Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017, Penggugat diberhentikan dariJabatan Struktural Eselon Ilb selaku Staf Ahli Bidang Pembangunan,akibat dari adanya Penyesuaian Struktur Organisasi, berdasarkanKeputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821.29/15/D/V/2017, tanggal 5Januari 2017, dan kepada Penggugat diberikan Tunjangan fungsionalumum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;.

/15/D/V2017,Tanggal 5 Januari 2017 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, termasukpemberhentian Penggugat dari Jabatan Struktural , sehingga terdapat 2(dua) Keputusan Tata Usaha Negara yakni KTUN Objek Sengketa danKTUN Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821.29/15/D/V2017,Tanggal 5 Januari 2017 ; dimana Keputusan Walikota Kupang Nomor :BKD.821.29/15/D//2017, Tanggal 5 Januari 2017 adalah Causa Prima, danKTUN Objek Sengketa adalah akibatnya

Bahwa dengan adanya 2 (dua) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaratersebut yang saling berhubungan, bersifat causalitas, dan mutatis, makaseharusnya yang menjadi Objek Sengketa adalah Kedua Keputusantersebut diatas, karena Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821.29/15/D/V2017, Tanggal 5 Januari 2017 tentang Pemberhentian Dari JabatanStruktural adalah memberhentikan Penggugat dari Jabatan Staf Ahli bidangPembangunan Pembangunan*; Selanjutnya jika tidak diikuti denganMenerbitkan Keputusan yang baru yang

ditandatangani oleh SekretarisDaerah Kota Kupang, (Objek Sengketa) Nomor: BKPPD.824/21.f/D/V/2017,Tanggal 9 Januari 2017; maka Penggugat tidak memiliki unit kerja apapunatau tidak pasti bekerja di unit yang mana dalam Lingkup Pemerintah KotaKupang, sehingga terbitnya Objek sengketa jelas merupakan konsekwensilogis dari adanya Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821.29/15/Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan No. 10/G/2017/PTUNKPGD/V2017, Tanggal 5 Januari 2017 tentang Pemberhentian Dari JabatanSS

Bahwa dalam konteks ini, sesungguhnya lahirnya Keputusan ObjekSengketa adalah karena adanya Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821.29/15/D/V2017, Tanggal 5 Januari 2017 tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Staf Ahlibidang Pembangunan Pembangunan; maka menjadi jelas, harusnya keduaKeputusan Tata Usaha Negara ini, apabila merugikan Penggugat makaKedua Keputusan tersebut haruslah dijadikan Objek Sengketa, agarGugatan Penggugat menjadi sempurna; 5.

REPONADI Bin ABU KOSIM yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/27/09/2004 tanggal28 April 2004 Tentang Alin Tugas Pegawai Negeri Sipil, Guru, dan KepalaSekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, selaku KepalaSekolah SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten LampungUtara bersamasama dengan Terdakwa II. HENDRI DUNAN (Pihak yangmengerjakan), baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atauHal. 1 dari 37 hal. Put.

Reponadi Bin Abu Kosim menjabat Kepala Sekolah SDNKebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sejaktanggal 28 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung UtaraNomor 821.29/27/09/2004 tanggal 28 April 2004 tentang Alin Tugas PegawaiNegeri Sipil Guru dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLampung Utara ;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 189 Tahun2009 Tentang Sekolan Dasar Negeri/Swasta Penerima Bantuan DanaAlokasi Knusus (DAK) Bidang Pendidikan

juta empat ratus empat puluh enam ribu enamratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaktidaknya sebesar jumlahtersebutPerbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa REPONADI Bin ABU KOSIM yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29

kepala sekolah dilingkungan pemerintah KabupatenLampung Utara21.2 (dua) lembar lampiran Petikan Keputusan Bupati Lampung Utaranomor : 821.29/27/09/2004 tangal 28 April 2004 tentang alin tugaspegawai negeri sipil guru dan kepala sekolah di lingkungan pemerintahKabupaten Lampung Utara22.1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Lampung SDN 1 KebunDalam no Rekening 386.03.04.00.68.6 JI.

/27/09/2004 tanggal 28 April 2004 tentang alin tugas pegawainegeri sipil guru dan kepala sekolah di lingkungan pemerintahKabupaten Lampung Utara.21.2 (dua) lembar lampiran Petikan Keputusan Bupati Lampung Utaranomor : 821.29/27/09/2004 tangal 28 april 2004 tentang alin tugaspegawai negeri sipil guru dan kepala sekolah di lingkungan pemerinahKabupaten Lampung Utara.22.1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Lampung SDN 1 KebunDalam no Rekening 386.03.04.00.68.6 JI.sumber jaya No.2.23.1 (satu)

., MM29. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.30. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.010/821.29 /BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir

.31. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.32. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

. : 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan DariJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenSumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN,S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala BagianUmum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No::017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas namaSYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatanKepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum danProtokol Sekretariat Daerah Kab.

MARGA RAHMAN,S.Sos., MM29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan DariJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenSumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN,S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala BagianUmum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan DariJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiranatas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1(satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa BaratBidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusiayang telah dilegalisir.18.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati SumbawaBarat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14Maret

MARGA RAHMAN,S.Sos., MM29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Strukturaldi Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat besertaDaftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16(enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan ProtokolSekretariat Daerah Kab.

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus MajelisAdat Aceh) 2222 nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn ne nen nn nnn3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihalPenetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat padaMAA Tahun 20192023; b.

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus MajelisAdat Aceh) 222 nne nnn n nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nen nn nnns4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses Usul PenetapanPengukuhan Dewan Pengurus MAA periode 2019 s/d 2023 berdasarkan hasilHalaman 3, Putusan Nomor 293/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM5.

Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum surat Keputusan Gubernur AcehNomor 821.29/298/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KetuaPengurus Majelis Adat Aceh tanggal 14 Februari 2019;4.

• Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 20/DPK/2020 Tentang Pembatalan Penetapan Angka Kredit (PAK) tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.29/16/BKD-B Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.29/230/BKD-B TAHUN 2019 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional

Menolak Gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.29/16/BKD-B Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.29/230/BKD-B TAHUN 2019 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan Madya Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 3 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II.

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar SK Walikota Jambi No : 821.29/66/BKD Tanggal 12 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengangkatan kepala sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Jambi Tim pengelola Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 21 Kota Jambi. Surat tugas SMPN 21 Kota Jambi nomor : 800/277/SMP.21/2011 tentang Tim Pengelola Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SMPN 21 Kota Jambi.

RUKMINI, S.Pd Binti HAMID telah ditunjuk sebagaiKepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Jambi berdasarkan Surat KeputusanWalikota Jambi Nomor : 821.29/66/BKD tanggal 12 Mei 2011 Tentang Mutasidan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas Pedidikan Jambi.

Rukmini, S.Pd Binti Hamid adalahselaku Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Jambi berdasarkan SuratKeputusan Walikota Jambi Nomor 821.29/66/BKD tanggal 12 Mei 2011Tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas PendidikanJambi;Menimbang, bahwa Terdakwa Hj.

Rukmini, S.Pd Binti Hamid adalahselaku Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Jambi berdasarkan SuratKeputusan Walikota Jambi Nomor 821.29/66/BKD tanggal 12 Mei 2011Tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas PendidikanJambi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hj.

Rukmini, S.Pd Binti Hamid adalahselaku Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Jambi berdasarkan SuratKeputusan Walikota Jambi Nomor 821.29/66/BKD tanggal 12 Mei 2011Tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas PendidikanJambi, dan Terdakwa adalah Penanggung Jawab dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) pada SMP Negeri 21 Kota Jambi, maka seluruh kerugiankeuangan negara tersebut haruslah dibebankan kepada Terdakwa Hj.

Oleh karena itu keterangan Termohon tidak dapat didengar.Bahwa Pemohon sebagai PNS telah menyerahkan Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/075/LTD.3/2013 tanggal 24 Mei 2013;Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasihatkepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri denganTermohon, akan tetapi tidak berhasil.Halaman 3 dari 9Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi

dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbuktiantara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 19Juni 1993 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, Pemohonyang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin bercerai dari atasan(Bupati Lampung Tengah) Nomor : 821.29

., MM29. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.30. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.010/821.29 /BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir

.31. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.32. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab.

., MM29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta DaftarLampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum danProtokol Sekretariat Daerah Kab.

.:31.32.010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Baratbeserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd padanomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati SumbawaBarat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusiayang telah dilegalisir.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.:017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.:005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta DaftarLampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tigapuluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha,9Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan PerlengkapanSekretariat Daerah Kab

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa BaratNo. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Baratbeserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos padanomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub BagianProtokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan ProtokolSekretariat Daerah Kab.

