Ditemukan 58 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-12-2013 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 95/Pdt.G/2013/PN Ung
Tanggal 7 Juli 2014 — PENGGUGAT : BAMBANG UTOMO TERGUGAT : R A M E L A N, DKK
649
  • No. 110 surat ukur tanggal 9 Mei 1933 No. 155 luas 25.527 m2, tercatat atasnama : Comelis Jakobs janda Victor E Manuel Van Dietz, Ruddi Van Dietz,Emestine Van Dietz, Winada Van Dietz, Ruddi Van Dietz, Paula Van Dietz, LauraVan Dietz dan Oscar Van Dietz.Mengidzinkan permintaan dari Djendral Major Gatot Subroto atas sebagiandari tanah tersebut yang batas2nja lebih landjut akan ditentukan.3 Bahwa pada 11 Pebruari 1961 Bapak Jendral Gatot Soebroto mengajukanpermohonan sertifikat hak milik, kepada Pemerintah
    Djendral, diberi tanda P 11 ;Foto copy surat dari Gatot Soebroto tanggal Djakarta, 21 Pebruari 1961, diberitanda P 12;Foto copy surat Permohonan idjin untuk Familiegraf dari Gatot Soebroto kepadaBupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang, diberi tanda P 13 ;Foto copy gambar ikhtisar dari sebagian bekas tanah Erfpacht Perp.
Register : 25-07-2011 — Putus : 08-12-2009 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Ung.
Tanggal 8 Desember 2009 — Yayasan Stichting Han Lioe melawan KODAM IV Diponegoro
764
  • 2001perihal permohonan penangguhan pengukuran tanah HGBNo.34 dan HGB No.35 yang ditujukan kepada Kantor62Pertanahan Kabupaten Semarang dan apakah Penggugatdalam shal demikian masih mempunyai hak untukmemperpanjang atau permohonan pembaruan hak kedua HGBtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupasertifikat HGB Nomor 34 dan dan bukti P.11 berupa HGBNomor 35, atas nama Yayasan Stichting Han Lioe(Penggugat) tertanggal 14 Oktober 1971 yangditerbitkan oleh Kantor Departemen dalam NegeriDirektorat Djendral
    pembaruan hak kedua HGB tersebut tetapitidak diproses oleh Kantor Pertanahan KabupatenSemarang dikarenakan ada keberatan pihak III yaituKodam IV Diponegoro (Tergugat) , dalam hal tanah obyeksengketa didalam penguasaan Tergugat sebagaimanadalil jawabannya Tergugat mengusai tanah obyeksengketa sejak tahun 1961, namun ternyata HGB No. 34dan HGB No. 35 atas nama Yayasan Stichting Han Lioe(Penggugat) terbit kemudian pada tanggal 14 Oktober641971 yang diterbitkan oleh Kantor Departemen dalamNegeri Direktorat Djendral
Register : 17-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 764/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 21 Desember 2021 — n Djendral Soedirman
4531332
  • n Djendral Soedirman
    Yayasan Djendral Soedirman, dahulu bertempat tinggal di JalanPetemon Barat No.171, Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnyabaik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai Turut Terbanding VI /semula Turut TerlawanVI;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 November 2021,Nomor: 764/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;2.
