Bahwa , hukuman disiplin yang telahdijatuhkan oleh Tergugat tidak sesuaiprosedur sebagaimana maksud Pasal 10Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 joangka V Surat Edaran Nomor: 23/SE/1980semestinya Tergugat mendengar danmempertimbangkan keterangan Pejabat lain diPengadilan Agama Manna dan Tergugat tidakmempertimbangkan faktor faktor lain yangdiduga menjadi penyebab dari Dugaanpelanggaran tersebut ;.

Bahwa menurut Pasal 12 Ayat (2) huruf b Keppres No.18 Tahun 2000 joangka 7 huruf f jo huruf B.1.a.1 dan 2 Juknis Keppres 18 Tahun 2000mensyaratkan prosedur pengadaan barang dengan metode PML tidakmelalui pengumuman melainkan melalui undangan sehingga Panitiapengadaan a quo, Terdakwa dan Terdakwa Il/para Pemohon Kasasiselaku Panitia Pengadaan mengundang peserta untuk memasukanpenawaran ;2.

Bahwa menurut Pasal 12 Ayat (2) huruf b Keppres No.18 Tahun 2000 joangka 7 huruf f jo huruf B.1.a.1 dan 2 Juknis Keppres 18 Tahun 2000mensyaratkan prosedur pengadaan barang dengan metode PML tidakmelalui pengumuman melainkan melalui undangan sehingga Panitiapengadaan a quo, Terdakwa dan Terdakwa II/para Pemohon Kasasiselaku Panitia Pengadaan mengundang peserta untuk memasukanpenawaran ;2.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa Judex Facti dalampertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa Terdakwa dan TerdakwaIl/para Pemohon Kasasi tidak melakukan pengumumanpelelangan.Kesimpulan ini merupakan bukti bahwa Judex Facti tidak menerapkanKeppres No.18 Tahun 2000 beserta juknisnya sebagaimana mestinyakarena menurut Pasal 12 Ayat (2) huruf b Keppres No. 18 Tahun 2000 joangka 7 huruf f jo huruf B.1.a.1 dan 2 Juknis Keppres 18 Tahun 2000mensyaratkan bahwa prosedur pengadaan barang dengan

Marhat Vide angka/nomor 8.3.3.2 joangka/nomor 8.3.2 atau angka/nomor 8.3.3 pada Eksepsi Jawaban Terbandingtanggal 17 Februari 2020;Bahwa, Jika Bukti T 26 seluas 7 Ha, Bukti T 16 atau Bukti T 31 seluas1,75 Ha dan Bukti T 17 atau Bukti T 33 seluas 16 Ha mengenai H. Agus,Bukti T 15 atau Bukti T 29 mengenai Sulaiman seluas 4,78 Ha, dan Bukti T 38 seluas 40,9 Ha mengenai Kelompok Marhat Cs atau H.

nomor 8.3.2 atau angka/nomor 8.3.3 padaEksepsi Jawaban Terbanding tanggal 17 Februari 2020;Bahwa, Pada Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 22Agustus 2019, Terbanding telan membuktikan telah membebaskan LahanKelompok Tani Karet Lestari Luasan 85 Ha yang tersisa seluas 12,3 Haberdasarkan Berita Acara Ildentifikasi dan Inventarisasi Nomor:16/IDIPT/swargabara/I/2011 pada Bukti T 7 pada Daftar Alat Bukti Terbandingtanggal 30 Maret 2020 Vide angka/nomor 8.3.3.3 atau angka/nomor 8.3.3.4 joangka

Pdt.G/2019/PNSgt telah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya,yaitu sebagai berikut ; Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Amar Putusan Nomor :27/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 18 Mei 2020 Majelis hakim mengambil alihkembali alasanalasan/ dalildalil Terbanding dalam bagian Eksepsi yaitumengenai eksepsi Obscuur Libel dengan alasan objek sengketa telahdibebaskan/dilepaskan berdasarkan Bukti T 7 dan Bukti T 11, YangmanaBukti T 7 dan Bukti T 11 pada Daftar Alat Bukti Terbanding joangka

Pasal 1 angka 17 joangka 1 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan padaPengadilan Hubungan Industrial;Bahwa bunyi Pasal 1 angka 17 Undangundang Nomor 2 Tahun2004 menyatakan "Pengadilan Hubungan Industrial adalahpengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilannegeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberiputusan terhadap perselisinan hubungan industrial";Bahwa bunyi Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 2 Tahun2004 "Perselisihan Hubungan

Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilannegeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusanterhadap perselisihan hubungan industrial.Pasal 1 angka 1:"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekena/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak

Peradilan Umum Perdata joangka 3 huruf b tentang eksekusi yang mengatur sebagai berikut:Suatu putusan yang BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) pri nsipnya wajibdilaksanakan. Namun ada shalhal tertentu suatu putusan tidak dapatdilaksanakan ( non executable ), yang harus dilakukan dengan kehatihatian.

Melalui Penjualan secara di bawah tangan.Dari ketiga cara eksekusi Hak Tanggungan tersebut, menjadi hak dankewenangan mutlak dari Tergugat sebagai Penerima Hak Tanggunganuntuk menentukan opsi yang mana yang akan dijalankan, dan bukan hakPenggugat untuk menentukannya, karena dengan telah diikat HakTanggungan, maka secara yuridis penguasaan dan kewenangan untukmelakukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan sudah beralih kepadaTergugat .Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 joangka

butir 15 Posita dan butir 5 Petitum dalampokok perkara Gugatan a quo pada pokoknya juga neminta agar putusana quo dapat diajalankan terlebin dahulu meskipun ada upaya hukumbantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)Bahwa permohonan putusan serta merta (u/tvoerbaar bij voorraad) yangdiajukan PENGGUGAT adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidaksesuai dengan syarat penjatuhan putusan serta merta (uitvoerbiar bijvoorraad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR joangka

persidangan banding sehingga PutusanPengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 78 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Bahwa telah terbukti secara jelas dan nyatanyata tindakan yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah mengurangkan~ retur penjualan sebesarRp. 278.122.585,00 sebagai pengurang pajak keluaran meskipun notaretur tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamPasal 5A UndangUndang PPN jo Pasal 3 ayat (3) 596/KMK.04/1994 joangka

Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilannegeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadapperselisihan hubungan industrial.Pasal1 angka 1Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkanpertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekerna/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak,

Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilannegen yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadapperselisihan hubungan industrial.Pasal 1 angka 1Perselisinan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkanpertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisinan mengenai hak,

Angka 3c Surat Keterangan dari Anselmus Dame tanggal25 Januari 2011 menerangkan tanah sengketa adalah tanah Hortensia A Tondolambung Joangka 3d surat pernyataan dari Herman Kawoka tanggal 2 april 2011 menyebutkan bahwatanah yang terletak di kairagi I Lingkungan VI Kecamatan Mapanget Manado adalahmilik pihak orang lain , dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan dari Herman Warokamemberikan petunjuk bahwa tanah tersebut bukan milik dari para Penggugat jo angka 3esurat pernyataan dari Lesman Kahumbau

Hukum Tergugat diizinkandan sah mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam persidangan perkaraini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkanoleh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh denganNomor surat NOMOR SURAT IZIN PERCERAIAN, tanggal 10 Februari 2020dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintan Nomor 10Tahun 1983 jo.pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 joangka

Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilannegeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadapperselisihan hubungan industrial.Pasal1 angka 1Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkanpertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekena/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak,

BahwaBuka Kredit No. 21 tanggal 14 September 1995 Pasal 19 joAngka 4 Akta Addendum Perjanjian Kredit (PenurunanKredit dan Penarikan Sebagian Jaminan) No. 45 tanggal 29Agustus 2013 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :"Pihak kedua dengan ini menyetujui dan memberi ijin sertakuasa kepada pihak pertama apabila pihak kedua tidakmemenuhi kewajbannya berdasarkan akta ini, untukmenjual, menggadaikan, menyerahkan, memindahkandan/atau mengasingkan dengan cara apapun juga atastanahtanah berikut bangunannya

Melalui Penjualan secara di bawah tangan.Dari ketiga cara eksekusi Hak Tanggungan tersebut, menjadi hakdan kewenangan mutlak dari Tergugat sebagai Penerima HakTanggungan untuk menentukan opsi yang mana yang akandijalankan, dan bukan hak Penggugat untuk menentukannya,karena dengan telah diikat Hak Tanggungan, maka secara yuridispenguasaan dan kewenangan untuk melakukan eksekusi atasobjek Hak Tanggungan sudah beralih kepada Tergugat I.Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 joangka

No. 66/Pdt.G/2013.PN.skhpermohonan lelang kepada Tergugat Il sampai dengan penyampaianpengumuman lelang, oleh karenanya Parate Eksekusi tersebut SAH danTIDAK CACAT HUKUM.Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 11 joangka 15 yang pada intinya menyatakan sebelum ada pengumumanlelang Para Penggugat belum pernah disomasi/diaanmaning olehPengadilan Negeri mengenai posisi hutangnya dan terhadap obyeksengketa yang akan dilelang belum/tidak pernah ada surat sitaeksekusi.Dalil Para Penggugat

Hal mana berdasarkan Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 tahun 2004, menyatakan perselisihanPemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan pada pengadilanhubungan industrial.Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan:*Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentukdilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, danmemberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.Pasal 1 angka 1:Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan

Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkunganpengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberiputusan terhadap perselisihan hubungan industrial.Pasal 1 angka 1Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkanpertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja / buruh atau serikat pekernja /serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai

Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilannegeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadapperselisihan hubungan industrial.Pasal1 angka 1Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkanpertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak,