Ditemukan 1056 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 821.21 821.25 821.17
Register : 10-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 173/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat : BUPATI TEBO
Terbanding/Penggugat : JAUHARI,S.E.
4226
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDMTentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah KabupatenTebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 3 (tiga) atas nama Jauhari, S.E.;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil DilingkunganPemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 3 (tiga)atas nama Jauhari, S.E.;4.
    Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor9/G/2018/PTUNJBI Tanggal 22 Juni 2018 yang dimohonkan banding;Menimbang bahwa, setelah mempelajari dengan seksama atas semuaberkas perkara, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pengadilan tingkatpertama telah salah dalam penerapan hukum yakni hukum pembuktian, atassengketa ini yaitu menganggap Tergugat/Pembanding menerbitkan SuratKeputusan Nomor 821.22/21/BKKPSDM (objek perkara) telah menyalahiprosedural yang ditentukan dalam Pasal 118 ayat 2
    dilingkungan PemerintahKabupaten Tebo, beserta hasil pelaksanaan yang dituangkan dalamBerita Acara Uji Kesesuaian (Job Fit) Bukti 3 11 13.halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/B/2018/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang bahwa berdasar 1) s.d. 3) dan a) s.d. d) maka Majelis Bandingmenilai dari Ssegi wewenang, prosedur, dan substansi tidak ada peraturanperundangundangan maupun AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yangdilanggar oleh Tergugat/Pembanding dalam proses penerbitan Surat KeputusanNomor 821.22
Putus : 25-11-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/PID.SUS/2009
Tanggal 25 Nopember 2009 — DRS. ZAMBRI BIN SIRI DATUK RAJO ALAM , DK
2317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MirwanPulungan kepada Dra.FAuziah sejumlah Rp.22.000.000, (duapuluh dua juta rupiah) tanggal 25 Maret 2004 ;Photo copy Petikan Keputusan Gubernur Propinsi SumateraBarat Nomor : 821.22/759/BKD2006 tanggal 6 April 2006 tentangPengangkatan Jabatan Struktural Drs. H. Mirwan Pulungan, MPd.,sebagai Wakil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiSumatera Barat ;Photo copy Petikan Keputusan Gubernur Propinsi SumateraBarat Nomor : UP1199/1/DN76 tanggal 10 Juli 1976 perihalPengangkatan PNS an.
    Zambri ;Photo copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.2320 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentangPengangkatan Pejabat Bupati Pasaman Barat ;Photo copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 821.22/759/BKD2006 tanggal 6 April 2006 tentangHal. 8 dari 19 hal. Put. No. 475 K/Pid.Sus/2009Pengangkatan Jabatan Struktural an.Drs.
    Zambri ;Photo copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.2320 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentangPengangkatan Pejabat Bupati Pasaman Barat ;Photo copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 821.22/759/BKD2006 tanggal 6 April 2006 tentangPengangkatan Jabatan Struktural an.Drs. Zambri sebagai KepalaBiro Pemerintah Setda Propinsi Sumatera Barat ;Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 475 K/Pid.Sus/200914.
    Photo copy Petikan Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera BaratNomor : 821.22/759/BKD2006 tanggal 6 April 2006 tentangPengangkatan Jabatan Struktural Drs. H. Mirwan Pulungan, MPzd.,sebagai Wakil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi SumateraBarat ;Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 475 K/Pid.Sus/200910.Photo copy Petikan Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera BaratNomor : UP1199/1/DN76 tanggal 10 Juli 1976 perihal PengangkatanPNS an.
    Zambri ;12.Photo copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.2320 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pengangkatan PejabatBupati Pasaman Barat ;13.Photo copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :821.22/759/BKD2006 tanggal 6 April 2006 tentang PengangkatanJabatan Struktural an.Drs.
