Menyatakan Bahwa hak asuh terhadap kedua anak yakni :a) Tara Gondomulia, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat padatanggal 2 Juli 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1200519064029yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagianCalifornia, Amerika Serikat;b) NarraGondomulia, lahir di Kota San Gabriel, Amerika Serikat padatanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran No.1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departernen KesehatanNegara bagman California, Amerika Serikat;Tetap diberikan kepada

Saya dankeluarga sudah berkalikali mengajak istri untuk pergi dan mandiri tetapi istrimenolaknya dan seharusnya orang tua istri pun sadar membiarkan anaknya pergidan mandiri bukan mempertahankan dan membelanya;Betul, karni telah rnerninta bantuan kepada keluarga tetapi tidak berhasil tadinyasaya menginginkan minta bantuan kepada pihak luar yang tidak rnemihak siapapunsalah satunya dari Departernen Agama, Pengadilan Agama atau Ustad untukmernberikan pembelajaran masalah rumah tangga atau misalkan

Sapiin dari Departernen Keuangan RepublikInconesia Direktorat Jenderai Pajak Kantor VWilayah Bogor, tertanggal 22 Januari 2002, ciberi tanda bukti TT, 1113 ;Feto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bum danBangunan ( PBB ) tahun 2001 dari Kantor Pelayanan PBB Cibinong,74terhadap Objek Pajak yang terletak di Kp.

No.A/A267/IV/03/MS tanggal 23 April 2003 yangditujukan kepada Kepala Kantor Badan PertanahanKota Jakarta Timur, dengan menegaskan bahwa tidakbenar bahwa perolehan tanah dimaksud menggunakandana YDBKS, karena YDBKS didirikan tanggal 31Mei 1978 sedangkan pernbelian tanahnya dilakukantahun 1971, dan dengan dibubarkannya YRS semuakekayaannya diserahkan kepada Menteri Sosial sesuaiakte notaris tentang Berita Acara No. 186 tanggal 17Desember 1977 yang kemudian menjadi InventarisKekayaan Negara (IKN) Departernen

Kepala Biro Perlengkapan Departernen Sosial RIKepada H. Moerwanto S, SH. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henny Singgih,SH.

Departernen Keuangan RI Cq. Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Cq. Kantor Pelayanan Pengurusan Hutang Piutang Negara Jakarta II sebagai Tergugat II3. PT. Bank Tabungan Neqara (Persero).. Cabang Jakarta, Kuningan sebagai Tergugat III4. I N K O R B A sebagai Tergugat IV5. WIKANTA WIDHIYANTO sebagai Tergugat V6. S A Y U T I sebagai Tergugat VI7. Badan Pertanahan Naslonal Kabuaten Bekasi sebagai Tergugat VII

Hajar Dewantoro No. 58,Ciputat, Tangerang, sebagai TERGUGAT ;Departernen Keuangan RI Cg. Badan Urusan Piutang Dan LelangNegara Cq. Kantor Pelayanan Pengurusan Hutang Piutang Negara JakartaIl, beralamat di Gedung CLantal ll Jl. Dr. Wahidin S No. 1, Jakarta Pusat,sebagai TERGUGAT Il;PT. Bank Tabungan Negara (Persero).. Cabang Jakarta, Kuninganberkantor di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.4, Jakarta,SCDAQAl = 2 nn annem ne TERGUGAT Il;terakhir diketahui beralamat di Wisma Bakri Lt. Il Jl. HR.

Ghozi sebagai jaminan hutang kemudiandigunakan untuk kegiatan oprasional oleh Perum Bulog ;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentangPendirian Perum Bulog terjadi perubahan status Bulog yaitu dari LembagaPemerintah Non Departernen (LPND) Bulog berubah status menjadi PerumBulog ;Bahwa setelah terjadi perubahan tersebut, saksi Moch. Ghoziberkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya pada Perum Bulogyang kemudian pada tanggal 09 Juni 2003 saksi Moch.

Ghozi sebagai jaminan hutang kemudiandigunakan untuk kegiatan oprasional oleh Perum Bulog ;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentangPendirian Perum Bulog terjadi perubahan status Bulog yaitu dari LembagaPemerintah Non Departernen (LPND) Bulog berubah status menjadi PerumBulog ;Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/201 1Bahwa setelah terjadi perubahan tersebut, saksi Moch.

D00.2007.026560 tanggal 13Agustus 2007 kelas barang/jasa 28 ;Termohon Peninjauan Kembali (ANG ANDRIE ANGRIAWAN )telah mendaftarkan merek "PUTERA DEWATA" dengannomor agenda pendaftaran D00.2007.026561 tanggal 13Agustus 2007 kelas barang/jasa 28 ;Termohon Peninjauan Kembali (ANG ANDRIE ANGRIAWAN)telah mendaftarkan merek "PUTERA DEWATA" dengannomor agenda pendaftaran D000.2007.026562 tanggal13 Agustus 2007 kelas barang/jasa 28 ;Bahwa MerekMerek yang didaftarkan ke DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Departernen

Pemohon yang melunasi angsuran kreditnya setiap bulan danPemohon saat ini tinggal di kebun sawit dan bekerja untuk perusahaan;Bahwa Termohon selaku istri tidak pernah menghargai Pemohon selakusuami tidak pernah menyediakan air minum saat Termohon pulang daribekerja melainkan hanya marahmarah seperti orang yang sedang sakitjiwa sehingga sudah hampir 8 tahun Pemohon menahan dan memendamsakit atas apa yang dilakukan oleh Pemohon;Bahwa tidak benar Termohon sebagai direktur melainkan Pemohonsebagai Head Departernen

Dalamprosesnya Kontrak Karya tersebut telah disetujui oleh Presiden RepublikIndonesia setelah mendapatkan rekornendasi dari Ketua Dewan PerwakilanRakyat (DPR) dan juga departernen terkait, yaitu dahulu bemarna MenteriPertarnobangan dan Energi dan Ketua Badan Koordinasi Penanarnan Modal(BKPM).

;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana tersebutdi atas jelas salah penerapan hukum, karena Departernen Agama RI secarakelembagaan jelasjelas berlainan dengan Badan Pengelola Dana AbadiUmat yang diatur dalam UndangUndang RI No. 17 tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji;Pasal 11 ayat (1) UndangUndang RI No. 17 tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji berbunyi : "Dalam rangka pengelolaan DanaAbadi Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) butir 16 secara lebihberdaya

;Bahwa oleh karenanya, secara hukum jelas terdapat perbedaan yangprinsipiil mengenai eksistensi kelembagaan Departernen Agama RI denganBadan Pengelola Dana Abadi Umat. Dengan demikian masingmasingmemiliki Legal Standing sendirisendiri;Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi DK!

Bumiwangi Widi Widuri, meskipun nama Penggugatsudah tidak dicantumkan dalam akta pendirian PT (Perseroan Terbatas)Penggugat tidak jadi masalah karena nama perusahaan masih mencantumkannama anak Penggugat yaitu Widi Widuri mengambil dari nama anak ke2 kamiyang lahir tahun 1995, sesuai Akta Kelahiran No. 2293/1995 dan anak pertamakami Purnama Abadan, sesuai Akta Kelahiran No. 120/1994;Penggugat menyatakan tidak tahu apakah Perseroan Terbatas (PT) tersebuttelah terdaftar di Departernen Kehakiman dan

Kepala Departernen/Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecildan Menengah di daerah setempat di tarik menjadi para pihak sebagaiTergugat ataupun sebagai Turut Tergugat ;3.

gugatan sesuai Pasal 68 ayat (2) UndangUndanagNomor 15 Tahun 2001 teniang Merek, bagian Pembatalan, hal inibertentangan dengan surat Termohon Kasasi sendiri yang ditandatanaani oleh Termohon Kasasi (Tatana Istiawan selaku Direktur Utama).Surat tersebut citujukan kepada Pemohon Kasasi (Direktur Utama, PT.Mitra Media Espe) tanggal 14 Desember 2003, yang isi suratnyaTermohon Kasasi menyatakan: Sekiranya benar, dengan fiwa besar.kar akan mengheargal hak merek yang sudan dikeluarkan DirekturJenderal Haki Departernen

Suratsurat dari Departernen Pendidikan Nasional tersebutbukanlah peraturan perundanganperundangan yang harus diacudan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun terhadap SKRektor No. 168/KEP./REK.

Apabilamerujuk kepada proses pembuatan Kontrak Karya maka nampak jelasbahwa pembuatan Kontrak Karya melibatkan banyak pihak, yang terdiridari pejabatpejabat Eselon 2 dan atau staf ahli dari DepartemenDepartemen dan instansiisntansi terkait seperti BKPM, DepartemenKeuangan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan,Departemen Dalam Negeri, Departernen Kehakiman, Direktorat JenderalPajak, dan lainlain, dan diketuai oleh Dirjen Pertambangan Umum dariDepartemen Pertambangan dan Energi.

II tidak memberikan uang KlaimAsuransi di atas, maka untuk membangun penggantian Pabrik Kelapa Sawit(PKS) beserta mesinmesinnya dan segala perlengkapan penunjangnyasekarang membutuhkan biaya sebesar Rp 79.569.180.000, (tujuh puluhsembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluhribu rupiah) sesuai dengan Laporan Penilaian Asset milik Penggugat oleh PT.Inti Utama Cahaya Perkasa tertanggal 15 Pebruari 2005 (selaku perusahaanpenilai Asset Resmi) berdasarkan Izin usaha dari Departernen

Menteri" atau "Departemen" kecuali konteksnya menunjukkan lainberarti Pejabat Pemerintah atau Badan Pemerintah yang masingmasing bertugas melaksanakan undangundang dan peraturanperaturan pertambangan Indonesia;Bahwa sebagaimana diketahui Kontrak Karya merupakan perjanjian antaraPemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri/Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia(ESDM) dan Pemohon Banding, oleh karena ituMenteri/Departernen ESDM merupakan lembaga yang

dibatalkan.Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertaharus dibatalkan segala tindakan para Tergugat yang dilakukanberdasarkan Surat No. 04/YCHU/IV/2008 tertanggal 30 April 2008 danBerita Acara Penyerahan Sertifikat No. 383/SJUM/V/2008 tertanggal 07Mei 2008 tentang penyerahan Sertifikat Hak Pakai No.158/Cawang atasnama Yayasan Citra Handadari Utama.Menghukum dan memerintahkan Departemen Sosial RI (Tergugat Il)untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 159, Nomor 160 danNomor 161 atas nama Departernen

Menghukum dan memerintahkan Departemen Sosial RI (Tergugat Il)untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 159, Nomor 160 danNomor 161 atas nama Departernen Sosial R.I (Tergugat II) kepadaBadan Pertanahan Nasional (Tergugat III) untuk dibatalkan.4.

No.A/A267/IV/03/MS tanggal 23 April 2003 yang ditujukan kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur, dengan menegaskan bahwatidak benar bahwa perolehan tanah dimaksud menggunakan dana YDBKS,karena YDBKS didirikan tanggal 31 Mei 1978 sedangkan pembeliantanahnya dilakukan tahun 1971, dan dengan dibubarkannya YRS semuakekayaannya diserahkan kepada Menteri Sosial sesuai akte notaristentang Berita Acara No. 186 tanggal 17 Desember 1977 yang kemudianmenjadi Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Departernen

Kepala BiroPerlengkapan Departernen Sosial R.I. Kepada H. Moerwanto S, S.H.Sekretaris Jenderal Departemen Sosial R.. ;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisasi Akta Notaris SPHenny Singgih, S.H. Nomor 42 tanggal 21 Juli 1999 tentangAnggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama ;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisasi Akta Notaris SPHenny Singgih, S.H. Nomor 82 tanggal 29 September 1999 tentangHal. 36 dari 97 hal. Put.

Pada sisi lain, terkait dengan permohonan keberatan atas hukumandisiplin, tertanggal 20 Juni 2007 (sebagaimana tertampir), yangtelah Penggugat ajukan kepada Menteri Agama, tepatnya padatanggal 21 Juni 2007 diserahkan melalui Rektor IAIN Raden IntanBandar Lampung (bukti terlampir), dan dikirim melalui Kepala BiroKepngawaan Departernen Agama Pusat (bukti terlampir), faktualnyasama sekili tidak digubris Kenyataan ini, tentu saja semakinmemperkuat bukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memilikiitikad