Paupire,Kecamatan Ende Tengah menemukan 35 (tiga puluh lima) jenis, yang terdiridari 3 jenis obat keras, 1 jenis obat kedaluwarsa, 1 jenis obat tradisionalkedaluwarsa, 5 jenis pangan kedaluwarsa, 16 jenis kosmetik kedaluwarsa,dan 9 jenis kosmetik tanpa izin edar di etalase penjualan;Bahwa saksi menjelaskan cara Menentukan bahwa produk yang diamankandi UD. Stan Jaya yang terletak di Jl. Sam Ratulangi RT.003.

Stan Jaya karena track record yang ada di Tahun 2019,dan kami menemukan 3 (tiga) jenis obat keras yang dijual tanpakewenangan, 1 (satu) jenis obat kedaluwarsa, 1 (Satu) jenis obat tradisionalkedaluwarsa, 5 (lima) jenis pangan kedaluwarsa, dan 9 (sembilan) jeniskosmetik Tidak Memiliki Izin EdarTerhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.2.

Paupire,Kecamatan Ende Tengah menemukan 35 (tiga puluh lima) jenis, yang terdiridari 3 jenis obat keras, 1 jenis obat kedaluwarsa, 1 jenis obat tradisionalkedaluwarsa, 5 jenis pangan kedaluwarsa, 16 jenis kosmetik kedaluwarsa,dan 9 jenis kosmetik tanpa izin edar di etalase penjualan;Bahwa saksi menjelaskan cara Menentukan bahwa produk yang diamankandi UD. Stan Jaya yang terletak di JI. Sam Ratulangi RT.003.

Untuk mengecek kedaluwarsa sayamengecek di kemasan, dan tanggal yang tertera di Kemasan adalah tanggalyang sudah terlewati. Maka produk tersebut temasuk kedaluwarsa. Untukobat keras di kemasan obat ada tertulis "Harus Dengan Resep Dokter;Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN End>Bahwa saksi menjelaskan Loka POM di Kab. Ende pernah melakukanpemeriksaan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dan hari Rabu tanggal 21Agustus 2019 di UD. Stan Jaya yang terletak di Jl.

Sesuai keteranganterdakwa sebelumnya barang yang kedaluwarsa ada di toko terdakwakarena kesalahan terdakwa, terdakwa hanya perintahkan saja ke karyawanuntuk periksa, tetapi terdakwa tidak pernah monitoring. Sehingga jikakaryawan tidak periksa maka barang yang kedaluwarsa tetap berada dietalase penjualan.

Kota Masohi ;Bahwa saksi dalam melakukan pendampingan kepada Petugas Balai POMdari Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap kosmetika yangmengandung bahan berbahaya, kosmetika kedaluwarsa, kosmetika yangtanggal kedaluwarsa dihapus dan kosmetika tanpa Ijin edar bersama rekanlainnya yaitu BRIPKA Mirjan Rumasoreng.Bahwa pada saat pendampingan saksi Melihat petugas Balai POM Ambonmelakukan pemeriksaan di Kios Vina yang berada di Lantai Dasar MasohiHalaman 9 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020.

sehingga sebagai petugas saksi dapatmengetahui produk tersebut telah kedaluwarsa atau belum.

, kedaluwarsa dihapus danKosmetika mengandung Bahan Berbahaya di Kios Kosmetik VINA yangHalaman 17 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020.

/PN Mshpernah menghapus tanggal kedaluwarsa pada produk dan lupa kapanterdakwa melakukannyabahwa benar produk kosmetika dihapus kedaluwarsa yang ditemukan dietalase penjualan kios Vina, terdakwa yang melakukannya, tapi terdakwalupa kapan melakukan hal tersebut, dihapus dengan cara menggunakanaseton yang dijual di kios, juga dengan cara menuliskan harga pada produkmenutupi tanggal kedaluwarsabahwa Terdakwa menghapus kedaluwarsa agar produk kosmetika tersebutmasih tetap dibeli oleh konsumen dan Terdakwa