Putus : 27-06-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 61/PID.2011/PT.BKL
Tanggal 27 Juni 2011 — Ir.H.WINARKUS,M.Si
5525
  • Winarkus,M.si tersebut diatas ;Berkas perkara dan surat surat lain yangbersangkutan dengan perkara ini serta turunanputusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17Februari 2011 Nomor ; 324/Pid.B/2010/PN.BKL ;3Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh JaksaPenuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagaiberikutDAKWAAN :Kesatu :Bahwa ia terdakwa Ir.H.WINARKUS,M.Si salaku KepalaDinas Kimpraskot Bengkulu tahun 2005 yang diangkat denganSK Walikota No. 821.22 283 tanggal 28 April 2005 yangjuga dalam kapasitas
    tersebut telahmelanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b, ayat (2),ayat (3) Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) (KUHP ;DANKEDUABahwa ia terdakwa Ir.H.WINARKUS,M.SiIr.H.WINARKUS,M.Si salaku Kepala Dinas KimpraskotBengkulu tahun 2005 yang diangkat dengan SK Walikota No.821.22
    Achmad SyiafrilSyahboeddin untuk menindak lanjutinya ;Selanjutnya ia terdakwa Ir.H.WINARKUS,M.Si salaku KepalaDinas Kimpraskot Bengkulu tahun 2005 yang diangkatdengan SK Walikota No. 821.22 283 tanggal 28 April 2005yang juga dalam kapasitas sebagai Penguna Anggaran /Atasan Langsung Pemegang Kas pada Dinas Kimpraswil KotaBengkulu tahun 2005 yang mempunyai tugasMelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban pengeluaran belanja ;Melakukan pengujian atas tagihan ;Memerintahkan pembayaran
    Achmad SyiafrilSyahboeddin selaku Kepala Dinas KimpraskotBengkulu) SK No. 821.22010 tanggal 19 Januari2004 dan selaku Penguna Anggaran' sesuai DASKtahun 2005 dan selaku Atasan Langsung PemegangKas sesuai SK Nomor : 26 tahun 2005.Surat Keputusan Ir.H.WINARKUS,M.Si selaku KepalaDinas Kimpraskot Bengkulu SK No. 821.22 283tanggal 28 April 2005 dan selaku Penguna AnggaranSK Nomor : 03/B.V/DASK/2006 tanggal 12 Mei 2006serta selaku Atasan Langsung Pemegang Kas tahun132005.Surat Walikota Bengkulu) Nomor
    SK No. 821.22 283tanggal 28 April 2005 dan selaku Penguna AnggaranSK Nomor : 03/B.V/DASK/2006 tanggal 12 Mei 2006serta selaku Atasan Langsung Pemegang Kas tahun2005.Surat Walikota Bengkulu) Nomor : 400/713/B.V tanggal16 Juni 2004 perihal Mohon = Izin MendahuluiPerubahan Anggaran 2004 yang ditandatangani olehWalikota Bengkulu) H.A.Chalik Efendi, SE (Alm)yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bengkulubeserta lampiran berupa Daftar Usulan KegiatanMendahului Perubahan Anggran 2004.Surat Ketua DPRD Kota
Register : 06-06-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
1.YUDHISTIRA MAULANA
2.LIA FITRIA
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
2.Cq Gubernur Aceh cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pemerintah Provinsi Aceh
2812
  • Bahwa Gubernur Aceh melalui Keputusan Gubernur AcehNomor PEG. 821.22/001/2018 Tanggal 16 April 2018 menetapkan Ir.Nizarli, M. Eng sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan JasaSektretariat Daerah Aceh dan dilantik pada tanggal yang sama di GedungSerbaguna Setda Aceh oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah;12.
    Bahwa uraian gugatan penggugat menjabarkan keslahankesalahan dan pelanggaranpelanggaran menurut versi penggugat telahterjadi inprosudural dalam proses seleksi dan penunjukan turut tergugatsebagai kepala biro pengadaan barang dan jasa sekda Aceh, Denganmenerbitkan surat keputusan Nomor PEG 821.22/01/2018 tertanggal 16April 2018 atas hal tersebut penggugat telah keliru mengajukan gugatanAquo ke Pengadilan Negeri Banda Aceh namun sebagai mana uraianpenggugat dalam gugatannya ini adalah kewenangan dari
    Bahwa atas hasil keputusan tim tersebut Turut tergugat di tetapkan sebagaikepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Aceh dan atas hal tersebutLalu Gubenur Aceh dengan surat nomor Peg.821.22/001/2018 tanggal 16April 2018 menetapkan Turut Tergugat sebagai kepala Biro PengadaanBarang dan jasa apa Sekda Aceh;7.
    Atas dasar itu Rektor tidak memiliki kKewenangan menyetujuiatau. mengizinkan yang bersangkutan menjadi pejabat dalam JPT diLingkungan Pemerintah Aceh;Bahwa Gubernur Aceh melalui Keputusan Gubernur Aceh NomorPEG. 821.22/001/2018 Tanggal 16 April 2018 menetapkan Ir. Nizarli, M.
    Bersifat final artinya sudah definitif, dan karenanya sudahdapat menimbulkan akibat hukum.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas biladikaitkan dengan dasar yang menjadi dalil gugatan para Penggugat yaitu SuratKeputusan Nomor PEG. 821.22/001/2018 Tanggal 16 April 2018 adalahsangatlah bersesuaian yang mana surat keputusan tersebut adalah yangmengeluarkan atau yang menerbitkan adalah Gubenur Aceh;Menimbang bahwa jelas bila membaca pertimbangan diatas bahwaPejabat Tata Usaha Negara
Putus : 27-10-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI
6466 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /130/2010 tanggal 07 Mei2010 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat StrukturalEselon Il di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya, berikut 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor:Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang sudah dilegalisir.1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acaraPengangkatan Sumpah tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan KeputusanBupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/17/2013 tanggal
    Nomor 419 K/Pid.Sus/201646.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 112/BBR/PPAT/2007 tanggal 02Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI,SH.1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan BupatiAceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat StrukturalEselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya berikut 1 (satu)lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.22/115/2011 tanggal 22
    BANTA AHMAD, tanggal 22 Maret 2007.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan KeputusanBupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan PemerintahKabupaten Aceh Barat Daya.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir lampiranKeputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/85/2013tanggal 20 Juni 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir
    Nomor 419 K/Pid.Sus/201678.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan KeputusanBupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/18/2010, tanggal 10Februari 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PejabatStruktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh BaratDaya.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran KeputusanBupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/18/2010.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah PelantikanIr,
    Nomor 419 K/Pid.Sus/2016166.167.168.169.170.171.172.Nomor: KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telahdilegalisir.2 (dua) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan GubernurAceh Nomor : Peg. 821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat StrukturalSekreatris Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya berikut1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor:PEG. 821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telahdilegalisir.1
Register : 25-04-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 16-08-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 15 Agustus 2013 — - Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
273142
  • SekretarisDaerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat KeputusanBupati Tapanuli Selatan Nomor: 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 bertindaksendiri maupun bersamasama dengan Amrin Tambunan Alias Amrin selakuPemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatanberdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 954/593.A/K/2004 tanggal 27Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah diputusoleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap
    RAHUDMAN HARAHAP, MM. berdasarkanKeputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli Tahun 2001,Nomor : 821.22/209/K/2001 diangkat sebagai Pj.
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 4 Desember 2015 — Drs. Yufrizal, M.Si. bin Sulaiman Umar
8224
  • Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yangsudah dilegalisir.5. 1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara Pengangkatan10.11.12.13.14.15.16.17.18.Sumpah tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il di lingkunganPemerintah
    Abdya periode 01Agustus 2011 s/d 30 Agustus 2011.1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati AcehBarat nomor :PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentangPemberhentian dan Pengangkatan pejabat struktur Eselon Il di lingkunganKab.
    Abdya berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan BupatiAceh Barat Daya Nomor : PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 yangtelah dilegalisir.1 (satu) lembar Photo copy yang telah dilegalisir Naskah pelantikan tertanggal20 Juni 2008 sebagai kepala Dinas PU Kab.
    Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yangsudah dilegalisir.1 (satu)lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara PengangkatanSumpah tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il di lingkunganPemerintah Kab.
    Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/130/ 2010 tanggal 07 Mei 2010 yangsudah dilegalisir.e 1 (satu)lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara PengangkatanSumpah tanggal 25 Januari 2013.e 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkunganPemerintah Kab.
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 19 Agustus 2015 — dr. R. VENNY IRIANI AMALIAH, MM.M.Kes.
8015
  • Ida dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000,-37). 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012;38). 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012, tanggal 25 September 2012 An. Drs.
    ADE NURHIKMAT;39). 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 09 Oktober 2013;40). 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 An. Drs.
    ADE NURHIKMAT;41). 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.396/BKD/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 22 Oktober 2013;42). 1 (satu) lembar foto copy Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.396/BKD/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II
    ;43). 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 07 Mei 2013, An. dr., HJ.
    Ida dengan jumlahsebesar Rp. 20.000.000,37.1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2012 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 25 September 2012;38.1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan BupatiLebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2012, tanggal 25 September 2012An. Drs.
    ADE NURHIKMAT;39.1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2013 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 09 Oktober 2013;Halaman 6 dari 155 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2015./PN.Srg40.1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan BupatiLebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 An.Drs.
    Ida dengan jumlahsebesar Rp. 20.000.000,1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2012 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 25 September 2012;1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan BupatiLebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2012, tanggal 25 September 2012An. Drs.
    Ida denganjumlah sebesar Rp. 20.000.000,1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2012 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 25 September 2012;1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran KeputusanBupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2012, tanggal 25September 2012 An. Drs.
    ADE NURHIKMAT;1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2013 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 09 Oktober 2013;1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran KeputusanBupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2013, tanggal 09 Oktober2013 An. Drs.
Putus : 16-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — BUPATI MELAWI, vs Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si.,
2622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.22/010/KPC tanggal 29 Desember2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun atas nama Penggugat,terhitung 01 Oktober 2007 sampai dengan 01 Oktober 2009 ;b. Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.22/007/KPC tanggal 7 Januari 2008tentang Perubahan Perpanjangan Batas Usia Pensiun atas namaPenggugat, terhitung 07 Oktober 2007 sampai dengan 01 Oktober 2009 ;c.
    Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.22/510/BKDC tanggal 26 Juni 2008tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun atas nama Penggugat terhitungmenjadi 01 Oktober 2008 s/d 01 Oktober 2009 ;Bahwa tanpa adanya pemberitahuan tertulis sebelumnya, ternyataTergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 882.4/259 Tahun 2008tertanggal 28 Oktober 2008 tentang Pemberian Bebas Tugas atau MasaPersiapan Pensiun (MPP) yang pada pokoknya Penggugat dibebas tugaskandari jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi ;Bahwa
    Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerapkanhukum yang benar, karena tidakan Pemohon Kasasi/Tergugatmembebastugaskan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai SEKDAKabupaten Melawi telah melalui prosedur perundangundangan yangberlaku dan lagi pula Termohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak tanggal14 Januari 2009 telah diangkat oleh Gubernur Kalimantan Baratberdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.22/03/BKD.B/2008 sebagaiKepala Badan Pengelolan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama ;Menimbang
Register : 02-03-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 14/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 23 April 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Wawan Witana
Terbanding/Terdakwa : Carta Wijaya Bin Warda
4729
  • Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
  • Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).
  • Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu) An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
    oleh tersangka HADY TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42(empat puluh dua) nasabah vang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.os36.Bs38.39.40.41.42.43.44.45.46.111 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empatpuluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWI HANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg KabupatenIndramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22
    BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatPerkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan DaerahBank
    empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka HADY TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42(empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47(empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWIHANDAYANTI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg KabupatenIndramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22
    BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatPerkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan PerusahaanDaerah
    BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 4 Desember 2015 — M. Nasir, G, SH Bin (Alm) M. Amin Gafur
11834
  • Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yangsudah dilegalisir.1 (satu)lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara PengangkatanSumpah tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il di lingkunganPemerintah Kab.
    Abdya periode 01Agustus 2011 s/d 30 Agustus 2011.1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati AcehBarat nomor :PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentangPemberhentian dan Pengangkatan pejabat struktur Eselon Il di lingkunganKab.
    Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah pelantikan KadisHutoun Kab.
    Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati AcehBarat Daya nomor : Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang sudahdilegalisir.1 (satu)lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara PengangkatanSumpah tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati AcehBarat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il di lingkunganPemerintah Kab.
    Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/130/ 2010 tanggal 07 Mei 2010 yangsudah dilegalisir.1 (satu)lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara PengangkatanSumpah tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkunganPemerintah Kab.
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 4 Desember 2015 — Drs. Said Jailani Bin (Alm) Abd. Rasyid Qoedri
10554
  • Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yangsudah dilegalisir.5. 1 (satu)lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara PengangkatanSumpah tanggal 25 Januari 2013.6. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il di lingkunganPemerintah Kab.
    Abdya periode 01Agustus 2011 s/d 30 Agustus 2011.1 (satu) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati AcehBarat nomor :PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentangPemberhentian dan Pengangkatan pejabat struktur Eselon Il di lingkunganKab.
    Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Naskah pelantikan KadisHutoun Kab.
    Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati AcehBarat Daya nomor : Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang sudahdilegalisir.1 (satu)lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara PengangkatanSumpah tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Barat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il di lingkunganPemerintah
    Abdya, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/130/ 2010 tanggal 07 Mei 2010 yangsudah dilegalisir.1 (satu)lembar Photo copy yang telah dilegalisir Berita acara PengangkatanSumpah tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan BupatiAceh Barat Daya nomor : Peg.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkunganPemerintah Kab.
Register : 14-03-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 3 Mei 2016 — SUGIYARNO, SP., M.Si MELAWAN BUPATI ROKAN HULU
10115
  • ., dan telah diperbaiki secara formalpada Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 April 2016 ;Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agardinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Bupati Rokan Hulu Nomor = 821.22/BKDMT/600/2015 tentangPengesahan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan PemerintahKabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Desember 2015 atas nama SUGIYARNO, SP,M.Si NIP. 19580508 199003 1 004; Penetapan Pencabutan Nomor
    2016/PTUNPbr, Halaman 3 dari 8Menimbang, bahwa perkara Nomor : 12/G/2016/PTUNPbr sedang dalamproses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahapPembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 28 April 2016telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sengketa aquo tertanggal27 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena tergugat telahmencabut obyek sengketa aquo melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.22
Putus : 19-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 19 Juni 2017 — DR. H. IRHAMI RIDJANI RAIS, S.Sos.,M.Si Bin M. RAIS
110102
  • Kotabaru yang ditetapkan di Kotabaru danditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satu lembarsurat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.22/004SPMT/BKD/2013, tanggal 1 Februari 2013, yang ditandatangani olehSekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);5. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/023BKD/2013, tanggal 20 Juni 2013, beserta lampirannya tentangpengangkatan Sdr. Drs.
    Kotabaru yang ditetapkan di Kotabarudan ditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satu lembarsurat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.22/092SPMT/BKD/2009, tanggal 5 Januari 2009, yang ditandatangani olehSekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);3. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/021BKD/2010, tanggal 10 Juni 2010, beserta lampirannya tentangpengangkatan Sdr. Drs.
    Kotabaru yang ditetapkan di Kotabarudan ditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satu lembarsurat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.22/004SPMT/BKD/2013, tanggal 1 Februari 2013, yang ditandatangani olehSekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);5. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/023BKD/2013, tanggal 20 Juni 2013, beserta lampirannya tentangpengangkatan Sdr. Drs.
