Ditemukan 58 data
64 — 9
No. 110 surat ukur tanggal 9 Mei 1933 No. 155 luas 25.527 m2, tercatat atasnama : Comelis Jakobs janda Victor E Manuel Van Dietz, Ruddi Van Dietz,Emestine Van Dietz, Winada Van Dietz, Ruddi Van Dietz, Paula Van Dietz, LauraVan Dietz dan Oscar Van Dietz.Mengidzinkan permintaan dari Djendral Major Gatot Subroto atas sebagiandari tanah tersebut yang batas2nja lebih landjut akan ditentukan.3 Bahwa pada 11 Pebruari 1961 Bapak Jendral Gatot Soebroto mengajukanpermohonan sertifikat hak milik, kepada Pemerintah
Djendral, diberi tanda P 11 ;Foto copy surat dari Gatot Soebroto tanggal Djakarta, 21 Pebruari 1961, diberitanda P 12;Foto copy surat Permohonan idjin untuk Familiegraf dari Gatot Soebroto kepadaBupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang, diberi tanda P 13 ;Foto copy gambar ikhtisar dari sebagian bekas tanah Erfpacht Perp.
76 — 4
2001perihal permohonan penangguhan pengukuran tanah HGBNo.34 dan HGB No.35 yang ditujukan kepada Kantor62Pertanahan Kabupaten Semarang dan apakah Penggugatdalam shal demikian masih mempunyai hak untukmemperpanjang atau permohonan pembaruan hak kedua HGBtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupasertifikat HGB Nomor 34 dan dan bukti P.11 berupa HGBNomor 35, atas nama Yayasan Stichting Han Lioe(Penggugat) tertanggal 14 Oktober 1971 yangditerbitkan oleh Kantor Departemen dalam NegeriDirektorat Djendral
pembaruan hak kedua HGB tersebut tetapitidak diproses oleh Kantor Pertanahan KabupatenSemarang dikarenakan ada keberatan pihak III yaituKodam IV Diponegoro (Tergugat) , dalam hal tanah obyeksengketa didalam penguasaan Tergugat sebagaimanadalil jawabannya Tergugat mengusai tanah obyeksengketa sejak tahun 1961, namun ternyata HGB No. 34dan HGB No. 35 atas nama Yayasan Stichting Han Lioe(Penggugat) terbit kemudian pada tanggal 14 Oktober641971 yang diterbitkan oleh Kantor Departemen dalamNegeri Direktorat Djendral
453 — 1332
n Djendral Soedirman
Yayasan Djendral Soedirman, dahulu bertempat tinggal di JalanPetemon Barat No.171, Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnyabaik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai Turut Terbanding VI /semula Turut TerlawanVI;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 November 2021,Nomor: 764/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;2.
Surabaya, selanjutnyadisebut Tergugat IV/Pembanding/ TergugatTergugat dalam Kasasi/PenggugatPenggugat untuk Kasasi II/ Turut TermohonTermohonPeninjauan Kembali.Djoko Soewondo, baik untuk diri sendiri maupun dari dan atas NamanyaMBOK DEWI RUKAYAH, tinggal di Dupak Gang IV No.48 Surabaya,selanjutnya disebut Tergugat V/Pembanding/ TergugatTergugat dalamHalaman 11 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBYKasasi / PenggugatPenggugat untuk Kasasi II / Turut TermohonTermohon Peninjauan Kembali.Yayasan Djendral
402 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bendungan Hilir/Petunduhan: Komplek Asian Games di BendunganHilir/Petunduhan:Luasnja + 320 Ha dengan batas di sebelah:Timur: Batas Barat Pedjompongan Utara/Selatan, 75 m batas SelatanPedjompongan Selatan melintasi tanah ALRI mengikuti batasSelatan tanah ALRI batas Barat Bendungan Hilir batas SelatanBendungan Hilir lurus sampai Djalan Bendungan Hilir, mengikuti keSelatan lurus hingga sampai suatu titik 150 m Selatan ke DjalanDjendral Sudirman;Selatan: dari titik tersebut di atas sedjadjar Djalan Djendral
Parman dan Djalan Djendral Sudirman WilajahDjakarta Pusat DCI Djakarta, menyetujui PT. Indobuildco untuk membangunhotel dengan kelengkapannya terletak di atas tanah ex Jakindra dalamlingkungan komplek Gelora Senayan di atas tanah seluas + 13 Ha;. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta No. 1/744/A/kK/BKD/71 tanggal 21 Agustus 1971 tentangPenundjukkan dan Pemberian Idjin Menggunakan tanah Ex. Jakindra diKompleks Gelora Senajan, Djalan Djen Sudirman dan Djalan S.
Penjelenggaraan Asian Games 1962 di Djakarta,menetapkan antara lain:Pasal 1:Daerah Bendungan Hilir/Petunduhan: Komplek Asian Games di BendunganHilir/Petunduhan:Luasnja: + 320 HA. dengan batas di sebelah:Timur : Batas Barat Pedjompongan Utara/Selatan, 75 m batas SelatanPedjompongan Selatan melintasi tanan ALRI mengikuti batasSelatan tanah ALRI batas Barat Bendungan Hilir batasSelatan Bendungan Hilir lurus sampai Djalan Bendungan Hilir,mengikuti ke Selatan lurus hingga sampai suatu titik 150 mSelatan ke Djalan Djendral
Sudirman;Selatan: Dari titik tersebut di atas sedjadjar Djalan Djendral Sudirmansampai batas Kebajoran Baru membudjur ke Barat mengikutiDjalan Hanglekir lurus sampai Kali Grogol;Barat dan Utara: Kali Grogol Djalan Kereta Api hingga titik permulaan padabatas Timur:Dikuasai penuh oleh Negara dan dinjatakan tertutup mulai tanggal 1 Mei1959:Pasal 2:1.
Parman dan Djalan Djendral Sudirman WilajahDjakarta Pusat DCI Djakarta, menyetujui PT. Indobuildco untuk membangunhotel dengan kelengkapannya terletak di atas tanah ex Jakindra dalamlingkungan komplek Gelora Senayan di atas tanah seluas + 13 Ha;6. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta No. 1/44/A/K/BKD/71 tanggal 21 Agustus 1971 tentangPenundjukkan dan Pemberian Idjin Menggunakan tanah Ex, Jakindra diKompleks Gelora Senajan, Djalan Djen Sudirman dan Djalan S.
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua : MAYOR RADEN SAPARWI Nrp. 13889 anggota ZeniBangunan Kodam VIII / Brawijaya.e Sekretaris : KAPTEN RADEN SOEJONO Nrp. 10362 anggota StafKomando Militer Kota dan Garnisun Malang.e Bendahara :KAPTEN SOENJOTO Nrp. 10208 anggota Staf KomandoResimen Infanteri 18.e Para Pembantu : KAPTEN DJOKO ABDOEL HAMID SOEBALI Nrp.10513anggota Adjudan Djendral Kodam VIII / Brawijaya.
Para Pembantu : KAPTEN DJOKO ABDOEL HAMID SOEBALI Nip.10513 anggota Adjudan Djendral Kodam VIII /Brawijaya.f. Pada tahun 1968, kondisi Taman Rekreasi Senaputra sangat memprihatinkan makauntuk mengatasi kondisi tersebut dan dengan dilatarbelakangi bahwa tanah yangdikelola Yayasan Senaputra merupakan milik TNI AD demikian pula para pengurusYayasan Senaputra merupakan Para Perwira TNI AD cq.