PDS08/SBSAR/03/2014, sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa H.M.HASBY ABDUL MAJID, SH.MH. selakuPegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Sumbawa Nomor : 269/821.13.014/2. tanggal 24 September1990, diangkat sebagai Asisten Tata Praja dan Kesejahtraan Rakyat padaSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 063/821.29/BKD/2009 tanggal07 Desember 2009, pada 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli132011

MENGADILI :

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.i/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atas nama Heo Julianus Lado, SH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan

Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.i/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atas nama Heo Julianus Lado, SH;

Menyatakan batal Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu :- Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.29-02, Tentang Pemberhentian, Perpindahan Dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 September 2016, khusus terhadap Daftar Lampiran Keputusan Nomor Urut 1, atas nama Drs.

., NIP. 19620610 198803 1013;- Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.29-02, Tentang Pemberhentian, Perpindahan Dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 September 2016, knusus terhadap Daftar Lampiran Keputusan Nomor Urut 2, atas nama Drs. Muh. Sufri, M.Pd., NIP 19640409 198803 1014;3.

Mewajibkan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.29-02, Tentang Pemberhentian, Perpindahan Dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 September 2016, khusus nomor urut 1 dan 2 sebagaimana tersebut diatas; 4.

Desa atau sebutanlain / Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yangHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pinmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut :Bermula terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI selaku PejabatAparatur Sipil Negara merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN(Aparatur Sipil Negara) bekerja Kepala Sekolah SD Neg. 3 Pinrang ,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.29

lagi perbuatantersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge)Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (satu) unit Handphone Android Vivo warnahitam dengan nomor sim card 085 298 759 529; 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi3S warna gold dengan nomor sim card 085 242 691 585;Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN PinMenimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan SuratKeputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.29

menduduki Jabatan Fungsionalpada instansi pemerintah dan Guru adalah pekerjaan yang mengemban jabatanFungsional dan sebagai seorang guru disebut Pejabat Fungsional apabilaseorang guru dapat menunjukkan SK dari Yang bersangkutanMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksisaksidan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang guru di sekolahSMPN 1 Pinrang dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 3Pinrang yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Pinrangnomor 821.29

Erhamsyah S.Sos Bin Ishak, dalamkedudukannya selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kabupaten Kutaiyang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Nomor : 821.29/697/MUT2/SK01/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang pengangkatan Sdr. H.

Erhamsyah S.Sos Bin Ishak, dalamkedudukannya selaku Bendaharwan Rutin Sekretariat Daerah Kabupaten Kutaiyang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Nomor : 821.29/697/MUT2/SK01/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang pengangkatan Sdr. H.

No. 1750 K/Pid.Sus/2009Keputusan Bupati Kutai Nomor : 821.29/679/MUT2/SK01/2000 tanggal31 Maret 2000 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandisebagai atasan langsung Bendaharawan Rutin pada Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Tahun Anggaran 2000 ;Keputusan Bupati Kutai Nomor : 821.29/111.303/MUT2/SK/BKD/2002tanggal 25 Januari 2002 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H.

Eddy Subandi sebagaiPejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai ;Keputusan Bupati Kutai Nomor : 821.29/679/MUT2/SK01/2000 tangal31 Maret 2000 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandisebagai atasan langsung Bendaharawan Rutin pada Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Tahun Anggaran 2000 ;Keputusan Bupati Kutai Nomor : 821.29/111.303/MUT2/SK/BKI)/2002tanggal 25 Januari 2002 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H.

Erhamsyah, S.Sos berkedudukan sebagai Bendaharawan Rutinpada Sekretariat Kabupaten Kutai ;Akan tetapi dalam Fakta Hukum yang telah terungkap, ketiga barangbukti yang berupa: Keputusan Bupati Kutai Nomor : 821.29/697/MUT2/SK01/2000 tanggal 31Maret 2006 ; Surat Keterangan No. 824/IIL3744/BKD/2006 tanggal 3 Maret 2006,Keputusan Bupati Kutai No. 821.29/IIl.303/MUT2/SK/BKD/2002 ;Tidak pernah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, demikianjuga dalam berita acara penyitaan, ketiga barang bukti

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 4106 C, tertanggal 5April 1982 dengan pangkat Pengatur Muda II A yang bertugas di SD NegeriNo. 176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Taput ;Bahwa pangkat terakhir Paruntungan Sianturi adalah Pembina IV/Aberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1215/2004 tertanggal 31 Mei 2004 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IITapanuli Utara Nomor : 821.29

bertugas sebagai Guru SD InpresSimangumban Julu Aek Rau, Kecamatan Pahae Jae, yang selanjutnyadiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 394/UPS/1979,tertanggal 12 Juni 1979 ;Bahwa pangkat terakhir Mastur Sinaga adalah Pembina V/A berdasarkanSurat Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 823.3/113/BKD/KP.II/2003tertanggal 28 Agustus 2003 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IITapanuli Utara Nomor : 821.29