    Surabaya, selanjutnyadisebut Tergugat IV/Pembanding/ TergugatTergugat dalam Kasasi/PenggugatPenggugat untuk Kasasi II/ Turut TermohonTermohonPeninjauan Kembali.Djoko Soewondo, baik untuk diri sendiri maupun dari dan atas NamanyaMBOK DEWI RUKAYAH, tinggal di Dupak Gang IV No.48 Surabaya,selanjutnya disebut Tergugat V/Pembanding/ TergugatTergugat dalamHalaman 11 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBYKasasi / PenggugatPenggugat untuk Kasasi II / Turut TermohonTermohon Peninjauan Kembali.Yayasan Djendral
Putus : 22-05-2014 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 22 Mei 2014 — Ir. ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW, M.Si
402244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bendungan Hilir/Petunduhan: Komplek Asian Games di BendunganHilir/Petunduhan:Luasnja + 320 Ha dengan batas di sebelah:Timur: Batas Barat Pedjompongan Utara/Selatan, 75 m batas SelatanPedjompongan Selatan melintasi tanah ALRI mengikuti batasSelatan tanah ALRI batas Barat Bendungan Hilir batas SelatanBendungan Hilir lurus sampai Djalan Bendungan Hilir, mengikuti keSelatan lurus hingga sampai suatu titik 150 m Selatan ke DjalanDjendral Sudirman;Selatan: dari titik tersebut di atas sedjadjar Djalan Djendral
    Parman dan Djalan Djendral Sudirman WilajahDjakarta Pusat DCI Djakarta, menyetujui PT. Indobuildco untuk membangunhotel dengan kelengkapannya terletak di atas tanah ex Jakindra dalamlingkungan komplek Gelora Senayan di atas tanah seluas + 13 Ha;. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta No. 1/744/A/kK/BKD/71 tanggal 21 Agustus 1971 tentangPenundjukkan dan Pemberian Idjin Menggunakan tanah Ex. Jakindra diKompleks Gelora Senajan, Djalan Djen Sudirman dan Djalan S.
    Penjelenggaraan Asian Games 1962 di Djakarta,menetapkan antara lain:Pasal 1:Daerah Bendungan Hilir/Petunduhan: Komplek Asian Games di BendunganHilir/Petunduhan:Luasnja: + 320 HA. dengan batas di sebelah:Timur : Batas Barat Pedjompongan Utara/Selatan, 75 m batas SelatanPedjompongan Selatan melintasi tanan ALRI mengikuti batasSelatan tanah ALRI batas Barat Bendungan Hilir batasSelatan Bendungan Hilir lurus sampai Djalan Bendungan Hilir,mengikuti ke Selatan lurus hingga sampai suatu titik 150 mSelatan ke Djalan Djendral
    Sudirman;Selatan: Dari titik tersebut di atas sedjadjar Djalan Djendral Sudirmansampai batas Kebajoran Baru membudjur ke Barat mengikutiDjalan Hanglekir lurus sampai Kali Grogol;Barat dan Utara: Kali Grogol Djalan Kereta Api hingga titik permulaan padabatas Timur:Dikuasai penuh oleh Negara dan dinjatakan tertutup mulai tanggal 1 Mei1959:Pasal 2:1.
    Parman dan Djalan Djendral Sudirman WilajahDjakarta Pusat DCI Djakarta, menyetujui PT. Indobuildco untuk membangunhotel dengan kelengkapannya terletak di atas tanah ex Jakindra dalamlingkungan komplek Gelora Senayan di atas tanah seluas + 13 Ha;6. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta No. 1/44/A/K/BKD/71 tanggal 21 Agustus 1971 tentangPenundjukkan dan Pemberian Idjin Menggunakan tanah Ex, Jakindra diKompleks Gelora Senajan, Djalan Djen Sudirman dan Djalan S.
Putus : 08-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1936 K/Pdt/2011
Tanggal 8 Desember 2011 — KEPALA ZENI KODAM V BRAWIJAYA., DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN RI Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT,.; Drs. R. TRIANGGONO PRANOTO YUDO dan KRESNO UTOMO SE., BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG,
5439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua : MAYOR RADEN SAPARWI Nrp. 13889 anggota ZeniBangunan Kodam VIII / Brawijaya.e Sekretaris : KAPTEN RADEN SOEJONO Nrp. 10362 anggota StafKomando Militer Kota dan Garnisun Malang.e Bendahara :KAPTEN SOENJOTO Nrp. 10208 anggota Staf KomandoResimen Infanteri 18.e Para Pembantu : KAPTEN DJOKO ABDOEL HAMID SOEBALI Nrp.10513anggota Adjudan Djendral Kodam VIII / Brawijaya.
