2003,sess, Majelis dapat meyakini jumlah Peredaran Usaha PemohonBanding adalah sebesar Rp22.313.693.911,00 dan telah didukungdengan bukti pendukung sehingga Majelis berketetapan koreksiTerbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.577.311.867,00tidak dapat dipertahankan,Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengakuimempunyai 2 (dua) laporan kKeuangan audited yang berbeda yaituLaporan Keuangan yang diaudit

KAP Yuwono H & Rekan danLaporan Keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan,pada Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan equalisasidengan PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding pada tahun pajak yang sama dalam laporankeuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan.

Dan laporankeuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekandipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;4.7.3.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding mempunyai 2 (dua) laporan keuangan auditedyang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAPHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/B/PK/PJK/2011Yuwono H & Rekan yang menyatakan laba bersih sebesarRp.1.703.040.914,00. Dan laporan keuangan yang diauditoleh KAP Purbalaud & Rekan yang menyatakan rugi bersihsebesar Rp.3.151.196.513,00;4.7.5.

Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H &Rekan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding tidak didukung dengan buktibuktivoucher, buku besar maupun kertas kerja dan laporanlainnya. Dan menurut Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding laporan keuangan yang diauditKAP Yuwono H & Rekan tersebut telah dibatalkan dengansurat pembatalan laporan audit atas Laporan KeuanganPT. Tekindo Kerjatama melalui S027/SKSBLS/Ywi/III/05tanggal 4 Maret 2005;4.7.6.

Putra Ananda justru sangat diragukan Laporan Keuangan/ NeracaTahun Terakhir telan diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik),berdasarkan fakta pada Tanggal 08 September 2020 ditemukan HasilEvaluasi di LPSE Aceh hittps://lpse.acehprov.go.id/eproc4/evaluasi/32874106/hasil pada Tender Pembangunan Jetty Kuala Daya Kab. AcehJaya (Kode Tender : 32874106 ) bahwa Laporan Keuangan PT. PutraAnanda tidak memenuhi karena BUKAN DIAUDIT Oleh Kantor AkutanPublik.

Laporan KeuanganTahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lainpada SPSE dengan ketentuan:a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantorAkuntan Publik; atauHalaman 22 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA. 62.63.b. untuk Usaha Besar, laporan kKeuangan yang telah diaudit oleh KantorAkuntanPublik yang di registrasi Sesuai ketentuan peraturan perundangan.Juncto BAB VIII.

olehKantor Akuntan Publik; ataud. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh KantorAkuntanPublik yang di registrasi Sesuai ketentuan peraturan perundangan.Juncto BAB VIII.

Untuk usaha menengah, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; ataub. Untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Halaman 55 dari 108.

Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.laporan keuangan tanhun 2019 yang telah diaudit akuntan Publikadalah tidak beralasan menurut ketentuan hukum.... Dst...

Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan CukaiSemarang maupun Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dan juga tidakdipersoalkan atau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard).Baru setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diaudit BPKP sehingga persoalanImport kami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan Bea MasukTindakan Pengamanan (Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.996.267.420,, yang mana semuanya import kami tersebut

Import barangbarang kami sudah tidak dikenakan pada waktu barangbarang tersebutdikeluarkan dari Daerah Pabean, dan pada waktu perusahaan kami diaudit oleh DirjenBea dan Cukai di Semarang maupun oleh Kanwil Bea dan Cukai di Jakarta juga tidakHal. 5 dari 7 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2009dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan , terlampir fotocopy disposisi Kakanwilpada Surat Edaran No.

sampai dengan tanggal 29Oktober 2010 terdakwa telah melakukan penjualan barang berupa biscuit kebeberapa toko, selanjutnya setelah barang tersebut diterima oleh toko yangmemesan, terdakwa melakukan penagihan ke beberapa konsumen,selanjutnya uang penagihan tersebut seharusnya semuanya disetorkan kebagian keuangan, namun ternyata ada sebagian uang yang tidak disetorkanke bagian keuangan, tapi dipergunakan terdakwa untuk kepentinganpribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan ;Bahwa setelah diaudit

sampai dengan tanggal 29Oktober 2010 terdakwa telah melakukan penjualan barang berupa biscuit kebeberapa toko, selanjutnya setelah barang tersebut diterima oleh toko yangmemesan, terdakwa melakukan penagihan ke beberapa konsumen,selanjutnya uang penagihan tersebut seharusnya semuanya disetorkan kebagian keuangan, namun ternyata ada sebagian uang yang tidak disetorkanke bagian keuangan, tapi dipergunakan terdakwa untuk kepentinganpribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan ; Bahwa setelah diaudit

sampai dengan tanggal 29 Oktober2010 terdakwa telah melakukan penjualan barang berupa biscuit ke beberapatoko, selanjutnya setelah barang tersebut diterima oleh toko yang memesan,terdakwa melakukan penagihan ke beberapa konsumen, selanjutnya uangpenagihan tersebut seharusnya semuanya disetorkan ke bagian keuangan,namun ternyata ada sebagian uang yang tidak disetorkan ke bagian keuangan,tapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dansepengetahuan perusahaan ; Bahwa setelah diaudit

No.TAOCB5048468 tgl. 19 Januari 2005 ; Fotocopy Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak Dalam Rangka Impor (SSPCP).Yang mana pada waktu barang import tersebut keluar dari Pabean tidakdipermasalahkan tentang safeguard baik secara aplikasi administrasi Bea & cukaimaupun oleh Pejabat Bea & Cukai sehingga tidak ada SKP kekurangan Bea Masuk,karena memang dalam UndangUndang Tentang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995tidak diatur mengenai Safeguard (Bea Masuk Tindakan Pengamanan).Masalah safeguard ini juga sudah diaudit

Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jendral Bea Cukai Semarangmaupun Kanwil Direktorat Jendral Bea & Cukai Jakarta dan juga tidak dipersoalkanatau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard).

Baru setelahHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/B/PK/PJK/2009.Direktorat Jendral Bea Cukai diaudit BPKP sehingga persoalan Import kami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan(Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 996.267.420, yang manasemuanya import kami tersebut sama permasalahannya dan semuanya juga sudah kamiajukan Peninjauan Kembali kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung.

Import barangbarang kami sudah tidak dikenakan pada waktu barangbarang tersebutdikeluarkan dari daerah Pabean, dan pada waktu perusahaan kami diaudit oleh DirjenBea & Cukai di Semarang maupun oleh Kanwil Bea Cukai di Jakarta juga tidakdikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, terlampir fotocopy disposisi Kakanwilpada Surat Edaran No Se09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya

Semua Tahu Kita yangsudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & Rekan itusangat tidak berdasar fakta dan transaksinya dapat dikatakan fiktif;. Bahwa penghasilan dari sewa kantin sejak Tahun 2009 hingga saat initidak pernah tercatat dalam akun Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitameski telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa danatau Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans & Daniel, yang notabenedipilin/ditentukan oleh pengurus PT.

Kejadian ini telahberlangsung dari Tahun 2005 hingga Tahun 2011 dan telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Daniel Hassa & Rekan dan Kantor AkuntanPublikBenny, Tony, Frans & Daniel, yang keduanya direkomaendasikanoleh para pengurus PT.

Semua Tahu Kita tidak diaudit olehKantor Akuntan Publik dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan tidak diadakan oleh para pengurusnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untukseluruhnya;.

Semua TahuKita, telah diaudit, sementara Fakta Hukumnya, audit diajukan setelahsomasi diajukan Para Pemohon, dan draftnya baru selesai padatanggal 10 Desember 2015 yaitu jauh setelah Para Pemohonmengajukan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Batam (Agustus2015);3.

,dan diperiksa oleh pihak yang berwenang, sehingga kalau dikeluarkan tapi belumdiverifikasi, diaudit, dan diperiksa oleh pihak yang berwenang maka bisa akanmenimbulkan permasalahan dan kesalahpahaman bagi pihakpihak tidak berkompetenyang mengetahui atas informasi dimaksud.

Sedangkan informasi mengenai anggaranyang sudah diverifikasi, diaudit, dan diperiksa yang bentuknya laporan keuangan yangtelah dituangkan dalam perda oleh pihak yang berwenang dapat diketahui oleh umum( selengkapnya untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yangditujukan kepada kejadiankejadian sebagaimana termuat dalam berita acara perkara inidianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Menimbang, bahwa Termohon keberatan

Pengumuman hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Menimbang, bahwa disamping itu berkas dokumen pencairan untuk anggaranpengadaan barang/jasa adalah merupakan Informasi Publik yang dikecualikan danbukan merupakan Informasi Publik yang terbuka untuk umum dengan pertimbanganlaporan dan berkas dimaksud tidak wajib diumumkan dalam situs resmi pemerintahselaku pengguna barang/jasa dan juga belum tentu sudah diverifikasi, diaudit, dandiperiksa (baik oleh lembaga internal maupun eksternal) dan/atau hasil audit

, dan diperiksa oleh pihakyang berwenang, sehingga kalau dikeluarkan tapi belum diverifikasi, diaudit, dandiperiksa oleh pihak yang berwenang maka bisa akan menimbulkan permasalahan dankesalahpahaman bagi pihakpihak tidak berkompeten yang mengetahui atas informasidimaksud.

Sedangkan informasi mengenai anggaran yang sudah diverifikasi, diaudit,dan diperiksa yang bentuknya laporan keuangan yang telah dituangkan dalam perdaoleh pihak yang berwenang dapat diketahui oleh umum; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan halhal tersebut diatasdiketahui bahwa Pemohon/Termohon Keberatan dapat memperoleh informasi publikmengenai kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah KotaDepok dan/atau Walikota Depok Propinsi Jawa Barat pada Tahun 2011, yang sudahselesai

sebagaimana tercermin dalam Laporan Rugi Labanamun masih dapat ditelusuri ke dalam Buku Besar Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding melakukan pencatatan pembelian persediaan/bahan di dalamrekening persediaan sebagai penambahan di sisi Debet sehingga untuk mengetahui nilaipembelian adalah sebesar nilai penambahan sisi Debet dalam rekening persediaan yaitusebesar Rp.28.411.488.099,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa LaporanKeuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit

ini telah diakui oleh Terbanding juga telah diakui olehKantor Akuntan Publik. bahwa koreksi ini seharusnya tidak terjadi karena pencatatanakuntansi Pemohon Banding telah benar;Pendapat bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanMajelis : buktibukti transaksi atas pengeluaran biaya bahan penolong Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.6.674.959,00 ;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa LaporanKeuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit

Gunarto yang seharusnya semua transaksi telahdidukung dengan buktibukti sebagai dasar pelaksanaan proses audit yang dilakukan;bahwa Majelis berpendapat, pada saat uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukanGeneral Ledger atas koreksi sebesar Rp. 6.674.959,00 tanpa didukung dengan buktibukti atas transaksi a quo sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon Banding yang menyatakanbahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik yang dapat membuktikan secara

Intl Gita Utama (Rp.12.100.000,00) Rp.1.100.000,00 Selisih biaya lainlain Rp.210.515,00bahwa selisih biaya lainlain Rp 210.515,00, Pemohon Banding setuju dengan hasil koreksiTerbanding;Menurut Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi atas pengeluaran biaya lainlain Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.71.191.586,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa LaporanKeuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit

Gunarto yang seharusnya semua transaksi telahdidukung dengan buktibukti sebagai dasar pelaksanaan proses audit yang dilakukan;bahwa Majelis berpendapat, pada saat uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukanGeneral Ledger atas koreksi sebesar Rp.71.191.586,00 tanpa didukung dengan buktibuktiatas transaksi a quo sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon Banding yang menyatakanbahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik yang dapat membuktikan secara

sebagai berikutKoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak ~~ sebesar Rp.332.661.379.731,00Menurut Pemohon Peninjauankembali Rp.533.532.378.072,00Menurut Termohon Peninjauankembali Rp.200.870.998.339 .00Rp.332.661.379.731,00Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Koreksi Penjualan Ekspor Rp.177.953.185.341,00Koreksi Penjualan Lokal Rp. 154.708 .194.390.00Rp.332.661.379.731,00Alasan koreksiKoreksi positif atas penyerahan ekspor sebesarRp.177.953.185.341,00 sesuai dengan data Laporan LabaRugi yang telah diaudit

oleh Prasetio Utomo & Co(Andersen) Nomor. 375265 tanggal 15 Mei 2002.Koreksi positif atas penyerahan lokal sebesar Rp.154.708.194.390,00 sesuai dengan Laporan Laba Rugi yangtelah diaudit oleh Prasetio Utomo & Co (Andersen) Nomor.375265 tanggal 15 Mei 2002.Bahwa koreksi positif atas dasar pengenaan PajakPenyerahan Ekspor, terjadi karena atas penyerahan eksporyang berdasarkan catatan atas laporan keuangan hasilaudit yang dilakukan oleh Andersen (Prasetio Utomo & Co)yang menyajikan data sebesar Rp.

Bahwa salah satu alasan untuk menjadikan acuan hasilLaporan Keuangan yang dilakukan oleh Kantor AkuntanPublik adalah laporan keuangan yang diaudit denganpembukuan, sesuai dengan pendapat peneliti adalahmasih bersifat suatu. kemungkinan akan terdapatnyaunsur kesengajaan dari Pemohon Banding dalam hal iniTermohon Peninjauankembali.4. bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali semulaTerbanding, pertimbangan hukum Majelis tersebut diataskeliru.Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, makaputusan

alasan di atas, Majelis meyakini tidak adapenjualan atas RIG 1000 HP meskipun mungkin terjadi perpindahanpenguasaan penggunaan atas RIG tersebut.bahwa karena tidak ada penjualan atas RIG 1000 HP yangdisengketakan, maka tidak ada obyek Pajak Pertambahan NilaPasal 16D,Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.18907/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 TermohonPeninjaauan Kembali semula Pemohon Banding mengakuimempunyai 2 (dua) laporan keuangan audited yang berbeda yaituLaporan Keuangan yang diaudit

KAP Yuwono H & Rekan danLaporan Keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan,pada Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan aktivaPasal 16D berdasarkan Pemeriksaan Pajak Tahun 2002 NomorLap39/WPJ.1.21/KP/0305/2004 tanggal 14 Juli 2004 yangmenunjukkan Termohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding memiliki RIG, namun pada tahun 2003 berdasarkanlaporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan, RIGtersebut tidak tercantum lagi sebagai aktiva Termohon PeninjauanKembali semula Pemohon

Dan laporankeuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekandipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;Auditor dari kedua laporan keuangan tersebut menyatakantelah memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporankeuangan yang dibuat Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding bebas dari salah saji material.Para auditor menyatakan pula bahwa audit yang dilakukanmeliputi pemeriksaan atas dasar pengujian buktibukti yangmendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalamlaporan keuangan;Bahwa Termohon

Peninjauan Kembali semula PemohonBanding mempunyai 2 (dua) laporan keuangan auditedyang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAPYuwono H & Rekan yang menyatakan laba bersih sebesarRp.1.703.040.914,00.

Dan laporan keuangan yang diauditoleh KAP Purbalaud & Rekan yang menyatakan rugi bersihsebesar Rp.3.151.196.513,00;Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H &Rekan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding tidak didukung dengan buktibuktivoucher, buku besar maupun kertas kerja dan laporanlainnya.

Dengan demikian Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan(Safeguard) tidak seharusnya dikenakan~= atas import kamitersebut.Ditinjau secara Ekonomis.Bea masuk seharusnya dikenakan pada saat pengeluaran barangbarang import dikeluarkan dari Daerah Pabean dan bukan barangsudah lama keluar dari Daerah Pabean.Pada waktu) kami import tanggal O09 Januari 2006 dan barangtersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean tidak dipersoalkan ataudikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan tersebut.Perusahaan kami juga sudah diaudit

oleh Direktorat Jendral BeaCukai Semarang maupun Kanwil Direktorat Jendral Bea dan CukaiJakarta dan juga tidak dipersoalkan atau dikenakan Bea MasukTindakan Pengamanan (Safeguard).Baru setelah Direktorat Jendral Bea Cukai diaudit BPKP sehinggapersoalan Import kami berlarut larut sampai 11 x (sebelas kali)baru. dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard)sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 996.267.420, , yangmana semuanya import kami tersebut sama permasalahannya dansemuanya juga sudah

No. 33/B/PK/PJK/2009barang barang tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean, dan padawaktu. perusahaan kami diaudit oleh Dirjen Bea dan Cukai diSemarang maupun oleh Kanwil Bea Cukai di Jakarta juga tidakdikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan , terlampir fotocopydisposisi Kakanwil pada Surat Edaran No.

Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan CukaiSemarang maupun Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dan juga tidakdipersoalkan atau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard).Baru setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diaudit BPKP sehingga persoalanImport kami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan Bea MasukTindakan Pengamanan (Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.996.267.420,, yang mana semuanya import kami tersebut

Import barangbarang kami sudah tidak dikenakan pada waktu barangbarang tersebutdikeluarkan dari Daerah Pabean, dan pada waktu perusahaan kami diaudit oleh DirjenHal. 5 dari 7 hal. Put. No. 31 B/PK/PJK/2009Bea dan Cukai di Semarang maupun oleh Kanwil Bea dan Cukai di Jakarta juga tidakdikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, terlampir fotocopy disposisi Kakanwilpada Surat Edaran No.

Oleh karena ituPemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit olehPB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak2007 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadisebesar Rp533.375.307,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp533.375.307,00 (CfmSurat Banding dalam sengketa PPh Badan halaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang Ketentuan Umumdan

Dalam persidangan para pihak tetap dapatmengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapanbelum terungkap;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas data bukti Laporan Keuangan Pemohon Bandingyang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan diPengadilan Pajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;8. bahwa dengan demikian keputusan Terbanding No.KEP790/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26September

2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan Keuangan Pemohon Bandingyang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,sehingga tidak dapat dipertahankan;bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Pemohon Banding, dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP790/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2007 menjadi sesuai dengan

Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publikyang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.> Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00Wib terdakwa NORMAN Alias AMENG menghadap ke Notaris IRWANSANTOSO, SH di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl.Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publikyang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnyasekitar jam 19.00 Wib Sdr. IRWAN SANTOSO bersama Sar.HIDAYAT datang ke Hotel Mulia, dimana pada waktu itu sudahberkumpul terdakwa NORMAN, KARTONO KADIR, CHRISTINAMEIRAWATI, ALEX SUROTO, TANGGUH PURBOWIDIANTO danFERRY AMAHORSEA, kemudian Sdr.

kolomPersediaan Awal dan Persediaan Akhir wajib pajak hanya memasukkan angka hanya untuk finished goodsdan tidak memasukkan saldo awal dan akhir untuk Raw Materials (termasuk inventory in transit) danfinished goods ( termasuk inventory in transit), sehingga wajib pajak memasukkan pada kolom pembelianBahan/Barang dagangan agar jumlah Harga Pokok menjadi Rp.316.205.970.841,00;bahwa menurut Majelis, Pemohon banding mengisi SPT PPh Badan tidak sesuai dengan data yang ada,yaitu Laporan Keuangan yang diaudit

menurut Pemohon banding, pada saat memasukkan angka dari Laporan Keuangan yang di auditoleh Siddarta & Widjaya Registered Public Accountants, ke dalam SPT Tahunan PPh Badan Formulir1771I terdapat kesalahan dalam memasukkan angka pada persediaan awal;bahwa menurut Pemohon Banding data persediaan awal yang salah diambil dari data persediaan awalfinished goods, yaitu sebesar Rp.5.816.744,00 dalam ribuan rupiah;bahwa untuk menyelesaikan masalah persediaan awal tersebut, Majelis melihat Laporan Rugi Laba diaudit

Pemohon banding, pada saat memasukkan angka dari Laporan Keuangan yang di auditoleh Siddarta & Widjaya Registered Public Accountants, ke dalam SPT Tahunan PPh Badan Formulir1771I terdapat kesalahan dalam memasukkan angka pada persediaan akhir;bahwa Menurut Pemohon Banding data persediaan akhir yang salah, diambil dari data persediaan akhirfinished goods, yaitu sebesar Rp.7.682.349.768,00 dalam ribuan rupiah;bahwa untuk menyelesaikan masalah persediaan awal tersebut, Majelis melihat Laporan Rugi Laba diaudit

Bahwa pada persidangan banding, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah mengakui secara jelas dannyatanyata sebagaimana tertuang dalam Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni2010, Halaman 40 Alinea ke5 bahwa pada saat pemeriksaantidak bisa menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun1998 yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik karena kesulitanuntuk mengumpulkan datadata dan harus meminta ke AuditorKPMG di Singapura.

No. 438 B/PK/PJK/20112424Bahwa pada pemeriksaan sidang banding atas koreksi HPPatas Alokasi Biaya Kantor Pusat pada PPh Badan sebesarRp. 3.155.141.369,00 yang telah diputus berdasarkan PutusanPengadilan Pajak Nomor: 24061/PP/M.VII/15/2010 tanggal 15Juni 2010 yang merupakan dasar dari diputusnya perkara a quotelah terungkap halhal sebagai berikut:9.5.1,50.2.Bahwa dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) hanyamenyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi yangtelah diaudit

Laporan KeuanganKonsolidasi yang diserahkan tersebut merupakan datayang sama yang telah disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalamproses keberatan.Bahwa berdasarkan data dalam persidangan berupaLaporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit olehAuditor KPMG untuk tahun 2002 dapat dijelaskansebagai berikut:a.

No. 438 B/PK/PJK/201136369.5.7,0.8.Bahwa selain daripada itu, Laporan KeuanganKonsolidasi Kantor Pusat yang telah diaudit oleh KPMGSingapore tersebut, juga tidak mengungkapkan rincianserta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetapdi negara tempat perusahaan yang bersangkutanmelakukan usaha atau kegiatan sebagaimana yangdipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP62/PJ./1995tanggal 24 Juli 1995.Bahwa berdasarkan

Bahwa koreksi harga pokok penjualan sebesarRp. 3.155.141.369,00 atas alokasi biaya kantor pusat pada PPhBadan Tahun 2002 yang menjadi dasar dalam koreksi DPP PPhPasal 26 ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00 dilakukankarena Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) melakukan perhitungan biaya alokasi kantor pusat43tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, yang mensyaratkanLaporan Keuangan Konsolidasi yang sudah diaudit olehAkuntan

Pasal 3 ayat (2)Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 435 B/PK/PJK/201 11414"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."2 Bahwa Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

olehAkuntan Publik dan laporan tersebut mengungkapkan besarnya biayaadministrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT.2 Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 1997, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan LaporanKeuangan Konsolidasi Kantor Pusat yang diaudit oleh Akuntan Publik danmengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenisdan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUTdi negara tempat perusahaan

KEP62/PJ./1995 tanggal 24 Juli1995.5 Bahwa pada pemeriksaan sidang banding atas koreksi HPP atas Alokasi BiayaKantor Pusat pada PPh Badan sebesar Rp4.288.080.432,00 yang telah diputusberdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24056/PP/M.VII/15/2010tanggal 15 Juni 2010 yang merupakan dasar dari diputusnya perkara a quotelah terungkap halhal sebagai berikut :1 Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya menyampaikan Laporan KeuanganKonsolidasi yang telah diaudit

Pasal 1 Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995maupun Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak BergandaHalaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 435 B/PK/PJK/201 1antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PemerintahSingapura;7 bahwa selain daripada itu, Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusatyang telah diaudit oleh KPMG Singapore tersebut, juga tidakmengungkapkan rincian serta jenis dan besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing bentuk

Pasal 1 KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP62/PJ./1995 tanggal 24Juli 1995 serta Pasal 7 ayat (3) Persetujuan PenghindaranPajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Pemerintah Singapura;Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 435 B/PK/PJK/201 1282813143 bahwa dalam Laporan Keuangan Konsolidasi kantor pusatyang telah diaudit oleh KPMG Singapura tidak diungkapkanrincian serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap diNegara

Bahwa Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Olehkarena itu biayabiaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalamakunakun terkait (Bukti PPK5);d. Bahwa akun COG Office Administration sebesar Rp. 225.429.146,00merupakan biayabiaya sehubungan dengan Biaya AdministrasiPerusahaan, sangat wajar suatu) Perusahaan memiliki biayaadministrasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaansecara keseluruhan;B.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Personal Exp) sebesarRp. 34.082.800,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayaadministrasi.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (PengembanganKaryawan) sebesar Rp. 62.989.625,00 merupakan biayabiayasehubungan dengan biaya pelatinan karyawan.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Perjalanan Dinas)sebesar Rp. 485.045.938,00 merupakan biayabiaya sehubungandengan perjalanan dinas karyawan seperti yang telah PemohonPeninjauan Kembali sampaikan di dalam persidangan yaitu PemohonPeninjauan Kembali memiliki 4 kebun dan 1 pabrik di lokasi yangberbedabeda.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Others) sebesarRp.158.971.574,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayapelatinan karyawan.

Cahaya Abadi Semesta yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS &DEWI ;Hal.1 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga SbyBahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU wajibmempertanggungjawabkan utangutangnya terhadap Para Kreditormelalui hartanya sesuai Daftar Aset perseroan yang telah diperiksa olehKantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI ;Bahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU, untuk mengajukanPermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dahulutelah mengadakan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) perseroan ;Bahwa selain itu, perseroan juga telah membuat dan melampirkanLaporan Keuangan perseroan yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI ;Pemohon sebagai Debitor PKPU Tidak Mampu untuk MembayarUtang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.Bahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU memiliki utang yang telah jatuhtempo dan dapat ditagih oleh Kreditor yaitu :1.

CAHAYA ABADI SEMESTAper tanggal 31Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADESUDARMA, THOMAS & DEWI. (Diberi tanda P6) ;7. Laporan Keuangan PT. CAHAYA ABADI SEMESTA per tanggal 28 April2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA,THOMAS & DEWI, (Diberi tanda P7) ;8. NPWP atas nama PT. CAHAYAABADI SEMESTA. (Diberi tandaP8)9. KTP atas nama SASTRO KOMARJONO selaku Direktur PT. CAHAYAABADI SEMESTA. (Diberi tanda P9) ;10.

Cahaya Abadi Semesta No. 11tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Zainal Arifin, SE., SH., Notarisdi Surabaya, dapat diketahui bahwa sebelum diajukannya permohonanPKPU a quo oleh Pemohon atas prakarsa sendiri , Pemohon yangmerupakan Perseroan Terbatas Berbadan Hukum , telah mendapatkanpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;Menimbang, bahwa selain telah mendapat persetujuan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa, Pemohon juga telah diaudit oleh kantorAkuntan Publik Made Sudarma, Thomas

Melanggar Pasal 68 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Direksiwajiob menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publikuntuk diaudit apabila (d) Perseroan merupakan persero".

(videReplik Pemohon hal 20);Bahwa berdasarkan dailildalil hukum di atas jelaslah pertimbangan hukumJudex Facti bertentangan dengan Pasal 66 ayat (3) juncto Pasal 68 ayat (1)huruf d. karena Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa LaporanKeuangan harus memenuhi standar akuntansi keuangan dan diaudit olehakuntan publik sebagaimana ditentukan olah Pasal 66 ayat (3) /uncto Pasal68 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Pemohon

Nomor 890 k/Pdt/201610.11.atas nama perseroan, data dari Laporan Keuangan yang telah diaudit olehakuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi danDewan Komisaris",Bahwa dengan pertimbangan Judex Facti yang demikian, menurut ParaPemohon Kasasi Judex Facti telah salah menerapkan pembagian bebanpembuktian.

Karena apakah adil jika Judex Facti juga membebankankepada Para Pemohon Kasasi bukti setoran, data dari laporan keuanganyang telah diaudit akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani olehDireksi dan Dewan Komisaris, sementara disisi lain Termohon Kasasi tidakpenah membuat Laporan Keuangan yang diaudit akuntan, dan TermohonKasasi tidak pernah menunjukkan Akte Otentik atau setidaktidaknyasebuah bukti surat yang membantah atau yang menyatakan sebaliknya dariapa yang disebutkan dalam Akte Otentik

olehakuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi danDewan Komisaris;Dalam hal ini jelas Judex Facti sangat tidak adil jika membebankan haltersebut kepada Pemohon Kasasi karena bukti setoran ke dalamrekening bank atas nama perseroan, data dari Laporan Keuangan yangtelah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatanganioleh Direksi dan Dewan Komisaris semestinya dibebankan Judex Factikepada Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi telah mengajukan 2(dua) bukti surat