ROBBY IRAWAN .52.1 Buah Kartu ATM BCA 6019002563030818.53.1 Buah Bak Stempel.54.1 Buah Stempel BPMPD Kab.

Bahwa saksi tidaktahu Terdakwa dalam Program PNPM sebagai apa, tahunya TerdakwaPNS di Bagian BPMPD Kabupaten Bandung.83e Bahwa Dinas BPMPD Kabupaten Bandung ada kaitan dengan kegiatanPNPM untuk wilayah Kecamatan Cicalengka dan saksi tidak tahudengan cara bagaimana Terdakwa menyelewengkan uang anggarantersebut.e Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.1.

IRMA PURNAMA, S.STP.Bendahara pengeluaran satker BPMPD adalah Sdr.

ROBBY IRAWAN .1 Buah Kartu ATM BCA 6019002563030818.1 Buah Bak Stempel.1 Buah Stempel BPMPD Kab. Bandung .1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI atas nama UPK Kec.

ROBBY IRAWAN.92.1 Buah Kartu ATM BCA 6019002563030818.53.1 Buah Bak Stempel.54.1 Buah Stempel BPMPD Kab.

RADINA PERKASA SPK 027/15/SPK/BPMPD/VW/2014,Rp.159.366.000, SPK 027/16/SPK/BPMPD/VW/2014,Rp.159.366.000,CV. EMBUN SAHARA SPK 027/11/SPK/BPMPD/VWV2014,Rp.159.366.000, SPK 027/12/SPK/BPMPD/VWV2014,Rp.158.323.000,CV. UTAWI JAYA SPK 027/04/SPK/BPMPD/VW/2014,Rp.158.323.000, SPK 027/05/SPK/BPMPD/VV2014,Rp.159.366.000,CV. JEFTIO SPK 027/17/SPK/BPMPD/VW2014,Rp.158.323.000, SPK 027/18/SPK/BPMPD/VW2014,Rp.158.323.000, SPK 027/19/SPK/BPMPD/V2014,Rp.157.993.000,CV.

TIGA SAUDARA SPK 027/07/SPK/BPMPD/VWV2014,Rp.159.366.000, SPK 027/08/SPK/BPMPD/VWV2014,Rp.158.323.000,CV. SELARAS SPK 027/06/SPK/BPMPD/VWV2014,Rp.158.323.000, SPK 027/20/SPK/BPMPD/VW/2014,Rp.159.366.000, SPK 027/21/SPK/BPMPD/VWV2014,Rp.158.323.000,CV.

JEFTIO SPK 027/17/SPK/BPMPD/VII/2014, Nilai Kontrak sebesar Rp.158.323.000, SPK 027/18/SPK/BPMPD/VII/2014, Nilai Kontrak sebesar Rp.158.323.000, SPK 027/19/SPK/BPMPD/VII/2014, Nilai Kontrak sebesar Rp.157.993.000, 5. CV. TIGA SAUDARA SPK 027/07/SPK/BPMPD/VII/2014, Nilai kontrak sebesar Rp. 159.366.000, SPK 027/08/SPK/BPMPD/VII/2014, Nilai kontrak sebesar Rp. 158.323.000, 6. CV.

RADINA PERKASA SPK027/15/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.159.366.000, SPK027/16/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.159.366.000,2) CV. EMBUN SAHARA SPK027/11/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.159.366.000, SPK027/12/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.158.323.000,3) CV. UTAWI JAYA SPK027/04/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai Kontrak Rp.158.323.000, SPK027/05/SPK/BPMPD/V1V2014, Nilai Kontrak Rp.159.366.000,4) CV.

SELARAS SPK027/06/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.158.323.000, SPK027/20/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.159.366.000, SPK027/21/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.158.323.000,7) CV. BILAL PUTRA JAYA SPK027/09/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.158.323.000, SPK027/10/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.157.933.000,8) CV.

Fotokopi Slip Setoran tanggal 8 Mei 2012 atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 300.000.000,00 ke rekening Kas daerah Nomor 080156000466. Fotokopi SPJ Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 201067. Fotokopi SPJ Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Tahun 201068. Fotokopi SPJ Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 201069.

dilingkungan BPMPD Kab.

sejak tahun 2009 berdasarkan SK Kepala BPMPD KabupatenSarolangun, dan selaku PPTK Rutin, saya bertanggung jawab langsungkepada Kepala BPMPD Kabupaten Sarolangun.

BAMBANG WIJAYANTO Bendahara Pengeluaran : AL FAKAR.Bahwa kegiatan (PPTK) di Sekretariat BPMPD Sarolangun TA 2010berdasarkan SK Kepala BPMPD.

BPMPD adalah:Selak PA Pak Musa;PPTK Bidang Pemerintahan Desa Drs.

Jumlah UP BPMPD adalahsebesar Rp.161.600.000,00.

DIMENSI TATA DESANTARA mendatangi saksiABDUL RAZAK, SH Bin AHMAD DINAR di Kantor BPMPD, padapertemuan tersebut pihak PT.

Bahwa setelah diadakan pertemuan di Hotel Winaria dilakukan VerifikasiRAPBKam di BPMPD yang dilakukan oleh sekretaris Desa, bendahara danpendamping, dan sekembalinya dari BPMPD aparatur desa diarahkan olehsaksi JULIO KARYA (PNS di BPMPD Kab. Siak) dan saksi Rozali (Honorerdi BPMPD Kab.

Desa BPMPD Kab.

yang dilakukan oleh sekretaris Desa, bendahara danpendamping, dan sekembalinya dari BPMPD aparatur desa diarahkan olehsaksi JULIO KARYA (PNS di BPMPD Kab.

KabidKeuangan Desa BPMPD Kab.

BPMPD Provinsi menerima proposal pencairan dan rincian rencanapenggunaan bantuan keuangan ;e.

BPMPD Provinsi menerima proposal pencairan dan rincian rencanapenggunaan bantuan keuangan ;.

Kartiwa dan Rahyan(BPMPD Jawa Barat ) sedangkan BPMPD Kab. Bogor hanya melakukanpendampingan pada acara tersebut;Bahwa untuk mencairkan bantuan tersebut tiaptiap Kepala Desadiseluruh wilayah Provinsi Jawa Barat temasuk Desa Bojonggede,mengajukan proposal kepada BPMPD Provinsi Jawa Barat melalui Ka.BPMPD Kab.Bogor, lalu oleh Ka.BPMPD Kab.

Kartiwa dan Rahyan(BPMPD Jawa Barat ) sedangkan BPMPD Kab. Bogor hanya melakukanpendampingan pada acara tersebut;Bahwa untuk mencairkan bantuan tersebut tiaptiap Kepala Desadiseluruh wilayah Provinsi Jawa Barat temasuk Desa Bojonggede,mengajukan proposal kepada BPMPD Provinsi Jawa Barat melalui Ka.BPMPD Kab.Bogor Nomor : 640/01/V2013 tanpa tanggal bulan januari2013, lalu oleh Ka.,BPMPD Kab.

Surat Kepala BPMPD Nomor 147/43/BPMPD2013 tanggal 24 Mei 2013Tentang Permohonan Pengajuan Proposal Bantuan PembangunanInfrastruktur Perdesaan Provinsi Jawa Barat 2014;33. Surat Perintah Kepala BPMPD Nomor 800/07BPMPD2014;34. Surat Kepala BPMPD Nomor 147/07/BPMPD2013 tanggal 2 April 2013Tentang Penundaan dan Pengendalian Bantuaninfrastruktur Dasar Perdesaan2013;35. Surat Perintah Kepala BPMPD Nomor 005/14/BPMPD2014 tanggal 10 April2014 Tentang Undangan;36.

perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 155/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa DanPengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya danKeputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 277/BPMPD/2012 tanggal 27 September 2012Tentang Pemberhentian Pejabat

UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha10 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 155/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa DanPengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya danKeputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 277/BPMPD/2012 tanggal 27 September 2012Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa TerpilihDesa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya yang menjadi obyek sengketa Gugatanini

Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 277/BPMPD/2012Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala DesaTerpilih Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, tanggal 27 September2012, adalah tidak batal dan sah menurut hukum.Bahwa oleh karena secara nyata Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor :155/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa DanPengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya,tanggal 4 Juni 2012 dan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya

Nomor : 277/BPMPD/2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan PengesahanHalaman dari 25 halamanKepala Desa Terpilih Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, tanggal 27September 2012 diterbitkan Tergugat sudah tepat dan benar menurut hukum, makaSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kubu RayaNomor : 155/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian KepalaDesa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Kapuas KecamatanSungai Raya, tanggal 4 Juni 2012 dan Surat

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 155/BPMPD/2012tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan PengangkatanPenjabat Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, tanggal 4 Juni2012 dan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 277/BPMPD/2012Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala DesaTerpilih Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, tanggal 27 September2012 adalah tidak batal dan sah menurutMenimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Pihak Tergugat

OKU TA. 2015, yang mana ditetapkansebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk SKPD BPMPD Kab. OKU yaituDrs. WIBISONO, MM Bin PUJI HARJO;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab.

Bin Puji Harjo selaku PenggunaAnggaran (PA) sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPMPD Kab. OKUNomor : 410/400.b/KPTS/ XXXV/2015 Tentang Pembentukan PanitiaPelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa ke kantorBPMPD Kab. OKU dan memberikan Dokumen Pelaksanaan AnggaranHalaman 5 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PLGSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) kantor BPMPD Kab.

OKUdan Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI diminta untuk pergi kekantor BPMPD Kab. OKU, setelah Terdakwa tiba di kantor BPMPD Kab.OKU Terdakwa bertemu dengan Drs. Wibisono.MM., Bin Puji Harjo,Baderi.SH., Bin Sarief, Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus danHaryadi. SE., Bin M.Zen, kemudian Drs. Wibisono.

OKU TA. 2015, yang manaditetapbkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk SKPD BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKUyaitu Drs. Wibisono, MM., Bin Puji Harjo;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab.

dinas AparaturPemerintahan desa Kab OKU Tahun 2015;1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat dari BPMPD Kab.OKU yang ditanda tangani Kepala BPMPD Kab OKU sdr Drs.

EDY SYAFWANNUR, SE,MP., selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYAN NUR,Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2018/PT.PBRS.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.06.1/BPMPD/III/2012;Bahwa pada tanggal 05 April 2012 Terdakwa H.

,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi H.

,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYAN NUR,S.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.07/ BPMPD/II/2013;Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Saksi ANDERSEN, SE, ditunjuksebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh saksi H. EDYSYAFWANNUR, SE, MP .

,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYAN NUR,S.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir NomorKPTS.06.1/BPMPD/III/2012;Bahwa pada tanggal 05 April 2012 Terdakwa H.

Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin SeKabupaten Merangin. sepanjang yang tertuang dalam LampiranKeputusan Bupati Merangin Nomor: 331/BPMPD/2016 tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa DanPengangkatan Kepala DesaTerpilin SeKabupaten Merangin tanggal25 Mei 2016.

Zainul, SH, adalah tidakbenar, karena berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 12/BPMPD/Tahun2016 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama BupatiMerangin, bahwa nama H.Zainul.

Bukti P 15 :Fotokopi Surat Keberatan, Tanggal 19 April 2016 atasSurat Pemerintah Kabupaten Merangin SekretariatDaerah Nomor 141/186/BPMPD/2016, Tanggal 18 April2016, perihal Penyampaian Hasil Seleksi TambahanBakal Calon Kepala Desa Tahun 2016 dan lampirannyayang ditujukan kepada Bupati Merangin (sesuai denganfotokopi); Fotokopi Surat Pernyataan tentang Tidak HadirnyaKetua Panitia Pilkades Tk.

Bukti T1 : Fotokopi surat Keputusan Bupati Merangin Nomor :331/BPMPD/2016 tanggal 25 Mei 2016 TentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Pejabat Kepala Desa dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Terpilin SeKabupaten MeranginPeriode 20162022, sebagaimana lampiran angka 1sub angka 1 atas nama Sahban dan Lampiran angka 1sub angka 1 atas nama Sapardi (sesuai dengan aslinya);2.

Bukti T2 : Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor237/BPMPD/2016 tanggal 17 Maret 2016 TentangPembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala DesaHalaman 32 dari61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI3. Bukti T34. Bukti T 45. Bukti T56. Bukti T 67.

, tertanggal BulanOktober 2016, perihal Penyampaian Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi, yang diterima Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016dan Surat dari Kepala BPMPD Kabupaten Sarolangun Nomor:140/327/BPMPD, tertanggal bulan Oktober 2016 Perihal PenyampaianSurat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 429/BPMPD/2016 TentangPenetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun tanggal7 Oktober 2016 yang isi Surat keputusan tersebut

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati SarolangunNomor: 429/BPMPD/2016 Tentang Penetapan Pemberhentian KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa Pelawan Jaya KecamatanPelawan Kabupaten Sarolangun, tanggal 7 Oktober 2016;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSarolangun Nomor: 429/BPMPD/2016 Tentang PenetapanPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa PelawanJaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, tanggal 7 Oktober2016;.

kepada Kepala BPMPD KabupatenSarolangun agar menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa NomorUrut 2 : Sdr.

BuktiP1 : Surat Kepala BPMPD Kabupaten Sarolangun tanggal 7Oktober 2016 Nomor : = 140/327/BPMPD perihalPenyampaian Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor :429/BPMPD/2016 (Sesuai dengan aslinya beserta lampiranfotokopi);2. BuktiP2 : Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor328/BPMPD/2016 Tanggal 10 Juni 2016 TentangPenetapan Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang (Sesuai dengan aslinya);3.

Bukti T.ILINTV1: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 429/BPMPD/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentangPenetapan Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Pelawan JayaKecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun(Sesuai dengan aslinya);2. Bukti T.ILINTV2: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 328/BPMPD/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentangPenetapan Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Dalam KabupatenSarolangun Gelombang (Fotokopi);3.

Pembukaan surat suara di BPMPD oleh salah satuPanitia Pilkades Desa Pelawan Jaya; e. Bapak Asisten Pemerintahan, Kadis Dukcapil, Inspektur,Ka.

BPMPD dan Camat Pelawan menghadiri pertemuandengan Panitia Desa dan Saksi Calon di BPMPD,; Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 292/BPMPD/2016tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten beserta lampirannya(fotokopi sesuai dengan asli); Photophoto tambahan kegiatan hitung ulang di BPMPDKabupaten Sarolangun tanggal 16 Mei 2016 (fotokopi dariHalaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor: 21/P/FP/2016/PTUN.JBI.9. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112.

itu yaitu saksi (Ketua BPD), Haris Siswanto(Wakil Ketua BPD), Fian (Sekretaris BPD) dan dari Panitia yangberangkat yaitu Ulwi (Ketua Panitia), Akmal dan David, Calon Kepala Desa atas nama Subandrio juga ikut;Bahwa rombongan tiba di kantor BPMPD sekitar pukul 22.00 WIB., atau23.00 WIB., dan Kantor BPMPD masih buka saat itu, di situ ada BapakM.

Titin Mariany : 22 suara; Bahwa pada saat itu tanggal 11 Mei 2016 ketika telah selesaipenghitungan surat suara, ada protes dari kandidat nomor urut 2(Subandrio), bahwa dia tidak puas, akhirnya Panitia sepakat untukHalaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor: 21/P/FP/2016/PTUN.JBI.menyerahkan permasalahan tersebut malam itu ke BPMPD, jadi seluruh dokumen dibawa ke BPMPD;Bahwa saksi mengikuti pertemuan tanggal 12 Mei 2016 di BPMPD dankesimpulan dari pertemuan tersebut bahwasanya surat suara yang tidaksah

., ke atasPanitia Pemilihan Kepala Desa Pelawan Jaya datang ke BPMPD danbertemu dengan saksi; Bahwa pada malam tanggal 11 Mei 2016 itu mereka datang karenaada persoalan, kemudian langsung saksi serahkan ke Pak Ahmad Zaidan;Bahwa pada malam tanggal 11 Mei 2016 di kantor BPMPD, saksi tidakmenerima kotak suara baru pada tanggal 12 Mei 2016 atas perintahatasan, kotak suara baru saksi terima kirakira jam setengah empat sore;Bahwa sepengetahuan saksi, Panitia pada malam tanggal 11 Mei2016 datang ke BPMPD

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Baratmelalui saudara Riki di Bandung.

Provinsi Jawa Barat dan BPMPD KabupatensetempatBahwa sampai saat ini Desa Sunia belum mempertanggung jawabkan danabantuan RUTILAHU tersebut.Bahwa upaya BPMPD Provinsi Jawa Barat mengirim surat kepada BPMPDKBKabupaten agar Desa yang belum melaporkan hasil pelaksanaan bantuan tersebutuntuk membuat Pertanggungjawabannya.Bahwa sampai saat ini kami belum bersurat ke BPMPD Kabupaten Majalengkaakan tetapi kami telah menyampaikan kepada Kabid Masyarakat dan TeknologiTepat Guna Kabupaten Majalengka.Bahwa

mengajukan proposal awaldisampaikan kepada BPMPD Provinsi Jawa Barat melalui BPMPD KabupatenMajalengka, setelah kami terima Proposal tersebut diverifikasi setelah itu kamimenginstruksikan kepada desa tersebut untuk mengikuti Bimbingan Teknis yangdiselenggarakan oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat , yang selanjutnyamengajukan proposal pencairan yang diajukan kepada Gubemur Jawa Baratmelalui BPMPD Provinsi Jawa Barat, setelah desa mengajukan proposalpencairan, maka BPMPD memverifikasi lagi Proposal Pencairan

) Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHV) , maka pihak BPMPD Provinsi Jawa Barat memberitahukan kepadaBPMPD Kabupaten, Kemudian BPMPD Kabupaten menindak lanjuti denganmemberitahukan kepada Desa Sunia bahwa desa tersebut mendapatkan bantuan hibahdari Provinsi Jawa Barat berupa Program RUTILAHU agar desa tersebut segeramengajukan proposal awal disampaikan kepada BPMPD Provinsi Jawa Barat melaluiBPMPD Kabupaten Majalengka tahun 2013;Menimbang, bahwa pada bulan

Mei tahun 2013 Desa Sunia mengajukanProporsal awal ke BPMPD Provinsi Jawa Barat, kemudian terdakwa selaku kepala Desamengajukan proposal pencairan ke Gubernur Jawa Barat melalui BPMPD ProvinsiJawa barat setelah itu pihak BPMPD Jawa Barat.

EDY SYAFWANNUR, SE,MP., selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYAN NUR,Halaman 4dari86 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/201 8/PT.PBRS.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.06.1/BPMPD/IIV201 2;Bahwa pada tanggal 05 April 2012 Terdakwa H.

,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi H.

,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYAN NUR,S.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.07/ BPMPD/I/2013;Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Saksi ANDERSEN, SE, ditunjuksebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh saksi H. EDYSYAFWANNUR, SE, MP .

,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYAN NUR,S.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratHalaman 33dari86 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2018/PT.PBRKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir NomorKPTS.06.1/BPMPD/IIV/2012;Bahwa pada tanggal 05 April 2012 Terdakwa H.

saksi korbanIrwansyah, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanyang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: Berawal terdakwa Fahrudin Bin Mungkim diangkat menjadi Pejabatsementara (Pjs) Kepala Desa Kamal Kecamatan Pemulutan BaratKabupaten Ogan llir berdasarkan S urat Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor :106/KEP/BPMPD

