Ditemukan 29 data
187 — 75
Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;59) 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPU-BM / 2012, tanggal Maret 2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPU-BM / 2012 / 218, tanggal 01 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatasn
tanggal 01 Februari 2012tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;59. 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPUBM / 2012, tanggal Maret 2012tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPUBM / 2012 / 218, tanggal 01Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatasn
tanggal 01 Februari 2012tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung Pada Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPUBM / 2012, tanggal Maret 2012tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPUBM / 2012 / 218, tanggal 01Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatasn
tanggal 01Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Langsung PadaBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran2012;59) 1 (satu) rangkap Copy Legaliisir Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kota Dumai Nomor : 79 / KPTS / DPUBM / 2012, tanggal Maret2012 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kota Dumai Nomor : 600 / KPTS / DPUBM / 2012 /218, tanggal 01 Februari 2012, tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatasn
PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA Perseroan Terbatas
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUPR
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN
139 — 36
BungoPantal Bersaudara, P26 tentang Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang,Permukiman, Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun Nomor :188.45/005/TP2E2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pembentukan PanitiaPeneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) Kegiatasn Pembangunan KawasanTerpadu Prasarana Perkantoran SKPD Pemerintah Kabupaten Simalungundengan Multiyears di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, P27 tentangSurat Nomor : 213/BPB/MBJBI/VII/2008, perihal : Permohonan EskalasiPekerjaan Proyek SKPD (Satuan
92 — 18
dari Tergugat dan Tergugat Il diperoleh fakta bahwapengangkatan dan pemotongan kapal yang diperjanjikan tidak selesai;Menimbang, bahwa tidak selesainya pengangkatan dan pemotongankapal karena permasalahan surat rekomendasi kegiatan dan surat persetujuankegiatan kerangka kapan dan muatannya, hal ini didukung dengan bukti P7berupa Putusan Nomor 285/Pid.B/2014/PN Sgl diperoleh fakta Tergugat Il telahterbukti memalsukan Surat rekomendasi kegiatass salvage nomor KL771/6/VDN/13 dan surat persetujuan kegiatasn
GABRIEL SYUFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
YUSTUS ABISAY
114 — 58
Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan sertifikat obyeksengketa tidak melakukan kegiatasn berupa penelitian datayuruidis da penetapan batas dan sangat jelas telan melanggarketentuan pasal 59, pasal 6 dan pasal 62 Permenag/Kepala BPNNo. 24 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana PP No. 24Tahun 201997 antara lain:Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.JPRPasal 59 Untuk keperluan penelitian data yuridis bidangbidang tanah dikumpulkan alatalat bukti mengenai kepemilikanatau penguasaan tanah, baik
116 — 21
Bahwa untuk menunjang kegiatasn tambang maka PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi telah melangsungkanpembelian areal tanah kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.24. Bahwa tanah milik Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensitersebut terletak di Desa Muara Bakah Kecamatan LaheiKabupaten Barito Utara dengan ukuran panjang 420 M2 lebar400 M2 + 375 M serta luas 162.750 M2.
59 — 18
,tidak membuat Undangan kepadaPenyedia Jasa untuk melakukan penjelasa pekerjaan,tidak melakukan evaluasi,klarifiksasi serta Negosiasi tehnis dan harga terhadap penawaran yang diajukancalon Penyedia Barang.Bahwa panitia Pengadaan barang tidak membuat Berita Acara Evaluasi danNegosiasi dan tidak membuat usulan kepada Pimpinan Kegiatasn Buku teks WajibSalatiga perihal penetapan harga kontrak.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
FRANS ANTHONY, SE MM
22 — 0
MM, denganpenanggalan mundur (back date) yaitu tanggal 2 Juni 2016 ataspertanggungjawaban pelaksanaan kegiatasn sosialisasi pajak tanpadisertai adanya dokumen pendukung yang lengkap dan sah.Bahwa Muhamad Sofyan juga selaku Bendahara Umum Daerah(BUD) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nihil yang dibawa oleh terdakwa Frans Anthony, SE.
365 — 227
dikelola dan dipergunakansesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kegiatan Pusat Rekreasi danPromosi Pembangunan di Jawa Tengah.h Bahwa SuratSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional yang memberikankepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Hak Pengelolaan atastanah yang seluruhnya seluas + 237,63 Ha yang selanjutnya terbagi dalam8 (delapan) Sertifikat HPL a quo sebagaimana Tergugat III uraikan diatasadalah diberikan khusus hanya untuk kegiatasn
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
334 — 124
Saksi memang mendengar dariMUSYAFFA bahwa untuk pak Wakil Bupati dan pak Sekda juga adajatahnya, namun saksi tidak tahu kelanjutannya karena pakMUSYAFFA yang membaginya;Bahwa saksi menerangkan sumber dana Operasional Bupati tersebutHalaman 199 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smradalah dari APBD yang telah disahkan dengan realisasi 90 % atausekitar Rp3,3 Trilyun, dan setelah dievaluasi ternyata tidak cukupuntuk kegiatasn di Kab.