 / SPM LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-; d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522.2 / 19 / 2015, tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.263.703.000,-; e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 / 15 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-; f. 1 (satu) fotokopi lembar surat Jaminan Uang Muka ASKRINDO dengan Nomor Jaminan : 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp

. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPM LS / XI / 2015, tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.550.979.450,-; d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522 / 020 / Dishut / 2015, tanggal 23 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.615.307.000,-; e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 020 / Dishut / 2015, tanggal 23 Nofember 2015 sebesar Rp.615.307.000,-; f. 1 (satu) asli lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522.2

Muhammadu;e. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan penyelesaian bibit bayam, Nomor : 522.2/08/2015, tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu; danf. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan, Nomor : 522.2/010/2015, tanggal 16/11/2015 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan/ Barang a.n. LILY JUMARTIN, S.Hut dan SAENAB SP serta Direktur CV. Mawar a.n. Hj.

Mawar No. 522.2 / 011 / 2015 tanggal 3Oktober 2015 tentang Perpanjangan waktu;.Dokumen / Kontrak asli Surat Perjanjian (SP) Nomor : 03.2 / LE / SPDISHUT / KONUT / IV / 2015, tanggal 17 April 2015 tentang pekerjaanpengadaan bahan, kelengkapan dan bibit (eboni dan bayam) untukpengembangan tanaman kehutanan pada Dinas Kehutanan Kab.

;d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 522.2 / 20/2015,tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.88.275.000,;e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 /16 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.88.275.000..1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :2775 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VIll / 2015, tanggal 6 Agustus 2015, untukHalaman 4/252 Putusan No. Pid.

;d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522.2 /19/2015,tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.263.703.000,;e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 /15 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,;f. 1 (satu) fotokopi lembar surat Jaminan Uang Muka ASKRINDO denganNomor Jaminan : 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilaiRp.263.703.000.

Muhammadu;e. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan penyelesaian bibit bayam, Nomor :522.2/08/2015, tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh PPKDinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;danf. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan, Nomor :522.2/010/2015, tanggal 16/11/2015 yang ditandatangani oleh PanitiaPemeriksa Pekerjaan/ Barang a.n. LILY JUMARTIN, S.Hut dan SAENABSP serta Direktur CV. Mawar a.n. Hj.

NURDIN EDISON menerbitkan SKNomor : 522.2/61/III Tahun 2015 tentang penetapan lokasi kegiatanpenanaman hutan rakyat, program rehabilitasi hutan dan lahan Dana AlokasiKhusus (DAK) bidang kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten KonaweUtara TA 2015 yaitu Desa Tambakua seluas 75 HA, Desa UPT PadalereUtama Kecamatan Wiwirano seluas 25 HA; Bahwa Drs.

(BB-P3);

(BB-P17);

(BB-P23);

-(GG 28) (BB-R4);

(BB-S2);

Menyatakan barang bukti berupa : Dokumen PEB eksport Nomor 094356, Dokumen PEB eksport barangNomor 095357 tanggal 28 Desember 2009 ; Dokumen invoice Nomor 006 /E / INV / XII / 09, 007 /E/ INV / XII / 09,008 /E/INV/ XII / 09, tanggal 28 Desember 2009, Dokumen Packing ListNomor 006 /E/PL/ XII /09, 007 /E/PL/ XII / 09,008 /E/ PL/ XII / 09,tanggal 28 Desember 2009 ; Surat Dinas Kehutanan Nomor 522.2 / 632 tanggal 10 Maret 2010 Perihalhasil pengukuran dan Pengujian kayu olahan hasil sitaan Bea dan CukaiTanjung

No. 969 K/Pid.Sus/2015 Dokumen invoice Nomor 006 / E / INV / XII / 09, 007 / E/ INV / XII / 09,Nnomor 006 /E/PL/ XII /09, 007 /E/PL/ XII / 09,008 /E/PL/ XII / 09,tanggal 28 Desember 2009 ; Surat Dinas Kehutanan Nomor 522.2/632 tanggal 10 Maret 2010 Perihalhasil pengukuran dan pengujian kayu olahan hasil sitaan Bea dan CukaiTanjung Emas ;Tetap terlampir dalam berkas ; 4.548 keping, 90.4451 M3 kayu agathis dengan berbagai sortiran antaralain papan lebar, papan tebal dan broti ;Dikembalikan kepada Terdakwa

