Ditemukan 29 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : istilah istbath istika istbah istia istiyah iftitah istinah istikah
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 55/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 7 Februari 2017 — 1. Jumatia Binti Malle, 2. Abdul Rahman Bin Malle, 3. Hasiah Binti Malle, 4. Wahyu Bin Malle, 5. A n s a r u I sebagai Para Penggugat Melawan : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, sebagai Tergugat; 2. Mulyadi, SE, sebagai Tergugat II Intervensi-I; 3. Yerianty Arruan Hayr sebagai Tergugat II Intervensi-II; 4. Widyawati, sebagai Tergugat II Intervensi-III;
70 — 35
  • Bahwa kedudukan subyek gugatan dalam Gugatan Nomor: 55/G/2016/PTUN.Mks menggunakan istitah PENGGUGAt, sementara dalam isi Gugatanmisalnya point 1 dan 2 menggunakan istilah PARA PENGGUGAT padahalterdapat 5 (lima) nama atau orang per orang yang berdiri sendiri, yakniJUMATIA BINT! MALLE, ABD RAHMAN BIN MALLE, HASIAH BINT! MALLE,WAHYU BIN MALLE, dan ANSARUL.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
RUDI THALIB
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
1.DWI HARTANTO
2.KADARSYAH
72 — 34
  • perbuatan yang telah memenuhi unsurunsur tersebut di atas, maka pihak yang dirugikandapat mengajukan gugatan kepengadilan umumdengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barangmaupun pemulihan keadaan semula, sedangkan pihakyang dapat menggugat tersebut antara lain:(1) Pihak yang dirugikan itu sendiri(2) Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atauorang tua yang ditinggalkan.(3) Keluarga sedarah lurus dan istri/suami sepertiorang tua, kakek nenek, anak dan cucu.(4) Ahli waris pada umumnya.Bahwa istitah
    Bahwa istitah Penguasa berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 66 tahun 1952 disebutkansebagai Pemerintah. Sedangkan berdasarkan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 838 Tahun 1970disebutkan sebagai Penguasa.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
163 — 439
  • perbuatanyang telah memenuhi unsurunsur tersebut di atas, makapihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatankepengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupauang, barang maupun pemulihan keadaan semula,sedangkan pihak yang dapat menggugat tersebut antaralain:(1) Pihak yang dirugikan itu sendiri(2) Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orangtua yang ditinggalkan.(3) Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orangtua, kakek nenek, anak dan cucu.(4) Ahli waris pada umumnya.Bahwa istitah
    PRAMANA AUSTINDO MAHARDIKA, hal tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak adanya kesalahanyang dilakukan oleh TERGUGAT.Bahwa istitah Penguasa berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 66 tahun 1952 disebutkan sebagaiPemerintah. Sedangkan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 838 Tahun 1970 disebutkansebagai Penguasa.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Plk
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. Akhmad Taufik M.Pd
Tergugat:
1.KARTONO.SP
2.Drs. KHAIRIL ANWAR M.Ag
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
133 — 33
  • Undangundang Nomor : 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat adanyaKeputusan Tata Usaha Negara dari Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Bahwa istitah Penguasa berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 66.K/Sip/1952 disebut sebagai Pemerintah.Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 838.K/Sip/1970 Jo. Nomor 1400.K/Pdt/2012 disebut sebagaiPenguasa.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 26
  • No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 29 dari 70Bahwa istitah Penguasa berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 66 tahun 1952 disebut sebagai Pemerintah.Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 838 Tahun 1970 disebut sebagai Penguasa.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 10 Januari 2019 — 1. ELMANSYAH AWI dkk Melawan 1. Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung
59 — 38
  • yangHalaman 16 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pat.G/2018/PN Mgle.dirugikan dapat mengajukan gugatan kepengadilan umumdengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupunpemulihan keadaan semula, sedangkan pihak yang dapatmenggugattersebut antara lain:(1) Pihak yang dirugikan itu sendiri(2) Penerima nafkah seperti suami/stri, anak atau orang tuayang ditinggalkan.(3) Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua,kakek nenek, anak dan cucu.(4) Ahliwaris pada umumnya.Bahwa istitah
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
142 — 40
  • Undangundang Nomor : 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibatadanya Keputusan Tata Usaha Negara dari Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa istitah Penguasa berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 66.K/Sip/1952 disebut sebagaiPemerintah. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 838.K/Sip/1970 Jo. Nomor1400.K/Pdt/2012 #disebut sebagai Penguasa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — 1. BAMBANG EDIWISONO, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar PensiunTahunan atau dengan kata lain rumus manfaat pensiun pada butir 10.a SE06tahun 1989 dengan yang terdapat pada lampiran SE06 tahun 1989 adalah sama,namun sesuai rumus tersebut tidak ada istilah "Dasar Pensiun" yang ada secaralengkap adalah "Dasar Pensiun/Gaji Pokok", dan besaran gaji pokok sudahsangat jelas juga telah diatur pada ketentuan ketenagakerjaan, dan tidak ada dasarhukumnya istilah "Dasar Pensiun dan diakui oleh Majelis Hakim hanya tetahmemaknai istitah
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 6/PDT/2020/PT PLK
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : ADJI ASMAN SAMUDIN
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Negara R.I.
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
119 — 65
  • Undangundang Nomor : 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibatadanya Keputusan Tata Usaha Negara dari Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa istitah Penguasa berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 66.K/Sip/1952 disebut sebagaiPemerintah. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 838.K/Sip/1970 Jo. Nomor 1400.K/Pdt/2012disebut sebagai Penguasa.