Ditemukan 63 data
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
promptly transmit the results of theverification process to the importing Member State which shallthen determine whether or not the subject good is originating.The entire process of retroactive check including the process ofnoting the issuing authority of the exporting Member State theresult of determination whether or not the good is originatingshall be completed within one hundred and eighty (180) days.While awaiting the results of the retroactive check, paragraph(c) shall be applied Retroactive checks
Dan frase when it has reasonable doubt as to theauthenticity of the document or as to the accuracy of theinformation regarding the true origin of the goods in question orof certain parts thereof maka sernua informasi yang terdapatdalam Form D dapat dimintakan Retroactive checks kepadaissuing authority;Alasan yang menjadi dasar pengguguran Form D oleh Terbandingsebagaimana disebutkan pada LHA267 adalah karena tidakmemenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuaiketentuanketentuan dalam Operational
212 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam teoriketatanegaraan agar setiap cabang kekuasaan dapat maksimaldalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka antarasesama cabangcabang kekuasaan tersebut dilaksanakan fungsisaling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) tanpaberupaya mempengaruhi satu dan yang lainnya. Fungsi salingmengawasi tersebut sangat penting untuk mencegah kegagalancabang kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya.
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1291 K/Pid.Sus/2012Ikhsan bersedia membongkar lagi bangunan tanpa meminta ganti kerugiankepada Pemerintah Kota Pangkalpinang ;Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (rechtsstaats) yang dianut olehNegara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 telahmenganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance.Sedangkan kedudukan Kejaksaan adalah dibawah eksekutif (presiden)sebagai tugas melakukan Penuntutan
405 — 323
Hal tersebutsebagaimana tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan MahkamahAgung Nomor: 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2 yanng kiranya perlu bersamasecara jernih oleh kita semua agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidakmenyimpang menjadi lembaga yang menguji halhal yang sifatnya materiil.Selain itu kita semua juga sepakat bahwa Praperadilan terkait denganprosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukantindak pidana sebagai fungsi checks and balances serta ada atau
130 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan adanya pembentukan Tim Penilai inimenunjukkan adanya checks and balances antara Tim PenilaiHarga dengan panitia P2T Kota Pangkalpinang sehinggamenimbulkan pengawasan (controlling) antara panitia P2T KotaPangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;3.
Dengan adanya pembentukanTim Penilaian menunjukkan adanya checks and balances antara TimPenilai Harga dengan Panitia P2T Kota Pangkalpinang sehinggamenimbulkan pengawasan (controlling) antara Panitia P2T KotaPangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang juga telahmembentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dengan Keputusan KetuaPanitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/Hal. 61 dari 75 hal. Put.
339 — 1221 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada Era Orde Lama misalnya, PresidenSoekarno melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 yangmemberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS1950, dan mengebiri asasasas hukum yang demokratis.Kondisi yang demikian ini mengakibatkan demokratischerechtsstaat/constitutional government seperti halnya triaspolitica, checks and balances, kontrol parlemen dihapuskansama sekali. Kapolri menjadi Menteri langsung dibawahPresiden.
finansialadalah merupakan suatu kemestian, karena bersesuaiandengan hak atau kewenangan hakim sebagai komponensentral Kekuasaan Kehakiman maupun komponen utama danterpenting dalam Badan Peradilan atau Lembaga Pengadilan;Politik hukum untuk melibatkan hakim di dalampenyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Peradilan atauLembaga Pengadilan dalam seluruh dimensinya, baikmenyangkut organisatoris, administasi maupun finansial padahakekatnya bertujuan untuk menguatkan dan mengoptimalkanfungsi mekanisme checks
117 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan adanyapembentukan Tim Penilai ini menunjukkan adanya checks andbalances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2T KotaPangkalpinang sehingga menimbulkan pengawasan (controlling)antara panitia P2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;.
Dengan adanya pembentukanTim Penilai ini menunjukkan adanya checks and balances antara TimPenilai Harga dengan Panitia P2T Kota Pangkalpinang sehinggamenimbulkan pengawasan (controlling) antara Panitia P2T KotaPangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;6.
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpres No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,terdapat tiga komponen panitia yang merupakan satu kesatuan yangberdiri sendiri yang merupakan checks and balances dan salingmengawasi (controling) yang terdiri dari : Pertama, Pejabat PenggunaAnggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis; Kedua, Pejabat PengadaanBarang; Ketiga, Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa.
Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (rechtsstaats) yang dianutoleh Negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945telah menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance.Sedangkan kedudukan Kejaksaan adalah dibawah eksekutif (presiden)sebagai tugas melakukan Penuntutan sesuai dengan UU RI No. 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
449 — 345
Oleh karena itu pula, tugas dan kKewenangan DPR danDPD dalam pengisian dan penentuan Anggota BPK ini merupakan perwujudanprinsip saling mengimbangi (checks and balances) dalam sistem ketatanegaraandan negara hukum Indonesia.
68 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan berkala 4.000/8000 jam (scheduled 4000/8.000 hour checks)(USD25.00 (dua puluh lima Dolar Amerika Serikat) perjam terbang);.
999 — 432
As mentioned in point above, our Bussines Partner CheckProcedure is still ongoing and therefore is forcing us to temporally postpone thedelivery of the ports andThere was and there is no intention whatsoever from our side not to continuebusiness with PTMA should the outcome of our internal checks allow us to doWSO."Therefore, we kindly ask for clarification on which grounds Siemens shoul beblacklisted, considering our above explanations."
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa konsep Negara hukum jelas menunjukkan bahwasegala tindakan Negara atau alatalat Negara haruslah didasarkan pada hukumatau berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan keinginan alatalat Negarayang tanpa dasar hukum, yang dapat mengakibatkan tindakan Negara menjadisewenangwenang terhadap rakyat;Konstitusi (UUD NRI 1945) dibuat untuk mengatur secara rinci batasbataskewenangan dan kekuasaan lembagaIembaga Negara (legislatif, eksekutif,yudikatif) secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balance
175 — 102
Lebih jauh, hak warga negara untuk memilih secara cerdaspada pemilihan umum serentak ini terkait dengan Konsep PoliticalEfficacy di mana warga negara dapat membangun peta checks andbalances dari Pemerintahan Presidensial dengan keyakinannyasendiri. Untuk itu. warga negara dapat menggunakan KonsepPresidential Coattail, di mana warga negara memilih anggota legislatifpusat dan daerah yang berasal dari Partai yang sama dengan calonpresiden dan wakil presiden yang juga disebut Straight Ticket.
442 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 15 P/HUM/202092.93.94.95.Bahwa mekanisme pencabutan Surat Izin Perusahaan PenempatanPekerja Migran Indonesia (SIP3MI) seperti yang terdapat padaPermenaker ini merupakan sarana dalam memberikan kekuasaanyang sangat besar dan tanpa kontrol judisial (judicial scrutiny)kepada eksekutif sehingga tidak ada celah untuk pihakpihak lainyang berkepentingan untuk melakukan checks and balance danmeminta pertanggungjawaban Termohon dalam memerintahkanpenyedia jasa layanan perizinan untuk melakukan
573 — 298
Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun frekuwensi yangtinggi; Transaksi dilakukan dengan mengunakan beberapa rekening atas anamaindividu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu; Pertukaran atas pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar; Pembelian traveller checks secara tunai dalam jumlah relatif besar; Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktuberdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalammumlah besar yang kemudian
171 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di Amerika Serikat yang terkenaldengan prinsip checks and balances, Presiden diberi hak veto atas suaturancangan UndangUndang sekalipun sudah disetujui oleh Kongres. UndangUndang pun terbuka diuji oleh Mahkamah Agung. All bill passed by congressand signed by the president is law.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Paradigma ini berimplikasi padakelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahankekuasaan dan checks and balances, serta kontrol normatif yangpelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. (Paul ChristoperUntuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id1.4.11Manuel, et.al., 1999: 16 17).
352 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkelompokkelompok, dan pengelompokannorma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besarantara lain:Kelompok :Staatsfundamental/norm (Norma Fundamental Negara);Kelompok II :Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara):Kelompok III :Formel/ Gesetz (UndangUndang Formal);Kelompok IV :Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana/Aturanotonom).Pengujian peraturan perundangundangan oleh lembaga peradilanatau yang disebut sebagai judicial review merupakan instrumen dalammekanisme checks
57 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan adanya pembentukanTim Penilai ini menunjukkan adanya checks and balances antaraTim Penilai Harga dengan Panitia P2T Kota Pangkalpinangsehingga menimbulkan pengawasan (controling) antara PanitiaP2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga ;3.
Penuntut Umum bukansaja merugikan Terdakwa SYAFIUDIN, S.H. tapi dapatmenimbulkan bentuk peradilan yang menyesatkan ;Bahwa sesuai dengan konsep negara hukum (rechtsstaats) yang dianutoleh negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UndangUndang Dasar 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan(separation of power) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif denganprinsip checks and balance.
Dengan adanyapembentukan Tim Penilai ini menunjukan adanya checks andbalances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2T KotaPangkalpinang dengan Tim Penilai Harga ;1.
Penuntut Umumbukan saja merugikan Terdakwa SYAFIUDIN, S.H. tapi dapatmenimbulkan bentuk peradilan yang menyesatkan ;Bahwa sesuai dengan konsep negara hukum (rechtsstaats) yangdianut oleh negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali228amandemen UndangUndang Dasar 1945 telah menganutsistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks andbalance.
441 — 152
Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun frekuwensi yangtinggi; Transaksi dilakukan dengan mengunakan beberapa rekening atas anamaindividu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu; Pertukaran atas pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar; Pembelian traveller checks secara tunai dalam jumlah relatif besar; Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktuberdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalammumlah besar yang kemudian