onshore Rp140.000,00/hari, allowance offshoreRp230.000,00/ hari.

Sejak tanggal 31 Desember 2010diliburkan dan selama diliburkan apa yang menjadi hak Penggugat belumdibayarkan;Bahwa Penggugat Ujang Sudirso, mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal15 Juli 2010 dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di daratdan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000,00/bulan, allowance onshoreRp140.000,00/hari, allowance offshore Rp230.000,00/hari.

Nomor 118 PK/Pdt.SusPHI/2015Bahwa Penggugat Ade Halili, mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 10Oktober 2008, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di daratdan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000.00/bulan, allowance onshoreRp140.000,00/hari, allowance offshore Rp230.000,00/hari.

Sejak tanggal 31Desember 2010 diliburkan dan selama diliburkan upah Penggugat belumdibayarkan;Bahwa Agus Endang, mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 28 Juni2009, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di darat dan ditaut dengan upah terakhir Rp1.600.000.00/bulan, allowance onshoreRp140.000,00/hari, allowance offshore Rp230.000,00/hari.

Sejak tanggal 31Desember 2010 diliburkan dan selama diliburkan upah Penggugat belumdibayarkan;Bahwa Penggugat Wardi, mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 15Agustus 2010 dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di daratdan di taut dengan upah terakhir Ro1.600.000,00/bulan, allowance onshoreRp140.000,00/hari, allowance offshore Rp230.000.00/hari.

Welfare, benefit, allowance Rp 1.679.089.1866. Repair & maintenance expense (common) Rp 91.521.137j. Repair & maintenance expense (MC) Rp 117.360.768. Travel & transportation Rp 359.749.2099. Training fee Rp 2.679.000JO. Subscripton fee & others Rp 477.370.61011. Freight to customers (local) Rp 13.279.203.821J2. Research baby Rp 268.54013. Research feminincare Rp 2.183.00014. Research healthcare Rp J5.

TeIrblandiIngbawalIPTSulpeBERSituladalalveIndlorluntuIpelaslokbaIranglvaituberupaasttklpebuIngku prlodx3IrjaInji lankeIrjaIPTIniChiBEdaIPTSupeBB RSlyangenlvatakaladlanyaIpebelliaprlodEECEg)SertacoIntlohprlod luklvangdipaSOkeIniChi@ 8&8hiInggajellasbawaIPTSupeBERSitubukabagilandaIribiayprlosdajuliga bukasebagalobjeIPPIPasal23bawaldaIriuraialpenylelalsatersebudiatajellasbukasebaIgalobje lpajaIPPIPasal23PelohlionBalIndingeoOayelulijuntuoObatalkakore ksi(TeIrblandiIngbawaldasarkoIreksifitAlllowaIncfo)(ur 2.Welfare Benefit Allowance

seduntnspprtASIwaaupna perpajakannyaatelahmembAyalberorkutaSetiApbulanpaabaa yimaeriPemohoNnBandihgteltersebutyangtelHipDtongPPhPasal23 a a pt fa pp HisetilAptransalksiutaJau diDIC&tagHinyataka AntersebutiafasPemohoNnBandihgmemohonkepaHaMajeliHakimyangmuliauntukmembataIkakorksHarTer NnpL.bandihg;bawal ayellistellahelalkukaIpeerikslaalataldokuenlpeIndluklunlvaIngbeIkaitlandeInglanpobpokoIreksilvaIngdilluklanUj IBuktilyaitu UraianJan 09 s.d Mar 09 1 Sales Promotion baby 6.838.666.4402 Welfare benefit allowance

Welfare Benefit Allowance sebesar Rp 406.554.680,00 Ssphwa berdasarkan hasil uji bukti dan sesuai dengan pernyataan Terbanding,=ajelis berpendapatlemohon Banding dapat menjelaskan Obyek PPh~2BBiaya A oF Se FT OD Pf FE=ono 2bIPP PMA Satu.tasohon Banding menyampaikan dokumen berupa invoice,men pengeluaran i SsumunsproearIPP PMA Satu.tasCOmreEe Torr artpevoro ts o0U0 D>=ohon Banding menyampaikan dokumen berupa invoice,oromnen pengeluaranbiayadanSPTMasa PPh PasalNSsphwa Majelis berpendapat bahwa sengketa

pemeriksaan atas sengketa Koreksi DPP PPh Pasal2B=asalajak Januari s.d.oMaret2009ang dipertahankan dan dibatalkan Majelis dalam banding ini adalahpebagaimana dalam tabel sebagai berikutDi NOUraian Sengketa DPP PPh Pasal 23Nilai Sengketa(Rp)DipertahankanMajelis(Rp)Dibatalkan Majelis(Rp) SP Baby & Feminincare TradingTerm15.364.169.8359.195.428.9836.168.740.852 2 SP Baby In Store 935.620.287 935.620.287 03 SP Feminincare In Store 1.580.107.433 1.580.107.433 04 SP Healthcare In Store 0 0 05 Welfare, Benefit, Allowance

Dapat Pemohon Banding informasikanbahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPhPasal 23 berkaitan dengan jasa outsourcing tersebut;Factory Overheadattend allowance sebesar Rp.454.769.408, 00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biayaFactory Overheadattend allowance sebesar Rp454.769.408,00 sebagaiobjek PPh Pasal 21. Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalahbahwa dalam biaya Factory OverheadAttend allowance sebesarHalaman 2 dari 17 halaman.

Dapat Pemohon Bandinginformasikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajibanpemotongan PPh Pasal 23 berkaitan dengan jasa outsourcing tersebut;G & A Expensesattend allowance sebesar Rp37.274.636,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biaya G& A Expensesattend allowance sebesar Rp37.274.636,00 sebagai objekPPh Pasal 21.

Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalah bahwadalam biaya G & A Expensesattend allowance sebesar Rp.37.274.636,00didalamnya terdapat pembebanan alokasi biaya outsourcing dari CikarangNusantara sebesar Rp4.727.965,00 yang bukan merupakan Objek PPhPasal 21.

AccountCfm PemeriksaBanding WPMenurut WP Factory OverheadG & A ExpensesSelling Expenses751.01.000 Salary expenses771.01.000 Salary expenses781.01.000 Salary expenses7.283.992.3422.481.352.7241.744.783.399(1.329.793.946)(31.397.376)5.954.198.3962.449.955.3481.744.783.399 Factory Overhead 751.02.000 Medical Allowance 156.611.292 156.611.292G & A Expenses 771.02.000 Medical Allowance 43.102.420 43.102.420Selling Expenses 781.02.000 Medical Allowance 11.094.912 11.094.912Factory Overhead 751.03.000 Attend

Allowance 454.769.408 (120.731.482) 334.037.926G & A Expenses 771.03.000 Attend Allowance 37.274.636 (4.727.965) 32.546.671Selling Expenses 781.03.000 Attend Allowance 2.829.700 2.829.700Factory Overhead 751.04.000 Overtime 544.387.884 (102.144.408) 442.243.476G & A Expenses 771.04.000 Overtime 98.802.427 (1.369.094) 97.433.333Selling Expenses 781.04.000 Overtime 4.766.401 4.766.401Factory Overhead 751.05.000 Medical expenses 105.383.284 105.383.284G & A Expenses 771.05.000 Medical expenses 228.121.477

Kompensasi kesejahteraan lainnyaseperti THR, Jamsostek, Cuti Tahunanselama 21 hari, Flight Allowance dan TravelAllowance (AFTA) baik untuk penerbangandomestik dan internasional, MedicalInsurance, Fasilitas Transportasi untuk tugasterbang, Pelatinan Simulator dan atauEmergency Procedure Training, PakaianSeragam dan Fasilitas Konsesi Terbang bagiPenggugat dan Keluarga, Bantuan IstirahatTahunan sebesar 50% upah, dan fasilitaslainnya sesuai yang diperjanjikan.5.

Kompensasi kesejahteraan lainnyaseperti Dana Kesehatan, Jamsostek, THR,Cuti Tahunan selama 21 hari, BantuanIstirahat Tahunan sebesar 50% upah,Fasilitas Konsesi Terbang bagi Penggugat dan Keluarga, Flight Allowance dan Travel Putusan No. 363/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Hal. 19 dari 56 Allowance (AFTA) baik untuk penerbangandomestik dan internasional, FasilitasTransportasi untuk tugas terbang, PelatinanSimulator dan atau Emergency ProcedureTraining, Pakaian Seragam dan AsuransiPersonal Accident sebagaimana

(GHA) yang diberikan oleh TERGUGAT padaPENGGUGAT periode Oktober 2017 sebesar Rp36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah); 21P21Perhitungan pendapatan Guarantee Hour Allowance(GHA)/Individual Flight Allowance yang diberikan olehTERGUGAT pada PENGGUGAT periode November 2017sebesar Rp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah); 22P22Perhitungan pendapatan Guarantee Hour Allowance(GHA)/Individual Flight Allowance yang diberikan olehTERGUGAT pada PENGGUGAT periode Desember 2017sebesar Rp 36.000.000, (

, travel allowance ;ll.

, yang masih dalam bentukPutusan No. 363/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Hal. 51 dari 56bahasa asing, yang oleh Penggugat untuk membuktikan guarantee hour allowance,sebagai tunjangan tetap sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),oleh karena berupa print out yang tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia,dan tidak dikuatkan dengan buktibukti yang lain maka menurut Majelis Hakim buktitersebut tidak cukup untuk menunjukkan adanya guarantee hour allowance sebesarRp 36.000.000,00 (tiga

Koreksi atas Selisin Biaya Medical Allowance Rp.146.165.417,00.2. Koreksi atas Selisih Biaya Jamsostek Rp. 1.820.130.00Total Koreksi Rp.147.985.547,001. Koreksi Positif obyek PPh Pasal 21 dari akun Medical Aloowance/Deduction sebesarRp.146.165.244,00Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa pada saat proses keberatan, yang menjadi pokok sengketa adalah koreksiDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp. 148.094.225,00.

Dengan demikian Majelisberpendapat koreksi tidak dipertahankan.bahwa untuk sengketa medical allowance expence terkait koreksi selisih biayamedical allowance sebesar Rp 146.165417,00, Majelis akan meneliti:a. Mata uang yang digunakan dalam pembukuan Pemohon Banding dantransaksi yang dilakukan Pemohon Banding;b.

digunakan dalampembayaran pajak yang dalam sengketa a quo dilakukan melalui pemotongan PPhPasal 21;bahwa Magjelis berpendapat bahwa ijin penggunaan mata uang asing khusunya matauang US Dollar dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajakterutama menghindari adanya atau terjadinya selisih kurs;bahwa kemudahan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi dampak selisih kurstersebut terkait dengan transaksitransaksi dalam kegiatan usaha Wajib pajak;bahwa Terbanding menghitung pembayaran medical allowance

Majelis melihat bahwamaksud ketentuan penggunaan mata uang selain rupiah tersebut sebagai suatufasilitas seharusnya tidak menimbulkan beban tambahan lagi;bahwa oleh karena itu Majelis sependapat dengan Pemohon Banding dan karenanyakoreksi Terbanding atas medical allowance a quo tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis sepakatuntuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga dengandemikian Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp. 146.165.417,00

Akunakun, FOHTHR Allowance, FOHOther Allowance, FOHBonus, S&A THR Allowance, S&ABonus;bahwa Pemohon Banding mendalilkan, intinya, bahwa keempat dasar koreksi yang dilakukanTerbanding ditingkat keberatanpun tidak berdasar sesuai yang telah dijelaskan oleh Pemohon Banding,baik dalam surat permohonan banding, maupun pada saat persidangan;bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan buktibukti dan keterangan yang disampaikan olehpara pihak dalam persidangan khususnya yang disampaikan oleh Pemohon Banding

Allowance atauCOLA) yang akan diterima Termohon Kasasi dan Surat UPhanya pernyataan sepihak;Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Judex Facti telahkeliru dalam memahami dan mempertimbangkan faktafakta yangada dan oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis HakimAgung Yang Terhormat membatalkan Putusan PHI Jakarta danmenyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak berhak atas tunjangantetap (Cost of Living Allowance atau COLA) sebesar 55%;Pertimbangan Putusan Tidak Saksama (onvoldoende gemotiveerd

Hal ini dapatdilihat dalam surat pengalihan kerja (employment transfer) danSurat jp yaitu:Tunjangan tetap (Cost of Living Allowance atau COLA)Bonus lapangan (field bonus)Hal. 22 dari 32 hal. Put. Nomor 635 K/Pdt.SusPHI/2013iii. Dalam Negeri (Domestic)iv.

Nomor 635 K/Pdt.SusPHI/2013komponenkomponen gaji apa saja yang akan diterima olehTermohon Kasasi pada saat dialinkan dari JP kepada PemohonKasasi, maka jelas bahwa tindakan hukum Termohon Kasasiyang secara diamdiam menundukkan diri dan menerimatunjangan tetap (Cost of Living Allowance atau COLA) dan tidakpernah mengajukan keberatan mengenai besaran tunjangantetap (Cost of Living Allowance atau COLA) yang ia terimaselama bekerja dengan Pemohon Kasasi dapat dikategorikansebagai kontrak tersamar antara

Selain itu, PemohonKasasi dan Termohon Kasasipun menyetujui bahwa tunjangantetap (Cost of Living Allowance atau COLA) yang diterima olehTermohon Kasasi ialah sebesar Rp1.320.000,00 bukan sebesar55% dari gaji pokok Termohon Kasasi; Selanjutnya, Termohon Kasasi sendiri telah setuju dengantawaran yang diberikan oleh Pemohon Kasasi sebagaimanadimaksud dalam paragraf 2 (dua) Memori Kasasi ini.

Dengan demikian, sangatlahberalasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untukmengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dariPemohon Kasasi dan membatalkan Putusan PHI Jakarta; Seandainyapun Termohon Kasasi berhak menerima tunjangantetap (Cost of Living Allowance atau COLA) sebesar 55% darigaji pokok (hal mana kami tolak dengan tegas), carapenghitungan tunjangan tetap (Cost of Living Allowance atauCOLA) yang diberikan oleh PHI Jakarta tidak sesuai denganUndangUndang Nomor 13/2003;ll.

./2009Jentang Pedoman Teknis, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, danPelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak PenghasilanPasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan dan Kegiatan Orang Pribadi; Biayabiaya yang dikoreksi oleh Terbanding sbb : Salary (staff)National,Wages (NonStaff), THR, Housing Allowance, Estate/Mill Staff Allowance,Position Allowance, Country Social Insurance (Jamsostek)ZCP, LeaveHalaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/B/PK/PJK/2016Allowance, Fuel Allowance, Food Allowance,

Overtime, OperationalIncentive, Bonus, Motorcycle Allowance, Goodwill (Termination &Pension), Severance & Retirement Expenses, Cost to CompanySalariesand Wages, General Cost, Rice Ration Allowance (Catu Beras),Motorcycle Subsidy Expense, Personal Accident Insurance, MedicalExpenseOutpatients, In House Training Expense, Sports andRecreation, Mess Expenses, Recruitment Expenses, Travelling Claimsand Expenses, Cost to CompanySalaries dan Wages, AccomodationExpense, Airflight, Meals Expense, Mess Expenses

2010 adalahsebagai berikut:bahwa menurut Terbanding, christmast allowance merupakan beban cost allocationdari head office (Frankfurt, RF Germany Divisi SDM).

Menurut Pemohon Banding, Christmas Allowance seberanya hanya sebuahnama yang sama sekali tidak berhubungan dengan Tunjangan Hari Raya Natal,melainkan merupakan sebuah nama account yang didalamnya mencatat biayaGlobal HR product, yaitu alokasi biaya Divisi Sumber Daya Manusia dari DB AG.ii.

Menurut Pemohon Banding, biaya Global HR Product yang terdapat di dalamakun Christmas Allowance merupakan alokasi atas biaya yang memang dilakukankarena adanya kebutuhan dan kepentingan bersama dari cabangcabang di dalamDB AG. Dengan demikian, alokasi biaya yang telah dibebankan Pemohon Bandingmemang berkaitan dengan kepentingan usaha Pemohon Banding sebagai cabangdan Bentuk Usaha Tetap dari DB AG. Perlakuan Pajak atas transaksi Christmas Allowance i.

Menurut Pemohon Banding, pemeriksaan pajak tahuntahun sebelumnyayaitu tahun pajak 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004 dan 2005, Pemeriksatelah melakukan verifikasi dan konfirmasi bahwa beban Christmas Allowance (GlobalHR Product) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidakada koreksi atas beban Christmas Allowance (Global HR Product).

Sedangkanpemeriksaan pajak tahun fiskal 2005, Pemeriksa hanya melakukan koreksi sebagianyang disebabkan adanya perbedaan pandangan metode perhitungan alokasiChristmas Allowance (Global HR Product).ili. Menurut Pemohon Banding, atas koreksi fiskal Tahun 2005 tersebut,Pemohon Banding telah mendapat penegasan dari Pengadilan Pajak melaluiPutusan No.

NIK Nama Posisi/JabatanSalary Allowance Allowance Allowance Salary/BIn bulan (13Des08Jan09)1 05001 Kholis Romi Executive 12,000,000 2,000,000 2,000,000 16,000,000 24,000,000Director05002 Mus Syafran Manager 8,120,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 11,620,000 17,430,00005005 Agus Shafiq Manager 5,100,000 750,000 1,000,000 500,000 7,350,000 11,025,000Ryadi4 05011 T.Kaddhafi Al Head 2,990,000 400,000 500,000 250,000 4,140,000 6,210,000Munir05018 ArpiMarzuki Head 2,860,000 400,000 500,000 250,000 4,010,000

ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian masingmasing Penggugat (terlampir) sebagai berikut :Bahwa PARA PENGGUGAT mendapatkan hak cuti per tahun sebanyak 12(dua belas hari), Kompensasi cuti per Desember 2008 yang belum diambildalam bentuk uang dengan total sebesar Rp.18.748.000, (Delapan belasjuta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) masingmasing Penggugatmendapatkan : No.NIKHak CUTIBasic Staff Housing Transport Total Sisa KompensasiNama Posisi/Jabatan per Des 2008 Salary Allowance

Allowance Allowance SalaryBIn Cuti Sisa Cuti Hak Diambil 05001Kholis Executive 12,000,000 2,000,000 2,000,000 16,000,000 12 12 0Romi Director 05002 Mus Manager 8,120,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 11,620,000 12 = 12 4,648,000 Hal. 7 dari 18 hal.

NIK Nama Posisi/JabatanSalary Allowance Allowance Allowance Salary/BIn bulan (13Des08Jan09)05001 Kholis Romi Executive 12,000,000 2,000,000 2,000,000 16,000,000 24,000,000Director05002 Mus Syafran Manager 8,120,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 11,620,000 17,430,00005005 Agus Shafiq Manager 5,100,000 750,000 1,000,000 500,000 7,350,000 11,025,000Ryadi05011 T.Kaddhafi Al Head 2,990,000 400,000 500,000 250,000 4,140,000 6,210,000 Hal. 8 dari 18 hal. Put.

NIK Nama Posisi/Jabatan per Des 2008 ; ; ;Salary Allowance Allowance Allowance SalaryBIn Cuti Sisa CutiHak Diambil1 05001 Kholis Executive 12,000,000 2,000,000 2,000,000 = 16,000,000 12 12 0Romi Director2 05002 Mus Manager 8,120,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 11,620,000 12 vt 12 4,648,000Syafran3 05005 Agus Manager 5,100,000 750,000 1,000,000 500,000 7,350,000 12 4 8 1.960,000ShafiqRyadi4 05011 T.Kaddhafi Head 2,990,000 400,000 500,000 250,000 4,140,000 12 9 3 414,000Al Munir5 05018 Arpi Head

Idul Fitri Allowance =Rp 3.283.833,005. Performance Bonus =Rp7.397.083,00 +Jumlah = Rp690.941.152,00(enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh saturibu seratus lima puluh dua rupiah)Pekerja Trisbie Randhawa1. Uang Pensiun6 x Rp18.153.000,00 =Rp 16.337.700,002. Balance of Annual =Rp 16.090.159,003. Idul Fitri Allowance =Rp 3.025.500,004.

Idul Fitri Allowance =Rp 1.936.167,005. Performance Bonus = Rp 11.351.250,00 +Jumlah = Rp157.443.826,00(seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribudelapan ratus dua puluh enam rupiah)Pekerja Ria Aryani:1. Uang Pensiun4 x Rp11.617.000,00 = Rp46.468.000,002. Uang Penggantian Hak15% x Rp46.468.000,00 = Rp 6.970.200,003. Balance of Annual =Rp 8.448.727,004. Idul Fitri Allowance =Rp 1.936.167,005.

Idul Fitri Allowance =Rp 3.879.167,005. Performance Bonus = Rp 16.862.083,00 +Jumlah = Rp866.046.932,00(delapan ratus enam puluh enam juta empat puluh enam ribu sembilanratus tiga puluh dua rupiah);Pekerja Onggo Wijayanto:1. Uang Pensiun25 x Rp20.714.000,00 = Rp517.850.000,002. Uang Penggantian Hak15 % x Rp517.850.000,00 =Rp 77.677.500,003. Balance of Annual = Rp 37.661.818,004. Idul Fitri Allowance =Rp 3.452.333,005.

Idul Fitri Allowance =Rp 3.283.833,005. Performance Bonus =Rp 7.397.083,00 +Jumlah = Rp690.941.152,00(enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribuseratus lima puluh dua rupiah)Pekerja Trisbie Randhawa1. Uang Pensiun6 x Rp18.153.000,00 =Rp 16.337.700,002. Balance of Annual =Rp 16.090.159,003. Idul Fitri Allowance =Rp 3.025.500,004. Performance Bonus =Rp 20.164.583,00 +Jumlah = Rp164.535.942,00Halaman 9 dari 28 Hal.

Idul Fitri Allowance =Rp 1.936.167,005. Performance Bonus = Rp 11.351.250,00 +Jumlah = Rp157.443.826,00(seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapanratus dua puluh enam rupiah)g. Pekerja Ria Aryani:1. Uang Pensiun4 x Rp11.617.000,00 = Rp46.468.000,002. Uang Penggantian Hak15% x Rp46.468.000,00 = Rp 6.970.200,003. Balance of Annual =Rp 8.448.727,004. Idul Fitri Allowance =Rp 1.936.167,005.

Hal ini dapat dilihat pada Slip Gajidimana Car Allowance dan Running Cost Subsidy diterima Penggugat setiapbulan (termasuk pada masa skorsing Oktober 2005 Maret 2006 Penggugattetap menerima tunjangan tetap ini). (Bukti P20) ;Hal 2 dari 44 Hal.Put.No.26 PK/PDT.SUS/2010Bahwa benar atasan Penggugat saat itu adalah Sdr. Aswil Nazir, selakuKepala Unit Technology Infrastructure (TI), bekerja pada Tergugat mulai 1 Oktober2001 hingga 15 Maret 2005. Sedangkan Sdr.

Dalarn hal ini setiapbulannya Car Allowance dan RunningCost Subsidy tetap diterimanya danrekening korannya akan dipotongsetiap bulan sesuai dengan cicilannyakepada Termohon PK.

Angsuran initidak mengurangi arti Car Allowance(dan Running Cost Subsidy), karenaangsuran ini sebagai pembayaran ataskendaraan bermotor yang dibelinya ;b) Bila karyawan yang bersangkutantidak memanfaatkannya untukHal 28 dari 44 Hal.Put.No.26 PK/PDT.SUS/2010membeli kendaraan, setiap bulannyaCar Allowance dan Running CostSubsidy tetap diterimanya, dan tidakada pemotongan rekening korannya ;Dengan demikian karyawan dengan kasus a) atau b) di atas samasamadiberikan Car Allowance dan Running Cost Subsidy

Slip Gaji Pemohon PK(vide BuktiP20) membuktikan bahwa Car Allowance dan Running CostSubsidy diterimanya setiap bulan dan bukti laporan bulanan rekeningkoran di Citibank yang menunjukkan tidak adanya pemotongan (videBukti BaruPK2), sehingga terbukti bahwa Car Allowance dan RunningCost Subsidy adalah tunjangan tetap yang diterima setiap bulannya ;8.Sehingga :Bahwa benar Car Allowance dan Running Cost Subsidyterbukti merupakan tunjangan yang bersifat tetap yangditerima Pemohon PK setiap bulannya dan

MenurutPasal 15/7 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003,Upah terdiri atas :a) Upah/gaji pokok ;b) Tunjangan tetap yang bukanmerupakan bagian dari upah pokok ;Upah = Upah pokok + Tunjangan tetap ;Upah = Upah pokok + (Car Allowance + Running Cost Subsidy) ;Upah = Rp 16.914.285, + (Rp 4.915.000, + Rp 1.250.000,) ;Upah = Rp 23.079.285., ;2.Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Termohon PK (dahuluPemohon Kasasi) dalam memori kasasinya butir 27 yangintinya berbuny!

Koreksi Return & Allowance Rp. 3.120.813.078,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang masihtetap mempertahankan koreksi atas return dan allowance, karenaHalaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 884/B/PK/PJK/2013return dan = allowance sudah didukung' oleh dokumendokumenpendukung pengembalian seperti : bukti korespondensi dengandistributor, daftar barang yang dikembalikan, catatan penerimaanbarang (GRN);Bahwa SKPKB diterbitkan setelah Terbanding melakukankoreksi pada biayabiaya Harga

Tentang Sengketa atas Koreksi Objek PPh "net sales" (peredaranusaha) berupa Koreksi Return & Allowance sebesarRp3.120.813.078,00.Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 884/B/PK/PJK/2013IV.

Olehkarenanya, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.27394/PP/M.1115/2010 tanggal 24 November 2010 telah cacathukum (Juridisch Gebrek) dan putusan tersebut harus dibatalkan demihukum.C.Tentang Sengketa atas Koreksi Objek PPh "net sales" (peredaran usa ha)berupa Koreksi Return & Allowance sebesar Rp3.120.813.078,00.1.Bahwa dalildalil, faktafakta serta dasar hukum (fundamentum petendi)yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian

Bahwa PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukan koreksi Return &Allowance sebesar Rp3.120.813.078,00 karena terdapat selisih jumlahretur penjualan dalam SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badandengan perhitungan sebagai berikut:Retur Penjualan cfm SPT PPh Badan Rp 7,318,995,010.00 cfm.

Jenderal Sudirman 28 Bendungan HilirJakarta Pusat, 10210, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2003 dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atas, terkaitKoreksi Objek PPh "net sales" (peredaran usaha) berupa KoreksiReturn & Allowance sebesar Rp3.120.813.078,adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.Vl.

tersebut di atas,Pemohon Banding mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor018/VI/TAX/GMAW/2011 tanggal 27 Juni 2011, dengan koreksi yangdiajukan keberatan adalah sebagai berikut: Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya berupa Biaya Sundry Mealsebesar Rp 109.749.844,00, Biaya Sundry Business Travelsebesar Rp 114.397.784,00 dan Training Material And Consultantsebesar Rp 12.000.000,00; Koreksi biaya dari Luar Usaha Berupa Biaya Bunga sebesarRp 2.343.114.513,00; Penyesuan fiskal positif berupa Biaya Sales Allowance

7.763.218.056) 2.3Bahwa dalam proses keberatan sesuai dengan Surat PemberitahuanUntuk Hadir yang disampaikan oleh Terbanding, koreksi yang tetapdipertahankan adalah sebagai berikut:Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya berupa Biaya Sundry Mealsebesar Rp 109.749.844,00, Biaya Sundry Business Travelsebesar Rp 114.397.784,00 dan Training Material And Consultantsebesar Rp 12.000.000,00; Koreksi Biaya dari Luar Usaha Berupa Biaya Bunga sebesarRp 2.343.114.513,00; Penyesuan Fiskal Positif Berupa Biaya Sales Allowance

bunga ini olehTerbanding dilakukan koreksi positif dan bunga dihitungberdasarkan suku bunga LIBOR plus 50 basis poin (0,5%).Sedangkan atas objek PPh Pasal 26 atas pembayaran bungayang telah dipotong oleh Pemohon Banding tidak dilakukankoreksi;Bahwa sebagai informasi bahwa pengenaan bunga dilakukansesuai dengan bunga pinjaman yang berlaku di pasar untukpinjaman yang dilakukan tanpa agunan;Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif berupa Biaya SalesAllowance sebesar Rp 2.484.871.644,00;Bahwa Biaya Sales Allowance

masihterkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, maka sesuaidengan ketentuanketentuan tersebut di atas sales allowancetersebut dapat dibiayakan;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalampersidangan, diketahul biaya sales allowance yang ada buktibukti pendukungnya adalah sejumlah Rp 1.862.426.893.00,sedangkan atas Biaya sejumlah Rp 622.444.751,00(Ro 2.484.871.644,00 Rp 1.862.426.893,00) PemohonBanding tidak dapat memberikan buktibukti

atau kenikmatan ataupun sumbangan bagidealer ataupun customer;Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) biaya Sales Allowance sebesarHalaman 34 dari 40 halaman.

