Termohon tidak menurut nasihat Pemohon untuk tidak bekerja di luardaerah, namun Termohon nekat pergi kerja ke luar daerahb. Termohon selalu meminta cerai dan menyuruh Pemohon menikah lagi4.

Hasil penelitian persyaratan administrasi pemenuhansyarat dukungan gabungan partai politik pengusung BakalPasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahb. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala No.271/120/KPU KWK/2010 tanggal 16 Juli 2010 ~=tentangPenetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Sigi periode 20102015 ;4.

Tergugat sering meninggalkan Penggugat dirumah sendirian dengan alasanbekerja keluar daerahb. Bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ke Propinsi Papua (IrianJaya) selama kurang lebih 7 bulan tanpa mengirim nafkah pada Penggugatc. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dalam kehidupan seharihari4.

(saksi P.2 ): Bahwa saksi adalah bulek Penggugat benar Tergugatsuami Penggugat, membina rumah tangga di daerahb Surabaya dantelahdikaruniai 1 anak; Bahwa setahu saksi keadaan rumah tanggaPenggugat baik dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis,sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran; Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang dan menurutPenggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepadaPenggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugatsudah pisah tempat tinggal sejak awal 2020

Tergugat seringkali memiliki Wanita Idaman lain (WIL) yangbergantiganti, terakhir bulan Januari 2019 menjalin hubungandengan WIL yang bernama MJ dari Daerahb. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan April2015 akan tetapi Penggugat mencabut gugatan tersebut karenaTergugat rujuk kembali dan ingin memperbaiki diri dalam berumahtangga;c. Tergugat adalah seorang suami yang seringkali berkatakatakasar kepada Penggugat seperti, Asu dan Bangsat;5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 2102040909840008,atas nama MDL, yang dikeluarkan oleh Pemerintah DaerahB. Saksi :1.Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tanggal 23 Oktober2012, bukti P1;.

Instansi vertikal di daerahb. Organisasi semi Pemerintahc. Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan2. Penerima Bantuan Sosial diperuntukkan kepada :a. Kelompok Masyarakat atau perorangan;b.

No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlolebin selam 10 hari kemudian Pemohon meninggalkan Termohon hinggasaat ini dan Pemohon tidak pernah bertemu lagi dikarenakan harus kuliahdiluar daerahb ;3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohontidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidakdikaruniai anak4.

MasinTimurkepada14,500,0002.400.000,12.100.000, 4767/30/2010Bantuan kepadaDewan PengurusSanggar BahanaAntasari Komp.IAIN AntasariB.masin12,500,0002.500.000,10.000.000, 8. 477 7/30/2010 BantuanPengurusLembaga PersMahasiswa Islam(LAPMI) DaerahB. Masin Jl.Melati II Komp.Anggrek Rt. 4No. 32 kel.Kebun Bunga B.kepada 16,500,000 2.500.000, 14.000.000, Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.BJMHalaman 10 dari halaman 32 Masin 9. 4787/30/2010BantuanPengurusKerukunanMahasiswa Jl.Manunggal IIKomp.

MasinTimurkepada14,500,0002.400.000,12.100.000, 4767/30/2010Bantuan kepadaDewan PengurusSanggar BahanaAntasari Komp.IAIN AntasariB.masin12,500,0002.500.000,10.000.000, 8. 4777/30/2010BantuanPengurusLembaga PersMahasiswa Islam(LAPMI) DaerahB. Masin Jl.Melati II Komp.Anggrek Rt. 4No. 32 kel.Kebun Bunga B.Masinkepada16,500,0002.500.000,14.000.000, 9. 478 7/30/2010 BantuanPengurusKerukunanMahasiswa Jl.Manunggal IIKomp. Bina BrataRt. 40 Kel.

Penggugat,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut untuk menghadap persidangan;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbuktibukti berupa:A Surat1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : ***, atasnama ***> dikeluaarkan oleh Pemerintah DaerahB

berikut;e Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa;e Bahwa, saksi adalah pemilik rental mobil jenis Avanza warna silver G9421 GB yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukanDENCUIAN j 222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nen nn nn nnn nn nnn en eense Bahwa, sejak tanggal 21 Januari 2015 ada yang meminjam mobil saksiyaitu SANTOSO dengan kesepakatan 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa, pada saat SANTOSO menyewa mobil, SANTOSOmemberitahukan maksudnya adalah untuk membeli pakaian di daerahB

Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairandana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahb. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengandokumen yang dipersyaraktakanHalaman 5 dari 33 halaman Perkara No 10 / Tipikor / 2017 / PT.Bdge Pasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksudayat (1) huruf b, terdiri dari :a.

Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairandana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahb. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengandokumen yang dipersyaratkane Pasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksudayat (1) huruf b, terdiri dari :a.

LahatPropinsi Sumatera Selatan;dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah Kusnadi dan PerkebunanSebelah Selatan : tanah Sajidin dan Karsi MeliawatiSebelah Barat : Jalan desa/kabupatenSebelah Timur : tanah Kusnadi dan Perusahaan Daerahb. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12/Desa Tanjung barua/n. (Kusnadi) Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat DalamRekonpensi seluas 7.058 M2, yang terletak di Desa Tanjung Baru,Cc.Sebelah Utara : tanah perkebunan.Sebelah Selatan : tanah PT.

LahatPropinsi Sumatera Selatan,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah Kusnadi dan PerkebunanSebelah Selatan : tanah SajidinSebelah Barat : Jalan desa/kabupatenSebelah Timur : tanah Kusnadi dan Perusahaan Daerahb. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12/Desa Tanjung barua/n. (Kusnadi) Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat DalamRekonpensi seluas 7.058 M2, yang terletak di Desa Tanjung Baru,Kec. Merapi BaratKab.

Menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan kekerasan ikut serta membubarkan sidangDewan Perwakilan Rakyat Daerahb. Menjatuhkan pidana terhadap Penggugat dengan pidana penjaraselama satu tahun (bukti T3)5.

Adapununtuk tempattempat penempelan yang dilakukan terdakwa berada di daerah JalanGunung Batu sampai dengan daerahb Cibereum.

Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerahb. Kelompok Kerja Katalog; danc.

Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerahb. Kelompok Kerja Katalog; danc. Penyedia.Ketentuan ini hanya mengatur tentang para pihak dalamKatalog Elektronik.2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 juncto Pasal 20juncto Pasal 28 Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016tentang Katalog Elektronik dan EPurchasing, kebutuhandan pengusulan barang/jasa yang akan dimasukan dalamKatalog Elektronik diusulkan oleh K/L/D/I.

Instansi vertikal di daerahb. Organisasi semi Pemerintahc. Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan2. Penerima Bantuan Sosial diperuntukkan kepada :a. Kelompok Masyarakat atau perorangan;b.

Instansi vertikal di daerahb. Organisasi semi PemerintahC. Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Sosial danKemasyarakatan2. Penerima Bantuan Sosial diperuntukkan kepadaC. Kelompok Masyarakat atau perorangan;d.

Cirebon;2) Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 tidak dianggarkan untuk membayarsisa pekerjaan dikarenakan, kepatuhan terhadapa) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang PengolaanKeuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah dirubah terahir kali dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerahb

Pelaporan dan monitoring tata usaha 262.327.000.barang milik daerahb. Penghapusan barang inventaris 112.000.000.daerahGh. Penyusunan inventarisasi barang 125.000.000.daerah8. Penyusun bahan evaluasi rencana dan 175.000.000,program9. Administrasi umuma. Penyusunan sistem administrasi 850.000.000.barang daerah10. Akutansia. Penyusunan kebijakan akuntansi 183.042.500.pemerintah daerahb.

,barang milik daerahb. Penghapusan barang inventaris 112.000.000.daerahCc. Penyusunan inventarisasi barang 125.000.000.daerahPenyusun bahan evaluasi rencana dan 175.000.000,programAdministrasi umuma. Penyusunan sistem =administrasi 850.000.000. Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.Hal. 51 dari 196 Halaman barang daerah10. Akutansia. Penyusunan kebijakan akuntansi 183.042.500,pemerintah daerahb.

Pelaporan dan monitoring tata usaha barang 262.327.000,milik daerahb. Penghapusan barang inventaris daerah 112.000.000,C. Penyusunan inventarisasi barang daerah 125.000.000,Penyusun bahan evaluasi rencana dan program 175.000.000,Administrasi umuma. Penyusunan sistem administrasi barang 850.000. 000, daerah10. Akutansia.

Pelaporan dan monitoring tata 262.327.000, 198.768.100,usaha barang milik daerahb. Penghapusan = barang inventaris 112.000.000, 100.674.500,daerahC. Penyusunan inventarisasi barang 125.000.000, 19.650.000, daerahJUMLAH 499.327.000, 319.092.600,8. Penyusun bahan evaluasi rencana dan 175.000.000, program9. Administrasi umuma. Penyusunan = sistem administrasi 850.000. 000, 402.730.000,barang daerah10. Akutansia. Penyusunan kebijakan akuntansi 183.042.500, 181.460.100,pemerintah daerahb.

perbuatan melawanhukum karena bertentangan dan tidak sesuai dengan :a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 133 Ayat (2)dijelaskan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuankeuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan ataujasa yang diterimanya dan wajib = menyampaikan laporanpertanggungjaw aban penggunaannya kepada Kepala Daerahb

tugas dan kewenangannya tidaksesuai dengan ketentuanketentuan dalam;a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 133 Ayat (2)dijelaskan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuankeuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan ataujasa yang diterimanya dan wajib = menyampaikan laporanpertanggungjaw aban penggunaannya kepada Kepala Daerahb