Pantai Kuta di Kabupaten Lombok Tengah; Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013 dilakukan hearing dikantorDPRD Kabupaten Lombok Tengah dimana masyarakat yang tergabungdalam ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT (ALARM) menanyakan mengenaikejelasan kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh PemerintahKabupaten Lombok Tengah yang mana pada saat itu diterima oleh terdakwaHalaman 3 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Pya.(Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah), Sdr.

Pya.Bahwa yang hadir pada saat hearing di Kantor DPR Masyarakat yang maudigusur yang memiliki bangunan di pinggir pantai;Bahwa saksi sebagai pendamping Masyarakat dan yang dibahas masalahpenertiban ROI pantai ;Bahwa yang memimpin hearing ialah pemerintah daerah yang diwakili olehkepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah yaitu H.

tim relokasi pedagang diroi pantai kuta tersebut tertanggal 15 Mei 2013;Bahwa benar hotel Lombok Baru sudah rusak semuanya;Bahwa sebelum hearing dengan DPR, saksi tidak pernah ada pertemuandengan masyarakat Kuta;Bahwa pada saat hearing Hotel Lombok Baru tidak disebutkan bahwa akandirusak, yang mau dirusak bangunan yang ada di pinggir pantai tersebut;Bahwa permintaan masyarakat ialah supaya bangunannya yang adadipinggir pantai jangan digusur;Bahwa Hotel Lombok Baru memilik IMB;Bahwa saat hearing

sebelum tanggal 31 Oktober 2013,setahu saksi ada hearing setelah satu minggu, saksi tahu dari baca di SuratkabarBahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Hotel Lombok Baru tidak ditertibkanbangunannya, cuma ditertibkan di pinggir roi pantai saja;Bahwa sebelum tanggal 31 Oktober 2013 ada teguran dari PemerintahDaerah bagi orang yang membangun di pinggir pantai;Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.

Pya.Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengahmenjadi Ketua Tim;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 dilakukan hearing dikantor DPRDKabupaten Lombok Tengah guna membicarakan relokasi pedagang ROlPantai Kuta;Bahwa yang hadir saat itu Saksi LALU KOHRAP Alias MAMIQ RINGGIT,Terdakwa (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah),Sdr.SUDIARTAWAN (Wakil Ketua Dewan Kabapaten Lombok Tengah), danSdr.LALU FATHUL BAHRI (Ketua Dewan Kabupaten Lombok Tengah)dimana hasil hearing terdakwa

222 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/ FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 16 s/d21 Januari 2008 (4 kali) Makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000,senilai Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (asli),beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 224 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus,Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 28 s/d 31

/ FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi),tanggal 25 s/d 27Februari 2008 Snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6.000, senilaiRp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli), besertaTanda Terima dari Rumah Makan Eka (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 237 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/ FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi) ,tanggal 28 s/d 29Februari 2008 Snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6.000, senilaiRp.1.200.000, (satu juta dua

Hearing KomisiKomisi),tanggal 12 s/d 14Februari 2008 Makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000, senilaiRp.4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (asli),beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :252 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/807808809810811FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 6 s/d 11 Februari2008 Makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000, senilai Rp.4.320.000,(empat juta tiga

untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 15 s/d 19 Februari2008 Makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000, senilai Rp.4.320.000,(empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (asli); beserta TandaTerima dari Kantin Robusta (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :258 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 20 s/d 22 Februari2008 Makan : 80

Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, PimpinanFraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 Makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000, senilai Rp.4.820.000, (empatjuta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (copy, NCR) beserta Lampirandari Rumah Makan Robusta (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 173 tanggal 16 April2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, PimpinanFraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 Makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,

Putusan Award On Cost For The Preliminary Hearing From 20-24 April 2009 tertanggal 05 Februari 2010 ; ----------------------------------------------------------3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaiki dengan Putusan Memorandum of Correction, tertanggal 23 Maret 2010, dan ---------------------------------------------------------------------------------------------------4.

.; Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk dapat menyatakan Putusan Arbitrase Internasionalyang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase dari lembaga arbitrase SingaporeInternational Arbitration Center ("SIAC") sebagai berikut : 1) Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009 ; 2) Putusan Award On Cost For The Preliminary Hearing From 20 24 April 2009 tertanggal 5 Februari 2010 ; 3) Putusan Interim

belum berkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa adapun PutusanPutusan Arbitrase Internasional yangdimohonkan eksekuatur itu amar putusannya sebagai berikut: Putusan Further Partial Award tertanggal 03 Oktober 2009menyatakan :"... mevajibkan PT.Ayunda Prima Mitra untukmenghentikan proses hukum di Indonesia (Perkara Perdata Nomor11, NN/PHt CZ/YNNFI ri PonriaHllart A ianan /1~Network System Sdn Bhd dan All Asia Multimedia Networks FZLLC dalamarbitrase "; Putusan Award On Cost For The Preliminary Hearing

yang disertai larangan kepada para pihak untukmengajukan persidangan (gugatan) di pengadilan manapun, termasuk dipengadilan Indonesia (Klausul 17.4 dan Klausul 17.6 Putusan ArbitraseSIAC tanggal 07 Mei 2009 ) sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan parapihak, akan tetapi kesepakatan itu telah melanggar asas kebebasanberkontrak dan juga melanggar asas kausa yang halal, sebagaimanadianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia ; Menimbang, bahwa demikian halnya Putusan Award On Cost For ThePreliminary Hearing

Putusan Award On Cost For The Preliminary Hearing From 2024April 2009 tertanggal 05 Februari 2010 ;3.

Putusan Award On Cost For The Preliminary Hearing From 2024 April2009 tertanggal 05 Februari 2010 ; 3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaikidengan Putusan Memorandum of Correction, terlanggal 23 Maret 2010,CAN) n 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn an nn ae nn ae nn ae nn ae na ae ae ne ee ne nnn4.

saksdi korban sempat mengeluarkandarah, sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan kegiatan selama 4(empat) hari.Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. 353/3880B/IX/2014 tanggal 9September 2014 yang ditanda tangani oleh Dr.Laisa Muliati Dokter Pemerintah Pada rumahsakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung pada kesimpulannya menjelaskanbahwa hasil pemeriksaan pada saksi korban Zulkipili Bin Samsudin didapat bera telinga kanandan telinga kiri Profound Peripheral Acountik hearing

mencuribuah petai milik terdakwa ; Bahwa sebelumnya saksi korban dengan terdakwa tersebut sepengetahuan saksi korbantidak punya masalah; Bahwa yang menyaksikan terjadinya penganiayaan tersebut adalah Armalia dan saksiMaryani Istri saksi korban Benar akibat dari penganiayaan tersebut telinga kiri saksi korban sempat mengeluarkandarah dan mengalami gangguan pendengaran Bahwa hasil Visum Et Repertum saksi korban Zulkipili Bin Samsudin didapat beratelinga kanan dan telinga kiri Profound Peripheral Acountik hearing

darah dan mengalami gangguan pendengaranMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;Keterangan Ahli :Hasil Visum Et Repertum No. 353/3880B/IX/2014 tanggal 9 September 2014 yangditanda tangani oleh Dr.Laisa Muliati Dokter Pemerintah Pada rumah sakit UmumDaerah Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung pada kesimpulannya menjelaskanbahwa hasil pemeriksaan pada saksi korban Zulkipili Bin Samsudin didapat beratelinga kanan dan telinga kiri Profound Peripheral Acountik hearing

saksdi korban sempat mengeluarkandarah, sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan kegiatan selama 4(empat) hari.Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. 353/3880B/IX/2014 tanggal 9September 2014 yang ditanda tangani oleh Dr.Laisa Muliati Dokter Pemerintah Padarumah sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung pada kesimpulannyamenjelaskan bahwa hasil pemeriksaan pada saksi korban Zulkipili Bin Samsudin didapatbera telinga kanan dan telinga kiri Profound Peripheral Acountik hearing

Mengingat agenda rapatadalah membahas kinerja Divisi HR & GA PT HIT Tbk, makaPenggugat telah menyiapkan data sebagaimana yang telahPenggugat serahkan kepada Internal Audit pada akhirJuni 2009 ;Bahwa dalam hearing/pertemuan Jumat 31 Juli 2009selain Penggugat, bawahan Penggugat yakni HR Managerhal Put. No.2Hal. 3. dari 28 hal. Put. No.527 K/Pdt.Sus/2010K/PHI/2006 .4Sdri. Lisda Yulianti dan Direktur Utama Tergugat, hadirpula 5 (lima) orang lainnya yaknia.

Nur Abdillah selaku Senior auditor ;Bahwa sebelum hearing/pertemuan dimulai sekitar pukul15:30, bawahan Penggugat yakni Sdri. Lisda Yuliantiselaku HR Manager diminta meninggalkan ruangan rapatoleh Direktur Utama Tergugat tanpa alasan yang jelassedangkan agenda hearing/pertemuan adalah untukmembahas Kinerja Divisi HR dan GA sehingga kehadiranSdri. Lisda Yulianti selaku HR Manager dalam pertemuansangatlah penting, terlebih Sdri.

Nur Abdillah selaku SeniorAuditor terhadap diri pribadi Penggugat ;Bahwa sangat disesalkan ternyata hearing/pertemuan 31Juli 2009 yang terjadi pada hari Jumat (akhir minggu)dan akhir bulan pukul 15:30 sore serta hanyaberlangsung selama 1 (satu) jam tidak membahas agendasebagaimana mestinya, yakni tentang kinerja Divisi HRdan GA.

Merujuk pada hasil rapat hearing tanggal 31 Juli2009 tentang Evaluasi Kinerja Divisi HRD disimpulkanbahwa Penggugat telah melanggar hal hal yang diaturdalam Peraturan Perusahaan Periode 2008 Oktober 2010dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.01/HIT/HR/Il/2009 tanggal 17 Februari 2009 ;b.

