FADLI A.DAMANIK (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Shabushabu disekitaran Jalan Oswald Siahaan, Kel. Pandan, Kec. Pandan, Kab. TapanuliTengah. Berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian melakukanpenyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangitempat yang diinformasikan.

meninggalkanHalaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2016/PNSdksaksi koroban dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban membuatLaporan Pengaduan pada Polres Dail; == 2 2 ===Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASTON SIHOMBING, saksi korbanToni Sihombing mengalami luka Lecet pada rahang kiri dan luka robekpada bibir bawah bagian dalam sesuai dengan hasil Visum Et RepertumNomor : 916/RSUD/IV/Rhs/ 2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat atassumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr.Linda Meclyn S A.Damanik

BANGUN, saksi RANTO A.DAMANIK, dan saksi JEFRI H. OMPUSUNGGU mendapat informasidari masyarakat yang layak dipercaya, dimana ada seorang lakilakiberada di lapangan terbuka yang terletak di Dusun Belidaan, DesaCempedak Lobang, Kec. Sei Rampah, Kab.

Damanikterjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.00Wib di Dusun Il, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul,Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN SrhKabupaten Serdang Bedagai dimana awal kejadiannya padahari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.45Wib saksi Anwar bersama rekan nya yaitu saksi Ranto A.Damanik mendapatkan informasi dari seseorang warga yangdapat dipercaya yang mengatakan Para Terdakwa dan AnakAngga Prayoga alias Darma sedang menggunakan

Damanik mendapatkaninformasi tersebut selanjutnya saksi Anwar dan saksi Ranto A.Damanik langsung menuju lokasi dan sekitar pukul 22.00 Wibsaksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik sampai dilokasitersebut selanjutnya melihat Terdakwa . sedang dudukdisamping gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Anwardan saksi Ranto A. Damanik langsung mengamankan Terdakwa. kemudian saksi Anwar dan saksi Ranto A.

Damanik dan mengatakan bahwa Ranto A.Damanik dan Saksi Bardir Dazen telah berhasil masuk ke dalam bengkelTerdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi danSaksi Zulfan Ahmadi, S.H. bergerak menuju lokasi, kKemudian setibanyadilokasi tersebut, Saksi Zulfan Ahmadi, S.H. menghubungi Aparat Desadan tidak lama kemudian Aparat Desa tiba dilokasi penangkapan,selanjutnya Saksi Bardir Dazen melakukan penggeledahan danmemeriksa dibawah tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Saksi BardirDazen menemukan

secara saholeh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 Wib disamping rumah kosong yang terletak Dusun VII Desa Pulau GambarKecamatan Serba jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan SaksiSUANDI Alias ANDI telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek DolokMasihul diantaranya oleh Saksi BARDI DASEN dan Saksi RANTO A.DAMANIK

Kemudiansaksi bersama dengan Saksi RJK BANGUN dan Saksi RANTO A.DAMANIK melakukan pengejaran sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, lalu saksi bersama denganSaksi RJK BANGUN dan Saksi RANTO A.

Damanik dan Yudi Kristiana bukan sebagaipejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksudPasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka pengangkatan A.Damanik dan Yudi Kristiana sebagai penyidik tersebut tidak sahdan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku tentangpengangkatan penyidik, karena penyidik pada KPK berhentisementara pada instansi Kepolisian, sedangkan A.

Direktur Penyidikan, selaku penyidik, yakni A.Damanik;Hal. 115 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2016Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan undangundang,karena menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, penyidik harusPejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai NegeriSipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang;Bahwa A.

Damanik bukan penyidik sesuai Pasal Pasal 39 Ayat (3)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyidikpada KPK berhenti sementara pada Instansi Kepolisian, sedangkan A.Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan KeputusanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/948/X1/2014tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat DariDinas Polri atas nama Ambarita Damanik sesuai dengan pembuktian yangtelah dibuktikan dalam persidangan Praperadilan Hadi Poernomo

No. 32 PK/PID.SUS/201611,UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, namun karena A.Damanik dan Yudi Kristiana bukan sebagai Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39Ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, makapengangkatan A.

