Ditemukan 63 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-07-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1443 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDRERAL BEA DAN CUKAI VS PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk;
4025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • promptly transmit the results of theverification process to the importing Member State which shallthen determine whether or not the subject good is originating.The entire process of retroactive check including the process ofnoting the issuing authority of the exporting Member State theresult of determination whether or not the good is originatingshall be completed within one hundred and eighty (180) days.While awaiting the results of the retroactive check, paragraph(c) shall be applied Retroactive checks
    Dan frase when it has reasonable doubt as to theauthenticity of the document or as to the accuracy of theinformation regarding the true origin of the goods in question orof certain parts thereof maka sernua informasi yang terdapatdalam Form D dapat dimintakan Retroactive checks kepadaissuing authority;Alasan yang menjadi dasar pengguguran Form D oleh Terbandingsebagaimana disebutkan pada LHA267 adalah karena tidakmemenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuaiketentuanketentuan dalam Operational
Register : 02-01-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2019
Tanggal 8 April 2019 — VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
212310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam teoriketatanegaraan agar setiap cabang kekuasaan dapat maksimaldalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka antarasesama cabangcabang kekuasaan tersebut dilaksanakan fungsisaling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) tanpaberupaya mempengaruhi satu dan yang lainnya. Fungsi salingmengawasi tersebut sangat penting untuk mencegah kegagalancabang kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1291 K/PID.SUS/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs. BANI BAEHAKI, M.Eng
3014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1291 K/Pid.Sus/2012Ikhsan bersedia membongkar lagi bangunan tanpa meminta ganti kerugiankepada Pemerintah Kota Pangkalpinang ;Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (rechtsstaats) yang dianut olehNegara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 telahmenganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance.Sedangkan kedudukan Kejaksaan adalah dibawah eksekutif (presiden)sebagai tugas melakukan Penuntutan
Register : 31-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN RBI
Tanggal 7 Juni 2021 — Pidana: - Pemohon: Sudirman, S.H. - Termohon: Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima
405323
  • Hal tersebutsebagaimana tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan MahkamahAgung Nomor: 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2 yanng kiranya perlu bersamasecara jernih oleh kita semua agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidakmenyimpang menjadi lembaga yang menguji halhal yang sifatnya materiil.Selain itu kita semua juga sepakat bahwa Praperadilan terkait denganprosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukantindak pidana sebagai fungsi checks and balances serta ada atau
Putus : 27-05-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Mei 2014 — JULPIAN, S. Sos. bin SAID
13075 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya pembentukan Tim Penilai inimenunjukkan adanya checks and balances antara Tim PenilaiHarga dengan panitia P2T Kota Pangkalpinang sehinggamenimbulkan pengawasan (controlling) antara panitia P2T KotaPangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;3.
    Dengan adanya pembentukanTim Penilaian menunjukkan adanya checks and balances antara TimPenilai Harga dengan Panitia P2T Kota Pangkalpinang sehinggamenimbulkan pengawasan (controlling) antara Panitia P2T KotaPangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang juga telahmembentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dengan Keputusan KetuaPanitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/Hal. 61 dari 75 hal. Put.
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — DJUYAMTO, S.H., DK vs PRESIDEN RI;
3391221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Era Orde Lama misalnya, PresidenSoekarno melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 yangmemberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS1950, dan mengebiri asasasas hukum yang demokratis.Kondisi yang demikian ini mengakibatkan demokratischerechtsstaat/constitutional government seperti halnya triaspolitica, checks and balances, kontrol parlemen dihapuskansama sekali. Kapolri menjadi Menteri langsung dibawahPresiden.
    finansialadalah merupakan suatu kemestian, karena bersesuaiandengan hak atau kewenangan hakim sebagai komponensentral Kekuasaan Kehakiman maupun komponen utama danterpenting dalam Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan;Politik hukum untuk melibatkan hakim di dalampenyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Peradilan atauLembaga Pengadilan dalam seluruh dimensinya, baikmenyangkut organisatoris, administasi maupun finansial padahakekatnya bertujuan untuk menguatkan dan mengoptimalkanfungsi mekanisme checks
Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 16 Maret 2015 — Drs. BANI BAEHAKI, M. Eng
11744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanyapembentukan Tim Penilai ini menunjukkan adanya checks andbalances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2T KotaPangkalpinang sehingga menimbulkan pengawasan (controlling)antara panitia P2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;.
    Dengan adanya pembentukanTim Penilai ini menunjukkan adanya checks and balances antara TimPenilai Harga dengan Panitia P2T Kota Pangkalpinang sehinggamenimbulkan pengawasan (controlling) antara Panitia P2T KotaPangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;6.
Putus : 19-09-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1317 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 19 September 2012 — ROAINA, S.H., Binti USMAN
6542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpres No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,terdapat tiga komponen panitia yang merupakan satu kesatuan yangberdiri sendiri yang merupakan checks and balances dan salingmengawasi (controling) yang terdiri dari : Pertama, Pejabat PenggunaAnggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis; Kedua, Pejabat PengadaanBarang; Ketiga, Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa.
    Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (rechtsstaats) yang dianutoleh Negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945telah menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance.Sedangkan kedudukan Kejaksaan adalah dibawah eksekutif (presiden)sebagai tugas melakukan Penuntutan sesuai dengan UU RI No. 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Register : 04-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
449345
  • Oleh karena itu pula, tugas dan kKewenangan DPR danDPD dalam pengisian dan penentuan Anggota BPK ini merupakan perwujudanprinsip saling mengimbangi (checks and balances) dalam sistem ketatanegaraandan negara hukum Indonesia.
Putus : 17-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3124 K/Pdt/2012
Tanggal 17 Desember 2013 — PT. RIAU AIRLINES, ; AEROCENTURY CORP,
6841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan berkala 4.000/8000 jam (scheduled 4000/8.000 hour checks)(USD25.00 (dua puluh lima Dolar Amerika Serikat) perjam terbang);.
Register : 21-09-2011 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 507/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Juni 2012 —
999432
  • As mentioned in point above, our Bussines Partner CheckProcedure is still ongoing and therefore is forcing us to temporally postpone thedelivery of the ports andThere was and there is no intention whatsoever from our side not to continuebusiness with PTMA should the outcome of our internal checks allow us to doWSO."Therefore, we kindly ask for clarification on which grounds Siemens shoul beblacklisted, considering our above explanations."
Putus : 17-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — HIDAYAT GUNAWAN
3531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa konsep Negara hukum jelas menunjukkan bahwasegala tindakan Negara atau alatalat Negara haruslah didasarkan pada hukumatau berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan keinginan alatalat Negarayang tanpa dasar hukum, yang dapat mengakibatkan tindakan Negara menjadisewenangwenang terhadap rakyat;Konstitusi (UUD NRI 1945) dibuat untuk mengatur secara rinci batasbataskewenangan dan kekuasaan lembagaIembaga Negara (legislatif, eksekutif,yudikatif) secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balance
Register : 27-02-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 April 2015 — AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.: Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 >< H. SURYADHARMA ALI, M.Si,Cs
175102
  • Lebih jauh, hak warga negara untuk memilih secara cerdaspada pemilihan umum serentak ini terkait dengan Konsep PoliticalEfficacy di mana warga negara dapat membangun peta checks andbalances dari Pemerintahan Presidensial dengan keyakinannyasendiri. Untuk itu. warga negara dapat menggunakan KonsepPresidential Coattail, di mana warga negara memilih anggota legislatifpusat dan daerah yang berasal dari Partai yang sama dengan calonpresiden dan wakil presiden yang juga disebut Straight Ticket.