Sehubungan dengan pelanggaran pelanggaran yang telahdilakukan dan evaluasi di dalam rapat hearing makaperusahaan memberitahukanuntuk ~=mengakhiri perjanjian terhitung sejak 3Agustus 2009 ;Bahwa surat PHK No. 300/DUHIT/VIII/2009 tertanggal 3hal Put. No.2(Hal. 6. dari 28 hal. Put.

Rapat tersebut dipimpin olehKetua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Saudara Armuji;Bahwa, rapat hearing Komisi A DPRD Surabaya dimaksud point 11 di atas,dihadiri oleh tersebut: Penggugat, Satpol PP dan Biro Hukum P3l ProvinsiJawa Timur, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perhubungan. Adapun hasildari hearing tersebut adalah:a. Klarifikasi data dan fakta Penggugat dan pihakpihak terkait;b.

Bahwa hasil dari hearing tersebut adalah:a. Penegasan terkait hak dan kewajiban Penggugat dan pihakpihak terkait;b. Rekomendasi pembahasan Penggugat dan pihakpihak terkait untukmencari solusi terkait dengan pembangunan Reklame Videotron Siola Tunjungan City;Bahwa, berdasarkan hearing pertama dan kedua serta solusi yang diberikanoleh Komisi A DPRD Kota Surabaya, untuk teknisnya agar dirapatkan dandiadakan pertemuan dengan pihakpihak terkait, terutama Tim Reklame dancagar budaya.

Putusan Nomor 04 PK/TUN/201519.3.19.4Bahwa Penggugat telah melakukan hearing dan musyawarah denganberbagai pihak termasuk dengan Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Surabaya yang dalam hal ini sebagai Tergugat. Parapihnak yang ikut dalam musyawarah dan hearing tersebutmenyepakati tetap berlangsungnya pembangunan billboard di JalanTunjungan milik Penggugat dengan ketentuan harus mengembalikankondisi bangunan cagar budaya seperti semula dan memberikantiang penyangga pada billboard.

Termasuk mendapatkan hakperlindungan hukum dari negara manakala terjadi tindakan semenamena yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya denganperangkatnya yakni Satpol PP;Oleh karena telah jelas melanggar AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, maka surat dimaksud cacat yuridis;Asas Profesionalitas;Bahwa Tergugat yang menerbitkan Objek gugatan setelahdilakukannya hearing dan musyawarah dengan berbagai pihakadalah perbuatan yang melanggar asas profesionalitas.

Selain itu dalam hearing dan musyawarahdengan berbagai pihak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,Tergugat telah mendengarkan secara seksama dan telah menyetujuiHalaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 04 PK/TUN/2015tata bangunan yang telah dikonsultasikan dengan Ahli Arsitektur,namun hal ini juga tidak pernah menjadi pertimbangan dalampenerbitan objek gugatan;20.

SPMG PERUNTUKAN / URAIAN JUMLAH 1 172002 11872 Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan,Rp. 239.599.000,Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002. 2 172002 11873 Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor Rp. 12.868.750,dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisikomisi, Kegiatan Forkom Komisidan Pimpinan, Kegiatan FraksiFraksi DPRD,Kebersihan Taman Gedung

DPRD, BBM Ketuadan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD danBBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjukbulan Juli 2002. 3 182002 13983 Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan,;/Rp. 233.685.600,Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002. 4 182002 13987 Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor Rp. 13.380.500,dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisikomisi

No. 278 PK/PID.SUS/2012 198200215030Pembayaran kekurangan uang RepresentasiTunjangan Istri/Anak Beras, TPP TunjanganKhusus, Uang Paket, Tunjangan Komisi PanitiaAnggaran, Panmus, Purna Bhakti, AnggotaDPRD PAW Kabupaten Nganjuk.Rp.22.273.260, 29200216139Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisikomisi, Kegiatan Forkom Kimisi danPimpinab, Kegiatan FraksiFaksi DPRD,Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketuadan

SPMG PERUNTUKAN / URAIAN JUMLAH 112003 00193 Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan,Rp. 270.649.000,Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungTour dalam Daerah bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003. 212003 00194 Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Rp. 10.009.200,Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksifraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRDKabupaten Nganjuk bulan Januari 2003. Hal. 11 dari 71 hal. Put.

SPMG PERUNTUKAN / URAIAN JUMLAH 112003 00193 Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan,Rp. 270.649.000,Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungTour dalam Daerah bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003. 212003 00194 Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Rp. 10.009.200,Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksifraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRDKabupaten Nganjuk bulan Januari 2003. Hal. 34 dari 71 hal. Put.

Suherman dan kawankawannya tersebutmerupakan satu kesatuan dan saling terkait;Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikanpendapat, keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu tidak benarkalau Terdakwa lebih dulu membuat postingan di akun Facebook baruhearing, tetapi lebih dahulu dilakukan hearing baru kKemudian Terdakwamembuat postingan di akun facebook, karena bahan untuk membuatpostingan di akun facebook yaitu dari hasi hearing.