Menetapkan barang bukti berupa : Dokumen PEB eksport Nomor 094356, Dokumen PEB eksport barangNomor 095357 tanggal 28 Desember 2009 ; Dokumen invoice Nomor 006 /E / INV / XII / 09, 007 /E/ INV / XII / 09,008/E/ INV / XII / 09, tanggal 28 Desember 2009, Dokumen Packing LitNomor 006 /E/PL/ XII /09, 007 /E/PL/ XII / 09,008 /E/ PL/ XII / 09,tanggal 28 Desember 2009 ; Surat Dinas Kehutanan Nomor 522.2 / 632 tanggal 10 Maret 2010 Prihalhasil pengukuran dan Pengujian kayu olahan hasil sitaan Bea dan CukaiTanjung

RUMADAS, Msi tanggal 1 Juni 2004(foto copy dilegalisir);e Rekomendasi pemasukan peralatan pengusaha hutan IPKMA an.Kopermas Natotoin NBNH No.522.2/1304 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kehutanan Tingkat Papua Dr. Ir. HUGO J. RAJAAR tanggal 11Juli 2003 (foto copy yang dilegalisir);e Rekomendasi pemasukan dan penggunaan peralatan beratpengusahaan hutan IPKMA an. Kopermas NTT. Dan PT. Nusa BangunHal. 5 dari 23 hal. Put.

ML.RUMADAS, Msi tanggal 1 Juni2004 (foto copy yang dilegalisir);Rekomendasi pemasukan peralatan pengusaha hutan IPKMA an.Kopermas Natotoin NBNH No. 522.2/1304 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kehutanan Tingkat Papua Dr. Ir. HUGO J. RAJAAR tanggal 11Juli 2003 (foto copy yang dilegalisir);Rekomendasi pemasukan dan penggunaan peralatan beratpengusahaan hutan IPKMA an. Kopermas NTT dan PT. Nusa BangunNiaga Hijau No. 522.3/489 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKehutanan dan Pertanian Tk.

RUMADAS, Msi tanggal 1 Juni 2004(foto copy dilegalisir);Rekomendasi pemasukan peralatan pengusaha hutan IPKMA an.Kopermas Natotoin NBNH No.522.2/1304 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kehutanan Tingkat Papua Dr. Ir. HUGO J. RAJAAR tanggal 11Juli 2003 (foto copy yang dilegalisir);Rekomendasi pemasukan dan penggunaan peralatan beratpengusahaan hutan IPKMA an. Kopermas NTT. Dan PT. Nusa BangunNiaga Hijau No.522.3/489 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKehutanan dan Pertanian Tk. Manokwari Ir. ML.

No. 117 K/Pid/Sus/2007Propinsi Papua Nomor: 522.2/338/SET tanggal 22 Agustus 2002 perihal :Pengaturan Pemungutan Hasil hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat.Meskipun di Propinsi Papua berlaku UU No.21 tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Propinsi Papua, namun untuk pemberian ijinijin dibidang Kehutanan harus tetap mengacu kepada UU No.41 tahun 1999tentang Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaan di bawahnya berupaPeraturan Pemerintah.

Dinas kehutanan Propinsi hanya berwenang memperpanjangiin pemasukan dan penggunaan peralatan pengusahaan hutan apabilaterlebin dahulu ada ijin prinsip dari Dirjen Bina Produksi KehutananDepartemen Kehutanan RI;Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai suatu keadaan yangsah mengenai Fakta adanya keputusan Kepala Dinas KehutananPropinsi Papua No.522.2/1600 tentang petunjuk pelaksanaanijinpemasukan dan penggunaan peralatan pengusahaan hutan bagi IPKMA, yakni karena persetujuan pemasukan dan penggunaan

Konawe Utara, selanjutnya Tim Polda Sultra menanyakanmengenai dokumen atas kayu rimba campuran tersebut dan yang menguasaikayu rimba tersebut atas nama terdakwa YADIN dengan menunjukkandokumen berupa Izin persetujuaan penebangan pohon/kayu dan perubahanbentuk serta penetapan TPK dengan No. 522.2/027/2014 yang ditetapkan diWanggudu pada tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KadisKonawe Utara Drs.

jutaHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unhsembilan ratus ribu rupiah) per kubik dan kayu jenis Kumeawawi Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan diantar langsung keTPK milik Terdakwa YADIN, selanjutnya TIM Polda Sultra menanyakanmengani dokumen atas kayu rimba campuran tersebut dan yang menguasaikayu rimba tersebut atas nama terdakwa YADIN dengan menunjukandokumen berupa Izin Persetujuaan Penebangan Pohon/kayu dan perubahanbentuk serta penetapan TPK dengan No. 522.2

jutasembilan ratus ribu rupiah) per kubik dan kayu jenis Kumeawawi Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan diantar langsung keTPK milik Terdakwa YADIN, selanjutnya TIM Polda Sultra menanyakanmengani dokumen atas kayu rimba campuran tersebut dan yang menguasaikayu rimba tersebut atas nama terdakwa YADIN dengan menunjukandokumen berupa Izin Persetujuan Penebangan Pohon/kayu dan perubahanHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unhbentuk serta penetapan TPK dengan No. 522.2

kayu dengan harga kayu marcopo Rp. 1.900.000, (satu jutasembilan ratus ribu rupiah) per kubik dan kayu jenis Kumeawawi Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan diantar langsung keTPK milik Terdakwa YADIN, selanjutnya TIM Polda Sultra menanyakanmengani dokumen atas kayu rimba campuran tersebut dan yang menguasaikayu rimba tersebut atas nama terdakwa YADIN dengan menunjukandokumen berupa Izin Persetujuaan Penebangan Pohon/kayu dan perubahanbentuk serta penetapan TPK dengan No. 522.2

pengolahan kayu milikterdakwa berada di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo KabupatenKonawe Utara dan saksi merupakan Kepala Desa Desa Raroonaha;Bahwa lokasi izin penebangan pohon / kayu milik terdakwa berada ditanah milik masyarakat / dalam Area Penggunaan Lain (APL);Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) lokasiizin pengolahan kayu milik terdakwa tersebut;Bahwa saksi mengetahui surat legalitas izin pengolahan kayu milikterdakwa yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Konawe Utara denganNo. 522.2

(fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : KPTS.522.2/PK/1437 tanggal 27 April 2007Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PTSiak Raya Timber di Kabupaten Pelalawan..(fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : KPTS.522.2/PK/2542 tanggal 15 SeptemberHalaman 47 dari 63 halaman Putusan No.124/G/2016/PTUNJKT9. Bukti T.ll Int 910. Bukti T.ll Int 1011.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : 522.2/Pemhut/2317 tanggal 22 Juni 2010Tentang Persetujuaan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndusti PT Siak Raya Timber di KabupatenKampar.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : 522.2/Pemhut/2942 tanggal 21 Oktober 2015Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri tahun 2015 / 2016 PT Nusantara Sentosa Raya diKabupaten Pelalawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : 522.2/Pemhut/3278 tanggal 22 Juni 2012Tentang Persetujuaan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Bukti T.ll Int 1516.Bukti T.ll Int 1617.Bukti T.ll Int 17Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : 522.2/Pemhut/3094 tanggal 16 September 2013Tentang Persetujuaan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : 522.2/Pemhut/2663 tanggal 15 September 2014Tentang Persetujuaan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri PT Nusantara Sentosa Raya di KabupatenPelalawan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang pembaharuanizin usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IPHHK) No.522.2/1.216 tanggal1 Juni 2004;SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jayapura tentang izin Usaha Industri (IUI No.33/53.2/ DPPK/SKIUI/I/2004 tanggal 27 Januari 2004;foto copy sertifikat :a. Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT) No.09.03.1.00179tertanggal 10 Maret 2003b.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang pembaharuanizin usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IPHHK) No.522.2/1.216 tanggal1 Juni 2004;2. SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jayapura tentang izin Usaha Industri (IUI No.33/53.2/ DPPK/SKIUI/I/2004 tanggal 27 Januari 2004;3. foto copy sertifikat :j. Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT) No.09.03.1.00179tertanggal 10 Maret 2003k.

HUBI tentang Penertiban Retribusi Hasil HutanKayu dan Surat Nomor : 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihalEdaran Tarif Retribusi lin Angkut Kayu Olahan yang ditandatangani olehAsisten Il an. Bupati Kab.

No. 1111 K/PID.SUS/2009Nomor : 253 Tahun 2001 tentang penertiban retribusi hasilhutan kayu dan surat Nomor : 522.2/227/SET tanggal 30Agustus 2006 perihal edaran tarif retribusi ijin angkut kayuyang menjadi dasar diterbitkannya SAKOM sebagai salah satudokumen perijinan yang sah, yang mana selama ini denganmenggunakan SAKOM tersebut Terdakwa mengganggapkegiatannya legal karena sebelum kayukayu olahan diangkutdari KM 53 ke tempat penyimpanan kayu milik Terdakwaterlebin dahulu harus membayar retribusi

No. 1111 K/PID.SUS/2009SK Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat EdaranNomor : 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihal edarantarif retribusi ijin angkut kayu olahan masyarakat yang kemuadiandikenal dengan sebutan SAKOM (Bukti3, Pemohon Kasasi) ;Bahwa untuk yang kesekian kalinya Pemohon Kasasi sampaikanbahwa dalam melakukan penebangan, pengolahan sampaipendistribusian kayu telah dilakukan dengan sepengetahuanPemerintah Daerah Kab. Jayawijaya dalam hal ini DinasKehutanan Kab.

CIPTAALAM PERKASA berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananKotawaringin Barat No : 522.2/356/2.2/XI/2007 tanggal 29 Desember 2007,baik secara bersamasama atau bertindak sendirisendiri dengan saksisaksiHERMAN SUGIANTO dan saksi SADARIA (Terdakwa dalam berkas perkaratersendiri/splits) pada tanggal 23 Januari 2008 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2008 bertempat di rumah Terdakwa II di Jin.Bayangkara No. 10 RT. 05 Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel, Kab.

CIPTAALAM PERKASA berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananKotawaringin Barat No : 522.2/356/2.2/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007,Hal. 13 dari 39 hal. Put.

CIPTA ALAM PERKASA ; 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 522.2/356/2.2/XI1I/2007,tanggal 29 Desember 2007 ; 1 (satu) lembar bukti penyampaian RPBBI tahun 2008 IPHHKCV. CIPTA ALAM PERKASA Nomor : 522.2/69/2.2/I/2008, tanggal31 Januari 2008 ;1 (satu) buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapatHal. 19 dari 39 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/20105.penomoran bukti penyampaian RPBBI tahun 2008 IPHHK CV. CIPTAALAM PERKASA ; 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas Kapolda Kalteng No.

CIPTA ALAM PERKASA ; 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 522.2/356/2.2/XI1I/2007,tanggal 29 Desember 2007 ; 1 (satu) lembar bukti penyampaian RPBBI tahun 2008 IPHHKCV. CIPTA ALAM PERKASA Nomor : 522.2/69/2.2/I/2008, tanggal31 Januari 2008 ; 1 (Satu) buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapatpenomoran bukti penyampaian RPBBI tahun 2008 IPHHK CV. CIPTAALAM PERKASA ; 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas Kapolda Kalteng No.

CIPTA ALAM PERKASA ; 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 522.2/356/2.2/XI1I/2007,tanggal 29 Desember 2007 ; 1 (satu) lembar bukti penyampaian RPBBI tahun 2008 IPHHKCV. CIPTA ALAM PERKASA Nomor : 522.2/69/2.2/I/2008, tanggal31 Januari 2008 ; 1 (Satu) buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapatpenomoran bukti penyampaian RPBBI tahun 2008 IPHHK CV. CIPTAALAM PERKASA ;1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kapolda Kalteng No. Pol. : SprinHal. 21 dari 39 hal. Put.

ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa CARKUM bin SIAN selaku Pemilik Kapal KM SinarJaya Si Roy yang berukuran 13,04 m x 3,15 m x 1,30 m tonase kotor (GT) 10dengan penggerak Mesin Mitsubishi 100 PS terdaftar dalam Pas TahunanKapal Penangkap Ikan Nomor : PK 205/10/19/UPP.Tbg13 tertanggal 30 Juli2013 dan berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 522.2

Tbg13 tertanggal 30 Juli 2013 dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor :522.2/B9/IV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 diketahui alat tangkap ikanyang berada di atas kapal jenis Jaring Dogol merupakan milik TerdakwaCarkum bin Sian;Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap alatpenangkapan ikan yang berada di atas Kapal KM Sinar Jaya Si Roy diketahuijaring Dogol yang telah dimodifikasi tersebut dengan spesifikasi sebagaiberikut :1.

pengelolaanperikanan Republik Indonesia dan/atau di Laut Lepas, yang tidak memiliki SIPIdilakukan Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa CARKUM bin SIAN selaku Pemilik Kapal KM SinarJaya Si Roy yang berukuran 13,04 m x 3,15 m x 1,30 m tonase kotor (GT) 10dengan penggerak Mesin Mitsubishi 100 PS terdaftar dalam Pas TahunanKapal Penangkap Ikan Nomor : PK 205/10/19/UPP.Tbg13 tertanggal 30 Juli2013 dan berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 522.2

Tbg13 tertanggal 30 Juli 2013 dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor :522.2/B9/IV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 diketahui alat tangkap ikanyang berada di atas kapal jenis Jaring Dogol merupakan milik TerdakwaCarkum bin Sian.Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap alatpenangkapan ikan yang berada di atas Kapal KM Sinar Jaya Si Roy di ketahuijaring Dogol yang telah dimodifikasi tersebut dengan Spesifikasi sebagaiberikut :1.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) rangkap persetujuan penebangan pohon/kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK asli surat Nomor:522.2/035/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;Dikembalikan kepada terdakwa- 1(satu) rangkap surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) Nomor seri DG 2019758 dan DG 2019765;- 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor 113/2015 tanggal 20 Maret 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;- Uang hasil lelang kayu

untukpenertiban Dokumen;e Bahwa awalnya saksi mendapat informasi via telepon terkaitdokumen kayu milik terdakwa yang saksi tanda tanganiberupa kayu rimba campuran sebanyak 520 batangberbentuk balok jenis kuimeawawi sebanyak 231 batang dan289 batang jenis kuma yang ditemukan oleh Tim DitReskrimus Polda Sultra yang dilengkapi dokumen Suratketerangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dengan No seriDG.2019765 tanggal 29 Januari 2015 yang saksitandatangani yang berasal dari lahan milik terdakwa yangmemiliki izin IPK No.522.2

124/Pid.B/2014/PN.UnaahaBakkubik jenisBatPenampurBatbalok menRp.900.00Batratus ribu)Bakproduksi;BatLembo Kedengan siReskrimurunit mobilratus dua tujuh komeBakterdakwa Bulat (SKdikeluarkaBalPengolola:mulai tangdengan Vcdi Desa LcBatkeesokanterdakwa,:milik terdatebangan yaitu HutaBatLain (APLDILA;Battersebut te21Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umummengajukan barang bukti berupa :1 (satu) rangkap persetujuan penebangan pohon/kayu danperubahan bentuk serta penetapan TPK asli suratNomor:522.2

dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :29e 1 (satu) rangkap persetujuan penebangan pohon/kayu danperubahan bentuk serta penetapan TPK asli suratNomor:522.2

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) rangkap persetujuan penebangan pohon/kayu danperubahan bentuk serta penetapan TPK asli suratNomor:522.2/035/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yangdikeluarkan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;Dikembalikan kepada terdakwa1(satu) rangkap surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB)Nomor seri DG 2019758 dan DG 2019765;1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor 113/2015 tanggal 20Maret 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Uang hasil lelang kayu rimba campuran sebanyak

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara ditambah dengan denda sebanyak Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dandengan perintah terdakwa supaya ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :3.1 SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang Pembaharuan IzinUsaha Idustri Primer Hasil Kayu (IPHHK) No. 522.2/1.216 tanggal 1Juni 2004 ;3.2 SK Kepala Dinas

SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang Pembaharuan IzinUsaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) No. 522.2/1.216tanggal 1 Juni 2004 ;2. SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi KabupatenJayapura Tentang Izin Usaha Industri (IUI No. 33/53.2/DPPK/SKIUI/I/2004 tanggal 27 Januari 2004 ;3. Fotocopy Sertifikat :a. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 09.03.1.00179tertanggal 10 Maret 2003 ;Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 25 PK/Pid.Sus/2007b.

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor KPTS/522.2/PK/1437 tanggal 27 April 2007 tentang Pengesahan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam HutanTanaman tahun 2007 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT.SRT;Bahwa sesuai dengan titik koordinat yang diambil = yaitu10136'15,9E04'53,1N adalah area tanaman pokok dengan jenis tanamanAkasia Mangium dengan tahun tanam Februari 2008, dengan luas 42 Ha sesuaiRKT KPTS/522.2/PK/1437 tanggal 27 April 2007 10136'03,9E0425,2Nadalah

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau NomorKPTS/522.2/PK/1437 tanggal 27 April 2007 tentang PengesahanRencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHTl dalam Hutan Tanaman tahun 2007 di Kabupaten Pelalawan atasnama PT.SRT;Bahwa sesuai dengan titik koordinat yang diambil yaitu : 1013615,9E0453,1Nadalah area tanaman pokok dengan jenis tanaman Akasia Mangium dengan tahuntanam Februari 2008, dengan luas 42 Ha sesuai RKT KPTS/522.2/PK/1437 tanggal27 April 2007 1013603,9E04'25,2N

yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SuratKeputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan DirektoratJenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor$.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihalPenggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PTUniseraya diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Desember 2014dan objek sengketa yang berupa Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2

Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat KeputusanNomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentangPersetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHKHT1)Tahun 2014 atas nama: PT Peranap Timber di KabupatenPelalawan;c.

Tergugat Il untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHKHT1)Tahun 2014 atas nama: PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan;3.

Tergugat Il untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHKHTI) Tahun2014 atas nama: PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan;4.

Penerbitan objek sengketa ke2 yang berupa Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2014 atas nama: PT.