/2016 tanggal 07 Maret 2016, dan diberhentikan sejaktanggal 11 Nopember 2016 berdasarkan S urat Keputusan Bupati Ogan llirNomor : 369/KEP/BPMPD/2016 tanggal 11 Nopember 2016, kemudianHalaman 2 dari 8 Putusan Nomor 220/PID/2017/PT .PLGpada hari S elasa tanggal 01 Nopember 2016 terdakwa mendapat informasiadanya pencairan dana Tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa, danBPD Desa Kamal untuk periode Triwuan If dan IV tahun 2015, yangkemudian terdakwa Fahrudin bersama dengan bendahara Desa Kamalsaksi Eni

(empat juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil untukpribadi, padahal pencairan dana tunjangan perangkat desa tersebut untukTriwulan Il dan IV tahun 2015 yang mana selaku Kepala Desa Kamalyakni saksi korban Irwansyah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan252/KEP/X/2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentangPemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Kamal Kecamatanllir NomorPemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, dan diberhentikan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 72/KEP/BPMPD/2016 tanggal25

/2016 tanggal 07 Maret 2016. 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor :369/KE P/BPMPD/2016 tanggal 11 November 2016.Dikembalikan kepada Dinas PMD Kab Ogaan llir.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu) rupiah.Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umumtersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor445/P id.B/2017/PN.Kag, tanggal 21 November 2017 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa

/2016 tanggal 07 Maret 2016. 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor :369/KE P/BPMPD/2016 tanggal 11 November 2016.Tetap dilampirkan di dalam berkas ;5.

Pada Tanggal 13 Desember 2013 Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD )Provinsi Jawa Baratmelalui bidang SDA TTG (Sumberdaya Alam Dan Teknologi TepatGuna) mengirimkan Surat Pengantar Permohonan Pencairan danaBantuan Keuangan kepada Gubernur Jawa Barat dengan SuratNo.978/0740SDA & TTG tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangan Drs.

Arifin H.Kertasaputra selaku Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Baratdimana berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa BaratNomor 978/2244SDA&TTG tanggal 21 Agustus 2013 PerihalPermohonan Pencairan Dana Bantuan keuangan untuk Desa LameKecamatan Leuwimunding sebesar 205.000.000,(dua ratus lima jutarupiah);Selanjutnya Permohonan Pencairan Bantuan Program Pipanisasisistim Air bersin Pedesaan

Leuwimunding Kabupaten Majalengka dari Badan PemberdayaanHalaman 13 dari99 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg Masyarakat Dan Pemerintahan (BPMPD)Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran2013 bertentangan dengan ketentuan sebagamana diatur dalam: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 5.

Pada Tanggal 13 Desember 2013 Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD )Provinsi JawaBarat melalui bidang SDA TTG (Sumberdaya Alam Dan TeknologiTepat Guna) mengirimkan Surat Pengantar PermohonanPencairan dana Bantuan Keuangan kepada Gubernur Jawa Baratdengan Surat No.978/0740SDA & TTG tanggal 21 Agustus 2013yang ditanda tangan Drs.

Arifin H.Kertasaputra selaku KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Provinsi Jawa Barat dimana berdasarkan LampiranSurat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat Nomor978/2244SDA&TTG tanggal 21 Agustus 2013 PerihalPermohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan untuk DesaLame Kecamatan Leuwimunding sebesar Rp 205.000.000,(duaratus lima juta rupiah);Selanjutnya Permohonan Pencairan Bantuan Program Pipanisasisistim Air bersin Pedesaan

Bertempat Di halaman kantor BPMPD jalanpangeran antasari No.2 Kelurahan pelaihari kecamatan pelaihari kabupatenTanah Laut,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksadan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,.

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasidari masyarakat bahwa terdakwa HAMID HAMSYARI Bin INDAR (Alm)sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan PelaihariKabupaten Tanah Laut, Menanggapi laporan tersebut anggotaSatresnarkoba Polres Tanah laut melakukan pembelian melaluipenghubung (pembelian terselubung, yaitu memesan 1 (satu) paketNarkotika jenis sabu dengan Harga sebesar Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah) dan di sepakati bertransaksi di halaman kantor BPMPD

SAKSIHARYONO Bin SARMIN, dibawah sumpah didepan persidangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 skj.00.30 wita Dihalaman kantor BPMPD jalan pangeran antasari No.2 Kelurahanpelaihari kecamatan pelaihari kabupaten Tanah Laut telah tertangkaptangan 1 (satu) orang lakilaki yang bernama HAMID HAMSYARI BinINDAR (Alm) karena telah memiliki dan mengedarkan Narkotika jenissabu.

Saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA, memberiketerangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018sekitar BahwaPada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 skj.00.30 wita DiHalaman 8 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Plihalaman kantor BPMPD jalan pangeran antasari No.2 Kelurahanpelaihari kecamatan pelaihari kabupaten Tanah Laut telah tertangkaptangan 1 (satu) orang lakilaki yang bernama

jalan pangeranantasari No.2 Kelurahan pelaihari kecamatan pelaihari kabupaten TanahLaut dan selanjutnya menjelaskan kepada saya maksud dan/ tujuandilakukannya proses Penyitaan di halaman kantor BPMPD jalanpangeran antasari No.2 Kelurahan pelaihari kecamatan pelaiharikabupaten Tanah Lautyaitu untuk mencari barang bukti lain yang adakaitanya dengan Tindak PidanaPeredaran Gelap Narkotika.

Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, Peraturan Desa Kepenuhan Hulu Nomor 05 Tahun 2015;133) Surat Nomor : SU109/LK3P/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 Perihal Undangan Mengikuti Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa;134) Surat Nomor : SU-211/LK3P/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 Perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Tatib BPD dan Mekanisme Musyawarah Desa Bagi BPD tahun 2015;135) Surat Nomor : 140/BPMPD-Pemdes

diserahkan ataudisetor oleh pihak Desa kepada Saksi FADILLAH SYARIF yang merupakanStaf Bidang Pemdes BPMPD Kab.

BPMPD Kab.

adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa padaBPMPD Kabupaten Hulu;Bahwa untuk kegiatan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam tahun Anggaran 2015, Saksi adalahpendamping dari BPMPD Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan SPT (SuratPerintah Tugas) dari Kepala BPMPD Kabupaten Rokan Hulu, untuk kegiatandi kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa diYogyakarta, saya hanya mengetahuinya saja, karena saksi adalah Pegawai/staf pada BPMPD Kab.

(SuratPerintah Tugas) dari Kepala BPMPD Kabupaten Rokan Hulu, untuk kegiatandi kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa diYogjakarta, Saksi hanya mengetahuinya saja, karena Saksi adalah Pegawai/staf pada BPMPD Kab.

BPMPD Kabupaten Rokan Hulu untuk membicarakanpembiayaan dan tempat pelatihan; Bahwa untuk kwitansi pertanggungjawaban kegiatan tersebut dibuat olehPihak BPMPD Kab.

.- Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/2094/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Juli 2013.- Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kecamatan Tinombo Nomor 141/03.78/Sie.Pem. tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Abd.Aziz A.M.

Syukur Maraila, S.Pd - Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/0989/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 September 2015 an. Syukur A.

/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013.- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat

desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan- Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus

2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013.dikembalikan kepada pihak BPMPD Prop.

/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentangpenyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desakegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desadalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas KecamatanTinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun2013.dikembalikan kepada pihak BPMPD Prof.

bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun2013Bahwa Basran N.

Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan denganmemanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun2013Bahwa Basran N.

permohonandalam proposal;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salahmenurut saksi, pihak BPMPD yang memfasilitasi, tapi saksi tidakmengetahui kalau BPMPD yang memfasilitasi, nanti Pak Erwin Burase yangtelepon pada saksi;16.

dan Pemerintah Desa (BPMPD) ProvinsiSulawesi Tengah Nomor : 0184/SPMLS/1220101/BPMPD Tanggal22 Agustus 2013 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentangpenyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desakegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desadalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas KecamatanTinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun2013.