;Bahwa nama baik kami yang melakukan penangkapan yang tercemardari adanya postingan Terdakwa dalam akun facebooknya;Bahwa Saksi tahu soal hearing yang dilakukan oleh Terdakwa dan lebihdulu postingan Terdakwa dalam akun facebooknya baru hearing tersebut;Bahwa semua postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebuttidak ada yang benar;Bahwa Saksi tahu dari cerita kalau dari 3 (tiga) orang yang ditangkaptersebut 1 (satu) orang dibebaskan;Bahwa dalam postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebuttidak

,tetapi lebih dahulu dilakukan hearing baru kemudian Terdakwa membuatpostingan di akun facebook dan Saksi juga lebih dari sekali bernubungandengan istri sdr.

Adnan;e Bahwa tidak ada orang lain lagi yang memposting dalam akun facebookmengenai polisi yang meminta duit, hanya Terdakwa saja;e Bahwa Saksi kenal dengan HP (hand phone) milik Terdakwa, karenaSaksi pernah melihatnya pada saat dilakukan hearing;e Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat,keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu tidak benar kalauTerdakwa lebih dulu membuat postingan di akun Facebook baru hearing,tetapi lebin dahulu dilakukan hearing baru Kemudian Terdakwa

Yogi, ia ada meminta tolongkepada Terdakwa, untuk advokasi atau mendampinginya;Bahwa pada saat ibu Ria meminta tolong pada Terdakwa, kemudianTerdakwa langsung melakukan hearing dengan Kasat atau bagiannarkoba mengenai penangkapan terhadap suaminya tersebut;Bahwa dari hearing yang Terdakwa lakukan dengan Kasat ataubagian narkoba pada saat itu, bahwa pada saat itu Sat narkoba tidakbisa menunjukkan/ memperlihatkan surat perintah penangkapanterhadap sdr.

SUSAN LEE MUIR nomor M8881721, Dua buah Phone 6, sebuah Handphone Samsung Galaxy, sebuah dompetwarna hitam merk billabong, sebuah dompet kecil warna coklat batik,dua buah alat bantu pendengaran (Cochlear implant hearing aid), duabuah driver licence an. SUSAN LEE MVIR dan an.

SUSAN LEE MUIR nomor M8881721, 3 (tiga) buah Phone 6, sebuah Handphone Samsung Galaxy, sebuah dompetwarna hitam merk billabong, sebuah dompet kecil warna coklat batik,dua buah alat bantu pendengaran (Cochlear implant hearing aid), duabuah driver licence an. SUSAN LEE MVIR dan an.

SUSAN LEE MUIR nomor M8881721, 2 (dua) buah Phone 6, sebuah Handphone Samsung Galaxy, sebuah dompetwarna hitam merk billabong, sebuah dompet kecil warna coklat batik,dua buah alat bantu pendengaran (Cochlear implant hearing aid), duabuah driver licence an. SUSAN LEE MVIR dan an.

SUSAN LEE MUIR nomorM8881721,empat buah kartu kredit, Dua buah Phone 6, sebuahHandphone Samsung Galaxy, sebuah dompet warna hitam merkbillabong, sebuah dompet kecil warna coklat batik, dua buah alat bantupendengaran (Cochlear implant hearing aid), dua buah driver licence an.SUSAN LEE MVIR dan an.

SUSAN LEE MUIR nomor M8881721, Dua buah Phone 6,sebuah Handphone Samsung Galaxy, sebuah dompet warna hitam merkbillabong, sebuah dompet kecil warna coklat batik, dua buah alat bantupendengaran (Cochlear implant hearing aid), dua buah driver licence an.SUSAN LEE MUIR dan an.

Penggugat juga tahu tentang permasalahan atau tidak tahu yangkemudian diklarifikasi; Bahwa, sebenarnya tentang disiplin pekerjaan bukan area saksi karena teknis,tetapi sebagai Wadir Administrasi sering berkoordinasi dengan bagianadministrasi, jadi apakah Penggugat mampu menjalankan tugas di RSUD itujelas dan informasi dari Kepala Bidang, Penggugat sering melayani pasien dirumah, melayani melalui ditelpon juga pernah, mungkin dikarenakan kesibukanPenggugat sebagai LSM; === Bahwa, pada saat posisi hearing

di DPR Penggugat belum mendapatkan ijindari PIMPIN an ; ~~= nnn wn nnn nmr nnn nin nmnnnnnineBahwa, pada waktu hearing dengan DPR, Penggugat menyampaikanpertanyaan terkait dengan Perda pada pasal 41 A tentang badan layananBahwa, pada waktu hearing dengan DPR, Penggugat menyampaikan bawaPenggugat bukan sebagai LSM tetapi Forum komunikasi:; Bahwa, yang saksi ketahui belum ada perubahan terkait dengan Perda No 17TART 2011 ~n 2m nn nnn enn nnn rn ernment nnn ne nmennnnnannnnnnnnansnansBahwa, kehadiran

MM tentangjawaban atas hearing bakal pasangan calon;Tidak ada asli, foto copy surat dari pasanganbakal calon Bupati Wakil Bupati Lombok Tengahpaket TGH. Samsul Hadi Muhsin Ir. MasnunHasbullah, SP.I.

ke KPU.Bahwa saksi melakukan hearing pada tanggal 3 AprilBahwa pada waktu itu pihak KPU menjelaskan bahwaparpol PKPB mencabut dukungannya dan memberikandukungannya ke pasangan calon lain.

Bahwa saksi melakukan hearing ke KPU tanggal 3 April2010. Bahwa Parpol PKPB mengalihkan dukungannya ke pasangancalon SOLEH. Bahwa reaksi gabungan parpol pendukung menempuh jalurhukum. Bahwa hal itu dilakukan pada waktu mendaftar gugatan.Bahwa saksi tidak tahu kapan bakal pasangan calonsoleh mendaftar, katanya tanggal 22 Maret 2010 jam11.00 siang, setelah pasangan SAMASAMA.

Bahwa tanggal pasti pendafataran adalah tanggal 22Maret 2010 jam 08.15 Wita bukan tanggal 22 April2010.37Bahwa saksi lupa tanggal partai WHanura ikut bergabungsebagai partai pengusung.Bahwa saksi tidak tahu kapan PKPB mencabutdukungannya, saksi tahunya pada tanggal 3 April2010 setelah hearing ke KPU.2. Saksi M.

kesan ; Bahwa yang mendaftar pada waktu itu hanya pasanganBahwa setelah itu rombongan pulang ke posko, makanmakan sebagai tanda rasa syukur lolos verifikasi;Bahwa ada penjelasan dari KPU sehubungan dengankekurangan persyaratan administrasi dan bukan masalahkekurangan parpol pendukung; Bahwa pada waktu itu PKPB tidak ikut mendaftar karenaketuanya sedang status tersangka dalam rutan Praya;39Bahwa partai Republika juga tidak hadir karenaketuanya sedang sakit namun sekretarisnya ada ;Bahwa saksi ikut hearing

Indo Yongtex Jaya sendiri akhirnya tutup karena tidakpernah mendapatkan order lagi sehingga tidak mampu untuk terus bertahan;bahwa tidak benar apabila pihak perusahaan dikatakan tidak pernahhadir dalam sidang hearing yang diadakan oleh P4P, karena didalam surattertanggal 6 Mei 2003 yang ditujukan oleh Bapak Chotamul Fajri kepadaPimpinan P4P dikatakan yang ditunjuk mewakili PT.

tetapi beliau tidak dapat hadir karena sedangsakit (Bukti P4);bahwa sakitnya Bapak Chotamul Fajri bukanlah hasil rekayasabelakakarena hal ini disertai dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter RumahSakit Bersalin & Klinik selaras tertanggal 6 Mei 2003 yang menerangkanBapak Chotamul Fajri benarbenar sakit dan harus istirahat selama 2 (dua)hari yaitu terhitung dari tanggal 6 Mei 2003 sampai tanggal 7 Mei 2003 (BuktiP5);bahwa didalam panggilan kedua pihak Pengusaha tidak dapat hadirdidalam persidangan hearing

WIB tersebut diadakanpersidangan hearing;bahwa didalam panggilan ketiga pihak perusahaan datang untukmemenuhi panggilan tersebut, tetapi karena pihak perusahaan maupunkuasa pihak pekerja tidak dapat menunjukkan surat kuasanya masingmasingmaka persidangan ditunda;bahwa Penggugat menilai apa yang didalilkan oleh P4P dalamputusannya yang mengatakan pihak Penggugat (Perusahaan) tidak pernahhadir didalam persidangan hearing walaupun telah dipanggil secara patutsampai dengan 3 (tiga) kali sangat tidak

memperolehnya,menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjatapemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi AmansiusSudiman, Arfian Joko Saputro, Sutanto (anggota Polres Berau) yang sedangmelaksanakan pengamanan acara hearing

Bahwa saat itu saksi bersama anggota lainnya yaitu Amansius Sudimansedang melakukan pengamanan dan memonitor di gedung DPRDkab.Berau sehubungan dengan adanya hearing atau dengar pendapatatara PT.Berau Coal, PT.KDC, PT.TRH dengan kelompok tani kampungGurimbang yang difasilitasi oleh DPRD Kab.Berau.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 09.30 witasaksi dan Bripka Amansius Sudirman dari sat intelkam Polres Berau, dariKapolsek Teluk bayur beserta Kanit Pulbaketnya, Kanit Pulbaket PolsekSambaliung saat memonitoring kegiatan hearing kelompok tani gurimbangtentang klaim lahan di kantor DPRD Kab Berau, dalam ruang rapattersebut sudah ada dari PT.Berau Coul, PT.KDC, PT.THR dan sekitar jam13.30 hearing dimulai namun kemudian ada keributan dan dari pihakkepolisian mengamankan terdakwa

Setelah dilakukanrapat dengar pendapat (Hearing) dan klarifikasi di DPRD KOTAKENDARI tuduhan dan tudingan Tergugat II tidak terbukti karenamemang senyatanya tidak berdasar dan sama sekali tidakmengandung kebenaran ;.

Bahwa secara nyata dari Hasil hearing bersama Komisi DPRD Kota Kendari telah diambil kesimpulan yang dituangkanHal. 26 dari 90 hal. Put.

Dan saksi tidak tahu pada Tahun 2016 sertifikattanah Masjid AnNur sudah diwakafkan.Bahwa saksi hadir pada saat hearing di DPRD dan tidak adaberita acara yang menyatakan ajaran ustdz Dani sesat dan jugatidak ada kesimpulan dari hasil hearing di DPRD dan anggotadewan yang memimpin hearing adalah bapak Muhammad Ali.~.

HuseinAwad yang dilakukan oleh Ibrahim (tergugat II).Bahwa saksi tahu tentang hearing d DPRD Kota Kendari, namunsaksi tidak hadir dan saksi lupa tahun berapa hearing tersebut.Setahu saksi penyebabnya karena adanya complain darimasyarakat terhadap kajian yang dibawakan oleh ustadz Daniyang menggunakan TOA pengeras suara. Tetapi saksi tidak tahuSiapa yang melapor.

Hal ini saksi tahu karena adanya hearing di DPRDKota Kendari yang saat itu saksi sebagai ketua komisi DPRD KotaKendari. Bahwa hearing dilaksanakan atas dasar adanya aduan masyarakatterhadap ceramahceramah yang dibawakan oleh ustadz Dani diMasjid An Nur, dan juga keluhan dari pengurus yayasan Al Irsyadkarena H. Husein Awad mengambil alin kembali obyek wakafkarena yayasan Al Irsyad tidak mengelola sesuai denganperuntukannya.

SPMGPERUNTUKAN / URAIANJUMLAH 17200211872Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan,Penjaringan Aspirasi Mas yarakatdan biaya kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.Rp.239.599.000. 17200211873Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisikomisi, Kegiatan Forkom Komisidan Pimpinan, Kegiatan FraksiFraksi DPRD,Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketuadan Wakil

, BBM Sekwan dan Staf DPRD danBBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjukbulan Juli 2002.Rp.12.868.750, 18200213983Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan,Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngan juk bulan Juli 2002.Rp.233.685.600, 18200213987Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Adminis trasi Komisikomisi, Kegiatan Forkom Komisidan

No. 861 K/Pid.Sus/2009 29200216139Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisikomisi, Kegiatan Forkom KimisidanPimpinab, FraksiFaksi DPRD,Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketuadan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD danBBM Kimisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjukbulan September 2002.KegiatanRp.13.380.500, 29200216140Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan,Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakatdan Biaya

Kunjungan Tour dalam Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD KabupatenNganjuk bulan September 2002.Rp.5.250.800, 29200216141Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan,Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyrakatdan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagiPpimpinan dan Anggota DPRD KabupatenNganjuk bulan September 2002.Rp.228 .434.800, 10110200218354Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD,bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi KomisiKomisi, Kegiatan

No. 861 K/Pid.Sus/2009 203112003 23169 Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Rp. 13.650.000,Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, UangFraksifraksi dan Pemeliharaan Taman GedungDPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember2003. 213112003 23170 Pembayaran bantuan kekurangan biaya penga Rp. 11.943.980,manan Kantor dan Rumah Jabatan PimpinanDPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, WakilKetua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE,bantuan BBMTU Komisi dan Sopir dalam rangkapeninjauan rutin Komisikomisi, Honorarium

yaitu Ratnawa;Bahwa Saksi menyatakan tahu masalah yang digugat oleh Penggugat(Suparman);Bahwa Saksi menyatakan tahu tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalahmilik orangtua Penggugat (Suparman) yaitu Ratnawa sejak lama;Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu sejak kapan tanah Obyek Sengketa dikelolaoleh Dinas Pertanian;Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2006 Penggugat (Suparman) pernahmengajukan keberatan kepada Pemerintah melalui DPRD Lombok Tengahmasalah kepemilikan tanah Obyek Sengketa sehingga diadakan hearing

(dengarpendapat); Bahwa Saksi menyatakan tahu diadakan hearing, karena Saksi sebagai Dewanpembina LSM, namun Saksi tidak ikut dalam rapat karena sudah adaperwakilan;e Bahwa Saksi menyatakan hanya diberitahu hasil hearing (dengar pendapat)yaitu tanah Obyek Sengketa adalah tanah milik Ratnawa (Orangtua Penggugat);e Bahwa Saksi menyatakan tidak ada tindak lanjut setelah diadakan hearing(dengarpendapat); e Bahwa Saksi menyatakan diatas tanah Obyek Sengketa tidak ada tulisanSertipikat Hak Pakai;e Bahwa

Putusan No. 21/G/2015/PTUNMTRe Bahwa Saksi menyatakan Penggugat (Suparman) pernah mengajukan keberatankepada Pemerintah melalui DPRD Lombok Tengah masalah kepemilikan tanahObyek Sengketa sehingga diadakan hearing (dengar pendapat);e Bahwa Saksi menyatakan ada hearing (dengar pendapat) karena Saksi saat itusebagai Anggota DPRD Lombok Tengah, namun Saksi tidak ikut dalam rapatkarena sudah ada perwakilan;e Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu ada Sertipikat Hak Pakai atas tanah ObyekSengketa yaitu atas

nama Pemerintah;e Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu hasil akhir atau kesimpulan dari hearing(dengar pendapat);Menimbang, bahwa walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukansaksi tetapi Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Tergugat II Intervensijuga mengajukan (satu) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan yang bernamaL.

No. 200 PK/Pid.Sus/2010 Hearing, Administrasi KomisiKomisi, kegiatan Forkom Komisidan Pimpinan, kegiatan FraksiFraksi DPRD Kebersihan TamanGedung DPRD, BBM Ketua danWakil, BBM Sekwan dan StafDPRD dan BBM Komisi ABODEDPRD Kab.

Nganjuk bulanJanuari 2003 2 2/1/2003 00914 Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli,Rp. 14.000.000,Publik Hearing, Administrasi Komisi,Forkom, Uang FraksiFraksi danPemeliharaan Taman Gedung DPRDbulan Januari 2003 3 2/1/2003 00195 Pembayaran bantuan biayaRp. 10.009.200,pengamanan Kantor dan RumahJabatan Pimpinan DPRD, bantuanpembelian BBM Ketua, Wakil Ketua,Sekwan, Staf, BBM TU, KomisiABODE, bantuan BBM TU Komisi dansopir dalam rangka peninjauan rutinKomisiKomisi, Honorarium sopir Ketuadan Wakil Ketua,

Nganjuk bulan Januari2003Rp. 270.864.000, 3/2/200302055Pembayaran biaya bantuan Staf Ahi,Publik Hearing, Administrasi, Forkom,Uang FraksiFraksi dan PemeliharaanTaman Gedung DPRD bulan Januari2003Rp. 14.000.000, 4/3/200304054Pembayaran biaya Purna Bhakti,Tunjangan Kesejahteraan, PenjaringanAspirasi Masyarakat dan BiayaKunjung Tour dalam Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kab.Nganjuk bulan Maret 2003Rp. 270.649.000, 4/3/200304055Pembayaran biaya bantuan Staf Ahi,Publik Hearing, Administrasi, Forkom

Nganjuk 22 1/7/2003 13231 Pembayaran bantuan biayaRp. 9.901.600,pengamanan Kantor dan RumahJabatan Pimpinan DPRD, bantuanpembelian BBM Ketua, Wakil Ketua,Sekwan, Staf, BBM TU, KomisiABCDE, bantuan BBM TU Komisi dansopir dalam rangka peninjauan rutinKomisiKomisi, Honorarium sopir Ketuadan Wakil Ketua, Sekwan, dan StafDPRD bulan Juli 2003 23 1/7/2003 1323 TidakPembayaran biaya bantuan Staf Ahli,Rp. 13.500.000,Jelas Publik Hearing, Administrasi Komisi,Forkom, Uang FraksiFraksi danPemeliharaan Taman

No. 200 PK/Pid.Sus/2010 JabatanPimpinan DPRD bulan AgustusPengamananKantor dan Rumah Jabatan PimpinanDPRD, bantuan pembelian BBM Ketua,Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU,Komisi ABCDE, bantuan BBM TUKomisi dan sopir dalam rangkapeninjauan rutin KomisiKomisi,Honorarium sopir Ketua dan WakilKetua, Sekwan dan Staf DPRD BulanNovember 2003 221/12/200325426Pembayaran biaya bantuan Staf Ahi,Publik Hearing, Administrasi Komisi,Forkom, Uang FraksiFraksi danRp. 13.650.000, Pemeliharaan Taman Gedung DPRDBulan

Oleh karena itu sudah dapatdipastikan surat panggilan dari Dinas Sosial ke alamat Pabrik di JalanRaya Wajok, Kp Wajok Hilir, Siantan Pontianak tidak akan diterima olehPara Penggugat, karena kantor di pabrik sudah tutup dan ada hanyakantor pusat yang ada di Jakarta dengan alamat seperti tersebut diatas ;Bahwa dalam pertimbangan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) halaman 4 menyatakan, P4P karena sudahcukup keterangan tidak lagi memerlukan adanya sidang Hearing/Engueteatau panggilan

Inti Tara Makmutr/Penggugat Il ;Bahwa pertimbangan ini jelas sewenangwenang dan melanggar hukum,karena sepantasnyalah P4P sesuai dengan ketentuan pasal 18 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 mengadakan Hearing dengan memanggilPara Penggugat di kantor pusat yang ada di Jakarta, Jalan Angkasa 32Blok A 56, Jakarta Pusat ;Bahwa dalam pertimbangan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerouruhan Pusat (P4P) halaman 4, menyatakan Penggugat danPenggugat Il telah membayar upah bulan Mei sampai dengan 15 Agustus2003

Sementaraberdasarkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan ternyataterbukti datadata tersebut memang tidak pernah dapat ditunjukan.Dengan demikian seharusnya dalil Pemohon Kasasi dalam suratgugatan mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;Bahwa begitu pula dengan masalah Hearing terhadap putusanTermohon Kasasi a quo, karena Pemohon Kasasi tidak menerimasurat panggilan sidang, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh JudexFactie dalam putusannya.

Maka sudah sepatutnya Termohon kasasimelakukan Hearing sebelum mengambil putusannya. Dengandemikian maka terbukti putusan Termohon Kasasi a quo mengandungcacat hukum dan karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa demikian pula halnya dengan Putusan P4P a quo (TermohonKasasi) yang Pemohon Kasasi permasalahkan dalam surat gugatanmengenai dimuatnya dua masalah ketenagakerjaan yang berbedayaitu antara masalah Ketenagakerjaan PT. Hasil Deliberti dan PT.

terbit(objek sengketa) yakni, Surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Perusahaan danSurat Keputusan Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penutupandari daftar Perusahaan yang keduanya diterbitkan pada tanggal 21Desember 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitarpada tanggal 18 Desember 2018 lebih dahulu mengeluarkan SuratNomor : 174/351/410.040.3/2018, Perihal Rekomendasi DPRD KotaBlitar Hasil Hearing

;Fotocopy sesuai asli, Surat dari Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar kepadaKetua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front PembelaIslam (FPI) Blitar Raya, Nomor : 156.2/22/410.040.3/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal Dialog/Hearing ;Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Hearing PimpinanDan Anggota DPRD Kota Blitar dengan Forum OrmasIslam Blitar Raya, tanggal 18 Desember 2018, di RuangRapat Paripurna DPRD Kota Blitar ;Fotocopy sesuai asli, Surat dari Dewan PerwakilanRakyat Daerah (

Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum terjadi pro kontra terkait BrillianCafe, kondisi percafean di Kota Blitar pada umumnya kondusif tidak ada masalah apapun ;e Bahwa, ada 9 cafe waktu itu yang 8 masih beroperasi tapi setelah kitamelakukan demo dan menuntut kalau ditutup 1 ditutup semua ;e Bahwa, akhirnya cafe ditutup semua, tapi alasannya berbeda kalauBrillian Cafe dicabut, sedangkan yang 8 cafe alasannya evaluasiperijinan, tapi Sampai detik ini juga tidak jelas kapan di buka ;e Bahwa, permohonan hearing

Kota Blitar ; Halaman 41 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBYe Bahwa, kebetulan Brillian Cafe terletak di Kelurahan Kauman, disanabanyak tokoh muslim, pondok pesantren, TPQ, kemudian dekat denganMasjid Agung dan pada akhirnya meresahkan, semua ormas inginbergerak sendirisendiri ; e Bahwa, saksi mengajukan hearing pada tanggal 14 Desember 2018, diterima oleh Ketua Dewan dalam hal ini 4 fraksi ;e Bahwa, output dari hearing itu karena kelengkapan dewan besertaormas yang hadir

dimaksud telah dilaporkankepada Ketua DPRD Kota Blitar, sebagaimana Surat Nomor156.2/26/410.040.3/2018, tertanggal 18 Desember 2018 (Vide BuktiT 18), dimana Materi Pembahasan adalah terkait denganpengoprasionalan Cafe Maxi Brilian yang sempat viral di sosial mediadan muncul dalam Media Massa dengan conten pemberitaannyameresahkan masyarakat, karena mempertontonkan kegiatan yang tidakpatut dan pertunjukan yang menyimpang dari normanorma masyarakat dan sosial ;Bahwa atas laporan Hearing dimaksud untuk

Bahwa hearing yang sudah dilakukan di komisi A DPRD Kota Surabayasebagaimana point 4 tersebut di atas masih belum mencapai hasil solusikarena Sdr. Erowati sebagai pihak pelapor tidak hadir.8.

hearing dari tingkat DPRD Surabaya terkait dengan Bangunan posHalaman 43 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBYjaga dimaksud.

Sehingga Sdri.Hj.SITl MARIAManggota DPRD Kota yang waktu itu kebetulan hadir melihat situasi seperti itu dandinilai menyangkut pelayanan masyarakat maka menyarankan untuk sementaraditunda dulu dan permasalahannya akan dibawa hearing di DPRD Kota SurabayaKomisi A.. Bahwa hasil hearing dan musyawarah di DPRD Kota Surabaya disepakati bahwapenertiban pos kamling ditunda terlebin dahulu karena dampak sosiologisnyatidak menguntungkan dari aspek bina lingkungan;.

Penggugat dalam petitumnya angka 4 mempermasalahkan hearing yangdiadakan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya, namun tidak melibatkan DPRDKota Surabaya dalam perkara a quo. Hal ini mengakibakan gugatan ParaPenggugat menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan hukum ;Bahwa hearing yang dilakukan oleh Komisi A DPRD adalah kewenangan dariDPRD yang diatur dalam peraturan perundangundangan dalam rangka fungsipengawasan.

Bahwa para penggugat mempermasalahkan hearing yang diadakan komisi ADPRD Kota Surabaya tanggal 8 Juli 2015 terkait pembongkaran obyeksengketa sebagaimana dalam guagtan pada halaman 26 dan 27.