Ditemukan 41 data
17 — 6
(HakKekayaan Inteluktual) di Dirjen HKI Kementrian Perindustrian diJakarta.Putusan No. 12/Pid.Sus/2015/PN.MsbHal. 71 dari 14172Pada bulan Oktober 2013, ahli mengikuti Diklat HKI (HakKekayaan Inteletual) Lanjutan (TOT) Dirjen Industri KecilMenengah Kementerian Perindutrian di Jakarta.Pada bulan April s/d Mei 2014, ahli mengikuti diklat Petugaspengawas barang dan Jasa (PPBJ) di Direktorat PengawasanBarang dan Jasa Kementrian Perdagangan di Jakarta,Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dengan ANDI ALAM
39 — 17
Minahasa Tenggara belum dilengkapi dengan perlindunganatas Hak Kekayaan Inteletual. Bahwa di sisi lain, saksi Ir. RUDOLF OTTO ISGKANDAR RONDONUWUkemudian membuat daftar perkiraan HPS dengan meminta bantuan Sadr.HARLEY KUMENDONG, Kepala Bidang Anggaran DPPKAD KabupatenMinahasa, lalu saksi Ir.
58 — 16
Minahasa Tenggara belum dilengkapi dengan perlindunganatas Hak Kekayaan Inteletual. Bahwa disisi lain, saksi Ir. RUDOLF OTTO ISKANDAR RONDONUWUPut.
554 — 300
SH.MA Bahwa Ahli sebagai praktisi Hak Kekayaan Inteletual ( HKI ).7070Sebagai Ketua Klinik HKI di UNDIP. yaitu memberikan sosialisasi HKIdan membantu pendaftaran HKI.Bahwa Hak cipta adalah pendaftaran , hak cipta bukan pencatatan.Bahwa UU yang lama HKI dan UU yang baru prinsipnya sama.Hak cipta tidak wajib di daftarkan karena dalam hubungan seni, dansudah di lindungi sejak ia punya ide atau hasil kreasi tersebut muncul,agar lebih aman maka didaftarkan mana kala ada masalah ;Kalau lisensi wajib didaftarkan.Merk
103 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Solver Media mengklaim sebagai pihak yangmemproduksi dan mendistribusikan Sistem Informasi Manajemen danInformasi Pajak Daerah (SIMPD), namun pada saat BPK melakukanpemeriksaan, diketahui bahwa aplikasi SIMPD yang digunakan di DPPKADKabupaten Minahasa Tenggara belum dilengkapi dengan perlindungan atasHak Kekayaan Inteletual;Bahwa di sisi lain, Saksi Ir.
103 — 15
Abdussalam membuat suratpengantar dan lampiran surat Nomor : Kd.11.5/1/KP.07.6/2006/2010 tanggal6 Agustus 2010 tentang pengiriman 145 orang tersebut dapat dikategorikansebagai pemalsuan inteletual, untuk dapat dikatakan sebagai pemalsuanintelektual maka surat yang dibuat oleh saksi Drs. H. Bambang Sucipto,M.Pd.i bin H.
Dua surattersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apabilapemalsuan inteletual yang terbukti maka baik surat pengantar maupunlampiran surat merupakan surat yang dibuat oleh saksi Drs. H. BambangSucipto, M.Pd.i bin H.
1548 — 730
Pst.13.14.15.berdasar mendalilkan Tergugat telah meniru invensi yang telahdiberi paten kepada Penggugat tersebut;Bahwa di samping itu, meskipun Penggugat sebagai Pemegang Patendilindungi undangundang, namun dalam menjalankan hak eksklusifnyatersebut, Penggugat harus pula mematuhi koridor hukum sebelummenyatakan Tergugat telah melanggar Invensi Penggugat, sebab tidakada penelitian bersama atau penyidikan yang dilakukan PenyidikDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Inteletual yang diikuti dengan putusanpidana
64 — 9
pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual danagamanya dan bukan untuk kepuasan orang yang memeliharanya (PutusanMARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974); bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berusia 12 tahunadalah menjadi hak Ibunya (KHI pasal 105 ayat 1); bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun dapatdialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan ataumempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,ruhani, kecerdasan inteletual
Terbanding/Tergugat : PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
199 — 161
Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI139.140.141.142.pihak) lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat; (d)hakhak atas kontrakkontrak, termasuk keuntungan keuntungannya,dari pelangganpelanggan Tergugat di Indonesia; (e) hakhak ataskekayaan inteletual yang terdaftar atas nama Tergugat yang tidakterbatas hanya kepada merek Huawei, serta (f) saham saham PTBakrie Telecom Tbk. yang dimiliki oleh Tergugat sebanyak 6.189.000.000(enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta) saham,Bahwa berdasarkan
107 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding)Bahwa saksi menerangkan merek MAROATINA CITRA denganlukisan wanita berjiloab dan bahasa Arab, telah mempunyai sertifikatmerek Nomor : IDM000160805 yang dikeluarkan oleh DirektoratJenderal hak Kekayaan Inteletual, tanggal 26 Februari 2009 atas namaLiauw Juk Woen ;Catatan : Dari sisi tulisan sudah jauh berbeda antara MAROATINACITRA dengan MARLINA CINTA, dari sisi gambarmaupun tulisan Arabnya pun juga sudah kasat mataberbeda.
101 — 212
Pemberangusan dan pemusnahan TENAGA KERJA yang terdiri dari kauma. inteletual Para cendekiawan, Ilmuwan,Penemub. Professional, yaitu Hakim, Dokter, Jaksa, Pengacara, Panitera pengadilan,Akuntan, Polisi, ABRI (TNIAD, AL,AU) Pegawai negeri dan swasta,pengusaha, pedagang, Pembantu Rumah Tangga, TKI, dllc.
399 — 158
sesuatu hal Perbuatan tidakdiatur dengan ketentuan maka harus mengetahui dari asal usulundangundang;Bahwa terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan petugas tidakdiatur dengan peraturan dengan ketentuan dan tidak dilanggartetap harus ada peraturan yang melarang terlebih dahulu;Bahwa suatu ketentuan tidak dapat berlaku surut kecuali undangundang tersebut mengatur sendiri;Bahwa sesat fakta adalah misalnya Hakim Terdakwa kembar yangdiadili bukan Terdakwa melakukan perbuatan eror fakta dalamfakta masalah inteletual
421 — 151
sesuatu hal Perbuatan tidakdiatur dengan ketentuan maka harus mengetahui dari asal usulundangundang;Bahwa terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan petugas tidakdiatur dengan peraturan dengan ketentuan dan tidak dilanggartetap harus ada peraturan yang melarang terlebih dahulu;Bahwa suatu ketentuan tidak dapat berlaku surut kecuali undangundang tersebut mengatur sendiri;Bahwa sesat fakta adalah misalnya Hakim Terdakwa kembar yangdiadili bukan Terdakwa melakukan perbuatan eror fakta dalamfakta masalah inteletual
556 — 427
sesuatu hal Perbuatan tidakdiatur dengan ketentuan maka harus mengetahui dari asal usulundangundang;Bahwa terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan petugas tidakdiatur dengan peraturan dengan ketentuan dan tidak dilanggartetap harus ada peraturan yang melarang terlebih dahulu;Bahwa suatu ketentuan tidak dapat berlaku surut kecuali undangundang tersebut mengatur sendiri;Bahwa sesat fakta adalah misalnya Hakim Terdakwa kembar yangdiadili bukan Terdakwa melakukan perbuatan eror fakta dalamfakta masalah inteletual
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
301 — 118
Republik Indonesia; (b) uanguang yang sepenuhnyadimiliki oleh Tergugat dan saat ini tersimpan dalam bentuk tabungandan/atau deposito di bankbank di Indonesia di mana Tergugatmempunyal rekening; (c) tagihantagihan (account receivables) yangsepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan dapat ditagihkan kepada pihak(pihak) lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat; (d)hakhak atas kontrakkontrak, termasuk keuntungan keuntungannya,dari pelangganpelanggan Tergugat di Indonesia; (e) hakhak ataskekayaan inteletual
49 — 13
padadasarnya merupakan suatu leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdalingatau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang undangsebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian akan tetapi dalam kenyataannyatelah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu psyhische (intellectueele) ofmaterieeleverenigde werkzaamheid atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baiksecara fisik (inteletual
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
145 — 69
Soesilo dalambukunya Kitab Undangundang Hukum Pidana yang sama sekalitidak ada menyebutkan istilah pemalsuan secara inteletual. Bahkanahli pidana yang kami ajukan DR. Muzakir juga mengatakan kepadakami tidak ada istilah pemalsuan intelektual.c.
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
170 — 147
Soesilo dalambukunya Kitab Undangundang Hukum Pidana yang sama sekaliHalaman 24 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Saktidak ada menyebutkan istilah pemalsuan secara inteletual. Bahkanahli pidana yang kami ajukan DR. Muzakir juga mengatakan kepadakami tidak ada istilah pemalsuan intelektual.c.
145 — 63
sebagai tindakanmerumahkacakan hukum dan undangundang dikarenakan Hakim Anggota meyakinibahwa setiap peraturan perundangundangan tentu mempunyai tujuan yang ingindicapai meskipun hal ini bersifat tersirat (in order to);Akhirul kalam izinkan Hakim Anggota Il menitipkan pesan bahwa adapunperbedaan pendapat di tubuh Majelis Hakim janganlah dimaknai sebagai suatu sikapyang bertujuan untuk kompetisi intelektual melainkan haruslah dimaknai lebih dimanasematamata perbedaan pendapat ini sebagai khazanah inteletual
84 — 9
dasarnya merupakan suatu "leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban danpembagian pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yangmenurut rumusan undang undang sebenarnya dapat dilakukan seseorangsecara sendirian akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orangatau lebih dalam suatu "psyhische (intellectueele) of materieele verenigdewerkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara fisik(inteletual