Ditemukan 24 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Kendari
Tanggal 14 Februari 2017 — - WA ODE YULITA,S.P. Binti LA ODE MUH HADJI - LEONAR KALALINGGI, S.Tp. Bin KALALINGGI - RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO,A.Md.Bin MUH.AKBAR UNO
177103
  • melihatada persetujuan dari Terdakwa , lalu terdakwa Il juga membubuhkan parafsebagai tanda persetujuan pencairan pada slip penarikan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan SOP pencairan dana nasabah yag tidakdilengkapi dengan tandatangan nasabah pada slip penarikan, maka proseduryang wajib ditempuh adalah pihak marketing atau head teller atau pimpinancabang wajib mengkonfirmasi perintah tersebut untuk memastikan kejelasanidentitas penarik dan kejelasan perintah penarikan tersebut, apabila telah djelas
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
167116
  • sebagai instansi dan pejabatyang berwenang melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.7 Tahun2009 Tentang Bangunan Pasal 5 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), Pasal 72,sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.6Tahun 2013 dan Perwali Surabaya Nomor 37 tahun 2012 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Pelanggaran Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009tentang Bangunan (vide P8) Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).v Pasal 1342 KUHPerdata Djika katakata suatu persetudjuan djelas
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
396225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupun demikianhakim harus melakukan peradilan.Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undangundang memberikuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanja ketentuanundangundang itu atau artinja suatu kata jang tak djelas dalam suatuketentuan UU. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undangundang setjara gramatikal atau historis, baik recht maupunwetshistoris, setjara sistimatis atau setjara sosiologis atau dengan tjaramemperbandingkan hukum.(Mr.
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
9841
  • sebagai instansi dan pejabat yang berwenangmelaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.7 Tahun 2009 Tentang BangunanPasal 5 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), Pasal 72, sebagaimana sudah diubah denganPeraturan Daerah Kota Surabaya No.6 Tahun 2013 dan Perwali Surabaya Nomor 37tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran Perda Kota SurabayaNomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (vide P8) Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4).v Pasal 1342 KUHPerdata Djika katakata suatu persetudjuan djelas