Elpindo Iyang membawa Gas LPG tersebut tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yangsah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMCtidak tertera IMO sedangkan diburitan kapal MT. Elpindo I tertera Nomor IMO1592194, selanjutnya kapal tersebut dibawa menuju pangkalan Dit.Pol.Air PoldaKalimantan Barat guna proses lebih lanjut ;e bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan menyadaripenerbitan SMC untuk kapal MT.

Elpindo I yangmembawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yang sah danlengkap serta sudah habis masa berlakunya, serta dalam Sertificate SMC tidaktertera Nomor IMO sedangkan diburitan kapal tertera NoJMO 1592194,selanjutnya kapal tersebut ditangkap dan diproses lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan jelastergambar, bahwa pembuatan dan penerbitan Safety Management Certificate (SMC)yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan tidak benar artinya tidak

Elpindo I, mengakui dan menyadari kapal tersebut belummemiliki documentdocument lengkap untuk kelaik lautan Pelayaran, diantaranya syaratyang mutlak dimiliki kapal adalah Safety Management Certificate (SMC), tanpadocumen tersebut kapal tidak boleh berlayar, kemudian ketika mendatangi agenPelayaran saksi Pahala Tua Sianturi, ternyata DOC (Document of Compliance) darikapal tersebut belum ada, oleh karena kapal MT.

Putusan No 02/Pid.SusPrk /2016/PN.Litdalam bidang tersebut, untuk diatas 10 GT sampai 30 GT olehpemerintah Propinsi,dan untuk diatas 30 GT oleh Kementrian Kelautandan Perikanan ; Bahwa Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandarkepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelahkapal memenuhi persyaratan kelaik meliputi Notis, Teknis Kapal dankewajiban pembayaran retribusi pemerintah daerah ; Bahwa fungsi diterbitkannya SPB adalah untuk keamanan dankeselamatan dalam pelayaran

memiliki izinpenangkapan ikan, ini dikecualikan untuk kapal ikan kecil dengan ukuran5 GT kebawah, sedangkan untuk kapal ikan diatas 5 GT harusmempunyai izin dari pemerintah kabupaten atau kota yang berwenangdalam bidang tersebut, untuk diatas 10 GT sampai 30 GT olehpemerintah Propinsi,dan untuk diatas 30 GT oleh Kementrian Kelautandan Perikanan ; Bahwa Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandarkepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelahkapal memenuhi persyaratan kelaik

Terdakwa besertabarang bukti ke Polres Melawi guna proses lebih lanjut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan;3.Supriyadi alias Pardi bin Kaharudin, di bawah sumpah pada pokoknya Saksimenerangkan sbagai berikut :Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan karena Saksi telahmembawa kayu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam18.00 Wib di Jalur Sungai Melawi yang tepatnya di Desa Kelaik

A., di bawah sumpah pada pokoknyaSaksi menerangkan :Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan karena penangkapanterhadap Terdakwa yang diduga membawa kayu tidak dilengkapi dengandokumen yang sah;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam18.00 Wib di Jalur Sungai Melawi yang tepatnya di Desa Kelaik KecamatanNanga Pinoh Kabupaten Melawi:;Bahwa Saksi ada memesan kayu jenis Ulin/ Belian kepada Terdakwa untukkeperluan membangun jembatan di Desa Melamut Kecamatan Pinoh

U 11/AP.1/100/VII/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang9dipergunakan terdakwa untuk melayarkan kapal tersebut sudah tidak berlaku lagi,karena menurut ketentuan Surat persetujuan berlayar hanya berlaku 1x24 jam dankalau sudah lewat harus dimintakan lagi ke Syahbandar dan sebagaimana pasal117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa kelaik lautankapal dan pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimanadimaksud pada dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal sedangkankelaiklautan

Sihar Pakpahan, SH,Penyidik Pembantu pada Polres Kebumen, selanjutnya oleh Majelis Hakim dikutip padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa Ahli memberikan keterangan berkaitan dengan adanya tindak pidanapenyelundupan manusia yang terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen ;e Bahwa Ahli dalam kesehariannya bertugas sebagai Kasi Keselamatan Berlayar,Penjagaan dan Patroli Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap ;e Bahwa sepengetahuan Ahli, kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang atauorang harus memenuhi aturan kelaik

KM 1 Tahun 2010tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar antara lain menegaskantentang kelaik lautan kapal dan administrasi yang lainnya ;Bahwa untuk kapal sekoci tanpa nama dan bendera Negara yang digunakan untukmembawa para imigran memasuki wilayah Kabupaten Kebumen tidak termasuk kapalyang dapat digunakan untuk berlayar dari suatu Negara ke Negara lainnya dan tidakdapat dikategorikan sebagai kapal penumpang karena kapal tersebut hanya dapatdigunakan untuk keadaan darurat/keselamatan

KepalaDinas KSOP Kelas Dumai ;Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan ukuran dan jenistertentu yang digerakan oleh tenaga angin, mesin atau energi lainnyaditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan yangtidak berpindahpindah, sedangkan surat Persetujuan Berlayar ialahDokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiapkapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapalmemenuhi persyaratan Kelaik

Berlian Baru dengan tidak memenuhipersyaratan kelaik lautan kapal;Perbuatan Terdakwa FARHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 323 Ayat (1) jo.