Penyesuaian Fiskal Positif Biaya Sales Allowance sebesar Rp2.484.871.644,00Menurut Terbanding12: bahwa sesuai dengan asas TaxabilityDeductability, suatu biaya dapat diakui apabilabiaya tersebut menjadi penghasilan bagi pihak yang menerimanya.

kontekspemberian hadiah atas pembelian kendaraan CHEVROLET berupa pemberiannotebook, telepon seluler, tiket tour, subsidi pembukaan cabang baru, subsidi harga,subsidi BBN, atas hadiah yang diterima oleh para pembeli tersebut tidak dapatdipastikan apakah memang dilaporkan sebagai penghasilan bagi para penerimanya.Dengan demikian asas TaxabilityDeductability ini tidak terpenuhi, sehingga bagipihak yang memberikan tidak dapat diakui sebagai biaya;Menurut PemohonMenurut Majelis13: bahwa biaya sales allowance

, Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 Tentang Biaya Promosi Yang DapatDikurangkan Dari Penghasilan Bruto;bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor23/MPP/Kep/I/1998, maka Pemohon Banding (dalam hal ini bertindak sebagaiPedagang Besar/ATM) dilarang bertindak sebagai Pedangan Pengecer atauPedagang Informal;bahwa menurut Pemohon Banding, biaya sales allowance

Penjualan tetap sebesar Rp360.000.000,00, tetapi akan adabiaya sales allowance sebesar Rp100.000.000,00;bahwa menurut Pemohon Banding rekapitulasi biaya sales allowance sebesarRp2.484.871.644,00 antara lain berupa:1414biaya pemberian hadiah/souvenir yang merupakan biaya pemberian souvenir kepadapara pembeli kendaraan Chevrolet yang dilakukan melalui Dealer.biaya program subsidi Bea Balik Nama, yaitu merupakan biaya program subsidi BBNyang diberikan oleh Pemohon Banding kepada Customer melalui Dealer.biaya

Pengeluaranyang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yangsifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.bahwa Majelis berpendapat oleh karena sales allowance masih terkait dengankegiatan usaha Pemohon Banding, maka sesuai dengan ketentuanketentuantersebut di atas sales allowance tersebut dapat dibiayakan;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap buktibukti yang disampaikan olehPemohon Banding dalam persidangan, diketahui biaya sales allowance

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif:a. 3110590 Allowance other executive Rp 1.587.444.225,00b. 3110591 Allowance other non executive Rp 1.680.296.953,00c. 3110592 Allowance othersnon executive non confidential Rp 1.670.447.785,00d. 3110593 Allowance Education Rp 6.350.000,00e. 3110620 Leave Passage Local Rp 104.670.609,00f. 3910151 Biological Assets Written Off Rp 50.265.774,00g. 3160910 Staff Welfare Other Rp 2.155.388.933,00h. 3160110 Staff Welfare Annual Dinner Rp 334.591.797,00i. 3730114 Security

Jakarta Pusat guna memperoleh keputusanmengenai atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara paraPenggugat dengan Tergugat;Bahwa para Penggugat adalah karyawan tetap yang bekerja padaTergugat dengan masa kerja, jabatan terakhir dan upah terakhirmasingmasing adalah sebagai berikut:Nama : DICKY MAULANA selaku Penggugat Masa kerja :9tahun 2 bulan sejak Juli 2000 s/d September 2009Jabatan terakhir : Assisten Head BartenderUpah Pokok : Rp 1.392.000, dengan perincian Basic salary Rp 907.000, Allowance

Transport Rp 125.000, Working of allowance Rp 300.000.Nama : CAHYO SURYAWAN UJIANTO selakuPENGGUGAT IlMasa kerja : 12 tahun , 2 bulan , sejak 21 Juli 1997 s.d September2009Jabatan terakhir : Assisten BartenderUpah terakhir =: Rp 1.286.000, dengan perincian : Basic salary Rp 711.000, Allowance Rp 0 Transport Rp 125.000, Working of allowance Rp 450.000.Hal. 2 dari 17 hal. Put.

