Ditemukan 26 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kawasan karawang karyawan kaawoan kanakan kasawan kamawan kanawan karawan kawanan kawalan
Penelusuran terkait : Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Merambah kawawan hutan secara tidak sah Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki merambah kawawan hutan secara tidak sah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK, dkk vs NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA
127 — 116
  • Untuk kawawan realestate, pengunjung dibatasi dari segi jumlah, waktu dan biaya.;Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, sebagai pantai reklamasi tertutup(enclave), Pantai Ancol yang dikelola dengan sistem operasi dan pemeliharaan tertutup,seharusnya pengunjung dapat dibatasi dari segi jumlah, waktu dan biaya namun PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK.Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA, Cs
129 — 41
  • Untuk kawawan realestate, pengunjung dibatasi dari segi jumlah, waktu dan biaya.;Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, sebagai pantai reklamasi tertutup(enclave), Pantai Ancol yang dikelola dengan sistem operasi dan pemeliharaantertutup, seharusnya pengunjung dapat dibatasi dari segi jumlah, waktu dan biayanamun PT. Taman Impian Jaya Ancol tidak membatasi pengunjung dari segi jumlah,waktu dan biaya.
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN GARUT Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.Grt
Tanggal 7 Nopember 2012 — - NY. ODAH Lawan - H. AEP ZAENUDIN
92 — 4
  • AKANG DUA JUTA JADI TILU JUTASETENGAH, NGAN CEUK AKANG TAMBAHAN ATUHTANAHNA si Wawan menjawab MANGA WEH JANTEN 3.00HA (yang ia tunjuki persil 15.D.IIl Blok Nyomplong yang iaakui persil 2.D.ll).Pada tanggal 23 Nopember 2009, tergugat mengadakanmusyawarah di Desa Jatiwangi dengan saudara Sumanangyang intinya tetap tentang persil yang dikaitkan dengan jualbeli penggugat dengan saudara Sumanang, materinyaberkisar menayakan kepada saudara Sumanang pertanyaantergugat antara lain : KANG ATOS NGAHUBUNGI KAWAWAN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 28 Desember 2016 — EDISON MARUDUT MARSADAULI SIAHAAN
190 — 84
  • Perda Tata Ruang Kabupaten/kota.Halaman 107 dari 212 Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN.Bag.Namun dalam pelaksanaan setiap menerima permohonan darimasyarakat, BPN tetap mendasarkan pada ketentuan peraturankehutanan khususnya terkait dengan peta kawawan hutan danmoratorium lahan gambut serta ijin lokasi dari Kepala Daerah (Bupati).Untuk pengajuan permohonan Sertifikat HM untuk perorangan dibatasiluas tanah maksimal + 20 ha. Sementara permohonan Sertifikat HGUdibatasi 25 ha.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
173 — 139
  • denganpanitia terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Toba,dan Pemerintahan Desa;Bahwa yang terlibat dalam penetapan tapal batas yang diselenggarakan olehPanitia Tapal Batas tersebut adalah Ketua adalah Bupati Toba Samosir,Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara;Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah perkara selama menjadi kawasanhutan dan kemudian dengan adanya beberapa SK atas tanah perkara, adahak milik atas kawawan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
101 — 53
  • yang bersangkutan menjelaskan mengenai tugas yang bersangkutansebagai atasan langsung Kasatker yaitu bertanggungjawab secara strukturakkepada Menteri Perumahan Rakyar yang dimaksud dengan Bertanggungjawabsecara struktural adalah dalam jabatan yang bersangkutan sebagai Deputi BidangPengembangan kawasan bertanggungjawab terhadap' kegiatan BidangPengembangan Kawasan, jadi yang dimaksud dengan bertanggungjawab secarastruktural adalah terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku Depultipengembangan kawawan