Ditemukan 4 data
61 — 5
bertetappembelaannya semulaMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwamelakukan tindak pidana sebagai berikut:wane nena nnn Bahwa dia terdakwa MAROLOP SITUMORANG pada hari Rabu tanggal 18September 2013 sekira pukul 13:30 Wib atau setidaktidaknya pads waktu lain dalam tahun2013 bertempat di Jalan Aek Nauli Dusun Sampang Marudur Desa Hutagurgur KecamatanDoloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerabh
Ir.EFFENDI
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
63 — 39
Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKLUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ~ tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentangperumbahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerabh;UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri sipil
1.HARIS FADILLAH HARAHAP, SH.,MH.
2.YULI WIDIOWATI, SH.
3.FITRI WATU PAKSI, SH
Terdakwa:
SUNTORO BIN SUYATNO
69 — 13
kelamin laki-laki alamat Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, agama islam, pekerjaan dagang, terkait dengan surat jual beli tanam nomor 01 dan 02/ds-10/75 dengan letter C No. 1995, pretak pajak No. 1995, persil 7, klas Desa D.IV, luas 0,200 Ha dan letter C 2190, patak pajak, No. 2190, persil 7 klas Desa D.IV Ha, luas 7070 m2 yang dibeli oleh Suyudi, alamat Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, bahwa setelah dilihatkan buku letter C Desa yaitu atas nama Sumardjo Daerabh
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
231 — 1958
;Bahwa dalam pasal 40 Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKPdisebutkan semua unsur di lingkungan BPKP dalam melaksanakantugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,simplifikasi, dansinkronisasi baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah pusat dan daerabh.