No.01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 antara PT.

Jaya Nur Sukses selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan PT.Hutama Karya (Persero) selaku Termohon Peninjauan Kembali ;3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri JakartaBarat No.065/2001 Eks.Jo.No.01/X/ADHOC/2001 tgl 21 Januari 2002 ;4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor : 007/2002 EKS.Jo.No.065/2001 Eks.Jo.No.01/ X / AD HOC /2001 tertanggal 30 Januari5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :007

No. 01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 antara PT Hutama Karya (Persero)10.11.selaku pemohon melawan PT Jaya Nur1 (satu) bendel foto copy legalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung RIdalam Perkara No. 465 PK/PDT/2003 tanggal 16 September 2004 antaraPT Jaya Nur Sukses selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan PTHutama Karya (Persero) selaku Termohon PeninjauanKembali ;1 (satu) bendel foto copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakartabarat No. 065/2001 Eks.Jo.

No. 01/X/ADHOC/2001 tanggal 21 Januari1 (satu) bendel foto copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 007/2002 EKS.Jo.No.065/2001 Eks.Jo.No.01/X/ADHOC/2001tertanggal 30 Januari1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Sita Eksekusi Nomor:007/2002 Del.Jo.No. 065/2001.

No.01/X/ADHOC/2001 tanggal 21 Januari2002 j 22222 2 nnn nn eee n ooob. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 007/2002 Eks Jo.No.065/2001 tanggal 30 Januari2002 j 22 oon n nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nn nn nn eec. Berita Acara Sita Eksekusi No. 007/2002 Eks Jo.

Form) tertanggal 22 Juli1993.Tibatiba pada tanggal 22 Februari 2011 (setelah 10 tahun berlalu), Pemohonmengirimkan surat pemberitahuan arbitrase dalam perkara arbitrase ad hoc diJakarta, dan meminta agar sengketa antara Pemohon dan TERMOHONdiselesaikan melalui Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal XXI Polis.Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, melalui surat No. 075/DIR/B/III/2022,TERMOHON sudah memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan bahwatidak ada alasan untuk membentuk Majelis Arbitrase AdHoc

, karenaTERMOHON berpendapat bahwa adanya Surat Pernyataan PersetujuanPembayaran Claim (Release and Discharge Form) tertanggal 22 Juli 1993 tersebutberarti TIDAK ADA LAGI SENGKETA yang harus diselesaikan melaluipembentukan Majelis Arbitrase AdHoc sebagaimana ketentuan Pasal XXI Polis.DENGAN DEMIKIAN PERNYATAAN PEMOHON DALAM PERMOHONANINI BAHWA SEOLAHOLAH TERMOHON TIDAK MAU MENANGGAPIPERMOHONAN PEMBENTUKAN MAJELIS ARBITRASE ADHOC,SEHINGGA PERLU DITUNJUK ARBITER TUNGGAL BERDASARKANKETENTUAN PASAL 13

MENGENAI PEMBATALAN SURAT9)PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN CLAIM (RELEASE ANDDISCHARGE FORM) TERTANGGAL 22 JULI 1993.Bahwa pendirian TERMOHON ini sudah sangat jelas, karena merupakan suatukonsekuensi logis dari SURAT PERNYATAAN PERSETUJUANPEMBAYARAN CLAIM (RELEASE AND DISCHARGE FORM)TERTANGGAL 22 JULI 1993 yang merupakan hasil dari musyawarah untukmenyelesaikan sengketa mengenai jumlah ganti rugi yang diberikan.Bahwa apabila TERMOHON setuju untuk melakukan upaya hukum pembentukanmajelis arbitrase AdHoc

Karim sebagai Arbiter Tunggal dalam sengketa klaimAsuransi antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon menolaknya padatanggal 22 Maret 2011, melalui surat No. 075/DIR/B/III/2002, Termohon sudahmemberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada alasan untukmembentuk Majelis Arbitrase AdHoc, karena Termohon berpendapat bahwa adanyaSurat Pernyataan Persetujuan Pembayaran Claim (Release and Discharge Form)tertanggal 22 Juli 1993 tersebut berarti TIDAK ADA LAGI SENGKETA yang harusdiselesaikan

melalui pembentukan Majelis Arbitrase AdHoc sebagaimana ketentuanPasal XXI Polis ;Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu sebagaimana telah disepakatioleh Pemohon dan Termohon sudah terlampaui, maka PT.

., DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2.PANITIA ADHOC KODE ETIK Fakultas Ilmu Budaya UB
Turut Tergugat:
III. Rektor Universitas Brawijaya - Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.,

Hakimhakim AdHoc sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakimdengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai Hakim Anggota dengan dihadirioleh NINA YAYU MAESAROH. SH.,MH sebagai Panitera Pengganti PengadilanHubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Bandung Klis A Khusus.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,R. YOSARI HELENANTO, SH.,MH YUSWARDI, SH Halaman2.SRI WAHYUNI, SH PANITERA PENGGANTININA YAYU MAESAROH. SH.

melalui surat tanggal 4 Januari 2008 yang diterima Sub BagianUmum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2008, yangsudah seharusnya terhadap hak ingkar tersebut Turut Tergugat Il sebagaiArbiter tidak dapat kewenangan untuk memeriksa dan memberikankeputusan oleh karena atas keputusannya sudah dapat diduga terdapatketidak objektifan, dengan demikian keputusan tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum dan sangat merugikan bagi pihak Penggugat;Bahwa penunjukan dan pembentukan Majelis Arbitrase Adhoc

Bahwa atas perselisihan di atas, Tergugat telah memohon untukdiselesaikan melalui arbitrase dan telah diputus melalui putusanArbitrase Adhoc tanggal 25 Juli 2008 yang amar putusannya:"Menghukum kepada Termohon (dalam hal ini Penggugat) untukmembayar kepada Pemohon (dalam hal ini Tergugat I) sebesar US$4,070,314.57 dan Rp617.788.098,65 (enam ratus tujuh belas juta tujuhratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah enampuluh lima sen);3.

Bahwa atas putusan Arbitrase Adhoc, Penggugat (semula Pemohon)mengajukan permohon pembatalan putusan Arbitrase Adhoc kePengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register Nomor 02/P/PembatalanArbritase/2008/PN JKT.PST dan telah diputus dengan amar putusan:"Menolak permohonan Pemohon (sekarang Penggugat) untuk seluruhnya".Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas dikuatkan oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 841 K/PDT.SUS/2008tanggal 21 Januari 2009 dalam tingkat pertama dan terakhir

Nomor 2990 K/Pdt/2015diselesaikan melalui arbitrase dan telah diputus melalui PutusanArbitrase Adhoc tanggal 25 Juli 2008 yang amar putusannya:"Menghukum kepada Termohon (dalam hal ini Penggugat) untukmembayar kepada Pemohon (dalam hal ini Tergugat ) sebesar US$4,070,314.57 (empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas dolarlima puluh tujuh sen) dan Rp617.788.098,65 (enam ratus tujuh belas jutatujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiahenam puluh lima sen);3.

Bahwa atas putusan Arbitrase Adhoc, Penggugat (semula Pemohon)mengajukan permohon pembatalan putusan Arbitrase Adhoc kePengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Register Nomor02/P/Pembatalan Arbritase/2008/PN.JKT.PST., dan telah diputusdengan amar putusan: Menolak Permohonan Pemohon (sekarangPenggugat) untuk seluruhnya.

surat tertanggal 4Januari 2008 yang diterima Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 18 Januari 2008, yang sudah seharusnya terhadap hak ingkar tersebutTurut Tergugat II sebagai Arbiter tidak dapat kewenangan untuk memeriksa danmemberikan keputusan oleh karena atas keputusannya sudah dapat didugaterdapat ketidak objektifan, dengan demikian keputusan tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum dan sangat merugikan bagi Pihak Penggugat;Bahwa penunjukan dan pembentukan Majelis Arbitrase AdHoc

, Penggugat (semulaPemohon) mengajukan permohon pembatalan putusanArbitrase AdHoc ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,dengan register no. 02/P/Pembatalan Arbritase/2008/PN.JKT.PST dan telah diputus dengan amar putusan:"Menolak Permohonan Pemohon (sekarang Penggugat)untuk seluruhnya".

tertanggal25 Juli 2008 yang amar putusannya: Menghukum kepada Termohon (dalam halini Penggugat) untuk membayar kepada Pemohon (dalam hal ini Tergugat I)sebesar US$ 4,070,314.57 dan Rp. 617,788,098.65.3 Bahwa atas putusan Arbitrase AdHoc, Penggugat (semula Pemohon)mengajukan permohon pembatalan putusan Arbitrase AdHoc ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat, dengan register no. 02/P/Pembatalan Arbritase/2008/PN.JKT.PST dan telah diputus dengan amar putusan: Menolak PermohonanPemohon (sekarang Penggugat

(Bukti P6);Foto Copy Surat dari Arbutrase AdHoc yang ditujukan kepada Tergugat I dankuasa hukum Penggugat No. 08.12/Arb.Ad.Hoc/Ktd, tanggal 21 Mei 2008 halPanggilan Sidang Arebitrase AdHoc Ke2. ( Bukti P7).Foto Copy Surat Penggugat melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepadaTergugat I No. 104/V/2008. Tanggal 26 Mei 2008 hal Jawaban/tanggapan atassurat saudara No. 08.12/ArbAdHoc/Ktd tanggal 21 Mei 2008.

(Bukti P8).Foto Copy Putusan Arbitrase AdHoc tanggal 25 Juli 2008 (Bukti P9 ).Foto Copy Surat dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat melaluikuasa hukumnya No. 1051/BAP/WH.10.08 tanggal 21 Oktober 2008. PerihalKlaim Machinery Breakdown PT. Kaltim Daya Mandiri DOL : Sabtu 21Februari 2004 Policy No. 18.33.11.0002.05.03. (Bukti P10).Foto Copy Surat dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat melaluikuasa hukumnya No. 452/BAP/WH.05.09 tanggal 3 Juni 2009.

No.01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 antara PT.

Jaya Nur Sukses selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan PT.Hutama Karya (Persero) selaku Termohon Peninjauan Kembali ;3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri JakartaBarat No.065/2001 Eks.Jo.No.01/X/ADHOC/2001 tgl 21 Januari 2002 ;4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor : 007/2002 EKS.Jo.No.065/2001 Eks.Jo.No.01/ X / AD HOC /2001 tertanggal 30 Januari5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :007

No. 01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 antara PT Hutama Karya (Persero)10.11.selaku pemohon melawan PT Jaya Nur1 (satu) bendel foto copy legalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung RIdalam Perkara No. 465 PK/PDT/2003 tanggal 16 September 2004 antaraPT Jaya Nur Sukses selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan PTHutama Karya (Persero) selaku Termohon PeninjauanKembali ;1 (satu) bendel foto copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakartabarat No. 065/2001 Eks.Jo.

No. 01/X/ADHOC/2001 tanggal 21 Januari1 (satu) bendel foto copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 007/2002 EKS.Jo.No.065/2001 Eks.Jo.No.01/X/ADHOC/2001tertanggal 30 Januari1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Sita Eksekusi Nomor:007/2002 Del.Jo.No. 065/2001.

No.01/X/ADHOC/2001 tanggal 21 Januari2002 j 22222 2 nnn nn eee n ooob. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 007/2002 Eks Jo.No.065/2001 tanggal 30 Januari2002 j 22 oon n nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nn nn nn eec. Berita Acara Sita Eksekusi No. 007/2002 Eks Jo.

Raya Pasar MingguNo.97 B, Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut sebagai ;PEMOHON ;Pemohon bersama ini mohon mengajukan Permohonan kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk arbiter yang akan dudukdalam penyelesaian sengketa pada Arbitrase AdHoc sebagai berikut :1.Bahwa antara PT. SURYA SASEKAR JAYA MAS dengan SURYASHUENN YUEH INDUSTRY Co.Ltd.

;Bahwa Pemohon pun telah meminta arahan /petunjuk kepada BadanArbitrase Nasional (BANI) terhadap persoalan aquo dan arahan/petunjukBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memberikan petunjuk bahwasengketa aquo harus diselesaikan bukan melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI), akan tetapi melalui Arbitrase AdHoc. ;Bahwa Pemohon telah berkalikali mengirim surat kepada Shuenn YuehIndustry Co.Ltd.

Frans Hendra Winarta, SH., yang mempunyailisensi sebagai arbiter tunggal pada Arbitrase AdHoc untukmenyelesaikan persoalan ini;e Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon datang menghadap kuasanya di persidangan yaitu. 1. HAsyimNahumarury,SH., 2. Mardiman Sane,SH.M.Hum.,3. Muhammad Riyadi,SH., 4.Bambang Pratama,SH.MH., 5. La Ode Syaharuddin,SH.

Surya Shuenn Yueh Industry No.012/Servanda/EXT/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihalpenunjukan Arbiter yang akan duduk dalam Arbitrase Adhoc ;Bukti pengiriman surat kepada Shuenn Yueh Industry Co,Ltd/Taiwan;bukti pengiriman surat kepada PT. Surya Shuenn YuehIndustry;UndangUndang Republik Indonesia No. 30 Tahun tentangArbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.Surat Permohonan Penunjukan Arbiter AdHoc No.03/PJSR/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 kepada Bapak DR.Frans Hendra Winata,SH.

Frans Hendra Winarta,SH.MH.FCBArbuntuk ditunjuk sebagai arbiter pada Arbitrase AdHoc yang mempunyai lisensimaka menurut hemat Pengadilan patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon layak untukdikabulkan maka untuk menunjuk Bapak DR. Frans Hendra Winarta,SH., yangmempunyai lisensi sebagai arbiter pada Arbitrase AdHok untuk menyelesaikanpersoalan ini patut dikabulkan dan berdasarkan bukti P 11d Surat Kesediaandan Pernyataan tertulis dari DR.

terjadi perselisinan internal disatu perangkat organisasi atauadanya dugaan pelanggaran kode etik maupun ADART SP KEP SPSIyang dilakukan oleh pengurus organisasi maka penyelesaiannyadilakukan oleh perangkat organisasi diatasnya, dalam hal tidak tercapalpenyelesaian maka perangkat organisasi diatasnya melaporkanpermasalahan tersebut kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI.Dalam rangka penegakan kode etik dan penyelesaian perselisihaninternal organisasi SP KEP SPSI, maka Pimpinan Pusat dapatmembentuk Tim AdHoc

yang bersifat otonom berjumlah 5 (lima) orangyang bertugas mengumpulkan data, bukti dan mempelajari dudukpermasalahan serta merumuskan solusi penyelesaiannya.Hasil kerja Tim AdHoc dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan wajibdisampaikan kepada Pimpinan Pusat.Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI sesuai dengan kewenangannyaberwenang mengambil keputusan penyelesaian perselisihnan internalorganisasi atau pelanggaran kode etik dengan mempertimbangkanrekomendasi Tim AdHoc, dan keputusan Pimpinan Pusat terkaitdengan

Dalam keadaan memaksa berwenang untuk mengambil alihpenyelesaian konflik internal organisasi yang dianggapmembahayakan kesatuan dan persatuan organisasi dan tidakdapat diselesaikan oleh perangkat organisasi dibawahnya,dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim AdHoc yangditugaskan oleh Pimpinan Pusat, maka segala keputusanpengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI bersifat final.h.

Bahwa atas permintaan/permohonan dari Terlawan selaku PemohonEksekusi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmelaksanakan Putusan Arbitrase AdHoc tanggal 25 Juli 2008, dalamperkara antara PT. KALTIM DAYA MANDIRI (KDM), sebagai PEMOHON(sekarang sebagai Terlawan) melawan PT. BERDIKARI INSURANCE,sebagai TERMOHON (sekarang sebagai Turut Terlawan), yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:ME MUTUSK AN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2.

;Pensitaan eksekusi tersebut guna memenuhi kewajiban TermohonEksekusi kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana tertuang PutusanArbitrase AdHoc tanggal 25 Juli 2008 ;Bahwa dari sekian banyak barangbarang tanah dan bangunan yangdiperintahkan untuk dan telah diletakan Sita Eksekusi berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 096/2009.EKStanggal 11 Maret 2010 tersebut di atas, ternyata telah pula (termasuk)diletakan Sita Eksekusi terhadap harta kekayaan milik Pelawan, berupatanah dan

Bahwa Pelawan bukan sebagai pihak dalam perkara/sengketa(pertanggungan asuransi kerugian)antara Terlawan (sebagai Pemohon)melawan Turut Terlawan (sebagai Termohon) sebagaimana yang telahdiadili dan diputus oleh Arbitrase AdHoc dengan putusannyatertanggal 25 Juli 2008 ;Bahwa walaupun Turut Terlawan adalah anak perusahaan Pelawan,akan tetapi Pelawan dan Turut Terlawan memiliki entitas sendiri, yaknimasinge masing memiliki badan hukum yang berdiri sendiri dan anggarandasar tersendiri, serta Pengurus

/Direksi tersendir, sehingga dengansendirinya setiap kewajiban, risiko dan klaim dari pihak ketiga kepadaTurut Terlawan dengan segala akibatakibat hukum yang timbul, termasukakan tetapi tidak terbatas kepada akibat/konsekwensi hukum yang timbuldari Putusan Arbitrase AdHoc tanggal 25 Juli 2008, dalam perkara antaraTerlawan dengan Turut Terlawan, adalah sepenuhnya merupakanhal 9 dari 30 hal put.

Arbitrase AdHoc,dalam Putusan tertanggal 25 Juli 2008, amarnya menyatakan sebagaiberikut :MEMUTUSKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;hal 13 dari 30 hal put. No.605/PDT/2016/PT.DKI2. Menghukum kepada Termohon untuk membayar kepada Pemohonsebesar US$ 4,070,314.57 dan Rp. 617, 788,098.65 ;3.

Hakimhakim AdHoc sebagai Hakim Anggota. Penetapanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai HakimAnggota dengan dihadiri oleh SUPARYADI ,SH.sebagai Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Bandung Kls A Khusus,yang dihadiri oleh pihak Penggugat, dan Tergugat .HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,SUWANTO SHR. YOSARI HELENANTO, SH .MHSUGENG PRAYITNO,SH.

,MH. masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimAnggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukHalaman 2 Penetapan Nomor: 138/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdgumum pada hari itu juga olen Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadirioleh HakimHakim AdHoc sebagai Hakim Anggota dengan dibantu olehJONO YULIANTO SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh KuasaPenggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.Hakim Hakim Ad Hoc : Ketua Majelis :SUGENG PRAYITNO,SH.,MH. H. WASDI PERMANA,SH.

Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas terbuktiBANI cq Majelis Arbitrase Ad Hoc secara bersamasama sebagai pihakTermohon sehubungan dengan kedudukan BANI sebagai wadah dalampembentukan Majelis Arbitrase Ad Hoc yang dapat Pemohon buktikandalam Surat Penetapan Nomor 01/SPBiaya/AdHoc/2014 tentang BiayaMajelis Arbitrase Ad Hoc tanggal 7 Mei 2014 (Surat Penetapan BiayaMajelis Arbitrase AdHoc) (vide bukti P22) yang dalam kop suratnyatersebut mencantumkan nama BANI Arbitration Center yang beralamatdi

April 2015(Perkara Arbitrase AdHoc);Bahwa amar putusan Arbitrase Ad Hoc pada intinya menghukumTermohon Arbitrase untuk membayar klaim pencairan Performance Bondkepada Pemohon Arbitrase sebesar USD123.116.87.

Nomor 220 B/Pdt.SusArbt/2016sebagai penyedia tempat dapat digugat sebagai pihak dalampermohonan Pembatalan Putusan Arbitrase AdHoc?

Nomor 220 B/Pdt.SusArbt/201669.70.71.72.Arbitrase Ad Hoc;Hubungan keperdataan yang dimaksud dalam ketentuan tersebutmenunjukkan ada hubungan emosional dan profesional diantara parapihak yang berperkara dengan Majelis Arbiter AdHoc.

BADANARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq Majelis Arbitrase AdHoc dalam PCA Nomor AA461 dan 2.

HakimHakim AdHoc padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelisbeserta Hakim HakimHal. 7 dari 6 hal. Put. No. 229K/Pdt.Sus/2010.AdHoc tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AdHoc Ket uattd./ttd./Horadin Saragih, SH.MH.Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Fauzan, SH.MH.Panitera Penggantittd.

Waktu Emas,pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.30WIT atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018,bertempat di perairan Selat Obi sekitar pulau Pisang pada posisi 01 0230 S 127 37'30T, dimana kapal tersebut ditangkap dan dilakukan pengawalan olehKRI Sultan Nuku373 di Adhoc menujuLanal Ternate di Ternate, sehinggaPengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksadan mengadiliperkara ini, mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpadisijil

Bahwa pada tanggal 21Pebruari2018 sekitar pukul 11.30 WIT di diperairan Selat Obi sekitar pulau Pisang pada posisi 01 0230 S 12737 30 T, dimana kapal tersebut dilakukan pemeriksaan oleh KRISultan Nuku373 dan didapati Terdakwa sebagai Nakhodamempekerjakan 1 (satu) orang ABK yang tidak terdaftar dalam BukuSijil Awak Kapal sehingga KLM Waktu Emas di Adhoc ke Lanal Ternate.PerbuatanTerdakwaterseb utsebagaimanadiaturdandiancamde nganpidanasesuaipasal312jo pasal 145UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran.ATAUKedua

Waktu Emas,pada hari Rabu tanggal 21Pebruari 2018 sekitar pukul11.30 WIT atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun2018, bertempat di perairan Selat Obi sekitar pulau Pisang pada posisi 010230 S 127 37 30 T, dimana kapal tersebut ditangkap dan dilakukanpengawalan oleh KRI Sultan Nuku373 di Adhoc menujuLanal Ternate diTernate, sehingga Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untukmemeriksadan mengadili perkara ini, mengoperasikan kapal pengangkutikan diwilayahpengelolaanperikananRepublik

Bahwa yang bertanggungjawab diatas kapal KLM Waktu Emaspadasaat berlayar adalah TerdakwaDOMINIKUS HEANG HAYON sebagaiNahkoda Kapal.Bahwa pada tanggal 21Pebruari2018 sekitar pukul1 1.30 WIT di di perairanSelatObi sekitarpulau Pisang pada posisi 01 0230 S~= 127 37 30 T,dimanakapaltersebutdilakukan pemeriksaan oleh KRI Sultan Nuku373 dandidapati Terdakwa sebagai Nakhoda mengangkutanakan Multiaratidakdilengkapidengan SIKPI sehingga KLM Waktu Emasdi Adhoc ke LanalTemate.PerbuatanTerdakwaterseb utsebagaimanadiaturdandiancamdenganpidanasesuaipasal94jopasal

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hariJumat tanggal 5April 2013, oleh kami : JONNER MANIK, SH.MM, bertindak sebagaiKetua Majelis, MERRY PURBA, SH, Hakim AdHoc Tipikor dan DENNY ISKANDAR,SH, Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : S E L A S A, tanggal : 9April2013, oleh Ketua Majelis

Hakim AdHoc Tipikor.DENNY ISKANDAR, SH.Hakim AdHoc Tipikor.Panitera Pengganti,MONANG SIMANJUNTAK, SH.Halaman 13 dari 13Putusan Sela Pengadilan TipikorNo.33/Pid.S us.K/2013/PN.Mdn.Halaman 14 dari 13Putusan Sela Pengadilan TipikorNo.33/Pid.S us.K/2013/PN.Mdn.

HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim AdHoc PHI; Ketua,ttd/. Arsyad, S.H.,M.H. ttd/. Marina Sidabutar, S.H.,M.H.,ttd/. Bernard, S.H.,M.M.PaniteraPenggantittd/. Fitriamina, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG7.10.Bahwa setelah hasil pemeriksaan Inspektorat pada tanggal 29 April 2020,kemudian di limpahkan ke bapak Bupati kemudian bapak Bupati OKU Timurmenunjuk Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Pemkab OKUTimur untuk membentuk Tim Ad Hoc sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 danPerka BKN Nomor 21 Tahun 2010 yang di tandatangani oleh Bapak BupatiOKU Timur; tertanggal 19 Juni 2020;Bahwa dari hasil pemeriksaan yang di yakini kebenarannya Tim Ad HocNomor 11/Tim Adhoc

Huzairin, SE selaku ketua Tim adhoc pada tanggal14 September 2020 sesuai dengan surat Nomor 12/Timadhoc/2020melaporkan hasil perkembangan dan rekomendasi kepada sdr. BapakSubri selaku Pemohon dalam perkara ini dan hal ini jelasjelasmelanggar pasal 23 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLGTentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 3 angka 8 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil Jo.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 TentangSumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi PNS Wajibmemegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurutperintah harus dirahasiakan;Bahwa mengingat ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.Huzairin, SE selaku Ketua Tim adhoc maka Bupati Ogan Komering UluTimur Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Sesuai dengansurat Keputusan Nomor 901 Tahun 2020 Tertanggal 17 September2020 Mencabut dan Membatalkan Keputusan Nomor :

800/167/KPTS/BKPSDM/III.3/2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Pembentukan TimPemeriksa adhoc terkait dugaan pernikahan siri menjadi istri kKeduayang dilakukan oleh Sinta Arzaniah,SE;Bahwa Karena Keputusan Bupati Nomor : 800/167/KPTS/BKPSDM/I1l.3/2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaadhoc terkait dugaan pernikahan siri menjadi istri Kedua yang dilakukanoleh Sinta Arzaniah,SE. sudah dicabut dan di batalkan maka TimPemeriksa sebagaimana dimaksud pada keputusan Nomor : 800/167/KPTS

OKU Timur yang telah melakukanpernikahan siri menjadi istri kedua (sesuai denganfotokopi);Tanda Terima Surat dari Ali Rangga & Partners tertanggal14/10/2020 (sesuai dengan asili);Surat Nomor: 12/TIM Adhoc/2020 tanggal 14 September2020 Perihal Hasil Pemeriksaan Tim Ad hoc (sesuaidengan asili);Tanda terima Surat dari Bapak Subri. S tertanggal14/09/2020 (sesuai dengan asili);Tanda terima Surat dari Bapak Subri.

,MH dan IMAN FIRMANSYAH, SH.Hakimhakim AdHoc sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua MajelisHakim dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai Hakim Anggotadengan dihadiri oleh R. HJ. ERNI SRIMULYATI, SH.,MH. sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Bandung Kls! A Khusus .HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ABDI MANAF, SH.,MH YUSWARDI, SH IMAN FIRMANSYAH, SH.

ke lantai dua ruang tamu oleh hakim adhoc PHI hanyadiberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untukPanggilan sidang ke 4 (empat) pada tanggal 14 Desember 2010.o Pada Panggilan sidang ke 4 (empat) Perkara Nomor:88/G/2010/PHI.Smg tanggal 14 Desember 2010, Penggugatdiminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim adhoc PHI hanyadiberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untukPanggilan sidang ke 5 (lima) pada tanggal 28 Desember 2010,atas inisiatip Penggugat meminta renfoi

SURAT GUGATAN YANGASLI DITANGAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARAAQUO (HAKIM KARIR DAN KEDUA HAKIM ADHOC) YANGKAMI RENVOI LENGKAP ADA POSITA DAN PETITUMNYA.o Pada Panggilan sidang ke 5 (lima) Perkara Nomor:88/G/2010/PHI.Smg tanggal 28 Desember 2010, Penggugatdiminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim adhoc PHI hanyadiberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untukpanggilan sidang ke 6 (enam) pada tanggal 4 Januari 2010o Pada panggilan sidang ke 6 (enam) Perkara Nomor:88/G/2010/PHI.

No 70 PK/Pdt.Sus/2012Dan yang diberikan bukan surat gugatan yang ada ditangan KetuaMajelis Hakim atau kedua Hakim Adhoc melainkan dimintakan berkasGugatan yang ada di arsip paniteraKemudian Kuasa Hukum Para Penggugat/Pemohon Kasasi memintakepada masingmasing Hakim dalam pemeriksa Perkara a quo untukmenunjukkan berkas/surat Asli Gugatan No.88/G/2010/PHI.Smg yangmereka terima, apakah 1 (satu) lembar yang hilang yang memuatPetitum sebagian permintaan Pada Putusan Sela dan Dalam PokokPerkara seperti

,TERNYATA saat di tanya untuk menunjukkan Berkas/Surat GugatanNo.88/G/2010/PHI.Smg pada masing masing Hakim Majelis pemeriksaperkara No.88/G/2010/PHI.Smg, kedua hakim adhoc yaitu Hakim adhocYulius Eka Setiawan, SH dan hakim adhoc Endang Subekti Ayu, SHmenjawab bahwa berkas/surat Gugatan tersebut tertinggal dirumah, danKuasa Hukum Para Penggugat diminta untuk menunggu akan diambilkanberkas/surat gugatan tersebut untuk diperlihatkan pada Penggugat.Setelah ditunggu berkas/surat tersebut diantar ke Pengadilan

Bahwa secara lengkap Foto Copy Surat Gugatan Perkara Nomor :88/G/2010/PHI.Smg yang kami Foto Copy dari Hakim AdHoc PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarangyang bernama Endang Subekti Ayu, SH. Sebagai berikut di bawah ini :Seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat;9.