91 — 24
Tergugatdalam Kovensi) pada tanggal 18 Februari tahun 1972, yang diketahui Lurah PangkalLalang berupa jual beli sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak jalan P.Dipenogoro Rt/Rw 022/009 Kel.Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan KabupatenBelitung yang kemudian atas dasar Surat Jual Beli tersebut terbitlah SertifikatSementara Hak Milik No 832 tanggal 22 Juli 1972 atas nama Pemilik Bastari BinSulaiman dengan luas Panjang 65 M dan lebar 25 M yang diterbitkan DepartemenDalam Negeri Direktorat Djendral
Dipenogoro Rt/Rw 022/009 Kel.Pangkal Lalang KecamatanTanjungpandan Kabupaten Belitung dengan luas Panjang 65 M dan lebar 25 Msebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Sementara Nomor : 832 tanggal 22Juli 1972 atas nama Pemilik Bastari Bin Sulaiman dengan luas Panjang 65 M dan lebar25 M yang di terbitkan Departemen Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria adalahsah menurut hukum ;Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Petitum Point 2 danPoin 3 yaitu menyatakan sah menurut hukum
MUSLIM ISMAIL
Tergugat:
1.PURNIMA
2.ANDI SUGRAHA PUTRA
3.MUHAMMAD ARIE SUGANDI
4.PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk Cabang Utama Pekanbaru
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.EKA META RAHAYU, SH
Turut Tergugat:
1.PURNAWAN PUTRA
2.JUNAIDI MUSLIM
3.ANDRY MUSLIM
4.ABRAHAM MUSLIM
5.IZATI MUSLIM
6.NOOR KAMALA
109 — 20
NOOR KOMALA MUSLIM, Lahir di Pekanbaru, 13021976;Bahwa pada tahun 1973 Penggugat ada membeli sebidang tanah dariLeLang BANK BRI sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 39/gambarsituasi Nomor: 28/1969, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam NegeriDirektorat Djendral Agraria Kotapradja Pekanbaru tanggal 10 Juli 1969,dimana bidang tanah tersebut dahulunya dikenal dan terletak di DesaDjadirejo, Ketjamatan Sukajadi, Kotapradja Pekanbaru, sebelumnya tercatatsebagai pemilik adalah ST.
Zaini Dahlan diterbitkan olen Departemen Dalam NegeriDirektorat Djendral Agraria Kotapraja Pekanbaru tanggal 10071969.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat selanjutnya menyatakan padatanggal 06101973 dihadapan Notaris /Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) yaitu saudara Syawal Sutan Diatas menerbitkansertifikat Hak Milik No :1487 atas nama Purnima, yang pada saatitu. Tergugat masih berumur 3 (tiga) tahun sehingga berubahlahdari Setifikat Hak Milik No: 39 menjadi Setifikat Hak Milik No: 1487.3.
38 — 5
Dengan demikian Pengadilan Agama Tangerangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang bukti P18, berupa fotokopi Surat Keterangan Hubungan SuamiIsteri, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopitersebut telah dimeterai, telah dinezegelen dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya ternyata cocok;Menimbang, bahwa sekalipun bukti tersebut, bukan bukti pernikahan, akantetapi teroukti Almarhumah ISTRI PEWARIS oleh Markas Besar Angkatan DaratDirektorat Adjudan Djendral
34 — 23
Djendral Soedirman No. 107 Salatigalangsung maupun tidak langsung terlibat dalam G.30.S/ PKI;8 Bahwa setelah almarhum TAN PIK DJOE mendekam dalam penjaraselama + 6 tahun yang dijalani tanpa proses peradilan pada akhirnyadibebaskan dari tahanan oleh Tim Pemeriksa Daerah Laksus KopkamtibDaerah Jawa Tengah DIY dan dinyatakan tidak terlibat dalam peristiwaG.30.S / PKI.
1.DEASY INDRAYANI KURNIA
2.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
Terdakwa:
FERDINANUS ATOK ALIAS YUSUF
83 — 20
BERTO selaku kepala keamananmuseum dan masjid djendral besar sudirman mencari pengurusmasjid dikarenakan ada seorang lakilaki terdakwa yang inginbertemu dengan pengurus mesjid, Kemudian terdakwa bersama saksisaksi FARIZAN SYABAN DWI PUTRANTO mendatangani parkiranmasjid dan bertemu dengan terdakwa, disana saksi bertanya denganterdakwa ada keperluan apa, dan terdakwa ingin bertemu denganpihak mesjid dikarenakan terdakwa mau memeluk agama islam, danterdakwa bercerita bahwa dia merupakan Preter/pembantu
76 — 9
Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN)pada Departemen Keuangan, dan tugas DAN menjadi tugas DUPKN.Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30Mei 1983.