Register : 06-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2020
Tanggal 14 April 2020 — SAIFUL MASHUD, SH, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
442202 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 15 P/HUM/202092.93.94.95.Bahwa mekanisme pencabutan Surat Izin Perusahaan PenempatanPekerja Migran Indonesia (SIP3MI) seperti yang terdapat padaPermenaker ini merupakan sarana dalam memberikan kekuasaanyang sangat besar dan tanpa kontrol judisial (judicial scrutiny)kepada eksekutif sehingga tidak ada celah untuk pihakpihak lainyang berkepentingan untuk melakukan checks and balance danmeminta pertanggungjawaban Termohon dalam memerintahkanpenyedia jasa layanan perizinan untuk melakukan
Register : 03-10-2013 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 01-05-2016
Putusan PN PALU Nomor 512/Pid.Sus/2013/PN Pal
Tanggal 2 Desember 2014 — DOLVI KINDANGEN
573298
  • Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun frekuwensi yangtinggi; Transaksi dilakukan dengan mengunakan beberapa rekening atas anamaindividu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu; Pertukaran atas pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar; Pembelian traveller checks secara tunai dalam jumlah relatif besar; Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktuberdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalammumlah besar yang kemudian
Register : 12-09-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — Marsekal TNI (Purn) AGUS SUPRIATNA VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;
171111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di Amerika Serikat yang terkenaldengan prinsip checks and balances, Presiden diberi hak veto atas suaturancangan UndangUndang sekalipun sudah disetujui oleh Kongres. UndangUndang pun terbuka diuji oleh Mahkamah Agung. All bill passed by congressand signed by the president is law.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
1794634
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Paradigma ini berimplikasi padakelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahankekuasaan dan checks and balances, serta kontrol normatif yangpelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. (Paul ChristoperUntuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id1.4.11Manuel, et.al., 1999: 16 17).
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — FATAHILLAH RAMLI., DK VS KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI;
352208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkelompokkelompok, dan pengelompokannorma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besarantara lain:Kelompok :Staatsfundamental/norm (Norma Fundamental Negara);Kelompok II :Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara):Kelompok III :Formel/ Gesetz (UndangUndang Formal);Kelompok IV :Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana/Aturanotonom).Pengujian peraturan perundangundangan oleh lembaga peradilanatau yang disebut sebagai judicial review merupakan instrumen dalammekanisme checks
Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 22 Mei 2013 — SYAFIUDIN, SH.
5724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya pembentukanTim Penilai ini menunjukkan adanya checks and balances antaraTim Penilai Harga dengan Panitia P2T Kota Pangkalpinangsehingga menimbulkan pengawasan (controling) antara PanitiaP2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga ;3.
    Penuntut Umum bukansaja merugikan Terdakwa SYAFIUDIN, S.H. tapi dapatmenimbulkan bentuk peradilan yang menyesatkan ;Bahwa sesuai dengan konsep negara hukum (rechtsstaats) yang dianutoleh negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UndangUndang Dasar 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan(separation of power) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif denganprinsip checks and balance.
    Dengan adanyapembentukan Tim Penilai ini menunjukan adanya checks andbalances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2T KotaPangkalpinang dengan Tim Penilai Harga ;1.
    Penuntut Umumbukan saja merugikan Terdakwa SYAFIUDIN, S.H. tapi dapatmenimbulkan bentuk peradilan yang menyesatkan ;Bahwa sesuai dengan konsep negara hukum (rechtsstaats) yangdianut oleh negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali228amandemen UndangUndang Dasar 1945 telah menganutsistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks andbalance.
Putus : 02-12-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 512/ Pid. Sus/2013/PN.PL
Tanggal 2 Desember 2014 — DOLVI KINDANGEN
441152
  • Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun frekuwensi yangtinggi; Transaksi dilakukan dengan mengunakan beberapa rekening atas anamaindividu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu; Pertukaran atas pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar; Pembelian traveller checks secara tunai dalam jumlah relatif besar; Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktuberdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalammumlah besar yang kemudian