Ditemukan 264 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-04-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202/B/PK/PJK/2013
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BHAKTI INVESTAMA, Tbk
7541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • transaksi tukarmenukar hartasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut;Bahwa investasi dalam bentuk MEB yang dapat ditukar dengansaham Mobile8 adalah merupakan satu kesatuan transaksi yang tidakterpisahkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu BHIT danAsia Link BV;Bahwa transaksi yang terjadi pada saat excersice date bukanmerupakan tukar menukar harta, melainkan perubahan bentuk investasiBHIT dari MEB menjadi Saham Mobile8 pada saat yang telah ditentukandan disepakati bersama (exercise
    Dimana transaksi ini juga dibuktikan dengankonfirmasi bukti transaksi dari Bursa Efek Indonesia dan PT BhaktiSecurities, sebagai pencatatan transaksi pada saat exercise date;Halaman 5 dari 21 halaman.
Register : 10-01-2019 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
Timothy Owen Lebbon
Tergugat:
Peter Andrew Robinson
261155
  • 731.06Sumpah3 Administrasi Pengadilan $ 2,570Federal Australia4 Biaya Application for discovery $1,290Rooster985 Pembayaran untuk biaya ke Hot $ 3,696 CopperBiaBiaya tak terduga menghadiri $ 1,236 Rapat EGM (perjalanan danakgmodasi untuk Tim Lebbon)7 Biaya Form 646 Australian $ 646Securities and investment Commission8 Biaya terobuang Penggugat $ 66,000 sebagai profesional Keuangan selama 98.8 hours in JuneHal 10 dari 20 Putusan Nomor 30/Padt.G/2019/PN Dps alone katakan selama 100jam @ $600 plus Staff9 Exercise
    Diaspora Legal Bill of Costs,selanjutnya diberi tanda P3;Foto Copy dari foto copy yang sudah dilegalisir dan terjemahan berupa :Invoice No. 646679 pada tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli2018, selanjutnya diberi tanda P4;Foto Copy dari foto copy yang sudah dilegalisir dan terjemahan berupa :Invoice Statement ASIC (Australian Securities & Investment Commission)tanggal 20 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P5;Foto Copy dari foto copy yang sudah dilegalisir dan terjemahan berupa :Notice of Exercise
Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;
Eksekusi Gadai Saham
58887027
  • Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
  • The effect of a proprietary right on property visavis third parties impliesthat no third party can also create a proprietary right on that property unless fully subject to the proprietary right that was first in existence (prior tempore, potiorjure).The droit de suite is also a consequence of the absolute nature of proprietaryrights: the titleholder can exercise his right regardless of who is holding the objectof his right.
    It is also important to note that a person who has a proprietary righton property may exercise that right in spite of a later attachment of that propertyor the bankruptcy of the principal person entitled to that property and can therefore separately exercise his proprietary right. For this reason a person with a proprietary right, especially a proprietary security right such as pledge and hypothec(mortgage), is called a separatist.
    As separatists the pledgee and hypothecary creditor can exercise their rights in principle separately from the bankruptcy;unlike other creditors they can, if they like, proceed to execution on their own andtake recourse for what is owed to them. However, attention may be drawn to art. 63(a) Fw, which may cause the pledgee and the hypothecary creditor temporarily notto enforce their rights to summary execution.
    The provisions of the articles ofassociation in respect of the disposal and transfer of shares apply to the disposal andtransfer of shares by the pledgee or the transmission of shares to the pledgee, provided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholderin respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter inrespect thereof (art. 2:89 para. 5 BW).
    Article 2:198 para. 5 BW providesthat art. 2:195 BW and the provisions of the articles of association in respect of thedisposal and transfer of shares shall apply to the disposal and transfer of shares bya pledgee or to the transmission of shares to a pledgee, provided that the pledgeeshall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal andtransfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 Tahun 2008
1138519
  • Tentang : Waran Syari'ah
  • atau lebih sejakditerbitkannya tersebut.Harga pelaksanaan Waran Syariah adalah harga yang telahditetapkan oleh Emiten bagi pemegang waran untuk membeliefek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan.Kedua : Ketentuan Hukum1.KetigaPerusahaan boleh menerbitkan Waran Syariah sebagaimanadiatur dalam angka 4 Kententuan Umum fatwa ini;Pemegang Waran Syariah boleh mengalihkan Waran Syariahyang dimilikinya kepada pihak lain dengan memperolehimbalan;Pemegang Waran Syariah hanya boleh melaksanakan(exercise
Register : 06-10-2008 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 574/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 18 Juni 2014 — Hopaco Properties Limited,Cs >< PT ATPK Resources Tbk
22763
  • KSEI2727/DIS/0602 tertanggal 25 Juni 2002 Perihal ProsedurPelaksanaan (exercise) HMETD melalui CBest, disebutkan bahwapembelian saham dalam HMETD/Right Issuetidak akan dilaksanakan apabiladana dalam rekening efek tidak cukup;7.
Register : 23-03-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 16-K/PMT.I/BDG/AU/III/2021
Tanggal 5 Mei 2021 — Pembanding/Terdakwa : Rahmanuddin
Terbanding/Oditur : Yafriza Gutubela, S.H
216124
  • pemohon Banding/Terdakwa dengan dakwaanalternatif pertama Seorang pria yang turut serta melakukanperbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telahnikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke2huruf a KUHP.Meniadakan Pidana Tambahan dengan diberikan kesempatanberdinas di TNI AU kembali.Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonputusan yang seringanringannya bagi PemohonBanding/Terdakwa karena Pemohon Banding/Terdakwamempunyai keahlian Airport Emergency Exercise
    (AEE) danAirport Contigency Exercise (ACE) dan pernah mengharumkanbangsa Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB serta salahsatu atlet berprestasi olah raga Taekwondo.Hal.15 dari 23 hal.
Putus : 02-11-2017 — Upload : 12-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pid/2017
Tanggal 2 Nopember 2017 — FABIYAN JAYA bin M. ZUBIR UMAR;
4825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun dalam General Comment 34 HumanRight Committee terhadap article tersebut dinyatakan bahwa:...when a State party imposes restrictions on the exercise of freedom ofright and restriction and between norm and exception must not bereversed.Yang diterjemahkan secara bebas oleh Penasehat Hukum adalah:Ketika Negara menerapkan pembatasan pada pelaksanaan kebebasanhak dan pelarangan norma serta pengecualian terhadapnya, makaketentuan tersebut tidak harus berbalik.Maka seharusnya pembatasan/pelarangan
Putus : 27-08-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — 1. PT SUMBER SUBUR MAS, DKK VS 1. TRANSPAC CAPITAL Pte.Ltd, DKK
486335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 288 B/Pdt.SusArbt/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Badan ArbitraseInternasional telah memberikan Putusan Nomor 028/2009, tanggal 1 September 2010yang amarnya sebagai berikut:aiiPara Responden telah melanggar kewajibankewajiban mereka berdasarkanPerjanjian dengan lalai untuk melakukan pembayaran kembali Obligasi ataumelakukan pembayaran kepada Para Pemohon untuk hal tersebut;Pemberitahuan pembayaran kembali (redemption notice) dan PemberitahuanPelaksanaan (notice of exercise
    Para Responden telah melanggar kewajibankewajiban mereka berdasarkanPerjanjian dengan lalai untuk melakukan pembayaran kembali Obligasi ataumelakukan pembayaran kepada Para Pemohon untuk hal tersebut;Pemberitahuan pembayaran kembali (redemption notice) dan PemberitahuanPelaksanaan (notice of exercise) dari Opsi Beli Siaga (standby put option) yangditerbitkan oleh Para Pemohon kepada masingmasing dari Responden Ke1dan Para Responden Ke2 hingga Ke13 adalah sah berdasarkan hukum danmengikat para pihak
Register : 12-12-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 564/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Juni 2014 — Hopaco Properties Limited, DKK >< Sdr. Dr. HM Wasisto Budiharsoyo, DKK
19776
  • KSEI 2727/DIS/0602 tertanggal 25 Juni 2002Perihal Prosedur Pelaksanaan (exercise) HMETD melalui CBest, disebutkanbahwa pembelian saham dalam HMETD/Right Issuetidak akan dilaksanakanapabila dana dalam rekening efek tidak cukup;7. Bahwa berdasarkan tuduhan di atas, TERGUGAT s.d.
    KSEI2727/DIS/0602 tertanggal 25 Juni 2002Perihnal Prosedur Pelaksanaan (exercise) HMETD melalui CBest; tidakmungkin membeli saham HMETD= apabila rekening efek tidakd. Tuduhantuduhan tersebut adalah pencemaran nama baik dan fitnahkarena tanpa bukti, yang akan kami sisakan untuk Laporan Pidana keKepolisian. ;11. Bahwa kemudian TERGUGAT s.d.
Upload : 19-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764 K/PDT.SUS/2010
PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES INDONESIA; PT. DAYA SATYA ABRASIVES (Dahulu PT. SAINT GOBAIN NORTON HAMPLAS)
241312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In the eventthat :(i) Cumulatively, (a) SGAI and Company fail to renew the CommercialAgreement or to enter into a new Commercial Agreement on or prior tothe date of expiry of the Commercial Agreement, (b) that SGAIproposed to Company's shareholders to become shareholders of SGAIand (c) that the shareholders refused, or ;(ii) In the event of termination of the Commercial Agreement by eitherSGAI or the Company for any reason whatsoever, and SGAI does notexercise the Call Option within the Option Exercise
    No. 764 K/PDT.SUS/2010Company at Sep 30, 2006 and on such difference has been agreedand accepted by and between SGAFR and the Shareholders ;The Revaluation Difference shall be paid by the Shareholders to SGAFR within 30 (thirty) days as of the expiry of the Option Exercise Periodby wre transfer to the bank account designated by SGAFR.
Putus : 30-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 30 Nopember 2010 — M. AL AMIN NUR NASUTION, SE
232404 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor Agenda 252 /K DPR RI/ 1 / 2008 ; 7 (tujuh) lembar Elektronik Ticket Receipt Garuda Indonesia ; 2 (dua) Ticket Lounge atas nama Syarfi dan Ishartanto ; 1 (Satu) bundel Draft Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RIke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 sampai dengan 14 Desember2007 ; Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke ProvinsiKepri tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2007 ; 1 (Satu) buku Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung PulauBintan ; 1 (satu) lembar Tim Exercise
    Agenda 252 / K DPR RI/ 1 / 2008 ; 7 (tujuh) lembar Elektronik Ticket Receipt Garuda Indonesia ; 2 (dua) Ticket Lounge atas nama Syarfi dan Ishartanto ; 1 (Satu) bundel Draft Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RIke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 sampai dengan 14 Desember2007 ; Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi lV DPR RI ke ProvinsiKepri tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2007 ; 1 (Satu) buku Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung PulauBintan ; 1 (satu) lembar Tim Exercise
    Nomor Agenda 252 / K DPR RI/ 1 / 2008 ; 7 (tujuh) lembar Elektronik Ticket Receipt Garuda Indonesia ; 2 (dua) Ticket Lounge atas nama Syarfi dan Ishartanto ; 1 (Satu) bundel Draft Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RIke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 sampai dengan 14 Desember2007 ; Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI keProvinsi Kepritanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2007 ; 1 (satu) buku Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung PulauBintan ; 1 (satu) lembar Tim Exercise
    No.161 PK/Pid.Sus/2010 1 (Satu) bundel Draft Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RIke Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 sampai dengan 14 Desember2007 ; Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI keProvinsi Kepritanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2007 ; 1 (satu) buku Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung PulauBintan ; 1 (satu) lembar Tim Exercise Komisi IV DPR RI ;Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu usulanperubahan fungsi dan peruntukkan Kawasan Hutan
Register : 04-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 232/Pid.Sus/2016/PN Pkl
Tanggal 22 September 2016 — DILLA PUSPITASARI binti SUKIMIN;
1325
  • hari Senen, tanggl 30 Mei 2016sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa melahirkan bayi dengan jeniskelamin lakilaki di Rumah Sakit Anugerah Pekalongan; Bahwa benar para saksi mengetahui adanya bayi berawal dari informasisaudara para saksi yang bekerja sebagai perawat di RSUD Kab.Pekalongan; 20 222 nnn nn ran nnn nen nnn enc nee nee nen Bahwabenar saksi yang mengasuh bayi yang dilahirkan olehTET AWE seesssesee ere ree ee re Bahwa keadaan bayi dalam keadaan sehat dan diberi nama MuhammadZin JAN GUN iRER 9 exercise
Register : 18-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Btm
Tanggal 13 Desember 2019 — Penggugat:
PT NATIONAL INDUSTRIAL GASES INDONESIA
Tergugat:
PT WASCO ENGINEERING INDONESIA
116160
  • kompeten ataudengan tujuan pendaftaran putusan ini sebagai keputusanpengadilan berkekuatan hukum tetap , atau sebagaimanadisyaratkan oleh pemerintah atau otoritas pengatur dalammelaksanakan fungsifungsi hukumnya dengan benar;(a) As required by applicable law to which such PARTY issubject, as required by an order made by a court of competentjurisdiction or for the purpose of registration of this agreementas binding court decision, or as required by any government orregulatory authority in the proper exercise
Putus : 18-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 K/Pdt/2012
Tanggal 18 September 2013 — TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.,MH., LENNY NADRIANA, SH.,MH., dan HENDRA ROZA PUTERA SH., selaku Tim Kurator PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam Pailit) vs GECAS AVION SARL
9450 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lease or the OtherAgreements, or any Default shall have occurred and be continuing, inaddition to all rights and remedies accorded to Lessor elsewhere in theLease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately orat any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part ofthe Deposit in or towards the payment or discharge of any maturedobligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the Lease or theOther Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/or exercise
    anyof the rights of setoff described in Clause 5.20 against all or part of theDeposit;lf Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above, Lesseeshall, following a demand in writing from Lessor, immediately restore theDeposit to the level at which it stood immediately prior to such exercise."
Register : 22-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1386 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACTO HOLIDAY TOURS;
6157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • only in the firstmentioned State if:(a) The recipient is present in the other State for a period or periods notexceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned;(b) The remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is aresident of the firstmentioned State; and(c) The remuneration is not borne by a permanent establishment which theemployer has in the other State;(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration derivedin respect of an employment exercise
    If the employment is so exercised, such remuneration as is derivedfrom that exercise may be taxed in that other State;Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by anindividual who is a resident of one of the Contracting States in respect of anemployment exercised in the other Contracting State shall be taxable only inthe firstmentioned State if:(a) the recipient is present in that other State for a period or periods notexceeding in the aggregate 120 days in any period of
Register : 15-11-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 132/Pdt.P/2016/PN Srp
Tanggal 24 Nopember 2016 — Pemohon:
1.I WAYAN SUARTA
2.NI NENGAH RUSMINI
2514
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105040107670028 atas nama WAYANSUVARI (Real) g exercise re eeeeee errr sameeren TT. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105044107690032 atas nama NINENGAH RUSMINI (P2); 722 n orn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn.
Putus : 27-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1434 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Desember 2012 — TAFRIZAL HASAN GEWANG,SH.,MH, dkk vs ELASIS LEASING SARL
12287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • the Lease orthe Other Agreements, or any Default shall have occurredand be continuing, in addition to all rights and remediesaccorded to Lessor elsewhere in the Lease or under Law inrespect of the Deposit, Lessor may immediately or at any timethereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part ofthe Deposit in or towards the payment or discharge of anymatured obligation owed by Lessee or any Lessee Affiliateunder the Lease or the Other Agreements, in such order asLessor sees fit, and/or exercise
    If Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b)above, Lessee shall, following a demand in writing fromLessor, immediately restore the Deposit to the level at whichit stood immediately prior to such exercise. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:(a) Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa ini, Penyewadiharuskan membayar Deposit, maka akan berlakuketentuanketentuan berikut dari Klausa ini.
Putus : 08-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — PT. RIO TINTO EXPLORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Restructuring oflegitimate business transactions would be a wholly arbitrary exercise theinequity of which could be compounded be double taxation .....Bahwa berdasarkan asstructured principle, otoritas pajak dalammemeriksa transaksi afiliasi harus berpegang pada transaksi yangsebenarnya dilakukan sebagaimana ditatalaksanakan (structured) olehpihakpihak yang bertransaksi.
    Restructuring oflegitimate business transactions would be a wholly arbitrary exercise theinequity of which could be compounded be double taxation....Berdasarkan asstructured principle, otoritas pajak dalam memeriksatransaksi afiliasi harus berpatokan pada transaksi yang sebenarnya dilakukansebagaimana ditatalaksanakan (structured) oleh pihakpihak yangHalaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017bertransaksi.
Register : 25-02-2014 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 44/PID/2014/PT MKS
Tanggal 23 April 2014 — Pembanding/Terdakwa : AGUNG DARMAWAN ALIAS AGUNG
Terbanding/Jaksa Penuntut : HASNAWATI, SH
5116
  • TerdakwaPembanding menyampaikan bahwa secara yuridis pertimbanganhukum yang mendasari putusan ini adalah tidak menerapkan analisis hukum secaraobjektif, sebab dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenamya, sehingga tidakmemberikan. suatu makna hukum = yang bersesuaian dengan rasakeadiian.Bahwa demikian pula terhadap kesimpulankesimpulan yang dijadikan dasarperimbangan hukum bukanlah merupakan hasil oleh infelekiual exercise
Register : 21-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2016/PN TAR
Tanggal 21 Oktober 2016 — JONEL SALAMANES
9637
  • The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore,exploit, conserve and manage the living resources in the exclusiveeconomic zone, take such measures, including boarding, inspection,arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensurecompliance with the laws and regulations adopted by it in conformity withthis Convention.. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon theposting of reasonable bond or other security..