Selanjutnya dengan KeputusanPresiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral PengawasanKeuangan Negara (DJUPKN) pada Departemen Keuangan, dan tugas DAN menjaditugas DJPKN.
64 — 11
Goepernoer Djendral di IndiaNederland, diberi tanda bukti TI 23 :24.
310 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bendungan Hilir, mengikuti ke Selatan lurus hingga sampaisuatu titik 150 m Selatan ke Djalan Djendral Sudirman ;Selatan : dari titik tersebut di atas sedjadjar Djl. Djendral Sudirman sampaibatas Kebajoran Baru membudjur ke Barat mengikuti Djl. Hanglekir lurussampai Kali Grogol ;Barat dan Utara : Kali Grogol Djl. Kereta Api hingga titik permulaan padabatas Timur ;dikuasai penuh oleh Negara dan dinyatakan tertutup mulai tanggal 1 Mei1959 ;Pasal 2:1.
Djendral Sudirman wilajahDjakarta Pusat DCI Djakarta, menyetujui PT. INDOBUILCO untukmembangun hotel dengan kelengkapannya terletak di atas tanah ex Jakindradalam lingkungan komplek Gelora Senayan di atas tanah seluas + 13 ha;. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta No. 1744/A/kK/BKD/71 tanggal 21 Agustus 1971 tentangPenundjukkan dan Pemberian Idjin Menggunakan tanah Ex. Jakindra diKompleks Gelora Senajan, Djl. Dien Sudirman dan Djl. S.
Bendungan Hilir, mengikuti ke Selatan lurus hingga sampaisuatu titik 150 m Selatan ke Djalan Djendral Sudirman ;Selatan : dari titik tersebut di atas sedjadjar Djl. Diendral Sudirman sampaibatas Kebajoran Baru membudjur ke Barat mengikuti Djl. Hanglekir lurussampai Kali Grogol ;Barat dan Utara : Kali Grogol Djl. Kereta Api hingga titik permulaan padabatas Timur ;dikuasai penuh oleh Negara dan dinjatakan tertutup mulai tanggal 1 Mei1959 ;Pasal 2:1.
88 — 43
Landreform Tk Il yang ditujukan kepada Bapak Ketua BadanPertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan kepadaBapak Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat tertanggal 17 Juni1974;Foto copy surat Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan BadanPekerja Landreform Tk Il yang ditujukan kepada Bapak Ketua BadanPertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan kepadaBapak Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat tertanggal 30September 1974;Foto copy surat dari Direktorat Djendral
314 — 206
P.442 : Salinan PETA BPN Nomor 4868 ;44.P.45:Surat Direktur Djendral Agraria dan Transmigrasi Jkt, Nomor 253/DIRDjend/1 1/67 5 222 nono nn nnn nnnennn nn nnnnnn nnnnnnennn nnn nnnnns45.P.46:SUrat dari Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Jakarta NomorDDAT/1/7, tanggal 251967 ;"246.
Embong Woengoe, bahwasanya SHGB tersebut diletakkan di atastanah milik PT Hotel Embong Woengo, bukti P.48 Akta Pemindahan Kuasa Nomor 19, tanggal 27 Juni 2003,tentang pemindahan kuasa dari Josanti Anggraini Gunawan, SH, Notaris di bandungselaku penerima kuasa dengan Hak Substitusi dari Hajjah Maria Moekti dan AbdulWahab, kepada Agof Dwi Winarwanto ;bukti P.44 Salinan PETA yang dikeluarkan BPN bahagian PendaftaranSurabaya, Nomor 4868 ; 22222 n enon nnn nn nn enn nnn en ennbukti P.45 Surat Direktur Djendral
241 — 74
karenanya untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugatmengajukan bukti suratyang diberitanda P 1 sampai dengan P 7 yangtelah dibubuhi materai cukup sebaaai berikut :Bukti P 1 Surat keterangan / Ftawa Ahli Waris Almarhum Gedealias Piera Nomor 68 / C / 1974 tanggal 6 Februari 1974yang dikeluarkan Pengadilan Agama Istimewa JakartaRaya ( sesuai dengan aslinya ) ;Bukti P 2 : Sertifikat HGB No. 20 / Bendungan Hilir, Surat Ukur No. 248tahun 1952 yang dikeluarkan Departemen Dalam NegeriDirektorat Djendral
Pembanding/Penggugat V : ANDI MURTIATY NOVENIT BASO LEWA
Pembanding/Penggugat III : ANDI MUHAMMAD YANI BASO LEWA
Pembanding/Penggugat I : ANDI MURFIDA FEBRIYANTI BASO LEWA
Pembanding/Penggugat X : ANDI MULYANTI OCTAVIANA BASO LEWA
Pembanding/Penggugat VIII : ANDI MUSDALIFAH DESIANA BASO LEWA
Pembanding/Penggugat VI : ANDI MUSYARAFAH BASO LEWA
Pembanding/Penggugat IV : ANDI MUNANDAR BAASO LEWA
Pembanding/Penggugat II : ANDI MUNADIR BASO LEWA
Pembanding/Penggugat IX : ANDI MULYAWAN JULIANTO BASO LEWA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN R.I CQ BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT)
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
71 — 73
Kasuwari No.5 dan 7Makassar untuk pembangunan rumah dinas;Djawatan Akuntan Negara (DAN) secara struktural berada di bawahKementerian Keuangan (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961).Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklahDirektorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) padaDepartemen Keuangan, dan tugas DAN menjadi tugas DJPKN.
104 — 42
, diberi tanda : TI19;20 Fotocopy Lanjutan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor09/B A/PDT/EKS/1994/PNSIM tanggal 08 Juni 2005, diberi tanda : TII20;21 Fotocopy Lanjutan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor09/BA/PDT/EKS/ 1994/PNSIM tanggal 09 Juni 2005, diberi tanda: TI21;22 Foto Copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:2/SIMALUNGUN Tahun 1997,tanggal 29 Desember 1997, diberi tanda TII22;23 Foto Copy Surat Keputusan Hak Guna Usaha: SK. 1/HGU/67 yang ditetapkanoleh Djendral
SK. 1 /HGU/67 yang ditetapkanoleh Djendral Agrania dan Transmigrasi tanggal 22 Februari 1967 (T.II23) yangditerangkan dengan Peta Suppletoire Batas Hutan Tanah Djawa (Peta Projektie Batas)tanggal 1 September 1972 (T.II2) yang diperpanjang/diperbaharui dengan Hak Guna UsahaNomor : 2/SIMALUNGUN Tahun 1997, tanggal 29 Desember 1997 (T.II24) berdasarkanPeta Gambar Situasi Khusus Nomor : 44/1995 (T.II1) seluas + 5.000 Ha, putusanputusanmana telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dilaksanakan Sita
139 — 81
Elda dengan harga 1200 rupiah, diberi tanda T-12;- Fotocopy Surat jual beli tertanggal 26 Nopember 1940 antara Ang Atjik bin Endik dengan Abd djamal dengan harga 100 rupiah, diberi tanda T-13;- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 1971 tertanggal 21 Januari 1971 yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri Direktorat Djendral Agraria, Propinsi/Daerah Swatantera I Kalimantan selatan, Kabupaten Kotamadya D. Swatantera II Bandjar, Ketjamatan D. Swatantera III Bandjar Baru, Desa Sei. Besar/sei.
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti P4 (fotocopy Surat Direktur Djendral Kepala Perusahaan ListrikNegara No L.H.127/58/P.T tertanggal 11 Oktober 1958, bahwa Tergugatterhitung tanggal 01 November 1958 diangkat sebagai Pegawai Negeritetap diberikan hak atas gaji pokok sebesar Rp470 (empat ratus tujuhpuluh rupiah) setiap bulan; Bukti P5 (fotocopy Surat Izin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN :a.