EDISON A.DAMANIK selaku dokter pemerintahpada puskesmas Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, denganhasil pemeriksaan sebagai berikut:= Punggung1. Luka memar di punggung dengan ukuran 2 X 2 cm,dengan jarak 7 cm dari garis tengah tubuh, 33 cm daribahu sebelah kanan;2.

Direktur Penyidikan, Selaku penyidik, A.Damanik;Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan UU, karenamenurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik harus pejabatpolisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipiltertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU;Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan pasal 39 ayat(3) UndangUndang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentangKPK, karena penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansiKepolisian, sedangkan A.

A.Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai denganKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :Kep/948/X1/2014 tanggal 25 #$November 2014 tentangPemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas namaAMBARITA DAMANIK;Bahwa andaikata benar quod non KPK mengakui keberadaanpenyidik pegawai negeri sipil, A. Damanik bukan penyidiksegagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah, karenakeberadaan A.

A.Damanik, bukanpegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja dua tahun diKPK, karena dia baru berhenti dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia tanggal 25 November 2014. Dengan demikianpengangkatan tersebut telah dilakukan tidak menurut hukum;19.

Pengangkatan sebagai Penuntut Umum pada KPKberdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP517/0154/II/2011 tanggal 22 November 2011.Bahwa melihat kronologis kepegawaian ARRY WIDIATMOKO, A.DAMANIK dan YUDI KRISTIANA selaku penyelidik dan penyidikyang telah Termohon sampaikan maka yang bersangkutan jelasmempunyai kKewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikandan penyidikan terhadap Pemohon dalam perkara a quo.Bahwa terkait penunjukan Jaksa sebagai Penyidik di KPKsebagaimana disebutkan oleh Pemohon

Damanik sebagai penyidik tersebut telah dilakukan tidakmenurut hukum;32.Bahwa dengan merujuk kepada pertimbangan Putusan Praperadilan Nomor: 36/SELPid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan diberhentikannya A.Damanik sebagai anggota Polri dan berhenti pula kedudukannya sebagaipenyidik, sehingga kedudukannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat(1) dan Pasal 45 ayat Jo Pasal 39 ayat (4) UndangUndang No.30 Tahun 2002tentang KPK, maka segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan

bahwa penyidik yang menangani kasus pelanggaranberat hak asasi dilakukan oleh Jaksa Agung dan tentu saja JaksaAgung bisa saja memberikan kewenangan atributif pada seorangJaksa atau bukan Jaksa yang keseluruhan kewenangan tersebutdiberikan dan diserahkan kepada Jaksa Agung.Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dalil Pemohon yangmenyatakan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian adalahtidak benar dan tidak berdasar serta menyesatkan.15)Terkait dalil Pemohon yang menyatakan Penyidik KPK A.Damanik

bukan sebagai penyidik yang berasal dari pejabatHal 135 dari 258 Putusan No.119/Pid.Prap/2015/PN.JKTSELKepolisian RI dan telah diberhentikan dari Dinas Polri maka A.Damanik bukanlah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 2ayat (1) huruf a PP No. 27 Tahun 1983 jo Pasal 2 A PP 58Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah tidak benardan mengadaada karena:Sebagaimana Termohon uraian di atas, bahwa kewenangan melakukanpenyidikan tidak hanya dilakukan oleh penyidik yang berasal dariKepolisian, tetapi juga

A.Damanik dan Sar. Rizka Anungnata dari keanggotaannya pada Kepolisian RItelah berdampak pada hilangnya status penyidik yang melekat pada dirimereka, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 45 ayat(1) UU KPK, maka Termohon tidak dapat mengangkat Sdr. A. Damanik danSdr. Rizka Anungnata selaku penyidik Termohon.Oleh karena Sadr. A. Damanik dan Sadr.

Dengan demikian Penyidikan yang dilakukan oleh oleh A.Damanik dan Rizka Anungnata adalah sah menurut hukum.Berdasarkan dalildalil Termohon di atas, maka dalil Pemohon yangmenyatakan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan Termohon karenatidak dilakukan oleh Penyidik yang sah yang berasal dari instansi KepolisianRI, haruslah ditolak.lil.

Arifin Ahmad No.149 Pekanbaru, dengan suratkuasa khusus No: 13/ SKMAREO/X/2014, tanggal 11 Oktober2014 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;melawanTergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta,tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, dalam hal inimemberi kuasa kepada Abu Bakar Sidik,SH,MH, AzmiZakaria,SH, ZulkifliiSH,MH, Jhoni A.Damanik,SH,AhmadYusuf,SH, adalah advokad yang berkantor di Jl. Tengku UmarNo. 96.A.

bahwapenyidik yang menangani kasus pelanggaran berat hakasasi dilakukan oleh Jaksa Agung dan tentu saja JaksaAgung bisa saja memberikan kewenangan atributif padaseorang Jaksa atau bukan Jaksa yang keseluruhankewenangan tersebut diberikan dan diserahkan kepadaJaksa Agung.Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dalil Pemohonyang menyatakan bahwa penyidik KPK harus berasal dariKepolisian adalah tidak benar dan tidak berdasar sertamenyesatkan.15)Terkait dalil Pemohon yang menyatakan Penyidik KPK A.Damanik

bukan sebagai penyidik yang berasal dari pejabatKepolisian RI dan telah diberhentikan dari Dinas Polri maka A.Damanik bukanlah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 2Ayat (1) huruf a PP No. 27 Tahun 1983 jo Pasal 2 A PP 58Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah tidak benardan mengadaada karena:Sebagaimana Termohon uraian di atas, bahwakewenangan melakukan penyidikan tidak hanya dilakukanoleh penyidik yang berasal dari Kepolisian, tetapi jugadapat dilakukan oleh penyidik KPK, Kejaksaan, KomisiNasional

A.Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai denganKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor : Kep/948/X1/2014 tanggal 25 November 2014 tentangPemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas namaAMBARITA DAMANIK;Bahwa andaikata benar quod non KPK mengakuikeberadaan penyidik pegawai negeri sipil, A. Damanik bukanpenyidik segagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah,karena keberadaan A.

,tentang Pengangkatan A.Damanik menjadiPenyelidik dan Penyidik pada KPK;: Keputusan Pimpinan KPK NomorKEP564/0154/12/2011 tanggal 14 Desember 2011,tentang Pengangkatan Sdr. ARRY WIDIATMOKOsebagai Direktur Penyelidikan;: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP870/PJ.44/2004 tentang Keberatan Wajib Pajak AtasSKPN atas nama PT.

(Bukti T26)Bahwa melihat kronologis kepegawaian Afief Yulian Miftach dan A.Damanik selaku penyidik yang telah Termohon sampaikan makayang bersangkutan jelas mempunyai kewenangan untuk melakukantindakan penyidikan terhadap Pemohon8.

., Feerdi A.Damanik, SH., Trianaldy R. Aritonang, SH., Titus Adhi Sanjaya, SH., danRenaldy S. Ruwe, SH.M.Kn., Advokat/Perangkat Hukum pada Kantor HukumLontoh & Partners, berkantor di Jalan H.O.S.

., dan Wira A.Damanik, SH., Termohon / Kuasa Termohon.Panitera Pengganti HakimBoby Teddy Charles Patulung, A.md. Bukti Firmansyah, SH., MH.Halaman 190 dari 190 Putusan Praperadilan Nomor 1/Prapid/2021/PN Dob

bintang 3 ;bahwa benar pada musyawarah tanggal 14 Maret 2013 belum ada kesepakatan, tanggal 21Maret 2013 adadibicarakan ada putusan perkara bansos hari Senin/Selasa ;bahwa seingat saksi setelah tanggal 21 Maret 2013 masih ada rapat lagi untuk membicarakanputusan ; 170 bahwa dalam musyawarah ada kata 2 lawan 1, maksudnya2 sependapat, 1 belumsependapat;bahwa benar saksi mencabut BA terakhir tanggal 10 Juli 2013, karena dalam BAP itu bukanbahasa saksi tapi bahasa penyidik;bahwa yang memeriksa di KPK A.Damanik