Ditemukan 29 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kegiatan kegiataan kegatan kegitan kegiatain kegiatatn kegiatas
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — ANDY SASTRA AHMAD, STBin H. AHMAD ISA
187 — 75
  • Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;59) 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal Maret 2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPU-BM / 2012 / 218, tanggal 01 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatasn
    tanggal 01 Februari 2012tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;59. 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPUBM / 2012, tanggal Maret 2012tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPUBM / 2012 / 218, tanggal 01Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatasn
    tanggal 01 Februari 2012tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPUBM / 2012, tanggal Maret 2012tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPUBM / 2012 / 218, tanggal 01Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatasn
    tanggal 01Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung PadaBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran2012;59) 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPUBM / 2012, tanggal Maret2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPUBM / 2012 /218, tanggal 01 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatasn
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2019 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA Perseroan Terbatas
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUPR
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN
139 — 36
  • BungoPantal Bersaudara, P26 tentang Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang,Permukiman, Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun Nomor :188.45/005/TP2E2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pembentukan PanitiaPeneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) Kegiatasn Pembangunan KawasanTerpadu Prasarana Perkantoran SKPD Pemerintah Kabupaten Simalungundengan Multiyears di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, P27 tentangSurat Nomor : 213/BPB/MBJBI/VII/2008, perihal : Permohonan EskalasiPekerjaan Proyek SKPD (Satuan
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 29-09-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 58/PDT.G/2014/PN Sgl
Tanggal 1 Juli 2015 — TJHANG THU FUI alias Amok lawan Tuan ANTONI alias Butun, dkk
92 — 18
  • dari Tergugat dan Tergugat Il diperoleh fakta bahwapengangkatan dan pemotongan kapal yang diperjanjikan tidak selesai;Menimbang, bahwa tidak selesainya pengangkatan dan pemotongankapal karena permasalahan surat rekomendasi kegiatan dan surat persetujuankegiatan kerangka kapan dan muatannya, hal ini didukung dengan bukti P7berupa Putusan Nomor 285/Pid.B/2014/PN Sgl diperoleh fakta Tergugat Il telahterbukti memalsukan Surat rekomendasi kegiatass salvage nomor KL771/6/VDN/13 dan surat persetujuan kegiatasn
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 61/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
GABRIEL SYUFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
YUSTUS ABISAY
114 — 58
  • Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan sertifikat obyeksengketa tidak melakukan kegiatasn berupa penelitian datayuruidis da penetapan batas dan sangat jelas telan melanggarketentuan pasal 59, pasal 6 dan pasal 62 Permenag/Kepala BPNNo. 24 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana PP No. 24Tahun 201997 antara lain:Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPRPasal 59 Untuk keperluan penelitian data yuridis bidangbidang tanah dikumpulkan alatalat bukti mengenai kepemilikanatau penguasaan tanah, baik
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Tanah
Register : 28-11-2011 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 29/Pdt.G/2011/PN.MTw
Tanggal 22 Mei 2012 — -RANIUM Als MANGKOK Bin TARMUM (alm) Lawan - PT. DUTA NURCAHYA - LASIFAH - GAFUR Bin M. SULHANI. R Als. SULHANI (Alm) - MADI Binti M. SULHANI. R. Als. SULHANI (Alm)
116 — 21
  • Bahwa untuk menunjang kegiatasn tambang maka PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi telah melangsungkanpembelian areal tanah kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.24. Bahwa tanah milik Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensitersebut terletak di Desa Muara Bakah Kecamatan LaheiKabupaten Barito Utara dengan ukuran panjang 420 M2 lebar400 M2 + 375 M serta luas 162.750 M2.
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Putus : 17-09-2009 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN SALATIGA Nomor 68/Pid.B/2009/PN.Sal
Tanggal 17 September 2009 — KADARISMAN, SPd. bin KAMUSI
59 — 18
  • ,tidak membuat Undangan kepadaPenyedia Jasa untuk melakukan penjelasa pekerjaan,tidak melakukan evaluasi,klarifiksasi serta Negosiasi tehnis dan harga terhadap penawaran yang diajukancalon Penyedia Barang.Bahwa panitia Pengadaan barang tidak membuat Berita Acara Evaluasi danNegosiasi dan tidak membuat usulan kepada Pimpinan Kegiatasn Buku teks WajibSalatiga perihal penetapan harga kontrak.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
FRANS ANTHONY, SE MM
22 — 0
  • MM, denganpenanggalan mundur (back date) yaitu tanggal 2 Juni 2016 ataspertanggungjawaban pelaksanaan kegiatasn sosialisasi pajak tanpadisertai adanya dokumen pendukung yang lengkap dan sah.Bahwa Muhamad Sofyan juga selaku Bendahara Umum Daerah(BUD) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nihil yang dibawa oleh terdakwa Frans Anthony, SE.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
365 — 227
  • dikelola dan dipergunakansesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kegiatan Pusat Rekreasi danPromosi Pembangunan di Jawa Tengah.h Bahwa SuratSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional yang memberikankepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Hak Pengelolaan atastanah yang seluruhnya seluas + 237,63 Ha yang selanjutnya terbagi dalam8 (delapan) Sertifikat HPL a quo sebagaimana Tergugat III uraikan diatasadalah diberikan khusus hanya untuk kegiatasn
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
334 — 124
  • Saksi memang mendengar dariMUSYAFFA bahwa untuk pak Wakil Bupati dan pak Sekda juga adajatahnya, namun saksi tidak tahu kelanjutannya karena pakMUSYAFFA yang membaginya;Bahwa saksi menerangkan sumber dana Operasional Bupati tersebutHalaman 199 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smradalah dari APBD yang telah disahkan dengan realisasi 90 % atausekitar Rp3,3 Trilyun, dan setelah dievaluasi ternyata tidak cukupuntuk kegiatasn di Kab.