Jikakewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhisanksi;Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 sebagai suatu norma peraturan perundangundangan yang tertuang dalam rumusan pasal atau pasal danayat adalah suatu norma tingkah laku (gedrags normen) yangantara lain berisi perintah (gebod) yaitu harus melakukan sesuatuyang biasa digunakan kata wajib dan harus.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yangbersangkutan dijatuhi sanksi;Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2011 sebagai suatu norma peraturan perundangundanganyang tertuang dalam rumusan Pasal atau Pasal dan ayat adalah suatunorma tingkah laku (gedrags normen) yang antara lain berisi perintah(gebod) yaitu harus melakukan sesuatu yang biasa digunakan katawajib dan harus.

Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkaradan dapat berisi perintah (gebod) maupun larangan (verbod).

Bahwa pendampingan Penyidik di dalam pelaksanaan kegiatanP2TL merupakan suatu kaidah kebolehan (mogen) dan bukanmerupakan kaidah suruhan (gebod), sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (6) Peraturan Direksi PT PLN No. 088Z.P/DIR/2016tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)PENGGUGAT sebagai berikut :Pasal 2(1) Setiap Unit PLN secara rutin atau knusus melaksanakan P2TLdalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untukmenghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkanpelayanan dan

Bahwa dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa saat pelaksanaan P2TL tidak dilakukan pendampingan oleh Aparat Pemerintah, maka perlu TERBANDING tegaskan kembali perihal pendampingan Penyidik di dalam pelaksanaan kegiatan P2TL sebagai suatu kaidah kebolehan (mogen)dan bukan merupakan kaidah suruhan (gebod), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Direksi PT PLN No. 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut:Pasal 2(1) Setiap Unit PLN secara rutin atau

;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara dan dapatberisi perintah (gebod

Kesepakatan dimaksud diucapkan secara lisan didepan saksisaksi, yakni Kepala Gampong Lam Dingin dan Kepala Dusun Jeumpa pada tanggal6 Pebruari 2009 di Gampong Lam Dingin, dengan harga Rp. 82.500.000, (Delapan puluh duajuta lima ratus ribu rupiah) karena benda ini telah dibelinya maka menggugat itu diwajibkanuntuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik yang sah terhadap hartatersebut ;Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara yangdapat berisi Perintah (gebod) yang bertujuan

Pendaftaran Tanahmenentukan sebagai berikut :Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannyasertifikat pengganti untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidakberlakunya lagi sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabar hariansetempat atas biaya pemohonMenimbang, bahwa rumusan norma di dalam Pasal 60 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanahkhususnya frasa mengumumkan merupakan suatu norma perintah (gebod

FAMILI MOBIL karena benda ini telah dijualnyamaka yang menggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa Para Tergugat belum membayarhutang tersebut kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara yangdapat berisi Perintah (gebod) yang bertujuan untuk memberikan kepada seseorang apa yangmenjadi haknya ataupun Larangan (verbod) yang bertujuan mencegah jatuhnya sesuatu kepadaorang yang tidak berhak, maka dalam Pembuktian terkandung elemenelemen sebagaiberikut

Putusan Nomor : 06/G/2016/PTUNJKTpada dasarnya memuat empat sifat norma hukum yaitu Perintah (gebod);Larangan (verbod); Izin (toestemming) dan Pembebasan (vrijstelling).Dimana pada :1) Pasal 12 ayat (3): Apabila hasil pemeriksanaan dokumen dinyatakantidak lengkap, dokumen dikembalikan, hal ini memeliki sifat normahukum perintah (gebod);2) Pasal 14: Dalam hal dokumen persyaratan administrasi atau persyaratanteknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak benar, dikenakansanksi berupa tidak diberikan

Pengadilan Tinggi selain KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, akan tetapi perlu dipahami bahwabanding di Judex Facti pada dasar adalah Peradilan Ulangan terhadapPengadilan Tingkat Pertama, indikasi ini dapat dilihat dari tidak adanyakewajiban mengajukan memori banding layaknya Kasasi oleh Judex Juris;Bahwa tidak adanya kewajiban mengajukan Memori Banding dapat dilihatsecara terang dalam Pasal 126 ayat (3) UU PTUN yang tidak memberikannorma yang bersifat Kebolehan (mogen) dan bukan berupa Suruhan(gebod

Dalam ilmutentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, PerihalKaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod(perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupunperintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang digunakan adalahAkta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;Mengenai terjemahan, UndangUndang menyatakan sebagai suatukeharusan (een gebod) dan mengenai kata diterjemahkan teks asli padaPasal 28 ayat 2 PJN berbunyi:beeeee zal hun ene vertolking der akte door de notaris en indien dezedaartoe niet in staat is, door enen tolk, worden voorgehouden,Arti teks asli ini adalah: .... suatu terjemahan harus dijelaskan

Pemaknaan Hakim tentang tindakan melawan hukum adalah keliru;Bahwa dalam penafsiran sempit, tindakan melawan hukum = (onrechmatigedaad) ditafsirkan sebagai tindakan melawan undangundang (onrechmatigedaad), panafsiran ini masih digunakan dan kemudian dikembangkan karenapada waktu pembentukan Burgerlijk Wetboek (BW) orang masih beradadibawah pengaruh semangat kepastian hukum yang ketat;Mengingat bahwa mengenai terjemahan, UndangUndang menyatakansebagai suatu keharusan (een gebod), maka sesuai dengan

berharga, oleh karena kredit yang dimohonkan olehTergugat III, dan Tergugat IV belum lunas, maka sepanjang itujaminan masih melekat dan tidak bisa dipisahkan atau dicabut,demikian juga sertifikat hak milik tersebut yang di tuangkandalam akta pemberian hak tanggungan tetap menyatu dan melekatsampai dengan seluruh beban yang ditanggungkan atau dijaminkantersebut telah selesai dan lunas ser see ssa 6 SeMenimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagipemutusan suatu perkara yang dapat berisi Perintah (gebod

sudahterkenalperbedaan bentuk tidak akan merubah karakter pembeda merek terdaftar.Bahwa oleh karenanya pemakai Merek Karisma dari huruf balok ke hurufmiring tidak merubah karakter Merek Karisma;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas bila dikaitkan dengan keduagambar tersebut di atas (vide bukti T2 dan T5) menunjukkan tidak adaperbedaan sama sekali justru sebaliknya keduanya menggunakan katakatayang samasama huruf besar;Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara dandapat berisi perintah (gebod

termasuk hartanya tetapi pendirian ini disangkal oleh Tergugat maka orangyang menggugat itu diwajibkan membuktikan bahwa ia adalah pemilik yang sah terhadap hartatersebut, Jika ia telah berhasil membuktikan halhal tersebut dan pihak Tergugat masih jugamembantahnya karena sebagian harta tersebut kepunyaan orang tuanya maka Tergugat iniberkewajiban untuk membuktikan adanya bukti kepemilikan terseMenimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara yangdapat berisi Perintah (gebod

tetapi pendirian ini disangkal olehTergugat dan tergugat Ill maka orang yang menggugat itu diwajibkan membuktikanbahwa ia adalah pemilik yang sah terhadap harta tersebut, Jika ia telah berhasilmembuktikan halhal tersebut dan Tergugat dan tergugat Ill masih jugamembantahnya karena harta tersebut kepunyaannya maka Tergugat dan tergugat Illini berkewajiban untuk membuktikan adanya bukti kepemilikan;Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatuperkara yang dapat berisi Perintah (gebod

SADJIJONO,SH.M.Hum, yang telah dipanggil beberapa kali tidak pernah hadir dipersidangan,maka atas persetujuaan para Terdakwa dan penasihat hukumnya keterangantersebut dibacakan yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita AcaraPemeriksaan penyidikan sebagai berikut :KETERANGAN ..........28KETERANGAN AHLI:Bahwa Hukum Pidana adalah seperangkat norma atau kaidah yang memuattentang larangan (Verbod) atau keharusan/perintah (Gebod) untuk melakukansesuatu perbuatan, yang juka perbuatan tersebut

mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No.145atas nama Cut Nurjannah merupakan agunan Piutang Terlawan Il padaTerlawan dan merupakan objek eksekusi yang diajukan oleh Terlawan ,berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 42/Pdt.G/2013/PNBNA tanggal 5 Juni 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda AcehNo.72/PDT/2014/PT.BNA tanggal 1 September 2014 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusansuatu perkara yang dapat berisi Perintah (gebod

tidak memenuhi syaratsyarat PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,khususnya tentang unsur perobuatan tersebut melawan hukum,karena nyatanyata Surat Konfirmasi Off Air CherryBelle pada AcaraConcert With CherryBelle @Makassar tertanggal 15 Juni 2012, barumerupakan dasar dari suatu perikatan sebelum nantinya dituangkandalam suatu Perjanjian resmi sebagaimana bukti T115c dan 1114;Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatuperkara dan dapat berisi perintah (gebod

bidangketenagakerjaan setempat denganmelampirkan bukti bahwa upayaupayapenyelesaian melalui perundingan bipartittelah dilakukan.(2) Apabila buktibukti sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansiyang bertanggung jawab~ di bidangketenagakerjaan mengembalikan berkas untukdilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyapengembalian berkas.Bahwa norma hukum perundingan bipartit untuk mencapaimusyawarah mufakat ini bersifat perintah /gebod

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak adalarangan untuk bagi hakim untuk memperbaiki putusan maka kami tidaksependapat dengan hal tersebut dimana dalam kaidah hukum setidaknyaada 3 hal yaitu Isi Kaedah Hukum Gebod (Suruhan Kaedah yang berisi suruhan untuk berbuatsesuatu ( ciri ciri ada kewajiban) Contoh Pasal 45 ayat (1) UU No.1tahun 1974, mewajibkan orangtua untuk memelihara dan mendidikanak anak mereka dengan sebaik baiknya Verbod (Larangan) Kaedah yang berisi larangan untuk