istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

Hal tersebut sebagaXXXXa dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo.ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yangmenentukan:Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu;Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku;. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugathidup bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXSurabaya;.

standing) untuk mengajukangugatan a quo;Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 0633/Pdt.G/2016/PA.MnaMenimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

,M.E tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf b jo.ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2.

permintaan yang tidak berdasar pula, sehingga untuk selanjutnyamengenai halhal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi karenatidak beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa khusus mengenai uang pengganti oleh karenaMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriHalaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMBanjarmasin dalam amar putusannya tidak menjatuhkan hukuman membayaruang pengganti kepada terdakwa sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf b jo.ayat

(2) jo. ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi, dan hal itu telah dipertimbangkan pada putusannyahalaman 153, namun belum secara lengkap dipertimbangkannya oleh MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama,sehingga Majelis Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan yangmenyangkut pasal 18 ayat (1) huruf b jo.ayat (2) jo.ayat (3) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pertimbangan

,M.Etersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf b jo.ayat (2) jo. ayat(3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf aangka 3 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para PemohonPenetapan DISKA, nomor 0469/Pdt.P/2020/PA.TA Halaman 9 dari 19 memenuhi syarat usia sebagaimanaundangan, maka berdasarkan Pasal 7Tahun 1974 Tentang PerkawinanangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.ayat

/Ep.2/10/ 2015, tanggal 12 Oktober 2015,yang berbunyi sebagai berikut :KesatuBahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Jo.ayat (1) ke3 KUHPidana.

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana Maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akandisebutkan putusan ini ;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhitungkan halhal yang meberatkan dan halhal yang meringankan;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain;Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa belurn pernah dihukum;memperhatikan pasalpasal dalam KU HAP dan pasal 53 ayat (1) KUHP Jo.ayat

Pasal 78 ayat (7) jo.Ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UndangUndang RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan;Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan tersebut bersifat alternatifdan setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan Terdakwadipersidangan dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim akan langsungmempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo.Pasal 78 ayat (7) jo.

Pasal 78 ayat (7) jo.Ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo.

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

PA.JS.dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

No. 2837/Pdt.G/2018/PA.JS.Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat (2) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

Gabriel Manek, SVD Atambua.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) jo.Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksisaksiyaitu:4Saksi AGUSTINUS SERAN Als.

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat