perbuatan melawanhukum karena bertentangan dan tidak sesuai dengan :a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 133 Ayat (2)dijelaskan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuankeuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan ataujasa yang diterimanya dan wajib = menyampaikan laporanpertanggungjaw aban penggunaannya kepada Kepala Daerahb

tugas dan kewenangannya tidaksesuai dengan ketentuanketentuan dalam;a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 133 Ayat (2)dijelaskan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuankeuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan ataujasa yang diterimanya dan wajib = menyampaikan laporanpertanggungjaw aban penggunaannya kepada Kepala Daerahb

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola kKeuangan daerahb. Kepala SKPD selaku PPKD; danC.

Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 2.455.000,00) 12.545.000,00Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00; 7.500.000,00 4.500.000,00Luar DaerahSubjumlah 1 27.000.000,00 9.955.000,00 17.045.000,002. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Belanja Modal Jalan 181.056.934,0 37.610.000,00 143.446.934,0Pengerasan Jalan 0 0b. Belanja Modal 34.318.923,00) 7.000.000,00 27.318.923,00Jembatan/Plat Duiker c. Belanja Modal 26.250.000,00) 7.000.000,00 19.250.000,00Jembatan/Plat Duiker IId.

Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00) 2.455.000,00 12.545.000,00Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas) 12.000.000,00) 7.500.000,00 4.500.000,00Luar DaerahSubjumlah 1 27.000.000,00 9.955.000,00 17.045.000,002. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala Petugas KB, Imam a. Belanja Modal Jalan 181.056.934,0 37.610.000,00 143.446.934,0Pengerasan Jalan 0 0b. Belanja Modal 34.318.923,00 7.000.000,00 27.318.923,00Jembatan/Plat Duiker c.

Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00); 2.455.000,00 12.545.000,00Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00; 7.500.000,00 4.500.000,00Luar DaerahSubjumlah 1 27.000.000,00 9.955.000,00 17.045.000,002. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Belanja Modal JalanPengerasan Jalan181.056.934,0037.610.000,00143.446.934,00 b. Belanja Modal 34.318.923,00) 7.000.000,00 27.318.923,00Jembatan/Plat Duiker c. Belanja Modal 26.250.000,00) 7.000.000,00 19.250.000,00Jembatan/Plat Duiker IId.

Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat provinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun ProvinsiHal. 2 dari68 hal. Put. No. 242 PK/Pid.Sus/20122.f. Kegiatan studi banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan daerah40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a.

Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupuntingkatprovinsiKoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsiKoordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Provinsif. Kegiatan studi banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan daerah2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas InstansiPemungut.Hal. 24 dari 68 hal. Put.

Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairandana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahb. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengandokumen yang dipersyaraktakanPasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :a.

Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairandana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahb. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengandokumen yang dipersyaratkanHalaman 18 dari 67 Hal. Putusan Nomor : 85/Pid.SusTPK / 2016/PN.Bdge Pasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :a.

Barang dan Jasayang tidak terutangPPNa7 1.986.518.603,002 Jumlah seluruh ee, 2.040.869.998,00a penyerahanb Atas impor BKP/b1 Pemanfaatan BKPbo Tdk Berwujud dan 2.262.654.136,00 1.308.475.583,00Luar Daerahb.3.b4. Pabean/Pemanfaatanb5 JKP dari Luarne Daerah Pabean/ 2.262.654.136,00Pennangur Pajale 1.308.475.583,00 2.262.654.136,00cl oleh Pemungut1 Phjak/Kegintan 1.308.475.583,00.

Peraturan Daerahb. Peraturan Bupatic. Peraturan Bersama Bupatid. Keputusan Bupati, dane. Instruksi Bupati. Pasal 15, berbunyi :Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemenntahkabupaten, terdiri dari :a. Surat edaran ;Surat biasa ;Surat keterangan ;Surat perintah ;Surat ijin ;~2 29 5Surat perjanjian ;Surat perintah tugas ;> Surat perintah perjalanan dinas ;Surat kuasa ;~..Surat undangan ;x >Surat keterangan melaksanakan tugas ;.

Pasal 1 angka 19 Produk hukum daerah adalah produk hukumberbentuk peraturan meliputi Perda, Perkada, PBKDH, Peraturan DPRD, dan berbentukkeputusan meliputi keputusan Kepala Daerah,Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRDdan Keputusan Badan Kehormatan DPRDPasal 164 Naskah Produk hukum daerah yang disebarluaskan harusmerupakan SALINAN naskah yang telah diautentifikasiHalaman 11 dari 36 halaman Putusan Prk No : 34/G/2019/PTUN.GTOdan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahanlembaran daerah dan berita daerahb

Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat propinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwasta@Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsif. Kegiatan Study banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan Daerah.2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas Instansi Pemungut.b.

Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat propinsid. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsie. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwasta.Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsig. Kegiatan Study banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan Daerah.2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas InstansiPemungut.b.

Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairandana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahb. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengandokumen yang dipersyaraktakanPasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :a. Kuitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukupyang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dariHal. 5 dari 32 hal.

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerahb. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannyac. Kepala daerah bagi pejabat daerah dand.

Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerahb. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundangundanganPemilinan Kepala Daerah dan Wakil KepatrDaerah;c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraanPemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikankepada Instansi yang berwenang; dan25e.

Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yaitu:1 Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa: KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun RancanaKebutuhan Biaya2 Pasal 5 Ayat (2) menegaskan bahwa: Rencana KebutuhanBiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKepala Daerah untuk ditampung dalamRencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahb

Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 TentangPedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yaitu:1 Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa: KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun RancanaKebutuhan Biaya2 Pasal 5 Ayat (2) menegaskan bahwa: Rencana Kebutuhan Biayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KepalaDaerah untuk ditampung dalamRencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahb

Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atauoleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang sertahak hak lain yang dapat dinilainya dengan uang termasukkekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaannegara/perusahaan daerahb.

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari AnggaranPembelanjaan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPembelanjaan dan Belanja Daerahb.

Keputusan Mendagri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produkproduk Hukum Daerah, diganti dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerahb. Keputusan Mendagri Nomor 23 Tahun tentang Prosedur PenyusunanProdukproduk Hukum Daerah, diganti dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan ProdukHukum Daerah;c.

Peraturan perundangundangantentangpembentukan daerahb. Peta dasar ; dan / atauc.

Presiden bagi mentri/pimpinan lembaga dan kepala daerahb. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya:c. Kepala daerah bagi pejabat daerah: dand. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan:11.

Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunangedung yang menyatakan:perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkn sbagaimanadimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapankembali oleh Pemerintah Daerahb.