kegiatanpenyelidikan, penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksipenambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualanserta pasca tambang ;Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, /zin Usaha Pertambangan atau IUP adalah Izin untukhalaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN.Amp.melaksanakan Usaha Pertambangan ;Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2016 pada Pasal 3 ayat (1)menyebutkan : Guberur

Tahun2013, kepada PT Kyungseung Trading Indonesia, yang beralamatdi Jalan Madura II Blok D19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN),Cakung, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 514 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentangPersetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun2013, kepada PT Star Camtex, yang beralamat di Jalan Madura IIIBlok D19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Cilincing,Kota Administrasi Jakarta Utara;Keputusan Guberur

Sari, yang beralamat diJalan Raya Cakung Cilincing, Blok C14A, Kawasan BerikatNusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara;Mewajibkan Tergugat mencabut:3.1.3.2.3.3.Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 510 Tahun 2013, tanggal 05 April 2013, tentangPersetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun2013, kepada PT Kahoindah Citragarment, yang beralamat diJalan Bali Blok D16 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung,Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;Keputusan Guberur

Peraturan Guberur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang PedomanPenerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB di Jabar.JAWABAN TERMOHON KEBERATAN.Dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Alasan permohonan dankepentingan melakukan pengawasan PPDB tidak sesuai dengan aturan danmekanisme pengaduan PPDB adalah tidak relevan sudah sepatutnya DITOLAKDAN DIKESAMPINGKAN.Halaman 29 dari 60 PutusanPerkara Nomor:A6/G/KI/2020/PTUN.BDGSEBAB :alasan Pemohon informasi/Termohon Keberatan tetap relevan dan sesuai

denganaturan Peraturan Guberur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang PedomanPenerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB di JabarBab Il Asas Pasal 5 ayat (1) Penyelenggaraan PPDB berasaskan : Transparan yaitu pelaksanaan bersifat terbuka, dan dapat diketahui olehmasyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkanpenyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi.

;e Pada tanggal 4 Mei 2020, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susantimenyerahkan Rp21.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Bahwa uang yang terakhir yang diserahkan oleh Saksi Syamsul Anwardan Saksi Susanti yaitu pada tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) yang mana Terdakwa mengaku uang tersebutuntuk memindahkan Saksi Intan ke Kabupaten Kepahiang k sudah lulus PNSKejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) di tempatkan di Kabupaten Kaur; Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan ajudan Guberur

membangun PerumahanVeteran/Purnawirawan ABRI.Bahwa permohonan Veteran/Purnawirawan ABRI tersebut mendapat tanggapanpositif dari Gubernur Sumatera Utara dengan mengusulkan kepada Menteri DalamNegeri RI agar tanah seluas + 50 Hektare yang terletak di Desa Medan Estate,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utaratersebut dikeluarkan dari areal HGU PTP IX sekarang PTPN II (Persero) TanjungMorawa untuk diberikan dan/atau dibagikan kepada Veteran/Purnawirawan ABRI.Bahwa usulan Guberur

Arara Abadi dengan masyarakat.Ditandai dengan T 22Surat Guberur Riau No. 100./PI/1406 Tertanggal 08 Maret 2007 PerihalHalaman 31 dari 34 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2016/PN.Bls Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Arara Abadi.Ditandai dengan T 2324. Surat Keterangan Kursus Tjepat Pamong Desa Kabupaten Bengkalis No.599 Tertanggal 21 Februari 1953. Ditandai dengan T 2425. Peta Desa Beringin.Ditandai dengan T2526. Peta. HPHT PT. ARARA ABADI No.743/KPTSI/1996.Ditandai dengan T 2627.

Kajian Tim Terpadu yang dibentuk melalui Keputusan Guberur ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 589 Tahun 2010 ; e. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Pejabat PengawasLingkungan Hidup pada tanggal 11 s/d 14 Maret 2011 terhadap PT.Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau ; f.

tersebut di atas nyatalah bahwa Para Penggugat tidakpunya kapasitas untuk menggugat karena pengklaiman penggugat atassebidang tanah yang didalilkan dalam posita gugatannya ternyata hanyaberdasarkan kepada Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yangditerbitkan oleh kepla Desa Wonua Kongga pada tanggal 23 Oktober 2007dan tanggal 16 Oktober 2007 dimana menurut aturan hukum yang berlakusejak tahun 1973 kewenangan pemberian tanah tidak lagi berada ditanganKepala Desa melainkan berada pada kewenangan Guberur

Putusan Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2015Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;10.Bahwa sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Komisi Pemilihan11Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Guberur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, padalampirannya point 3 tentang Sengketa TUN Pemilihan huruf (D) dimanapengajuan gugatan atas sengketa

Adapunsebagian Surat Izin Serah Pakai Tanah dan Surat Ketetapan Retribusiyang arsipnya masih tersimpan di Tergugat III di antaranya adalah : Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Tanah Nomor Wajib Bayar :974/ 1520SKR/ HUK/ BM tanggal 3 Juni 1996 berdasarkan SuratKeputusan Guberur Jawa Barat Nomor : 593/ 1311/ HUK/ BMtentang Pemberian ljin Serah Pakai Tanah kepada SUHANDA binSAIM, seluas 146,40 m?

, untuk bangunan darurat pada ruas jalanNasional PurwakartaBandung Km. 124.650; Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Tanah Nomor Wajib Bayar :974/ 3268SKR/ HUK/ BM tanggal 4 Juni 1996 berdasarkan SuratKeputusan Guberur Jawa Barat Nomor : 593/ 3268/ HUK/ BMtentang Pemberian ljin Serah Pakai Tanah kepada ANIM bin BAIH,seluas 110,50 m?

membangun PerumahanVeteran/Purnawirawan ABRI.Bahwa permohonan Veteran/Purnawirawan ABRI tersebut mendapat tanggapanpositif dari Gubernur Sumatera Utara dengan mengusulkan kepada Menteri DalamNegeri RI agar tanah seluas + 50 Hektare yang terletak di Desa Medan Estate,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utaratersebut dikeluarkan dari areal HGU PTP IX sekarang PTPN II (Persero) TanjungMorawa untuk diberikan dan/atau dibagikan kepada Veteran/Purnawirawan ABRI.Bahwa usulan Guberur

Yunus Bengkulu.4 (empat) lembar copy Petikan Keputusan Guberur BengkuluNo.SK.821.3.4.D40 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada Safi,S.Sos yang ditetapkan oleh H. Junaidi Hamsyah selaku Plt. GubernurBengkulu beserta lampirannya.1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) copy KTP anHerma Suryani NIK 1709014809670001 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu TengahProvinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2011, 1 (satu) copy KTP a.n Drs.

BLHalaman 33 dari 45 halaman Putusan No.200/Pid.B/2010/PNSgi8680 L, yang tidak dilengkapi dengan Dokumen/Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu berupa Faktur Angkutan kayu Olahan (FAKO) ataupunSurat/Dokumen yang lain yang ditemukan oleh Guberur AcehDrh.IRWANDI YUSUF,MsC dan menyerahkan kepada Anggota PolsekMuara Tiga Kab.Pidie pada hari sabtu Tanggal 04 September 2010 Sekitarpukul 18.30 Wib, bertempat di Desa Papeuen Kec. Muara Tiga Kab.

Gubemur Provinsi KalimantanTimur, Nomor : 27 / 590 VI / UM 25 / 1987 dan Surat Guberur tertanggal, 20Juni 1987, Nomor : 521.1 / 7578 / Tan Proda, perihal : Persetujuan UntukMembuka Usaha Dibidang Perkebunan / Pertanian Tanaman Pangan ;Bahwa hak kepemilikan Tergugat pada tanah obyek sengketa dalam perkaraadalah berdasarkan fakta yang benar serta riwayat asal usul perolehan danpenguasaan yang jelas, yang mana semula berasal dari membuka dan menggarapsendiri tanah tersebut yakni lahan Eks PT.

Sumatera Sinar Playwood Industri), sedangkan rekomendasidari Guberur Provinsi Riau belum bersifat final, karena belum menimbulkanhak dan kewajiban pada diri PT. Sumatera Riang Lestari (dh. PT.

Bahwa menurut Tergugat IV dan Tergugat V tanah yang diberkan Hak Guna Bangunan Nomor : 3taun 1980 adalah Tanah Negara maka dengan demikian Tergugat V berwenang menerbitkan SuratKeputusan Guberur Kepaa Tingkat I KalmantanTimr Nomor : SK.256/HGBSMD/BKPMD/XII/1980 tangal 9 Desember 1980 kepadaTergugat I;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatanPenggugat maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban membuktikan dali gugatannya;Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan

Surat Guberur KDKI Jakarta No.935/A/K/BKD/79 tanggal 22 April 1979 danNo. 114?BKDII/1985 tanggal 30 April 1985dinyatakan tidak berlaku lagi karenaberdasarkan Surat Gubernur KDKI JakartaNo. 5006/1.711 tanggal 10 November 1989,areal tersebut akan digunakan sebagaitempav/areal pemindahan taman Ria Monas.3.

KompetensiAbsolut tersebut Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan mengenaiEksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur; Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelumdilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara, terlebih dahuluHalaman 41 dari59 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUNBNA.Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara iniadalahSurat Keputusan Guberur

Bahwa terhadapbencana alam gempa tersebut Guberur NTB telah mengeluarkanPernyataan Darurat bencana.Bahwa akibat gempa tersebut telah menimbulkan kerusakan yang luarbiasa dan korban jiwa yang begitu besar, termasuk berdampak padaHalaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Padt.G/2020/PN Mtrselurun kondotel yang dikelola oleh Tergugat 2 dan tidak terkecuallKondotel milik Penggugat juga runtuh / rusak berat.Bahwa satu hari setelah gempa yag berkekuata 7,0 SR tanggal 5Agustus 2018 terjadi, Tergugat

hubungan hukumyang terjadi setelah diterbitkannya Ijin atas nama PT, Prima Sawit Andalandengan kerugian yang dialami PENGGUGATBahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Posita 8Gugatannya, yang benar adalah Permohonan verifikasi IUPHHKPENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Verifikasi sebagaimana diaturdalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Nomor : P.03/MenhutlI/2005 tentangPedoman Ventikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Guberur