LUTETIA JULIANTIROCHMAT, M.Sc (PENGGUGAT) yang adalah ahli waris yang sah, yangtelah terampas harta warisannya, yang akan diungkapkan secara detail dibawah ini.DASARDASAR HUKUM DIAJUKAN NYA GUGATAN PERBUATANMELAWAN HUKUMDeklarasi Magna Charta Internasional, konferensi diplomatik PerserikatanBangsaBangsa pada Tanggal 10 Desember 1948 dengan jelas dan tegasmenyatakan hak yang melekat pada semua manusia: Mengabaikan danmenghina hak asasi manusia telah menghasilkan tindakan yang telah membuathati nurani

Nomor 606/ Pdt/2021/PT.DKI2)12.13.dinyatakan hilang, tidak diketahui alamat dan keberadaannya seajk tahun2012.Bahwa karena penipuan dan tindakan yang dilakukan PARA TERGUGATsecara melanggar hukum terhadap ir LUTETIA JULIANTI ROCHMAT, M.Sc(PENGGUGAT), maka hakhak dasar ir LUTETIA JULIANTI ROCHMAT,M.Sc (PENGGUGAT),untuk diwakili, didengar, dibela di pengadilan, tidakpernah diberikan, yang adalah hak asasi manusia dasar sebagaimana diaturdalam perserikatan bangsabangsa magna charta tanggal 10 desember1984

LUTETIA JULIANTI ROCHMAT,M.Sc (PENGGUGAT) yang sama sekali tidak tahu menahu telahdipanggil secara patut, dengan demikian pengiriman RELAASbertentangan dengan hukum acara perdata, menentang PeraturanMahkamah Agung untuk mengirimkan RELAAS untukpihak berdomisili di luar negeri, perampasan atas Hak Asasi Peradilan,Hak Asasi Hukum, pelanggaran atas HAM Pasal 17 UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Deklarasi Human RightsMagna Charta Persatuan Bangsa Bangsa, 10 Desember 1948.Bahwa Penetepan

Peristiwa Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT1213Bahwa karena penipuan dan tindakan yang dilakukan PARA TERGUGATsecara melanggar hukum terhadap ir LUTETIA JULIANTI ROCHMAT, M.Sc(PENGGUGAT), maka hakhak dasar ir LUTETIA JULIANT ROCHMAT,M.Sc (PENGGUGAT),untuk diwakili, didengar, dibela di pengadilan, tidakpernah diberikan, yang adalah hak asasi manusia dasar sebagaimanadiatur dalam perserikatan bangsabangsa magna charta tanggal 10desember 1984 dan diatur dalam pasal 17 UU No 39 untuk Hak asasiManusia

Padahaladalah hak setiap manusia untuk mendapatkan hak Asasi Peradilanyaitu hak untuk dapat diwakili, didengar, dibela di depan pengadilantidak diberikan yang adalah pelanggaran atas HAM Pasal 17 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Deklarasi HumanRights Magna Charta Persatuan Bangsa Bangsa, 10 Desember 1948Gugatan asli3).

,Charta milik Penggugat yang sah ;3. Menyatakan hukum perbuatan penyitaan dan pelelangan yang dilakukanoleh Tergugat diperuntukkan kepada Tergugat selaku penguasa adalahperbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrecht matige over head daad) ;4.

Notaris di Semarang adalah akta dari suatu yangtidak ada maka tidak sah menurut hukum (charta de non ente nonvalet).

Sehingga padahakikatnya Akta Pendirian Yayasan Tunas Harum Harapan Kita No. 2tertanggal 16 April 2014 adalah akta dari suatu yang tidak ada makatidak sah menurut hukum (charta de non ente nonvalet).Bahwa akibat hukumnya Akta Pendirian Yayasan Tunas HarumHarapan Kita No. 2 tertanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan ARGOHERTANTO, S.H.