Kab.OKU yang di tanda tangani Kepala BPMPD Kab OKU sdr Drs.

Pernyatan dari sdr EKO SAPUTRA selaku Direktur CV Tembulun SS Junyor tanggal 22 Desember 2015 tentang kekurangan bahan kain yang diadakan sesuai kontrak nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015.;22. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Permohonan Biaya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD dari PPTK kepada Kepala BPMPD Kab.

OKU.;23. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Nota Dinas dari Tim Pemeriksa/Penerima barang BPMPD kab Oku kepada Kepala BPMPD Kab OKU tentang Laporan hasil Pemeriksaan bahan kain Pakaian Dinas Perangkat Desa dan BPD Kab OKU tanggal 22 Desember 2015.;24. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Pernagkat Desa Dan BPD Kab OKU TA. 2015 Tertanggal 30 Desember 2015.;25. 1 (satu) Lembar ASLI Kwitansi pembayaran dari bendahara pengeluaran

Satu bundel Fotocofy legalisir berkas Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik/Pengadaan Barang, Metode e-Lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/pokja IV barang/XI/BPMPD/2015, tanggal 16 Nopember 2015.;35. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas SUMMARY REPORT Kode Lelang 919401 dengan Nama Kegiatan Lelang pengadaan pakaian dinas aparatur pemerintah desa.;36.

PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.;51. 1 (satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulang sementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.;Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama BADERI, SH Bin SYARIF.;8.

Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh Kepala BPMPD KabupatenOKU Bapak Drs.

dari BPMPD OKU tersebut, termasuk masalahpembiayaannya; Bahwa Sdr.

Eko Saputra (DirekturCV Tembulun SS Junyor) selaku pihak penyedia/rekanan; Bahwa Alex Tarmizi selaku Ketua Tim Penerima Barang, melaporkankepada Bapak Jaya Mahrindra selaku sekretaris BPMPD KabupatenOKU di ruangan sekretaris BPMPD yang pada saat itu saksi berada diruangan sekretaris BPMPD tersebut, dan yang dilaporkan adalah hasilpengecekan yang dilakukan Tim Penerima barang, bahwa barang(bahan kain) yang akan diserahterimakan tersebut jumlahnya masihkurang, yaitu baru berjumlah 503 stel dari jumlah

Kab.OKU yang ditanda tangani Kepala BPMPD Kab OKU sdr Drs.

.;18.1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat dari BPMPD Kab.OKU yang ditanda tangani Kepala BPMPD Kab OKU sdr Drs.

Deli Alapa sebagai Kepala Desa Sungai PasirTerpilin tersebut adalah didasarkan pada Keputusan Bupati Ogan Komeringllir Nomor: 947/Kep/BPMPD/2015 tanggal 26 Oktober 2015 (ObyekGugatan).Bahwa Keputusan Bupati Ogan Komering lIlir Nomor: 947/Kep/BPMPD/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tersebut sangat merugikanPenggugat, karena sesuai dengan kesepakatan antara Panitia Pemilihandengan ke 5 (lima) Calon Kepala Desa pada tanggal 20 Juli 2015,seharusnya yang ditetapkan sebagai Pemenang dan dilantik sebagaiKepala

Deli Alapa sebagai Kepala Desa Terpilin adalahtidak ada dasarnya.Hal ini membuktikan bahwa konsideran pada huruf b Keputusan BupatiOgan Komering llir Nomor : 947/Kep/BPMPD/2015 tanggal 26 Oktober2015 tersebut sangat bertentangan dengan asasasas umum Pemerintahanyang baik.

;Dengan demikian Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 947/Kep/BPMPD/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tersebut sangat berpihak pada salah satuCalon yaitu menguntungkan Calon Nomor Urut 2 (Deli Alapa) dan sangatmerugikan Calon Nomor Urut 3 (Azisko/Penggugat).

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:947/Kep/BPMPD/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilinan KepalaDesa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering llir;.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati OganKomering Ilir Nomor : 947/Kep/BPMPD/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilinan Kepala Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten OganKomering llir ;.