Sedangkan 37 item kosmetika kedaluwarsa dan 17 itemyang kedaluwarsa telah di hapus yang di ketahui dengan melihat pada labelkemasan yang tertera pada produk, untuk 102 item kosmetika tanpa ijin edardiketahui dengan melihat nomor ijin edarnya pada kemasannya ada atau tidakmencantumkan nomor ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM RI.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kedaluwarsa dinyatakan diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Amanuban Tengah, Kab.Timor TengahSelatan;Bahwa pada saat itu tim gabungan yang terdiri dari petugas Balai POMKupang bersama dengan Polsek Amanuban Tengah dan tim menemu kanproduk pangan kedaluwarsa, Kosmetik Kedaluwarsa, Kosmetik yangHalaman 9 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soetanggal kedaluwarsanya dihapus, Kosmetik Tanpa izin Edar dan ObatKeras di toko Nurhikmah milik Terdakwa;Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut di toko Terdakwa ditemukan 7(tujuh) jenis makanan kadaluarsa, Kosmetik Kedaluwarsa

Amanuban Tengah, Kab.Timor Tengah Selatan;Bahwa pada saat itu tim gabungan yang terdiri dari petugas Balai POMKupang bersama dengan Polsek Amanuban Tengah dan tim menemu kanproduk pangan kedaluwarsa, Kosmetik Kedaluwarsa, Kosmetik yangtanggal kedaluwarsanya dihapus, Kosmetik Tanpa izin Edar dan ObatKeras di toko Nurhikmah milik Terdakwa, dengan rincian 7 (tujuh) jenismakanan kadaluarsa, Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 18 (delapanbelas) jenis, Kosmetik yang tanggal kedaluwarsanya dihapus sebanyak 16Halaman

Pada saat itu tim gabunganmenemukan produk pangan kedaluwarsa, Kosmetik Kedaluwarsa, Kosmetikyang tanggal kedaluwarsanya dihapus, Kosmetik Tanpa izin Edar dan ObatKeras di toko Nurhikmah milik Terdakwa, dengan rincian 7 (tujuh) jenismakanan kadaluarsa, Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 18 (delapan belas)Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soejenis, Kosmetik yang tanggal kedaluwarsanya dihapus sebanyak 16 (enambelas jenis), Kosmetik Tanpa izin Edar sebanyak 2 (dua) jenis dan Obat Kerassebanyak

Amanuban Tengah, Kab.TimorTengah Selatan, pada tanggal 13 Oktober 2021 Tim gabungan BPOM yangsaat it sedang melakukan pemeriksaan di Toko Terdakwa menemukan produkpangan kedaluwarsa, Kosmetik Kedaluwarsa, Kosmetik yang tanggalkedaluwarsanya dihapus, Kosmetik Tanpa izin Edar dan Obat Keras di tokoNurhikmah milik Terdakwa, dengan rincian 7 (tujuh) jenis makanan kadaluarsa,Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 18 (delapan belas) jenis, Kosmetik yangtanggal kedaluwarsanya dihapus sebanyak 16 (enam belas jenis

Pada saat itu tim gabunganmenemukan produk pangan kedaluwarsa, Kosmetik Kedaluwarsa, Kosmetikyang tanggal kedaluwarsanya dihapus, Kosmetik Tanpa izin Edar dan ObatKeras di toko Nurhikmah milik Terdakwa, dengan rincian 7 (tujuh) jenismakanan kadaluarsa, Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 18 (delapan belas)jenis, Kosmetik yang tanggal kedaluwarsanya dihapus sebanyak 16 (enambelas jenis), Kosmetik Tanpa izin Edar sebanyak 2 (dua) jenis dan Obat Kerassebanyak 2 (dua) jenis dengan perincian: No Nama Barang

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Mersifarma TM Nomor Izin Edar GPL1333310510B1 Jumlah 10 (sepuluh) butir, Hexymer 2 (Trihexyphenidyl tablet 2 mg) Bets 150078 Kedaluwarsa Okt 2026 Nomor Izin Edar DKL9933301717A1 jumlah 1.000 (seribu) butir, Pil Kuning bertuliskan DMP pada tablet jumlah 1.000 (seribu) tablet dan Hp merk Realme 8i Imei 1 867030050568731 Imei 2 867030050568723 Kartu Tri (3) No 089504010180 Kartu Indosat Ooredoo 085695950646 jumlah 1 (satu) buah, dimusnahkan;

Kedaluwarsa gugatan;3. Kompetensi absolut pengadilan;4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;2. Kedaluwarsa gugatan;3. Kompetensi absolut pengadilan;4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:1. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;2. Kedaluwarsa gugatan;3. Kompetensi absolut pengadilan;4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:1.

