Ditemukan 36 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-02-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0633/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 17 Mei 2016 —
110
  • Menghukum kepada Pemohon konpensi /Tergugat rekonpensi untuk membayar semua kewajiban yang dibebankan sebagaimana tersebut daklam diktun poin 3 berupa poin 3.1, 3.2, 3.3, yang total jumlahnya sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar saat sidang ikrar talak didepan sidang hakim Pengadilan Aagama Kabupaten Kediri ;2.
    Kdr.1 Menghukum kepada Pemohon konpensi /Tergugat rekonpensi untuk membayarsemua kewajiban yang dibebankan sebagaimana tersebut daklam diktun poin 3berupa poin 3.1, 3.2, 3.3, yang total jumlahnya sebesar Rp. 15.500.000, (limabelas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar saat sidang ikrar talakdidepan sidang hakim Pengadilan Aagama Kabupaten Kediri ;2 Menghukum kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp.461000, (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah
Register : 21-11-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 675/Pdt.G/2022/PA.Pyk
Tanggal 16 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
6914
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana dalam diktun 4 di atas;

    8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Register : 16-10-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 3593/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • strong>

    Dalam Rekonvensi

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuksebagaian ;

    2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang Mutah sebesar

    Rp15.000.000,00 ( Lima belas Juta rupiah )

    3. Memerintahkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan Diktun

Putus : 22-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — HARRI SUSATIYO, S.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
4539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harri Susatiyo S.Pd NIP. 130575045/19570616.197701.1.004, guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo KabupatenMagelang;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor: 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009,sepanjangmengenai diktun kedua tentang memberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr.
Register : 14-07-2021 — Putus : 13-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 112/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 13 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
10350
  • Bahwa oleh karena terjadi pertentangan antara dalilPenggugat pada diktun dengan diktum IV maka gugatan Penggugat harusdinyatakan kabur (Obscuur Libel) maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat menyatakan :Bahwa Tanah Sawah yang tercatat dalam Kedua Sertifikat Objek Sengketatersebut, asal mulanya merupakan Satu Kesatuan Tanah Milik orang tuaPenggugat Almarhum Pabicarai A.
Register : 21-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 0963/Pdt.G/2015/PA.SEL
Tanggal 27 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
84
  • Timur dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah sawah sahdi, Sebelah Timur : Gang, Sebelah Selatan Gang, Sebelah Barat :Tanah Pekarangan/Rumah Marzuki, setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi;
  • Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi berhak atas harta bersama yang tersebut pada diktun
Register : 24-04-2007 — Putus : 23-10-2007 — Upload : 05-12-2022
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 20/Pdt.G/2007/PN Kab Prob
Tanggal 23 Oktober 2007 — Penggugat:
NY. SUPAIDA
Tergugat:
1.MURSID
2.SUBADRI
3.BURTYA ALIAS BOK CIP
533
  • Menyetekon panguesaen sebegien tench oleh Tezgugat Reconpensi ---pade diktun point (2) di etes adalah tanpa hek den melawen hukun;

    4. Menyatakan batal Akte jual beli tanch PPAT.

Register : 04-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 20-04-2019
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 103/Pdt.G/2017/PTA.Mks
Tanggal 15 Nopember 2017 — Hariani, S.Kep. Binti Suwardi, dkk VS HJ. Asira binti Damma, dkk
5731
  • Suudi atas obyeksengketa sebagaimana termuat dalam diktun 4 adalah sebagai berikut :a. Hj. Asira (isteri) = 5/40 bagianb. Hj. Sunarti binti H. Suudi (anak kandung) = 7/40 bagianc. Suwardi Bin H. Suudi (anak kandung) = 14/40 bagiand. Syarifuddin Bin H. Suudi (anak kandung) = 14/40 bagian(vide Put. Hal 9091).
Register : 08-12-2014 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-03-2017
Putusan PA SELONG Nomor 1211/Pdt.G/2014/PA.Sel.
Tanggal 14 Desember 2015 — Para Penggugat VS Para Tergugat dan Turut Tergugat
7650
  • Amaq Katna alias Lok Katna Bin Amaq Anci mendapat bagian 2/6 X harta peninggalan Amaq Anci dan menjadi bagian ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam diktun angka 2 huruf c di atas dengan ketentuan bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; -c.
    Amaq Katna alias Lok Katna Bin Amaq Anci mendapat bagian 2/6 X hartapeninggalan Amaq Anci dan menjadi bagian ahli warisnya sebagaimanatercantum dalam diktun angka 2 huruf c di atas dengan ketentuan bagianseorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; c.
Putus : 02-04-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/TUN/2009
Tanggal 2 April 2009 — PT. PULAU BINTAN DEVELOPMENT ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU dahulu KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU PROPINSI RIAU ; PT. STRAITS-CM VILLAGE, PT. RIA BINTAN
5637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buana MegaWisatama, atas tanah di Kabupaten Kepulauan Riau, diatur di halaman3 bagian MEMUTUSKAN, menetapkan diktun KEDUA : "Untukmemperoleh tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan iniharus didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang bersangkutanselambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah dilunaskan nya pembayaran dan telah dipenuhi persyaratan yang dimaksud dalamDIKTUM PERTAMA huruf c, e, dan f di atas dipenuhi serta membayarbiaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Register : 28-10-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 766/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Juli 2017 — Ny. YULI SYAIFUL AKBAR Lawan 1.Drs. SUBAGYO MS 2.FATMA AGUNG BUDIWIJAYA, S.H. 3.Negara RI cq. Pemerintah RI cq. BPN RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan
11049
  • Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang dikabulkanadalah petitum yang bersifat deklarator, maka petitum tentang uang paksa danptitum mengenai putusan serta merta harus ditolak;Menimbang, bahwa petitum agar sita jaminan dinyatakan sah danberharga harus ditolak, karena dalam perkara ini tidak pernah diakukan sitajaminan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat Il adalahpihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yangbesarnya akan diperhitungakan dalam diktun
Register : 08-12-2020 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 104/G/2020/PTUN.MKS
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
ANDI ODDANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Intervensi:
SAKKA LABADDU
16486
  • Hasan, sebagaimanadiuraikan pada diktun IV butir ke satu tersebut dan dalam kenyataan tanahyang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensiberdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21 111995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17101995, luas 9.281 M?
Register : 29-10-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 553/Pdt.G/2018/MS.Lsk
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9728
  • Sebagaimana dinyatakan dalam diktun kesatu suratkeputusan tersebut. Dan pada diktum kedua dinyatakan bahwa Olehkarena Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18Oktober 1989 dan Duplikat Kutipan Akta NikahNo.Kk.01.04.2/PW.01/383/2008 tanggal 3 September 2008 harusdinyatakan batal.e Bahwa oleh karena ODuplikat Kutipan Akta NikahNo.Kk.01.04.2/PW.01/383/2008 tanggal 3 September 2008 telahdibatalkan.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 29 April 2014 — LETKOL TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (PURNAWIRAWAN TNI AD)
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
9626
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, dan menyatakan keputusan ini,dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet dan upaya hukum lain ;Menyatakan bilamana Tergugat II. tidak melaksanakan isi putusan diktun Nomor 11,maka setiap keterlambatan 1 (satu) hari diwajibkan memberi ganti rugi kepada ParaPenggugat uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan bertambah terusbunga 1% untuk setiap hari keterlambatan membayar ;Menghukum Tergugat I. dan Tergugat II. secara tanggung
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 17 Januari 2019 — Pidana - RONI M. NAPU,ST
22757
  • danmeter panjang, sedangkan diameter pipa dan tebal pipa kami ukur daripipa yang tidak tertanam di tanah (terekspose) dan sisa pipa yang tidakterpakai, dengan alat ukur yang meter pendek, dan dalam pemeriksaankami tidak ditemukan adanya tandatanda kebocoran pipa yang bisamengurangi debit air;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Sulawesi IINomor : 27/KPTS/SNVT PJBASUL.II/2015 tanggal 28 Oktober 2015tentang Perubahan SK Nomor : 11/KPTS/SNVT PJBASUL.II/2015 tanggal22 April 2015, dalam diktun
    dengan running test dan pengukuran debit pada alatvnotch yang terpasang pada Instalasi Pengolahan Air, yang dalamkontrak seharusnya adalah 0,02 m/det ternyata hasilnya lebih baikkarena debit air telah mencapai 0,04 m/det, sehingga kami dapatmeyakini telah melebihi dari manfaat yang diharapkan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Sulawesi IINomor : 27/KPTS/SNVT PJBASUL.II/2015 tanggal 28 Oktober 2015tentang Perubahan SK Nomor : 11/KPTS/SNVT PJBASUL.II/2015 tanggal22 April 2015, dalam diktun
Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Oktober 2013 — UNGGUL, S.Sos, M.Si
6347 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittingg ;Kedua : Susunan Panitia pelaksana Kegiataan sebagaimana dimaksud didalam Diktun kesatu di atas adalah sebagaimana tercantumdalam lampiran keputusan Walikota ini ;Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua di atas bertugassebagai berikut :1.