    Kotabaru yang ditetapkan di Kotabarudan ditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satu lembarsurat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.22/092SPMT/BKD/2009, tanggal 5 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Sekdaatas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/021 BKD/2010, tanggal 10 Juni 2010, beserta lampirannya tentangpengangkatan Sdr. Drs.
    Kotabaru yang ditetaokan di Kotabaru danditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satu lembarsurat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.22/004SPMT/BKD/2013, tanggal 1 Februari 2013, yang ditandatangani olehSekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/023BKD/2013, tanggal 20 Juni 2013, beserta lampirannya tentangpengangkatan Sdr. Drs.
Register : 02-03-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 15/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 23 April 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : BIMA YUDHA A, SH
Terbanding/Terdakwa : Yusi Dwi Handayani SE Binti H Ulin Arifin
14671
  • Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;---

    38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu);

    39.

    Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;

    40.

    satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah kredit Fiktfsebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangkaCARTA WIJAYA;35.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSIDWI HANDAYANI; halaman 16 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg36.1(Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR SliyegKabupaten Indramayu;37.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22
    BPR Sliyeg;38.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245 BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu); 39.Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan
    empat) nasabah yang disalahgunakan olehtersangka HADY TASIDI;1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktf sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangkaCARTA WIJAYA;1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan olehtersangka YUSI DWI HANDAYANI;1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR SliyegKabupaten Indramayu; Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22
    BPR Sliyeg;Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaanhalaman 22 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg39.40.41.42.43.44.45.46.Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR Pk)Kabupaten Indramayu); Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur
    BPR Sliyeg;Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR Pk) Kabupaten Indramayu);Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentangPerpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah
Putus : 27-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2343 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Desember 2011 — SAHABUDDIN, S.Sos BIN SINALU
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;37) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon llLingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;38) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IllLingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;39) Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/600/BKD tanggal30 April 2007 atas nama Drs.
    .;40) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon llLingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;41) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IllLingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;42) Fotocopy Berita Acara/ Hasil Kesepakatan Pertemuan Kepala DinasSosial seProvinsi Sulawesi Barat dengan Kepala
    JUSRAN RIFAI T, M.Si;Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IllLingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :821.22/100/2007 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon llLingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;Hal. 27 dari 35 hal. Put.
    No. 2343/PID.SUS/201139.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/600/BKDtanggal 30 April 2007 atas nama Drs.
    JUSRAN RIFAI T, M.Si;Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IllLingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IllLingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;Foto copy Berita Acara/Hasil Kesepakatan Pertemuan Kepala Dinas SosialseProvinsi Sulawesi Barat dengan
Putus : 17-10-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Oktober 2019 — Dr. H. IRHAMI RIDJANI RAIS, S.Sos., M.Si. bin M. RAIS
216113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MuhammadSuhairi Efendi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Kotabaru) yang ditetapbkan di Kotabaru danditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satulembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.22/092SPMT/BKD/2009 tanggal 5 Januari 2009, yang ditandatanganioleh Sekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir):1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.22/021BKD/2010 tanggal 10 Juni 2010 beserta lampirannya tentangPengangkatan Saudara Drs.
    Muhammad Suhairi Efendi sebagaiKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan di Kotabaru danditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satulembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.22/012SPMT/BKD/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang ditandatanganioleh Sekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.22/005BKD/2013 tanggal 29 Januari 2013 beserta lampirannyatentang Pengangkatan
    Muhammad Suhairi Efendisebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Kotabaru yangditetapkan di Kotabaru dan ditandatangani Sekda atas namaBupati Kotabaru, serta satu) lembar Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Nomor 821.22/004SPMT/BKD/2013tanggal 1 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Sekda atasnama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.22/023BKD/2013 tanggal 20 Juni 2013 beserta lampirannya tentangPengangkatan Saudara Drs.
    Muhammad Suhairi Efendi sebagaiKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan di Kotabaru danHalaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 325 PK/Pid.Sus/2019ditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satulembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.22/004SPMT/BKD/2013 tanggal 24 Juni 2013, yang ditandatangani olehSekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);(Nomor urut 1 Sampai dengan 5, tetap terlampir dalam berkas perkara);6.10.1
Register : 23-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI IR Bin IDRUS. HS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
12431
  • Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati KuantanSingingi Nomor : 821.22/BKD02/228 tentang Pengangkatan Pejabat PimpinanTinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingitanggal 15 September 2015 dan selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(P2KBP3A) Kab.
    Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan BupatiKuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD02/308 tentang Pengangkatan KembaliDalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 Desember 2016 dan selaku PenggunaAnggaran Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. KuantanSinging!
    Nomor : 821.22/BKD02/308 tentang Pengangkatan KembaliDalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 Desember 2016 dan selaku PenggunaAnggaran Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. KuantanSinging!
    Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan SingingI.1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan SingingiNomor : 821.22/BKPP02/308 tentang Pengangkatan Kembali DalamJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKuantan Singingi, Tanggal 30 Desember 2016 beserta 1 (Satu) LembarLampirannya (Dilegalisir).1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :821.22/BKPP02/09 Tanggal 5 Januari 2017 (Dilegalisir).1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan
    Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi.Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi.1 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan SingingiNomor : 821.22/BKPP02/308 tentang Pengangkatan Kembali DalamJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKuantan Singingi, Tanggal 30 Desember 2016 beserta 1 (Satu) LembarLampirannya (Dilegalisir).1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :821.22/BKPP02/09 Tanggal 5 Januari
Register : 06-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 18/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
MANUS HANDRI
Tergugat:
Bupati Pasaman Barat
8533
  • Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan SuratGugatannya tanggal 5 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Juni 2018, dengan Register PerkaraNomor: 18/G/2018/PTUN.PDG;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam GugatanPenggugat adalah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:821.22/584/BKPSDM2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang PemberhentianSementara
    18/G/2018/PTUN.PDG, yang diterima Majelis Hakim tanggal 2 Juli2018;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 4Juli 2018 Penggugat Prinsipal telah menyampaikan surat pernyataan pencabutangugatan No. 18/G/2018/PTUNPDG melalui Kuasa Hukum Penggugat tanggal 4Juli 2018 yang pada inti nya memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.PDG agar pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan alasan bahwa adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 821.22
Register : 23-01-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
JUMADIANI BENTARA A.Ptnh Bin IDRIS BENTARA.
10412
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/455/2007 tanggal 22 Oktober 2007 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal 06 Oktober 2008 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
  • Fotocopy Qanun Kab. Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1456/2012, Tanggal 10 Desember 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.23/Kpts/1457/2012, Tanggal 10 Desember 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
  • Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kab. Bireuen Periode 01 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013.
  • Fotocopy Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Peg.821.22 / 012 / 2007, Tanggal 16 Agustus 2007 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
  • Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.23 / Kpts / 456 / 2007, Tanggal 22 Oktober 2007 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
  • Daftar Uraian Tugas Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen, Tanggal 14 Juli 2008.
  • Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/331/2007, Tanggal 11 September 2007 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
  • Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal 06 Oktober 2008 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
  • Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/ 1071/2011, Tanggal 11 November 2011 yang telah dilegalisir.
  • Print Out Rekening Koran PT.
    .821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal O6 Oktober 2008 besertalampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1071/2011, Tanggal 11 November 2011 yang telah dilegalisir.Print Out Rekening Koran PT.
    telah dilegalisir.72.Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1071/2011, Tanggal 11 November 2011 yang telah dilegalisir.73.Print Out Rekening Koran PT.
    Bireuen tanggal 19 April 2008 besertalampirannya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati BireuenNomor : Peg.821.22/Kpts/455/2007 tanggal 22 Oktober 2007 besertalampirannya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati BireuenNomor : Peg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal 06 Oktober 2008 besertalampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Qanun Kab.
    Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1071/2011, Tanggal 11 November 2011 yang telah dilegalisir.Print Out Rekening Koran PT.