No. 413 K/Pdt.Sus/2011Nama : ASNATI selaku PENGGUGAT Ill ;Masa kerja : 12 tahun,1 bulan sejak Agustus 1997 s.d September2009Jabatan terakhir : Junior CookUpah terakhir : Rp 1.436.000, dengan perincian Basic salary Rp 711.000, Allowance Rp 150.000, Transport Rp 450.000,Bahwa para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (SPSI) yang berdiri sejak tanggal 24 Agustus 2008 padatempat Tergugat dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kodya Jakarta Pusat dengan

Menghukum dan memerintahkan Tergugat melaksanakan kewajibannyauntuk tetap membayarkan seluruh upah dan hak lainnya yangsemestinya diterima oleh Penggugat sejak Januari 2020 hingga gugatanini diajukan, dengan perincian sebagai berikut: Payment (pembayaran) per bulanBasic salary (gaji pokok) Rp210.000.000,00COP (tunjangan kendaraan) Rp14.000.000,00Medical premium (premi medis) Rp4.243.498, 00Tax allowance (tunjangan pajak) Rp1.818.600,00Total income (total pendapatan) Rp230.062.098,00e Total sejak

sejak putusan dalam perkara ini dibacakan padaposisi semula tanpa syarat;Menghukum dan memerintahkan Tergugat melaksanakan kewajibannyauntuk tetap membayarkan selurunh upah dan hak lainnya yangsemestinya diterima oleh Penggugat sejak Januari 2020 hinggakemudian adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, denganperincian sebagai berikut: Payment (pembayaran) per bulanBasic salary (gaji pokok) Rp210.000.000,00COP (tunjangan kendaraan) Rp14.000.000,00Medical premium (premi medis) Rp4.243.498,00Tax allowance

SusPHI/2021 No Komponen Per bulan Periode Total Total(bulan) (Rp)1 Basic salary 210.000.000 Januari 2020 15 3.150.000.000(gaji pokok) Maret 20212 COP 14.000.000 Januari 2020 15 210.000.000(tunjangan Maret 2021kendaraan)3 Medical premium 4.243.498 Januari 2020 15 63.652.470(premi medis) Maret 20214 Tax allowance 1.818.600 Januari 2020 15 27.279.000 Maret 20215 Total income 230.062.098 Januari 2020 15 3.450.931.470(total pendapatan) Maret 2021Penambahan1 /THR Mei 2020 210.000.000 1 210.000.0002 THN

Sutikno Rp 350.000, X 17 Bulan = 5.950.000,11.M Said Abdurrahman Rp 350.000, X17 Bulan = 5.950.000,maka persoalan yang paling pokok dan fundamental harus dipertimbangkan sesuaidengn petitum Para Penggugat tersebut adalah apakah tunjangan kesehatan(facilities/allowance medical) yang terdapat di dalam slip upah (Slip PaymentSalary) merupakan tunjangan yang harus dibayar oleh Tergugat sebagaimanabukti T8;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tunjangan kesehatanyang diberikan kepada Para Penggugat

) yang didalamnya terdapat beberapakomponen upah termasuk didalamnya tunjangan kesehatan atau dalam slip upahdisebut sebagai medical facilities/allowance;Halaman 34 dari 52 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2016/PN.GskMenimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli yang menyatakanbahwa tidak ada definisi tentang apakah yang dimaksud dengan tunjangankesehatan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 92 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan yang menyatakan :1.

Medical facilities/allowance di dalam slip upah tersebut adalah merupakanfasilitas kesehatan bukan merupakan tunjangan' tetap, sehingga dapatHalaman 36 dari 52 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2016/PN.Gskdihilangkan walaupun dibayarkan bersamaan dengan pembayaran upah pokoksetiap bulannya, karena tidak mengurangi basic salary dari pekerja;2.

Kedua istilah tersebut mempunyaiperbedaan dalam bentuknya, sehingga berdasarkan hasil analisa tersebutdapatlah ditentukan bahwa apa yang disebut dengan jaminan kesehatan yangdimasukkan dalam kolom fasilitasfunjangan (Facilities/allowance) dalam slip gaji(bukti P atau Bukti T ) sebenarnya adalah tunjangan (Allowance);Menimbang, bahwa selain telah dinyatakan makna dan klasifkasinyadari sisi bahasa maupun hukumnya, jika dilihat dari kolom dalam Slip PaymentSalary atau Slip Pembayaran Upah baik yang

dijadikan bukti oleh Penggugatmaupun Tergugat, meskipun Tergugat menempatkan Medical/TunjanganHalaman 44 dari 52 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2016/PN.GskKesehatan tersebut pada kolom Facilities/Allowance, namun secara tegas danjelas dinyatakan bahwa semua pembayaran tersebut adalah upah dantunjangan.Perihal tersebut dapat dilihat pada kolom Total Salary & Allowance atau jikadiartikan dalam bahasa Indonesia berarti Jumlah Upah dan Tunjangan, sehinggabaik berdasarkan bahasa, hukumnya, maupun bukti

Koreksi Salaries Medical Allowance sebesar Rp. 5.314.818.540,002.

Koreksi Salaries ExpatsMedical Allowance sebesarRp1.116.527.820,00:yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a

BahwaPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidakmemberikan selurun dokumen pendukung terkait koreksi, karenaPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menggunakan metode sampling untuk membuktikan bahwa transaksiterkait biaya Salaries ExpatsMedical Allowance mempunyai substansiyang sama dan juga Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukanpemotongan PPh Pasal 21 atas Salaries Medical Allowance pegawaiyang seharusnya menjadi obyek pajak dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang