Ditemukan 54 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2012
Tanggal 16 April 2013 — YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA (YPTK PETRA) VS WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA;
8027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa muatan POIN ELampiran IJ Perda IMB pada kenyataannya tidak adaptif terhadapperkembangan zaman dan adanya peraturan baru yang lebih mutakhirkekinian.Bahwa adanya dualisme pengaturan antara denda dalam muatan isi POIN ELampiran II Perda IMB dengan Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) huruf a,Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 Perda Bangunanbertentangan dengan Asas Bertindak Cermat: menghendaki agar setiapkebijakan dalam bentuk peraturan termasuk Perda dalam melegalkan
Register : 30-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 28 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SILFANUS ROTUA SIMANULLANG, SH
Terbanding/Terdakwa : YAHYA
5531
  • Setelah disosialisasikan laludiadakan musyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd. selakuKepala Sekolah, selurun Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruhKepala Jurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuanmenyusun rencana usulan penggunaan dana BOS TA. 2014.
Register : 13-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Sgr
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I GEDE PUTU ASTAWA, SH.
Terdakwa:
I Gede Putra Sanjaya alias Putra
2613
  • sosialnyamaka dapat dijeaskan bahwa yang bersangkutan merasa tidak nyaman,masalah/beban perkawinan, serta hutang makin banyak jadi jika dikajidari keilmuan maka dapat disimpulkan bahwa saat ini yangbersangkutan mengalami gangguan emosional dan perilaku akibatpemakaian zat (Sabu) yang bersifat situasional dan kami sarankan agaryang bersangkutan perlu menjalani program rehabilitasi lebih aktif,kontinu untuk merubah perilaku penyalahgunaan zat (Sabu) sehinggaberubah menjadi perilaku yang produktif dan adaptif
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1634 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — SRIYONO
6523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah disosialisasikan laludiadakan musyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd selakuKepala Sekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruhKepala Jurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuanmenyusun rencana usulan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2014.Setelah itu diadakan rapat lanjutan yang bertujuan membahas usulankegiatan masingmasing jurusan yang akan menggunakan dana BOSTahun Anggaran 2014 dengan menyesuaikan kemampuan dan kecukupandana BOS Tahun Anggaran
    Setelah disosialisasikan laludiadakan musyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd selakuKepala Sekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruhKepala Jurusan, dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuanmenyusun rencana usulan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2014.Setelah itu diadakan rapat lanjutan yang bertujuan membahas usulankegiatan masingmasing jurusan yang akan menggunakan dana BOSTahun Anggaran 2014 dengan menyesuaikan kemampuan dan kecukupandana BOS Tahun Anggaran
Register : 30-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 2/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 28 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SILFANUS ROTUA SIMANULLANG, SH
Terbanding/Terdakwa : SRIYONO
6824
  • Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd. selaku KepalaSekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh KepalaJurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuanmenyusun rencana usulan penggunaan dana BOS TA. 2014.
Register : 04-01-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD ZUBAIR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
Intervensi:
SUBHAN, SE
14358
  • Retardasi mental disebut jugaoligofrenia (oligo=kurang atau sedikit dan fren=jiwa) atau tuna mental.Keadaan tersebut ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang beradadibawah rata rata dan disertai dengan berkurangnya kKemampuan untukmenyesuaikan diri atau berprilaku adaptif (sumber: makalah sitti salmiah,Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatra Utara, 2010 halA4) ;Menimbang, bahwa definisi retardasi mental dihubungkan denganketentuan pasal 1 ayat (2) Undang Undang nomor 18 tahun 2014, makaMajelis
    Hakim berpendapat jika para pengidap reterdasi mental termasukdalam kategori orang dengan masalah kejiwaan (ODMk) karena adanya fungsikecerdasan umum dibawah rata rata berkurangnya kKemampuan untukmenyesuaikan diri atau berperilaku adaptif, sehingga bagi mereka yangmengidap atau mengalami keterbelakangan mental (retardasi mental)dianggap tidak cakap untuk mengambil suatu keputusan termasuk untukmenyalurkan hak politiknya memilih dan dipilin sampai sembuh dari retardasimentalnya , oleh karena itu
Putus : 02-07-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 02/Pid.Pra/2013/PN.KPJ
Tanggal 2 Juli 2013 — Drs.PAULUS ARWALEMBUN, bertempat tinggal di Jl. Danau Bratan Timur IV Blok C.13 Madyopuro Malang. M E L AW A N : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR cq KEPOLISIAN RESORT MALANG Jalan Ahmad Yani Nomer 1 Kepanjen Malang,
227123
  • Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Program Normatif & Adaptif TahunPelajaran 2007 /2008 ;5. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Program Normatif & AdaptifTahun 2009 / 2010 ;6. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Program Normatif & AdaptifTahun 2009 / 2010 ;7. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Bidang Bangunan TahunPelajaran 2009/ 2010;8. Foto Copy Pembagian Tugas Mengajar Bidang Mesin Tehnik AlatBerat Tahun Pelajaran 2009/2010 ;9.
Register : 15-06-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgr
Tanggal 1 September 2020 — Penuntut Umum:
KADEK ADI PRAMARTA, SH
Terdakwa:
Putu Ariasa Alias Baruk
8517
  • Berdasarkan surat keterangan Ahli psikiater Adiksi, dr Nyoman Hanati,SpKJ (K) terhadap Putu Ariasa Alias Baruk dengan kesimpulan : klien saatini mengalami gangguan emosional dan prilaku akibat pemakaian zat(shabu) yang bersifat situasional yang cenderung ketergantungan ataupecandu dan disarankan yang bersangkutan menjalani programrehabilitasi aktif, continue untuk bisa merubah prilaku penyalahgunaan zat(shabu) sehingga menjadi prilaku produktif dan adaptif Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan
Putus : 07-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1693 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — YAHYA
4914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah disosialisasikan laludiadakan musyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd selakuKepala Sekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruhKepala Jurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuanmenyusun rencana usulan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2014.Setelah itu diadakan rapat lanjutan yang bertujuan membahas usulankegiatan masingmasing jurusan yang akan menggunakan dana BOSTahun Anggaran 2014 dengan menyesuaikan kemampuan dan kecukupandana BOS Tahun Anggaran
    Setelah disosialisasikan laludiadakan musyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd selakuKepala Sekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruhKepala Jurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuanmenyusun rencana usulan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2014.Setelah itu diadakan rapat lanjutan yang bertujuan membahas usulankegiatan masingmasing jurusan yang akan menggunakan dana BOSHal.31 dari 66 hal. Put.
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1636 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUDARWANTO, S.Pd ; Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak
6433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Terdakwa selaku Kepala Sekolah, seluruh WakilKepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh Kepala Jurusan dan PerwakilanGuru Normatif dan Adaptif dengan tujuan menyusun rencana usulanpenggunaan dana BOS TA. 2014. Setelah itu diadakan rapat lanjutan yangbertujuan membahas usulan kegiatan masingmasing jurusan yang akanHal. 10 dari 69 hal. Put.
    Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Terdakwa selaku Kepala Sekolah, seluruh WakilKepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh Kepala Jurusan dan PerwakilanGuru Normatif dan Adaptif dengan tujuan menyusun rencana usulanpenggunaan dana BOS TA. 2014. Setelah itu diadakan rapat lanjutan yangbertujuan membahas usulan kegiatan masingmasing jurusan yang akanmenggunakan dana BOS TA. 2014 dengan menyesuaikan kemampuan dankecukupan dana BOS TA. 2014 tersebut.
Register : 18-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Sgr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
ISNARTI JAYANINGSIH, SH.
Terdakwa:
IMAM SUBALI alias SUBALI
6323
  • mengingat Surat Keterangan dari Dokter Nyoman Hanati,SpKJ(K) Konsultan Psikiatri Adiksi tertanggal 24 Februari 2020 yangtelah melakukan pemeriksaan dari sebelum tahun 2015 yang dalamkesimpulan dan sarannya menyatakan saat ini mengalami gangguanemosional dan perilaku akibat pemakaian zat (Shabu) yang bersifatsituasional dan yang bersangkutan perlu menjalani program rehabilitasilebih aktif, kKontinyu untuk merubah perilaku penyalahgunaan zat shabusehingga berubah menjadi perilaku yang produktid dan adaptif
Register : 02-01-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 1/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 1 Agustus 2013 — PENGGUGAT :
- YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
TERGUGAT :
- GUBERNUR BALI
TERGUGAT II INTERVENSI :
- PT. TIRTA RAHMAT BAHARI
922649
  • Hal ini menunjukan pula bahwa Tergugattidak memahami mengenai mitigasi bencana dan kebijakanyang adaptif terhadap perubahan iklim.
Register : 23-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 14 / G / LH / 2017 / PTUN-MDN
Tanggal 5 Juni 2017 — PENGGUGAT : YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT) LAWAN TERGUGAT : 1. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIMALUNGUN , CS
12945
  • Pengembangan dan pengendalian pemanfaatankawasan pariwsata berkelas (highend) dan kawasanpariwsata massal yang berdaya tarik internasional,Halaman 35 Put.14/G/LH/2017/PTUNMdnnasional, dan regional yang adaptif terhadap bencanaalam ;e. Pengendalian kawasan budi daya perikanan danau ;f Pemertahanan kawasan pertanian tanaman panganuntuk ketahanan pangan ;g. Pengendalian kawasan budi dayapeternakan,hortikultura, dan perkebunan berbasis masyarakat danramah lingkungan; danh.
Register : 29-07-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 7 Nopember 2017 — SUDARWANTO, S.Pd
10723
  • Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Terdakwa selaku Kepala Sekolah, seluruh WakilKepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh Kepala Jurusan dan PerwakilanGuru Normatif dan Adaptif dengan tujuan menyusun rencana usulanpenggunaan dana BOS TA. 2014. Setelah itu diadakan rapat lanjutan yangbertujuaan membahas usulan kegiatan masingmasing jurusan yang akanmenggunakan dana BOS TA. 2014 dengan menyesuaikan kemampuan dankecukupan dana BOS TA. 2014 tersebut.
    Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Terdakwa selaku Kepala Sekolah, seluruh WakilKepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh Kepala Jurusan dan PerwakilanGuru Normatif dan Adaptif dengan tujuan menyusun rencana usulanpenggunaan dana BOS TA. 2014. Setelah itu diadakan rapat lanjutan yangbertujuan membahas usulan kegiatan masingmasing jurusan yang akanmenggunakan dana BOS TA. 2014 dengan menyesuaikan kemampuan dankecukupan dana BOS TA. 2014 tersebut.
    TPK/2016/PN.PbrJurusan dan perwakilan Guru normatif dan adaptif untuk menyusun rencanausulan penggunaan. Setelah diusulkan, lalu diadakan rapat lanjutan untukmembahas usulan masingmasing yang akan menggunakan Dana BOSdimana dalam rapat tersebut akan menyetujui usulan masingmasing sesuaidengan kemampuan dan kecukupan Dana BOS.
Register : 29-07-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 7 Nopember 2017 — YAHYA
6114
  • Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd. selaku KepalaSekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh KepalaJurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuan menyusunrencana usulan penggunaan dana BOS TA. 2014.
    Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd. selaku KepalaSekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh KepalaJurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuan menyusunrencana usulan penggunaan dana BOS TA. 2014. Setelah itu diadakan rapatlanjutan yang bertujuan membahas usulan kegiatan masingmasing jurusanyang akan menggunakan dana BOS TA. 2014 dengan menyesuaikankemampuan dan kecukupan dana BOS TA. 2014 tersebut.
    Pertamabulan Februari sebesar Rp. 371.500.000,, kedua bulan September Rp.262.500.000, dan ketiga bulan Oktober Rp. 136.000.000,.Bahwa setelah mengetahui bahwa SMK N 1 Mempura menerima DanaBOS tahun 2014 yang pertama dilakukan adalah mensosialisasikan DanaBOS kepada warga Sekolah yaitu Guru, TU, orang tua dan Siswa.Setelah disosialisasikan kKemudian diadakan musyawarah yang dihadiriKepala Sekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruhKepala Jurusan dan perwakilan Guru normatif dan adaptif
Register : 29-07-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 7 Nopember 2017 — SRIYONO
5618
  • Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd. selaku KepalaSekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh KepalaJurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuan menyusunrencana usulan penggunaan dana BOS TA. 2014. Setelah itu diadakan rapatlanjutan yang bertujuan membahas usulan kegiatan masingmasing jurusanyang akan menggunakan dana BOS TA. 2014 dengan menyesuaikanHal 16Putusan Pengadilan TIPIKORNo.3 1/Pid.Sus.
    Setelah disosialisasikan lalu diadakanmusyawarah yang dihadiri Saksi SUDARWANTO, S.Pd. selaku KepalaSekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruh KepalaJurusan dan Perwakilan Guru Normatif dan Adaptif dengan tujuan menyusunrencana usulan penggunaan dana BOS TA. 2014. Setelah itu diadakan rapatlanjutan yang bertujuan membahas usulan kegiatan masingmasing jurusanyang akan menggunakan dana BOS TA. 2014 dengan menyesuaikanHal 37Putusan Pengadilan TIPIKORNo.3 1/Pid.Sus.
    Pertamabulan Februari sebesar Rp. 371.500.000,, kedua bulan September Rp.262.500.000, dan ketiga bulan Oktober Rp. 136.000.000,.Bahwa setelah mengetahui bahwa SMK N 1 Mempura menerima DanaBOS tahun 2014 yang pertama dilakukan adalah mensosialisasikan DanaBOS kepada warga Sekolah yaitu Guru, TU, orang tua dan Siswa.Setelah disosialisasikan kKemudian diadakan musyawarah yang dihadiriKepala Sekolah, seluruh Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, seluruhKepala Jurusan dan perwakilan Guru normatif dan adaptif
Register : 02-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Januari 2015 — HENDRI DARNADI, S.E;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
12185
  • birokrasi di lingkunganKementerian Keuangan dilaksanakan secara terencana dan terarahdalam rangka menuju peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas danmutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik (vide Konsideran Menimbang, huruf a) sertabertentangan dengan Tujuan Reformasi yang dimuat dalam PeraturanPresiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010 2025, yakni untuk menciptakan birokrasi pemerintahyang professional dengan karakteristik adaptif
Register : 27-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 42/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
LUKMANUL HAKIM
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
19381
  • dilakukannya unifikasi penyelesaiansengketa kepegawaian (in casu penyelesaian sengketa pegawai ASN), yaknimelalui upaya administratif (vide Pasal 129 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 2014), dimana tidak ada lagi dikotomi mengenai lembaga penyelesaiHalaman 48 dari halaman 58 Putusan Nomor: 42/G/2019/PTUN.BJM.sengketa kepegawaian & alasan adanya penyelesaian sengketa kepegawaian(vide Pasal 35 ayat (1) & (2) Undangundang Nomor 43 Tahun 1999), makasebagai turunan dari UndangUndang tersebut, secara adaptif
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 38/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Taufiq Qurahman, S.Sos.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
19372
  • dalam undangundang sebelumnya;Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya unifikasi penyelesaiansengketa kepegawaian (in casu penyelesaian sengketa pegawai ASN), yaknimelalui upaya administratif (vide Pasal 129 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 2014), dimana tidak ada lagi dikotomi mengenai lembaga penyelesaisengketa kepegawaian & alasan adanya penyelesaian sengketa kepegawaian(vide Pasal 35 ayat (1) & (2) Undangundang Nomor 43 Tahun 1999), makasebagai turunan dari UndangUndang tersebut, secara adaptif
Putus : 31-08-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 913 K/PID.SUS/2010
Tanggal 31 Agustus 2010 — Drs. ZULHAMDI BIN RUSLI
6030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARANNORMATIF, ADAPTIF DAN PRODUKTIF (Rp.10.000.000,) TANGGAL URAIAN JUMLAH PELAKSANAKELUAR11/07/2007 Pembuatan Modul 8.150.000 TadiusSBIJUMLAH 8.150.000 Il. MANAJEMEN ISO (Rp. 90.000.000.)