Indroharto, SH ;Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisinan hukum antara kedua belah pihakPutusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958 dalamperkara : Moehati alias Djaroh Guustaf, dkk ;DALAM REKONVENSI :Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggapdipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ;Bahwa Tergugat/Penggugat Dalam Rekonvensi telah beberapa kalimemberitahukan Penggugat Nasir/Tergugat dalam Rekonvensi telah beberapakali

atau obscure libell, sebagaimana putusan MahkamahAgung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dalam perkara:Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk. dan putusan Mahkamah Agung RINo. 547 K/Sip/1971 (Lilik Mulyadi, S.H., Hukum Acara Perdata menurutTeori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999, halaman43);Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang, doktrin dan yurisprudensiyang telah diuraikan tersebut, maka jelas ternyata, bahwa dalam perumusanpermohonan cerai talak tidak perlu

Fce KTP dan KSK 120KASTRI (DJAROH BAJEM) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundo Asli Kwitansi Asli Surat Ket Waris Asli PIJB No. 317 tgl. 24102001 Fce KTP dan KSK 121SUNDARI (RAHMAD) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundo Asli Kwitansi Asli Surat Ket Waris Fe KTP dan KSK Fe. SK Gub. 122KASIH ( KASIH P. TIR) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket.

Fce KTP dan KSK 120KASTRI (DJAROH BAJEM) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundo Asli Kwitansi Asli Surat Ket Waris Asli PIJB No. 317 tgl. 24102001 Fe KTP dan KSK 121SUNDARI (RAHMAD) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundo Asli Kwitansi Asli Surat Ket Waris Fe KTP dan KSK Fe. SK Gub. 122KASIH ( KASIH P. TIR) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket.

Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFc KTP dan KSK KASTRI (DJAROH BAJEM)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFe KTP dan KSK SUNDARI (RAHMAD)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFc KTP dan KSK KASIH ( KASIH P. TIR)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket.

Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFe KTP dan KSK 120.KASTRI (DJAROH BAJEM)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFe KTP dan KSK 121.SUNDARI (RAHMAD)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFc KTP dan KSK 122.KASIH (KASIH P. TIR)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket.

Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFe KTP dan KSK 120.KASTRI (DJAROH BAJEM)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFc KTP dan KSK 121.SUNDARI (RAHMAD)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala Desa JemundoAsli KwitansiAsli Surat Ket WarisFe KTP dan KSK 122.KASIH ( KASIH P. TIR)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket.

keterkaitan atau hubungan hukum kontraktual antaraPenggugat dengan Tergugat yang menjadi dasar untuk mengajukangugatan a quo terhadap Tergugat ;194.6.4.7.Bahwa Ropaun Rambe dalam bukunya "Hukum Acara PerdataLengkap", terbitan Sinar Grafika, Cetakan ke5 Juni 2008, padahalaman 342 menyatakan:"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilanadalah perselisinan hukum entere kedua pihak".Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No. 4 K/Sip/1958 dalam perkara Moehati alias Djaroh

Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958 dalam perkara Moehayatialias Djaroh lawan Gistaaf Dkk (Ropaun Rambe, Hukum Acara PerdataLengkap, penerbit Sinar Grafika halaman 342);Erorr in object.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum padaPasal 67 ayat (1) yang menyatakan setiap pelanggan air minum berhakmemperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitasdan kontinuitas

Dalam perkara Moehati alias Djaroh lawan Gustaafyang jelas menggugurkan berita acara pemberian/pembayaran gantiHal. 12 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/201 4rugi jaman Belanda yang merupakan dasar terbitnya processverbalvan grensregeling (Berita Acara Tata batas) dan fotocopy subpletoirprocessverbal van grensregeling (Berita Tata batas Tambahan) ;Bahwa selain dari pada itu yang semakin menjadi tanda tanyaterbesar atas kesilapan Majelis Hakim adalah :a.

DJAROH, bertempat tinggal di Ngingas RT. 04, RW. 01, Kecamatan Waru,Kabupaten Sidoarjo;Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.SusPHI/20159. ROBIAH, bertempat tinggal di Jalan Kiriman Dalam 67 RT. 01, RW. 01,Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;10. NURJUMINAH, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 244 RT. 21, RW.02, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;11.MISSIAH, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono RT. 08, RW. 02,Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;12.

Fe KTP dan KSK 120KASTRI (DJAROH BAJEM) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari KepalaDesa Jemundo Asli Kuitansi Asli Surat Ket Waris Asli PIJB Nomor 317 tgl. 24102001 Fe KTP dan KSK 121SUNDARI (RAHMAD) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari KepalaDesa Jemundo Asli Kuitansi Asli Surat Ket Waris Fe KTP dan KSK Fe. SK Gub. 122KASIH ( KASIH P. TIR) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket.

Fe KTP dan KSK 120KASTRI (DJAROH BAJEM) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari KepalaDesa Jemundo Asli Kuitansi Asli Surat Ket Waris Hal. 69 dari 167 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2016 Asli PIJB Nomor 317 tgl. 24102001 Fe KTP dan KSK 121SUNDARI (RAHMAD) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari KepalaDesa Jemundo Asli Kuitansi Asli Surat Ket Waris Fe KTP dan KSK Fe. SK Gub. 122KASIH ( KASIH P. TIR) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket.

KASTRI (DJAROH BAJEM) Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundoAsli KuitansiAsli Surat Ket WarisFo KTP dan KSK 121. SUNDARI (RAHMAD) Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundoAsli KuitansiAsli Surat Ket WarisFo KTP dan KSK Hal. 95 dari 167 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2016 122. KASIH ( KASIH P. TIR) Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket.

Kehilangan dari Kepala DesaJemundoAsli KuitansiAsli Surat Ket WarisFo KTP dan KSK 120.KASTRI (DJAROH BAJEM)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundoAsli KuitansiAsli Surat Ket WarisFo KTP dan KSK 121.SUNDARI (RAHMAD)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundoAsli KuitansiAsli Surat Ket WarisFo KTP dan KSK 122.KASIH (KASIH P. TIR)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket.

KASTRI (DJAROH BAJEM) Surat Ket. Kehilangan dari Kepolisian Surat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundo Asli Kuitansi Hal. 149 dari 167 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2016 Asli Surat Ket WarisFc KTP dan KSK 121.SUNDARI (RAHMAD)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket. Kehilangan dari Kepala DesaJemundoAsli KuitansiAsli Surat Ket WarisFo KTP dan KSK 122.KASIH ( KASIH P. TIR)Surat Ket. Kehilangan dari KepolisianSurat Ket.

Mahkamah Agung RI melaluiYurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958menyatakan :Halaman ff Putusan Nomor 437/POT /208/PT OK)Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalahadanya perselisinan hukum antara kedua belah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf, dkk.;Ild. Maka dengan demikian terhadap dalildalil Para Penggugat yangmenyatakan gugatan diajukan, salah satunya kepada Tergugat menjaditidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.

hal inisangat mengadaada dan tidak berdasar, karena Tergugat VI tidak pernah mendapatTegoran dari Para Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis dan selama initidak ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat VI sehingga sampai20saat ini pengerjaan pondasi yang dilakukan oleh Tergugat VI masih tetap berjalandengan baik tanpa hambatan, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah ditegaskan dalam perkara perdata Nomor : 4 K/Sip/1958, tanggal 13121958,antara Moehati alias Djaroh

Putusan Mahkamah Agung tanggal 13121958 No.4K/Sip/1958 dalam perkara Moehati alias Djaroh lawan Gistaaf dkk ;Akan tetapi dalam gugatan aquo, Para Penggugat tidak dapatmembuktikan adanya kerugian yang didalilkan dan juga tidak jelasmenyebutkan perbuatanperbuatan apa yang dilanggar Tergugatbahkan tidak jelas keteranganketerangan yang mana yang telahdilanggar Tergugat, sehingga gugatan mengandung cacat formilpula oleh karenanya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterimakarena gugatan tidak berisi

Hal ini diperkuatdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13121958 No. 4 K/Sip/1958 yang menyatakan,Hal 17 Putusan No. 699/PDT/2018/PT.DKI Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukumantara kedua belah pithak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukupalasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanPenggugat ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan

Mahkamah Agung RI melaluiYurisprudensinya, tanggal 13121958 No. 4 = K/Sip/1958menyatakan,Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara keduabelah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, Tanggal2811976 No.201 K/Sip/1974 menyatakan,Putusan Hakim pertama yang menyangkut 14 orangtergugat, yang selama sidang berlangsung, diluar sidangpersoalannya telah selesai dengan pihak Penggugat

Hal ini berdasarkan padaPutusan Mahkamah agung tanggal 13Desember 1958 No. 4/K/Sip/1958 dalamperkara Moehati alias Djaroh lawanGistaaf dkk.

, duplik maupun pembuktian.Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2017/PN SimBahwa dalam praktik ternyata teori individualiserings yang banyakditerapkan dan dipakai, dan menurut yurispudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia perumusan kejadian material dan pencantumandasar hukum guna telah memenuhi syarat agar gugatan tidakobscuur libel atau obscuur libel, sebagaimana putusan MakamahAgung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13Desember 1958 dalam perkara Moehati alias Djaroh

Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI, tanggal 13121958 No. 4 K/Sip/1958 yang menyatakan,Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antarakedua belah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasanhukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugatditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima

Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya,tanggal 13121958 No. 4 K/Sip/1958 menyatakan,Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antarakedua belah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, Tanggal 2811976 No.201 K/Sip/1974 menyatakan,Putusan Hakim pertama yang menyangkut 14 orangtergugat, yang selama sidang berlangsung, diluar sidangpersoalannya telah selesai dengan pihak Penggugat

Dengan demikian,sebenarnya sudah tidak ada perselisihan mengenai harta bersama yangmenjadi bagian dari masingmasing pihak, karena penyelesaiannya merujukkepada Perhitungan Kedua.Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Dsember 1958 : DalamPerkara: Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkkSyarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalahadanya perselisinan hukum antara kedua pihak.4.

Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah AgungNo.4/K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dalam perkara antaraMoehati alias Djaroh melawan Gustaf dkk:"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalahadanya perselisihan di antara kedua belah pihak.Bahwa demikian juga dalil PARA PENGGUGAT perihal penyegelan kantormanagement building (vide butir 7 Gugatan), maupun chiller rusak (videbutir 8 Gugatan), juga tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT III, bahkanTERGUGAT III tidak pernah tahu

Terlebihbahwa putusan yang dijadikan referensi Judex Facti adalah putusanMahkamah Agung Tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Rup/1958hanyalah putusan di tingkat pertama tanggal 23 September 1957 Nomor199/1957 Perdata yang tidak diajukan permohonan banding sehinggaputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selain itu bahwajual beli yang dilangsungkan adalah antara penjual yang berbangsa eropahdan pembeli yang berbangsa Indonesia (ada hubungan antar golongan)yakni antara Moehati alias Djaroh