Saksi Ahli: BENAYA SAMRI :> Bahwa Saksi bekerja dikantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 1 danbertugas sebagai Kelaik Lautan Kapal dalam hal ini ditugas sebagaiPemeriksa Nautis, tehnis dan radi kapal serta penandatanganan SPB (SuratPersetujuan Berlayar) diluar jam kerja;> Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli, saksi memilikiSertifikat Kompetensi Kepelautan (COC) Ahli Nautika Tingkat Il (ANT Il);> Bahwa jenisjenis kapal laut yaitu Kapal Layar Motor (KLM) , Kapal MotorNelayan (KMN

Surat Persetujuan Berlayar ialah Dokumen Negara = yangdikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayarmeninggalkan Pelabuhan setelah Kapal memenuhi persyaratan Kelaik lautanKapal dan kewajiban lainnya, setelah Kapal tersebut dinyatakan laik laut yaitukeadaan Kapal yang memenuhi' persyaratan keselamatan Kapal,pengawakan, garis muat, pemuatan dan status hukum Kapal, kKegunaan SuratPersetujuan Berlayar adalah memberikan identitas Kapal sesuai denganSertifikat yang dimiliki oleh Kapal

bisa dibenarkan.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara SYAHRONI Als RONI BinJUMINGAN Sudah jelas menyalahi aturan pelayaran yang ada, dimanasaudara SYAHRONI Als RONI Bin JUMINGAN Selaku Nakhoda telahmelanggar pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran, Dimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimilikioleh setiap kapal yang sedang berlayar maupun melakukan aktivitas olahgerak di dalam kawasan pelabuhan guna menjamin keamanan dankeselamatan kapal dan kelaik

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat persetujuan berlayar adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapalyang hendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yangtelah ditentukan

untukmemastikan bahwa hasil survey yang dilakukan oleh pemeriksa kapal betul betul benar, tidak bias dan tidak memihak kepada salah satu pihak, yaituHalaman 24 Putusan Nomor 633/PDT/2020/PT.DKI1.31.(1)(2)(3)(4)(5)1.32.1.33.1.34,baik si pencarter (dalam hal ini Penggugat) ataupun si mencarterkan (dalamhal ini Tergugat).Bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang No. 17 tahun 2008 tentangPelayaran, pihak yang bernwewenang untuk melakukan pemeriksaan danpengujiansertapenilikan atas keselamatankapal / kelaik

pengujian.Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan penilikan secara trus menerus sampai kapal tidakdigunakan lagi.Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberiwewenang dan memiliki kompetensi.Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, tim survey Penggugat tidak memilkiwewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian serta penilikanatas keselamatan kapal / kelaik

Kerja Sekumbang Kundur; Bahwa selanjutnya pihak Syahbandar mengagendakan Surat Permohonan tersebutserta di disposisikan dengan mencantumkan perintah kepada petugas yg ditunjuk/KLK (Kelaik Lautan Kapal) untuk melakukan pengecekan fisik kapal;Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal oleh Syahbandar,kemudian dilakukan pengawasan secara periodik atau berkala atau sewaktuwaktudiperlukan oleh Kepala Wilayah Kerja Sekumbang Kundur;Bahwa yang mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon(Rosendi binMuhammad) dan Termohon(Pitra binti Pawadi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2012 di Dusun Kelaik, Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

pemindahan minyaktersebut adalah terdakwa setelah terdakwa mendapat telepon dari IRWANTO dan tujuankapal tersebut adalah ke Batam, yang mana terdakwa menakhodai kapal tersebut atas PerintahSAMSUL dan dalam Menakhodai kapal tersebut, terdakwa tidak memiliki surat persetujuanberlayar dari Syahbandar, padahal seharusnya terdakwa memiliki surat persetujuan berlayartersebut pada saat akan menggerakkan kapal untuk meninggalkan pelabuhan menujupelabuhan selanjutnya, setelah kapal memenuhi persyaratan kelaik

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapal yanghendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yang telahditentukan

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat persetujuan berlayar adalah dokumen Kapal PerikananTangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKP dipelabuhanPerikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapal yanghendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yang telahditentukan

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapal yanghendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yang telahditentukan

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat persetujuan berlayar adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapalyang hendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yangtelah ditentukan

menyatakan bahwa setiap Nahkoda yang berlayar harusmemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsetempat:;Bahwa syarat yang harus dipenuhi bila kapal berlayar adalah Sertifikat KelaiklautanKapal, Surat Keterangan Kecakapan serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yangdikeluarkan oleh Syahbandarsetempat;Bahwa Surat Persetujuan Berlayar ialah Dokumen Negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan setelahKapal memenuhi persyaratan Kelaik

adalahsyahbandar yang bisa diurus satu hari sebelum keberangkatan disyahbandar;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus /2016/PN Tpg Bahwa surat persetujuan berlayar di berikan kepada kapal penumpang,kapal barang dan kapal luar negeri; Bahwa surat persetujuan berlayar berlaku 1 x 24 jam sejak di keluarkanyang apabila tidak berlayar harus diurus lagi; Bahwa lamanya berlaku SPB adalah berlaku selama berlayar belumsampai ke pelabuahn tujuan; Bahwa yang membawa kapal adalah nakhoda; Bahwa syaratsyarat kelaik