    Para Pembantu : KAPTEN DJOKO ABDOEL HAMID SOEBALI Nip.10513 anggota Adjudan Djendral Kodam VIII /Brawijaya.f. Pada tahun 1968, kondisi Taman Rekreasi Senaputra sangat memprihatinkan makauntuk mengatasi kondisi tersebut dan dengan dilatarbelakangi bahwa tanah yangdikelola Yayasan Senaputra merupakan milik TNI AD demikian pula para pengurusYayasan Senaputra merupakan Para Perwira TNI AD cq.
Putus : 27-10-2014 — Upload : 14-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 1/PDT.G/2014/PN.TDN
Tanggal 27 Oktober 2014 — Ahli Waris SUPARDI BIN SULAIMAN (yang dikuasakan kepada anak kandungnya SUDI HARYANTO bin SUPARDI) lawan BASTARI SULAIMAN
9124
  • Tergugatdalam Kovensi) pada tanggal 18 Februari tahun 1972, yang diketahui Lurah PangkalLalang berupa jual beli sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak jalan P.Dipenogoro Rt/Rw 022/009 Kel.Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan KabupatenBelitung yang kemudian atas dasar Surat Jual Beli tersebut terbitlah SertifikatSementara Hak Milik No 832 tanggal 22 Juli 1972 atas nama Pemilik Bastari BinSulaiman dengan luas Panjang 65 M dan lebar 25 M yang diterbitkan DepartemenDalam Negeri Direktorat Djendral
    Dipenogoro Rt/Rw 022/009 Kel.Pangkal Lalang KecamatanTanjungpandan Kabupaten Belitung dengan luas Panjang 65 M dan lebar 25 Msebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Sementara Nomor : 832 tanggal 22Juli 1972 atas nama Pemilik Bastari Bin Sulaiman dengan luas Panjang 65 M dan lebar25 M yang di terbitkan Departemen Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria adalahsah menurut hukum ;Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Petitum Point 2 danPoin 3 yaitu menyatakan sah menurut hukum
Register : 27-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
MUSLIM ISMAIL
Tergugat:
1.PURNIMA
2.ANDI SUGRAHA PUTRA
3.MUHAMMAD ARIE SUGANDI
4.PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk Cabang Utama Pekanbaru
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.EKA META RAHAYU, SH
Turut Tergugat:
1.PURNAWAN PUTRA
2.JUNAIDI MUSLIM
3.ANDRY MUSLIM
4.ABRAHAM MUSLIM
5.IZATI MUSLIM
6.NOOR KAMALA
10920
  • NOOR KOMALA MUSLIM, Lahir di Pekanbaru, 13021976;Bahwa pada tahun 1973 Penggugat ada membeli sebidang tanah dariLeLang BANK BRI sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 39/gambarsituasi Nomor: 28/1969, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam NegeriDirektorat Djendral Agraria Kotapradja Pekanbaru tanggal 10 Juli 1969,dimana bidang tanah tersebut dahulunya dikenal dan terletak di DesaDjadirejo, Ketjamatan Sukajadi, Kotapradja Pekanbaru, sebelumnya tercatatsebagai pemilik adalah ST.
    Zaini Dahlan diterbitkan olen Departemen Dalam NegeriDirektorat Djendral Agraria Kotapraja Pekanbaru tanggal 10071969.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat selanjutnya menyatakan padatanggal 06101973 dihadapan Notaris /Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) yaitu saudara Syawal Sutan Diatas menerbitkansertifikat Hak Milik No :1487 atas nama Purnima, yang pada saatitu. Tergugat masih berumur 3 (tiga) tahun sehingga berubahlahdari Setifikat Hak Milik No: 39 menjadi Setifikat Hak Milik No: 1487.3.
Register : 03-08-2016 — Putus : 12-12-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 137/Pdt.P/2016/PA.Tng
Tanggal 12 Desember 2016 — PEMOHON I S/D PEMOHON VI
385
  • Dengan demikian Pengadilan Agama Tangerangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang bukti P18, berupa fotokopi Surat Keterangan Hubungan SuamiIsteri, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopitersebut telah dimeterai, telah dinezegelen dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya ternyata cocok;Menimbang, bahwa sekalipun bukti tersebut, bukan bukti pernikahan, akantetapi teroukti Almarhumah ISTRI PEWARIS oleh Markas Besar Angkatan DaratDirektorat Adjudan Djendral
Putus : 13-04-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 68/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 13 April 2015 — TANDIYO PRADEKSO, dkk melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN RI Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV / DIPONEGORO, dkk
3423
  • Djendral Soedirman No. 107 Salatigalangsung maupun tidak langsung terlibat dalam G.30.S/ PKI;8 Bahwa setelah almarhum TAN PIK DJOE mendekam dalam penjaraselama + 6 tahun yang dijalani tanpa proses peradilan pada akhirnyadibebaskan dari tahanan oleh Tim Pemeriksa Daerah Laksus KopkamtibDaerah Jawa Tengah DIY dan dinyatakan tidak terlibat dalam peristiwaG.30.S / PKI.
Register : 26-10-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 230/Pid.B/2020/PN Bgr
Tanggal 4 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.DEASY INDRAYANI KURNIA
2.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
Terdakwa:
FERDINANUS ATOK ALIAS YUSUF
8320
  • BERTO selaku kepala keamananmuseum dan masjid djendral besar sudirman mencari pengurusmasjid dikarenakan ada seorang lakilaki terdakwa yang inginbertemu dengan pengurus mesjid, Kemudian terdakwa bersama saksisaksi FARIZAN SYABAN DWI PUTRANTO mendatangani parkiranmasjid dan bertemu dengan terdakwa, disana saksi bertanya denganterdakwa ada keperluan apa, dan terdakwa ingin bertemu denganpihak mesjid dikarenakan terdakwa mau memeluk agama islam, danterdakwa bercerita bahwa dia merupakan Preter/pembantu
Putus : 29-10-2014 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 370/Pdt. G/2013/PN.MKS
Tanggal 29 Oktober 2014 —
769
  • Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN)pada Departemen Keuangan, dan tugas DAN menjadi tugas DUPKN.Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30Mei 1983.
    Selanjutnya dengan KeputusanPresiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral PengawasanKeuangan Negara (DJUPKN) pada Departemen Keuangan, dan tugas DAN menjaditugas DJPKN.
Putus : 04-04-2007 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Lmg
Tanggal 4 April 2007 — Penggugat : HIDAYAT IKSAN MANSUR, Tergugat : LUKMAN HAKIM
6411
  • Goepernoer Djendral di IndiaNederland, diberi tanda bukti TI 23 :24.
Putus : 11-04-2008 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/PID.SUS/2008
Tanggal 11 April 2008 — Ir. ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW, MSi. ; Ir. RONNY KUSUMA JUDISTIRO
310201 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bendungan Hilir, mengikuti ke Selatan lurus hingga sampaisuatu titik 150 m Selatan ke Djalan Djendral Sudirman ;Selatan : dari titik tersebut di atas sedjadjar Djl. Djendral Sudirman sampaibatas Kebajoran Baru membudjur ke Barat mengikuti Djl. Hanglekir lurussampai Kali Grogol ;Barat dan Utara : Kali Grogol Djl. Kereta Api hingga titik permulaan padabatas Timur ;dikuasai penuh oleh Negara dan dinyatakan tertutup mulai tanggal 1 Mei1959 ;Pasal 2:1.
    Djendral Sudirman wilajahDjakarta Pusat DCI Djakarta, menyetujui PT. INDOBUILCO untukmembangun hotel dengan kelengkapannya terletak di atas tanah ex Jakindradalam lingkungan komplek Gelora Senayan di atas tanah seluas + 13 ha;. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta No. 1744/A/kK/BKD/71 tanggal 21 Agustus 1971 tentangPenundjukkan dan Pemberian Idjin Menggunakan tanah Ex. Jakindra diKompleks Gelora Senajan, Djl. Dien Sudirman dan Djl. S.