Notaris diSemarang Adalah Akta Dari Suatu Tidak Ada Maka Tidak Sah MenurutHukum (Charta De Non Ente Non Valet)45. Bahwa perlu ditekankan kembali di sini bahwa dari kurunwaktu dibuatnya Akta Pendirian Yayasan No.43, tertanggal 16Desember 2009 s/d Akta Pembaharuan Pendirian Yayasan No.38tertanggal 22 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan TergugatIV, pada waktu itu Yayasan THHK Pimpinan Tergugat II belummendapatkan status badan hukum dari Depkumham RI (sekarangKemenkumham RI);46.

Notaris di Semarang adalah aktadari suatu yang tidak ada maka tidak sah menurut hukum (charta de non ente non valet). Oleh karena patut beralasan hukum untuk dibatalkan; Perihal Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)63.

Sehingga pada hakikatnyaAkta Pendirian Yayasan Tunas Harum Harapan Kita No.2 tertanggal16 April 2014 adalah akta dari suatu yang tidak ada maka tidak sahmenurut hukum (charta de non ente nonvalet).Akibat hukumnyaAkta Pendirian Yayasan Tunas Harum Harapan Kita No.2 tertanggal16 April 2014 dibuat dihadapan ARGO HERTANTO, S.H.

,BUDI GUNAWAN, untuk pelakuIRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuh ketualembaga survey charta politika yang bernama sdr.YUNARTO;Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap H.

TAJUDINals UDIN hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasionalyang bernama sdr.WIRANTO dan sdr.L.UHUT PANJAITAN danjuga digunakan untuk membunuh petinggi kepolisian atas namasdr.GORIS MERRE dan sdr.BUDI GUNAWAN, untuk pelakuhal 34 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.SelIRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuh ketualembaga survey charta politika yang bernama sdr.YUNARTO.Penyidik melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orangtersangka lainnya dengan tindak pidana

TAJUDIN alsUDIN hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasional yangbernama sdr.WIRANTO dan sdr.LUHUT PANJAITAN dan jugadigunakan untuk membunuh petinggi kepolisian atas namasdr.GORIS MERRE dan sdr.BUDI GUNAWAN, untuk pelakuIRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuhketua lembaga survey charta politika yang bernamasdr.YUNARTO;hal 70 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt. Sele.

terdapat dalam bagiankedelapan bagian sampai kesepuluh "Bill of rights dari Virginia tahun1776 dalam Bill Of Rights dinyatakan bahwa "tidak seorang pun akandapat dituntut atau tidak dapat ditahan kecuali dalam peristiwaperistiwadan sesuai dengan caracara yang telah diatur dengan UndangUndang.Bahwa Norma yang menjamin warganegara tidak boleh dituntut secarasewenangwenang oleh penguasa atau pemerintah) sebenarnya berasaldari Habeas Corpus Act tahun 1679 yang sebenarmya bersumber dariketentuan Magna Charta

Lahirnya Magna Charta di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 menjaditonggak perjuangan hak asasi manusia mengingat Magna Charta telahmembatasi kekuasaan monarkhi Inggris dari kekuasaan absolut/mutlaksehingga hakhak warga atau rakyat diakui dan dilindungi darikesewenangwenangan.

Dalam Magna Charta, Hak Asasi Manusiadipandang lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.Salah satu ketentuan dalam Magna Charta sebagai salah satu hukum awalyang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakansewenangwenang atas nama negara atau atas nama proses hukum dapatditemukan dalam Pasal 39 yang menyatakan:No Freeman shall be taken, or imprisoned, or dispossessed, ofhis free tenement, or liberties, or free customs, or be outlawed, orexiled, or in anyway destroyed; nor

apabila hal itu dibenarkan oleh hukum itu sendiri melalui suatuproses peradilan pidana yang adil (due process of law) sebagai lawan dari arbitrary process atau proses peradilan yang sewenangwenang.Due process of law merupakan kerangka dasar pendirian sistemperadilan yang tertib, yang meliputi administrasi, dan kebebasan seseorang.Untuk membicarakan masalah keadilan dalam proses peradilan tidak mungkintanpa mengkaitkannya dengan due process of law, yang menurut Tobias danPetersen berasal dari Magna Charta