SumateraUtara, tanggal 30 Agustus 1979, No. 1033/UPS/1979, NIP. 130708501,dengan Pangkat Golongan Ruang IIA yang bertugas sebagai Guru SDInpres No. 175842 Lumban Hariara, Kecamatan Palipi, yang selanjutnyadiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 7751/C,tertanggal 28 Oktober 1980 dan pangkat terakhir Penggugat VIII adalahPembina IV/A ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat ISumatera Utara No. 821.29

atas nama RESMI SIRINGORINGO, jangkawaktu penilaian Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan nilairatarata 83 (Baik) ;Tentang RINCE SITUMORANG : 1.Bahwa Rince Situmorang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SumateraUtara, tanggal 23 September 1975 No. 458/UPO/1975, NIP. 130468475,dengan Pangkat Golongan Ruang IIA yang bertugas sebagai Guru SDInpres No. 1 Tarutung ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.821.29

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IITapanuli Utara No. 821.29/09II/2001 tertanggal 20 Maret 2001 RosintaSilalahi diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 173260 SigompulonKecamatan Pahae Julu, Kabupaten Taput ;3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat ISumatera Utara No. 823.4/1257/2004 tertanggal 9 Juni 2004Rosinta Silalahi diangkat dalam pangkat Pembina (IV/A) ;4.

MENGADILI :

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;

NAD No.Peg.821.29/169/2004 tanggal 4 Mei2004 tentang penyesuaian dalam jabatan dan angka kreditauditor, TMT tanggal 31 Maret 2004 dengan angka kredit350, dan Keputusan Gubernur Prov.

NADNo.Peg.821.29/228/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentangpemberhentian sementara dari jabatan fungsionalauditor, TMT 1 April 2004 dengan angka kredit 350.Pemberhentian sementara ini dengan alasan masihdiperlukan pada jabatan structural yang diusul olehHalaman 7 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN BNAKepala Badan Pengawasan Prov. NAD saat itu (yang lebihberperan dalam hal ini adalah Sdr. Drs.

Sedangkan penggugat sudah membuat~ pernyataan untukmemilih JFA, saat diusulkan masa kerja golongan/ruangIII/d adalah 2 tahun dengan angka kredit 350, namunsetelah terbit Keputusan Gubernur AcehNo.Peg.821.29/169/2004 tanggal 4 Mei 2004 masa kerjapenggugat dengan golongan / ruang III/d adalah 3 tahun1 bulan seharusnya angka kredit sebesar 375, sesuaiKeputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,pada lampiran.

NAD No.Peg.821.29/051/2005tanggal 14 Juli 2005 tentang TMT 28 Mei 2005 PNS yangnamanya Drs. O.K. Nasrun ; Nip. 010181288dikukuhkan/diangkat kembali dalam jabatan fungsionalAuditor Ahli Muda dengan angka kredit 400 dan kepadaHalaman 8 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN BNAybs selama ditugaskan secara penuh sebagai tenagaauditor pada Badan Pengawasan Prov.

NAD No.Peg.821.29/051/2005 tanggal 14Juli 2005 tentang TMT 28 Mei 2005 PNS yangnamanya Drs. O.K. Nasrun , Nip. 010181288dikukuhkan/diangkat kembali dalam jabatanfungsional Auditor Ahli Muda dengan = angkakredit 400 dan kepada ybs selama ditugaskansecara penuh sebagai tenaga auditor padaBadan Pengawasan Prov.

TahunJamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera SelatanTahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;201 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/74/PUBINMAR/2006 tanggal 28Februari 2006, tentang Ralat Keputusan Kepala Dinas PU Bina MargaProp.

Sumsel Nomor : 821.29 / RHS / 07 / PUBINMAR / 2006 tanggal16 Januari 2006, perihal Penunjukan Penanggungjawab, KoordinatorKegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / KeuanganAPBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak dilingkungan Dinas PUBina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga)lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;202 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02Januari 2007, tentang Penunjukan

Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopydilegalisir ;Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/74/PUBINMAR/2006 tanggal 28Februari 2006, tentang Ralat Keputusan Kepala Dinas PU Bina MargaProp.

Sumsel Nomor : 821.29 / RHS / 07 / PUBINMAR / 2006tanggal 16 Januari 2006, perihal Penunjukan Penanggungjawab,Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan PelaksanaAdministrasi / Keuangan APBD Propinsi Sumatera Selatan TahunJamak dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera SelatanTahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02Januari 2007, tentang Penunjukan

Sumsel Nomor : 821.29 / RHS / 07 / PUBINMAR /2006 tanggal 16 Januari 2006, perihal PenunjukanPenanggungjawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan danPelaksana Administrasi / Keuangan APBD Propinsi SumateraSelatan Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Bina Marga PropinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumenfotocopy dilegalisir ;199 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02Januari 2007, tentang Penunjukan

telah dipanggilsecara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sahmenurut hukum; Menimbang, bahwa status Penggugat yang sebagai Pegawai Negeri Sipil makauntuk melakukan perceraian Penggugat terikat dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, untuk itu Penggugat harus mendapatkan surat ijin dari pejabatatasannya; 272222 2222222 n nnnMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan ijin atasan untuk berceraiyang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29

perkaratersebut tanggal 13 Februari 2013 bahwa hasil mediasi tersebut ternyata gagal;Menimbang, bahwa pada persidanganpersidangan berikutnya Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yangsah meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidakberdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil telah pula mengajukan surat ijin dari atasannya berupa Surat Keputusan BupatiLampung Tengah Nomor : 821.29

Yadon (Alm) selakuKepala Sekolah SMP Negeri1 TanganTangan Kabupaten Aceh Barat Dayayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya NomorPeg.821.29/031/2006 tanggal 22 Februari 2006, pada hari dan tanggal yangtidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2006 sampai dengan tahun 2009atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun 2006 sampai dengan tahun2009, bertempat di SMP Negeri1 TanganTangan Kabupaten Aceh Barat Dayaatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

/343/2009 tentang Pemberhentian/PengangkatanKepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan Pengawas sekolah diLingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya azn.MUHAMMAD NUR, S.Pd tanggal 03 November 2009; 1 (satu) rangkap Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat DayaNomor PEG.821.29/031/2006 tentang Pengangkatan Kepala Sekolahdan Pengawasan Sekolah di Lingkungan dinas Pendidikan KabupatenAceh Barat Daya a.n.

MUHAMMAD NUR,S.Pd tanggal 03 November 2009;2) 1 (satu) Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya NomorPEG.821.29/031/2006 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah danPengawasan Sekolah di Lingkungan dinas Pendidikan Kabupaten AcehBarat Daya a.n. MUHAMMAD NUR tanggal 15 Februari 2006;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Nur, S.Pd bin Alm. M.

Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) asli Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.29/343/2009 tentang Pemberhentian/Pengangkatan KepalaSekolah SD, SMP, SMA, SMK dan Pengawas sekolah di LingkunganDinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya An.

MUHAMMAD NUR,S.Pd tanggal 03 November 2009 ;2) 1 (satu) Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.29/031/2006 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah danPengawasan Sekolah di Lingkungan dinas Pendidikan Kabupaten AcehBarat Daya An. MUHAMMAD NUR tanggal 15 Februari 2006 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Nur, S.Pd Bin Alm. M.

250 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUHAMMAD~ HIDAYAT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan,Swasta, beralamat di JI Palem V No. 189 Rt.04/Rw.08 Jakasampurna,Bekasi Barat ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;melawan:PEMERINTAH KOTA DEPOK ,berkedudukan di Jalan Margonda RayaNomor. 54 Depok .Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 821.29

,MM.Selaku Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok yang ditetapkandalam Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.29/129/Oo oe ofKPTS/Huk/2012, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantordi Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok JI MargondaRaya Nomor. 54 Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25September 2012;Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata

Pioneer Beton Plankanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198PBJ tanggal28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .Halaman36dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG24.25.26.27.28.29.30.Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79PBJ/2017 tanggal23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit LayananPengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117BK.DIKLAT

CiptoMangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000, (Seratus juta rupiah).Halaman37dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG31.32.33.34.35.36.Si:38.39.40.41.42.Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alin JabatanFungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.Surat Tugas No : 37/STRDC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta.Surat Dukungan PT.

Pioneer Beton Plankanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198PBJtanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79PBJ/2017tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintahn Daerah KotaCirebon.Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /InpassingJabatan Fungsional

CiptoMangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000, (Seratus juta rupiah).Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102BKKPD/2017 tanggal O6 Februari 2017 tentang Kenaikan / AlihJabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.Surat Tugas No : 37/STRDC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta.Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJLGRD/IX/2017 tanggal 22September 2017 kepada PT.

Pioneer BetonPlan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember2017.Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198PBJtanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79PBJ/2017tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah KotaCirebon.Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /InpassingJabatan Fungsional