    Bendungan Hilir, mengikuti ke Selatan lurus hingga sampaisuatu titik 150 m Selatan ke Djalan Djendral Sudirman ;Selatan : dari titik tersebut di atas sedjadjar Djl. Diendral Sudirman sampaibatas Kebajoran Baru membudjur ke Barat mengikuti Djl. Hanglekir lurussampai Kali Grogol ;Barat dan Utara : Kali Grogol Djl. Kereta Api hingga titik permulaan padabatas Timur ;dikuasai penuh oleh Negara dan dinjatakan tertutup mulai tanggal 1 Mei1959 ;Pasal 2:1.
Register : 30-06-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Sgr
Tanggal 3 Februari 2015 — IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA
8843
  • Landreform Tk Il yang ditujukan kepada Bapak Ketua BadanPertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan kepadaBapak Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat tertanggal 17 Juni1974;Foto copy surat Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan BadanPekerja Landreform Tk Il yang ditujukan kepada Bapak Ketua BadanPertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan kepadaBapak Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat tertanggal 30September 1974;Foto copy surat dari Direktorat Djendral
Putus : 16-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 639/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 16 Desember 2014 — Ir. AGOF DWI WINARWANTO melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPUTI PENGKAJIAN dan PENANGANAN SENGKETA DAN PENYELESAIAN KONFLIK Cs
314206
  • P.442 : Salinan PETA BPN Nomor 4868 ;44.P.45:Surat Direktur Djendral Agraria dan Transmigrasi Jkt, Nomor 253/DIRDjend/1 1/67 5 222 nono nn nnn nnnennn nn nnnnnn nnnnnnennn nnn nnnnns45.P.46:SUrat dari Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Jakarta NomorDDAT/1/7, tanggal 251967 ;"246.
    Embong Woengoe, bahwasanya SHGB tersebut diletakkan di atastanah milik PT Hotel Embong Woengo, bukti P.48 Akta Pemindahan Kuasa Nomor 19, tanggal 27 Juni 2003,tentang pemindahan kuasa dari Josanti Anggraini Gunawan, SH, Notaris di bandungselaku penerima kuasa dengan Hak Substitusi dari Hajjah Maria Moekti dan AbdulWahab, kepada Agof Dwi Winarwanto ;bukti P.44 Salinan PETA yang dikeluarkan BPN bahagian PendaftaranSurabaya, Nomor 4868 ; 22222 n enon nnn nn nn enn nnn en ennbukti P.45 Surat Direktur Djendral
Register : 10-08-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Februari 2016 — JUNEIDI, M. YUSUF, NURJANAH, dan SUPIANTI >< PARA AHLI WARIS ALMARHUM TOEGIJO KARTOSANDJOJO
24174
  • karenanya untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugatmengajukan bukti suratyang diberitanda P 1 sampai dengan P 7 yangtelah dibubuhi materai cukup sebaaai berikut :Bukti P 1 Surat keterangan / Ftawa Ahli Waris Almarhum Gedealias Piera Nomor 68 / C / 1974 tanggal 6 Februari 1974yang dikeluarkan Pengadilan Agama Istimewa JakartaRaya ( sesuai dengan aslinya ) ;Bukti P 2 : Sertifikat HGB No. 20 / Bendungan Hilir, Surat Ukur No. 248tahun 1952 yang dikeluarkan Departemen Dalam NegeriDirektorat Djendral
Register : 06-04-2016 — Putus : 15-07-2016 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 97/PDT/2016/PT PT MKS
Tanggal 15 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat VII : ANDI MUNATSIR BASO LEWA
Pembanding/Penggugat V : ANDI MURTIATY NOVENIT BASO LEWA
Pembanding/Penggugat III : ANDI MUHAMMAD YANI BASO LEWA
Pembanding/Penggugat I : ANDI MURFIDA FEBRIYANTI BASO LEWA
Pembanding/Penggugat X : ANDI MULYANTI OCTAVIANA BASO LEWA
Pembanding/Penggugat VIII : ANDI MUSDALIFAH DESIANA BASO LEWA
Pembanding/Penggugat VI : ANDI MUSYARAFAH BASO LEWA
Pembanding/Penggugat IV : ANDI MUNANDAR BAASO LEWA
Pembanding/Penggugat II : ANDI MUNADIR BASO LEWA
Pembanding/Penggugat IX : ANDI MULYAWAN JULIANTO BASO LEWA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN R.I CQ BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT)
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
7173
  • Kasuwari No.5 dan 7Makassar untuk pembangunan rumah dinas;Djawatan Akuntan Negara (DAN) secara struktural berada di bawahKementerian Keuangan (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961).Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklahDirektorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) padaDepartemen Keuangan, dan tugas DAN menjadi tugas DJPKN.
Putus : 30-03-2010 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 16/PDT/G/2009/PN-SIM
Tanggal 30 Maret 2010 — AHMAD SITORUS LAWAN BUPATI SIMALUNGUN,Dkk
10442
  • , diberi tanda : TI19;20 Fotocopy Lanjutan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor09/B A/PDT/EKS/1994/PNSIM tanggal 08 Juni 2005, diberi tanda : TII20;21 Fotocopy Lanjutan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor09/BA/PDT/EKS/ 1994/PNSIM tanggal 09 Juni 2005, diberi tanda: TI21;22 Foto Copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:2/SIMALUNGUN Tahun 1997,tanggal 29 Desember 1997, diberi tanda TII22;23 Foto Copy Surat Keputusan Hak Guna Usaha: SK. 1/HGU/67 yang ditetapkanoleh Djendral
    SK. 1 /HGU/67 yang ditetapkanoleh Djendral Agrania dan Transmigrasi tanggal 22 Februari 1967 (T.II23) yangditerangkan dengan Peta Suppletoire Batas Hutan Tanah Djawa (Peta Projektie Batas)tanggal 1 September 1972 (T.II2) yang diperpanjang/diperbaharui dengan Hak Guna UsahaNomor : 2/SIMALUNGUN Tahun 1997, tanggal 29 Desember 1997 (T.II24) berdasarkanPeta Gambar Situasi Khusus Nomor : 44/1995 (T.II1) seluas + 5.000 Ha, putusanputusanmana telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dilaksanakan Sita
Register : 10-05-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 167/Pid.B/2016/PN.Bjb
Tanggal 10 Nopember 2016 — H. CHAIRUL JAMIL ALWI Bin H. ALWI (Alm)
13981
  • Elda dengan harga 1200 rupiah, diberi tanda T-12;- Fotocopy Surat jual beli tertanggal 26 Nopember 1940 antara Ang Atjik bin Endik dengan Abd djamal dengan harga 100 rupiah, diberi tanda T-13;- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 1971 tertanggal 21 Januari 1971 yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria, Propinsi/Daerah Swatantera I Kalimantan selatan, Kabupaten Kotamadya D. Swatantera II Bandjar, Ketjamatan D. Swatantera III Bandjar Baru, Desa Sei. Besar/sei.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1915 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. YANI MULYANI BINTI ENDANG MUKTI,, DK VS PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN
4725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti P4 (fotocopy Surat Direktur Djendral Kepala Perusahaan ListrikNegara No L.H.127/58/P.T tertanggal 11 Oktober 1958, bahwa Tergugatterhitung tanggal 01 November 1958 diangkat sebagai Pegawai Negeritetap diberikan hak atas gaji pokok sebesar Rp470 (empat ratus tujuhpuluh rupiah) setiap bulan; Bukti P5 (fotocopy Surat Izin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN :a.