Menurut definisi dari Daniel Websteryang diambil berdasarkan kasus Dartmouth College v Woodward due processof law diartikan sebagai "a law which hears before it condems; which proceedsupon inquiry and renders judgement only after trial.Due Process of Law yang asal muasalnya dapat ditarik ke belakangsejak kemunculan Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 yang merupakansuatu jaminan konstitusional untuk melindungi individu dari kekuasaan yangsewenangwenang, karena adanya jaminan bahwa tidak seorang

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45pengadilan yang sah dengan prinsip yang reasonable ness sebagaimanayang pernah dinyatakan oleh Tobias dan Petersen lebih lanjut bahwa:The origin of Due Process of Law principle can be traced back at least as faras 1215 , when it was part of the Magna Charta in England.

Keberatan ketiga mari kita lihat sebagaimana oleh pakar hukumTobias dan Petersen, dalam pendapatnya mengatakan (dokumenMagna Charta 1215) "constitutional guaranty ... that no person willbe deprived of life, liberty or property for reason that are arbitrary ...protects the citizen against arbitrary actions of the govermment".

pihak;Telah mendengar saksi / ahli dari Pemohon / Termohon ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 10Oktober 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpadatanggal 11 Oktober 2017 dibawah register Nomor118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, mengemukakan dalildalil sebagai berikut:DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILANPENETAPANTERSANGKA, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAANLahirnya Magna Charta

di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 menjaditonggak perjuangan hak asasi manusia mengingat Magna Charta telahmembatasi kekuasaan monarkhi Inggris dari kekuasaan absolut/mutlaksehingga hakhak warga atau rakyat diakui dan dilindungi darikesewenangwenangan.

Dalam Magna Charta, Hak Asasi Manusiadipandang lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.Salah satu ketentuan dalam Magna Charta sebagai salah satu hukum awalyang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakansewenangwenang atas nama negara atau atas nama proses hukum dapatditemukan dalam Pasal 39 yang menyatakan:No Freeman shall be taken, or imprisoned, or dispossessed, ofhis free tenement, or liberties, or free customs, or be outlawed, orexiled, or in anyway destroyed; nor

Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta (1215), disusuldengan Bill of Rights (1689), Declaration Des Droit De LHome et du Citoyen(1789), Declaration of Independen (1876) dan Declaration of Human Rights(1948);Menimbang, bahwa due process of law diartikan sebagai seperangkatprosedur yang disyaratkan oleh sebagai standar beracara yang berlakuuniversal.

Mencari biaya untuk perang melawan spanyol4. di dukungan Staten Generaal (Dewan Perwakilan)sehingga Oktrooi (Piagam/ Charta ) meliputi:a. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar diwilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelahbarat Selat Magelhaens serta menguasaiperdagangan untuk kepentingan sendiri;b. Hak kedaulatan (soevereiniteit) sehingga dapatbertindak layaknya suatu negara tetapi bukan negarauntuk:1.

PBB maka harusamandemen. mengakui Kemerdekaaan Indonesia. tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut Berdasarkan inilah tanah negara dan bangsa2perkembangan wilayah Hindia Belanda. diseluruh dunia tidak diperbolehkan dijualbelikan kepada warga negara asing hanyabisa dan diakui sah kepemilikannya atas namawarga negara sendiriBentuk Kerajaan Terdiri dari 3 bagian yaitu Merupakan sebuah property/PERUSAHAAN Kesatuan Republik Indonesia NKRINegara kerajaan belanda dan Aruba, berdasarkan Hak Oktrooi (Piagam/ Charta

diCilandak Town Square dimana yang hadir pada saat pertemuan tersebutadalah: Manogu Sihaloho (Ketua DPD Partai nasdem Samosir), MartuaSitanggang, Terdakwa dan Saksi sendiri;Bahwa adapun mekanisme partai nasdem dalam memilih calon Bupatiyang akan didukung adalah:e Seluruh seleksi Pilkada di seluruh Indonesia ditentukan oleh hasilsurvei;e Tidak ada pungutan/mahar politik dalam pemilihan calon yangdidukung;e Partai Nasdem mengakui lembaga survei nasional untuk menilaielektabilitas calon yaitu antara lain: Charta

karena Tergugat Rekonvensi membantahsemua dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi, maka PenggugatRekonvensi dibebani kewajiban pembuktian atas kebenaran dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugat baliknya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.4serta saksisaksi sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi;Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah fotokopi sertifikat hak milikatas tanah nomor 7830, yang menunjukkan bahwa objek perkara poin charta

Registrasi 200807067N, yang diterbitkan olehOtoritas Akuntansi dan Regulasi Perusahaan (AGRA), tanggalpendirian:11/04/2008, tertanggal 06/01/2010 (Terjemahan Resmi), diberi tanda bukti 3 Foto copy sesuai dengan aslinya: Organization Charta Kian Hiap HoldingPTE.

Dalam hal pengecekan alatalat keselamatan dan memastikan bahwakapal layak laut adalah tugas dan kewajiban nahkoda namun dalam halpenyediaan alatalat keselamatan berlayar merupakan kewajiban pemilikkapal;Bahwa terdakwa sebelumnya telah menerima peta elektronik oleh saksiHuang Jiwei selaku mualim II data informasi terkait pelayaran berupainformasi tentang pasang surut air, data elektronik charta display informationsystem (ecdis) peta elektronik jalur yang akan dilalui perairan telukBalikpapan yang

Dalam hal pengecekan alatalat keselamatan dan memastikan bahwa kapallayak laut adalah tugas dan kewajiban nahkoda namun dalam hal penyediaanalatalat keselamatan berlayar merupakan kewajiban pemilik kapal;Bahwa terdakwa sebelumnya telah menerima peta elektronik oleh saksi HuangJiwei selaku mualim II data informasi terkait pelayaran berupa informasi tentangpasang surut air, data elektronik charta display information system (ecdis) petaelektronik jalur yang akan dilalui perairan teluk Balikpapan yang

Dalam hal pengecekan alatalat keselamatan dan memastikan bahwakapal layak laut adalah tugas dan kewajiban nahkoda namun dalam halpenyediaan alatalat keselamatan berlayar merupakan kewajibanpemilik kapal;Bahwa terdakwa sebelumnya telah menerima peta elektronik oleh saksiHuang Jiwei selaku mualim Il data informasi terkait pelayaran berupainformasi tentang pasang surut air, data elektronik charta displayinformation system (ecdis) peta elektronik jalur yang akan dilalui perairanteluk Balikpapan yang

ELANG CHARTA A.S., dan FAOZAN sertabukti surat tertanda P1, P2 dan P3 bahwa benar Kelompok Pengajian Bina Umatyang kemudian menamakan dirinya dengan nama Lembaga Bina Umat/PesantrenLuhur Mutiara Bangsa dengan Akta Notaris No.19 tanggal 18 September 2006, yangkemudian berubah menjadi Yayasan Mutiara Bangsa Nusantara sebagaimanatertuang dalam Akta Notaris No.16 tanggal 20 Agustus 2015 adalah nama yangsama dan sah untuk Penggugat, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 2beralasan hukum untuk

Komisi Pemilihaan Umum Nomor 5Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi PemilinanUmum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (buktiT23);Fotokopi Hasil Survey Pra Pilkada Kabupaten Ogan Illir 2020 olehLingkaran Survei Indonesia, dan fotokopi Laporan Survei PreferensiPolitik Masyarakat Kabupaten Ogan llir periode survei 1822 Desember20119 oleh Charta

Sesuai denganpenjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, fungsi Surat Pemberitahuan sebagai sarana untukmelaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnyaterutang dan untuk melaporkan tentang:a pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiridan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;aob penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objekpajak;charta dan kewajiban; dan/ataud pembayaran dari pemotong

ALI bulan november total bon sebesar Rp. 3.500.000;

Total bon yang belum dibayar sebesar Rp. 52.207.000;

DIKEMBALIKAN KEPADA TOKO CHARTA DIESEL SAROLANGUN melalui Saksi Kasir bin Sanuri.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).