Kedaluwarsa gugatan;3. Kompetensi absolut pengadilan;4.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;--------------------- - Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;----------------- MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI :--------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai tenggang waktu / Kedaluwarsa

Penggugat/Terbanding telahmenanggapinya dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap padadalil gugatannya dan menolak seluruh dalil Tergugat/ PeEMbDANGing weePembanding dan dalil Tergugat II Intervensi/Pembanding,karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sertaMenimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsitersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya akan mempertimbangkan terlebih dahulu EksepsiTergugat/Pembanding dan Eksepsi Tergugat II MIntervensi/Pembanding mengenai gugatan kedaluwarsa

Tata Usaha Negara, dengan demikian EksepsiTergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingtentang tenggang waktu telah terbukti, maka Eksepsi ESGFSEDUC sacncncncstersebut dapat diterima, maka gugatan Penggugat/TerbandingMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding diyatakan tidak dapat di terima maka eksepsi eksepsi yang lainnya / selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi ; ~~~777777 7777 5DALAM POKOK PERKARA :~~~~Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentangtenggang waktu/kedaluwarsa

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan peraturanperaturan lain yang berkaitan denganSengkeie 104 ses eeeMENGAODItLI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding danTergugat II Intervensi/Pembanding ; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor: 101/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari2013 yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat IIIntervensi/Pembanding mengenai tenggang waktu /Kedaluwarsa

Kedaluwarsa (Exceptio Temporis);3. Gugatan Kurang Pihak;Eksepsi Tergugat II:1. Objek Sengketa II bukan KTUN;2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan (Legal Standing):3. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;4. Gugatan Penggugat Prematur;Eksepsi Tergugat III:1. Objek Sengketa III bukan KTUN;2. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;3. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;Eksepsi Tergugat IV Intervensi:1. Penggugat Tidak Mempunyai Lega/ Standing;2.

Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 48/G/2019/PTUN.SBY.

Menteri PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 tentangPemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada PerusahaanDaerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata AirSumber Wendit 2 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21November 2018;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi 1, 2 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Gugatan Lewat Waktu/Kedaluwarsa

;Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;Gugatan Prematur;Penggugat Beritikad Tidak Baik;Kompetensi Absolut;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:Penggugat Tidak Dapat Menjadi Subjek Hukum Sebagai Penggugat;Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluwarsa;Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Tidak Mempunyai Kewenangan;Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan Tidak BerkualitasMengajukan Gugatan;Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;Gugatan Penggugat Melebihi

Putusan Nomor 549 K/TUN/2020 Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluwarsa; Gugatan Penggugat Prematur; Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan Tidak BerkualitasMengajukan Gugatan; Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan; Gugatan Penggugat Melebihi Tuntutan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT.

Berdasrkan ketentuan tersebut di atas oleh karenaJaksa Penuntut Umum dalam petunjuk menyatakan Kewenanganmenuntut pidana hapus karena kedaluwarsa yang dihitung tenggangwaktu mulai berlaku keesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukansebagaimana diatur dalam pasal 78 Ayat (1) ke3 KUHP jo Pasal 79KUHP, sehingga berkas perka Nomor: BP/53/IM/2012 laporan PolisiNo. Pol.

Mengingat tempus delicty terjadi pada tanggal 30Desember 1997 2009 perkara terbut dinyakan daluwarsa 5.Bahwa putusan Praperadilan aquo, akan terjadi ketidakpastian hukumdalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon Banding(dahulu Termohon), oleh karena Jaksa Penuntut Umum berpedomanbahwa perkara tersebut adalah kedaluwarsa, dan penghentian prosespenyidikan perkara laporan Polisi No.

Pol : LPB717/2009/PSK tanggal13 Mei 2009 atas nama tersangka SULAIMAN yang disangkamelanggar pasal 266 KUHP~ dan atau pasa 55 KUHP adalahberdasarkan petunjuk Jaksa Penuntu Umum (P19) yang menyatakanbahwa perkara tersebut adalah Kedaluwarsa. Sedangkan dalm putusanaquo tidak ada keharusan atau perintah kepada Kejaksaan NegeriDenpasar untuk patuh pada putusan Pengadilan.

Seharusnya dalamperkara Praperadilan ini Jaksa Penuntu Umum yang memberiikanPetunjuk P19 tentang perkara telah kedaluwarsa, tetapi ternyataPemohon praperadila, tidak melibatkan Jaksa Penuntu Umum ikutdijadikan Termohon dalam perkara paraperadilan.

Akan tetapi pada kalimat berikutnyaHakim aquo dengan jelas juga menyatakan bahwa keputusan Termohonyang mengeluarkan SP3 dengan alasan daluwarsa pada tanggal 7Desember 2012 sedangkan pada pertimbangan di atas telah dinyatakanbahwa batas akhir kedaluwarsa adalah pada tanggal 30 Desember 2009.Pendapat Hakim aquo sangat membingungkan, karena kalau batas masadaluwarsa tanggal 30 Desember 2009 maka semestinya surat perintahpenghentian penydikan yang diterbitkan oleh Pembanding pada tanggalHal. 11 dari

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah lewat waktu yangmenyebabkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kedaluwarsa, sehinggaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 78 ayat(1) ke 2 KUHP ;Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Lgs Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.

Hak menuntut hilang oleh karena kedaluwarsa ;ke2. Sesudah lalu enam tahun, yaitu bagi kejahatan yang dapatdipidana dengan pidana denda, kurungan atau penjara yangtidak lebih dari tiga tahun ;Bahwa berdasarkan bunyi pasal 78 ayat (1) ke2 KUHP disebutkanSesudah lalu enam tahun, yaitu bagi kejahatan yang dapat dipidanadengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tigatahun, sedangkan pasal 72 ayat (6) UndangUndang R.!

tuntutanhukum terhadap Terdakwa ; Bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutmenyebutkan waktu kejadian tindak pidana dilakukan oleh terdakwapada bulan Februari 2011 dan atau tahun 1999, maka dengan sendirinyasudah Kadaluwarsa kalaupun dihitung bulan Februari 2011 sudahmencapai 7 (tujuh) Tahun yang artinya sudah lewat 6 (enam) tahun,terlebihlebih lagi dalam dakwaan disebutkan tindak pidana itu terjadipada tahun 1999, sehingga dengan demikian dengan sendirinya Hakmenuntut hilang oleh karena kedaluwarsa

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas membuktikanSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Jelas Dalammenyebutkan Waktu Kejadian Tindak Pidana sehingga Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) huruf bKUHAP, sehingga dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutharuslah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang ditentukandalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.Bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah Kedaluwarsa dankabursebagaimana yang telah kami uraikan

Menimbang : Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer mengandung beberapahal yang berkaitan dengan kedaluwarsa penuntutan dan surat dakwaanOditur Militer kabur yang pada pokoknya sebagai berikut : 1 Bahwa putusan sela Pengadilan Militer III17 Manadohanya didasarkan sematamata pada aturan hukum materiilMenimbangdan formil dengan mengesampingkan kepentingan institusiTNI. 2 Bahwa adanya Pengadilan Militer untuk mengakomodirkepentingan TNI dan sebagai pelopor penemuan hukumdalam persidangan.

MajelisHakim Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya yang memutus perkara iniagar melihat kepentingan TNI secara luas bukan hanya melihat ataumendasari ketentuan hukum formil dan materiil belaka. : Bahwa mengenai keberatankeberatan yang diajukan oleh Oditur Militerdalam perlawanannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkankepada berkas perkara Terdakwa, dakwaan Oditur Militer dan EksepsiPenasihat Hukum Terdakwa serta perlawanan Oditur Militer mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :1 Tentang kedaluwarsa

Bahwa pasal 284 ayat (1) ke2a KUHP sebagaimana dakwaanOditur Militer, ancaman hukumannya adalah pidana penjarapaling lama 9 (sembilan) bulan, oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 78 ayat (1) ke2 jo pasal 79 KUHP tersebut diatas, maka kewenangan penuntutan perkara tersebut (pasal 284ayat (1) ke2a KUHP) hapus karena kedaluwarsa sesudah 6(enam) tahun. d.

Penuntutan pidana yang dilakukan setelahtahun 2004 menurut hukum gugur karena kedaluwarsa. h.

.37.Bahwa temuan barang buktikedaluwarsa tersebut terdiri dari:berupa 13 (tiga belas) item produk pangan No Nama Nama Kedaluwarsa Jumlah Harga Jenis Temuan KetProdusen/ (Rp)Importir1.

Pasal 8 Ayat (8) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;40.Bahwa terhadap temuan 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4At(empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa, PEMOHONmenyerahkan secara sukarela temuan produk tersebut kepada PetugasPemeriksa dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dalam RangkaOPGABNAS pada tanggal 6 September 2017 (Vide Bukti T32) untuk kemudianselanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Balai Besar POM di Jayapura;.Bahwa

Keerom (Vide Bukti T 25):e Menyatakan bahwa ditemukan produk sediaan farmasi (kosmetik) danpangan yang sudah kedaluwarsa sebanyak 17 (tujuh belas) macam.e Menyatakan bahwa produk tersebut di display atau dipajang di rakpenjualan di dalam Kios Az Zahra JI.

Dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacatatau bekas dan tercemar dengan atau tanopa memberikan informasi secaralengkap dan benarPEMOHON telah memenuhi unsur tersebut di mana dalam pemeriksaantelah ditemukannya 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4(empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa yang dipajang dietalase untuk diperjualbelikan.Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap61.Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON

telah secara nyatamemperdagangkan produk pangan kedaluwarsa dan sediaan farmasi berupakosmetik yang telah kedaluwarsa;Bahwa berdasarkan dalildalil yang diuraikan dalam Surat Jawaban TERMOHONdalam perkara ini maka jelas tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHONsebagai TERSANGKA telah sah secara hukum;Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukanTERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturanperundangundangan atau ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa petitum

Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Eksepsi gugatan kabur (obscuur libel);2. Eksepsi gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu (verjaring);Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:1. Penggugat tidak memiliki dasar kepentingan apapun terhadap objeksengketa;2.

Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor5/G/2018/PTUN.TPI, tanggal 20 September 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dengan Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN.MDN., tanggal30 Januari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal O08 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kedaluwarsa;

1. Dalam Pokok Sengketa:
   1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.720.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Gugatan Penggugat kedaluwarsa;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/20202. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadiliperkara a quo (Kompetensi Absolut);Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;3.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak kedaluwarsa waktunya;3. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Pencatatan Peralinan Hak atas sebidangtanah dan bangunan yang terletak di Desa Tulangan, yang tercantumdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 383 pada tanggal 22 Juli 2008, SuratUkur Nomor 00004/09.08/2008, tanggal 9 Juni 2008, dengan luas 399 m?

Oleh karena itu,pengajuan gugatan sudah kedaluwarsa;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertinbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Bahwa, alasan Termohon menghentikan Penyidikan karena Kedaluwarsa sebagaimanadiuraikan dalam point 7 tersebut diatas adalah alasan yang tidak berdasarkan pasal 79 ayat (1)KUHP yang secara jelas menyatakan bahwa Mengenai Pemalsuan atau perusakan mata uang,tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang rusakdigunakan, dengan demikian perkara laporan Penggugat terhadap Sdri. Hj. SHOLICHAH aliasMARIFAH dkk, belum kadaluwarsa, karena Pemohon barn mengetahui Sdri.

Dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana, konsep Kadaluwarsadinormatifkan dalam Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP ; Bahwa Kadaluwarsa sebagai salah satu alasan atau dasar peniadaan tuntutan pidana,Penuntut Umum maupun Penyidik tidak berwenang menghentikan suatupenyidikan yang ditanganinya dengan alasan Kadaluwarsa yang dapatmenentukan kedaluwarsa adalah harus dengan putusan hakim ; Bahwa Ahli menerangkan penghitungan tenggang waktu Kadaluwarsa(Verjaringstermijn) untuk tindak pidana pemalsuan surat dimulai seharisetelah

SURURI, kalauperkara tersebut dihentikan penyidikannya karena demi hukum (KADALUWARSA) (vide.Bukti P4) ;Menimbang, bahwa memperhatikan keadaankeadaan sebagaimana tersebut diatas, maka perluadanya pemecahan permasalah tersebut secara tuntas dalam menafsirkan dan menentukan kapandimulainya penghitungan Kadaluwarsa in casu, dengan antara lain :14 Apakah sesuatu yang palsu itu harus terlebih dahulu dinyatakan dalamSuatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudiandimulainya penghitunganya kedaluwarsa

Sholehuddin, SH., MH sebagaimana tersebut diatas didalamBerita Acara Penyidikan pernah memberikan pendapat, bahwa pendapatnya tersebutadalah sama dengan apa yang dikemukakannya dalam persidangan ini (videbukti P10) ;Menimbang, bahwa saksi Ahli juga berpendapat bahwa dalam halgugurnya hakpenuntutan, karena kedaluwarsa Penyidik maupun Penuntut Umum tidakmempunyai kapasitas atau kewenangan dalam menentukan gunamenetapkan adanya kedaluwarsa dan yang dapat menentukan kedaluwarsadalam hal ini adalah harus

(videbukti P9) ;Menimbang, bahwa adapun pendapat saksi Ahli Bambang Suheryadi, SH., MH., yangmenyatakan pendapatnya, bahwa dimulainya penghitungan Kadaluwarsa adalah semenjakkeesokan harinya sesuatu yang diduga palsu itu dibuat untuk digunakan, makadalam hal ini Pengadilan tidak sependapat dengan keterangan/pendapat saksi ahli tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan dalam perkara Pra Peradilanyang diajukan oleh Pmeohon jika dilihat sampai diajukan permohonantersebut masih belum kedaluwarsa

Gugatan kedaluwarsa;2. Gugatan error in objecto;3. Gugatan error in persona;4. Gugatan prematur,Eksepsi Tergugat II:1. Gugatan error in persona;2. Gugatan kedaluwarsa;3. Gugatan prematur;4. Kompetensi absolut pengadilan;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan kedaluwarsa;2. Gugatan kabur (obscuur libel):3.

menurut undangundang ;2 Bahwa pembuktian tentang kedaluwarsa adalahUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 danperubahannya yaitu :a Perubahan Pertama : U.U.No 9 Tahun 1994b Perubahan Kedua : U.U.

Perubahan Kedua : UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tidak adaperubahan pada Pasal 13 ayat (1), berarti kedaluwarsa sepuluh tahun ;d. Perubahan Ketiga: UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (1)dirubah, menyebutkan Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terhutangnyapajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat ketetapan Pajak dalam halhal sebagai berikut ;e.

Perubahan keempat dan terakhir UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, tidakada perubahan mengenai kedaluwarsa yang diatur pada Pasal 13 UndangUndang sebelumnya ;5. Dari urutan perubahan lima UndangUndang tersebut, perubahan terakhir adalahUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 yang menetapkan Pasal 13 ayat (1)dirubah, menyebutkan Dalam jangka waktu lima tahun, sesuai asas hukum Lexposteriori derogat lege priori, masa kedaluwarsa adalah lima tahun ;PASAL 15:6. Urutan Perubahan :a.

Perubahan keempat dan terakir UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, tidakada perubahan mengenai kedaluwarsa yang diatur pada Pasal 15 UndangUndang sebelumnya ;7. Dari urutan perubahan lima undangundang tersebut, perubahan terakhir adalahUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 yang menetapkan Pasal 15 dirubah,menyebutkan Dalam jangka waktu lima tahun, sesuai asas hukum Lex posterioriderogat lege priori, masa kedaluwarsa adalah lima tahun ;PASAL 22:8. Urutan Perubahan :a.

Perubahan keempat dan terakir UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, tidakada perubahan mengenai kedaluwarsa yang diatur pada pasal ayat (1) undangundang sebelumnya ;Dari urutan perubahan lima undangundang tersebut, perubahan terakhir adalahUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 yang menetapkan Pasal 22 ayat (1)dirubah, menyebutkan Dalam jangka waktu lima tahun; sesuai asas hukum Lexposteriori derogat lege priori masa kedaluwarsa adalah lima tahun ;Bahwa mengenai Pasal Peralihan dalam UndangUndang Nomor 28

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldakam perkara ini;Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, maka Peradilan yang baik Penggugat memohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat IIIntervensi 1, 2, dan 3, mengajukan eksepsi sebagai berikut;Eksepsi Tergugat: Kedaluwarsa gugatan; Kewenangan mengadili;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2: Kewenangan mengadili

; Tenggang waktu diajukannya gugatan (kedaluwarsa); Error in objecto (gugatan salah objek); Gugatan obscuur libel (gugatan kabur/tidak jelas);Eksepsi Tergugat II Intervensi 3: Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; Gugatan Penggugat kedaluwarsa; Gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 95/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 20 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusantersebut