Putusan Nomor 2738/B/PK/Pjk/2020Produsen/Pemasok ke dalam Perusahaan Lainnya karena tidak adasatu dokumen pun yang dapat diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsen atau namapabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memiliki hak untukfasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan

Putusan Nomor 3083/B/PK/Pjk/2020diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsen atau nama pabrik dari barang impor tersebut,sehingga tidak memiliki hak untuk fasilitas kepabenanan dan dikenakanpembebanan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 27,8%adalah sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku

Putusan Nomor 2764/B/PK/Pjk/2020satu dokumen pun yang dapat diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsen atau namapabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memiliki hak untukfasilitas Kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

Putusan Nomor 3091/B/PK/Pjk/2020fasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan juncto Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan

Putusan Nomor 3090/B/PK/Pjk/2020fasilitas kepabenanan dan dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping (BMAD) sebesar 27,8% adalah sudah benar danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan juncto Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan

Putusan Nomor 2765/B/PK/Pjk/2020berupa Cold Rolled Steel Sheet In Coil JSC440WN 1.2MM X 900MM xXCoil yang diberitahukan dalam PIB Nomor 005525,tanggal 06 Januari2014 diproduksi oleh PoscoVietnam dan yang dapat digolongkanProdusen / Pemasok ke dalam Perusahaan Lainnya karena tidak adasatu dokumen pun yang dapat diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali yang menyatakan PoscoVietnam adalah produsen atau namapabrik dari barang impor tersebut, sehingga tidak memiliki hak untukfasilitas Kepabenanan dan dikenakan

Putusan Nomor 2742/B/PK/Pjk/2020tersebut, sehingga tidak memiliki hak untuk fasilitas kepabenanan dandikenakan pembebanan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar2/,8% adalah sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17juncto Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan juncto KeputusanPresiden Nomor 48 Tahun

dikawasan berikat, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 16B Ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 1 angka 5 danangka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 serta Pasal 45UndangUndang Kepabenanan

Juli 2011, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 16B Ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Pertambahan NilaijJuncto Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal28 serta Pasal 45 UndangUndang Kepabenanan

Dalam situasi tertentu) karena hambatan geografis,yaitu. terjadinya tindak pidana Kepabeanan dan Cukaidalam suatu) daerah/kawasan yang sangat jauh dariKantor Kepabenanan dan Cukai atau tidak adanyaPenyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Beadan Cukai di daerah/kawasan tersebut. b.

identitas lintas batas/buku pas barang lintas batas;e Bahwa barang yang diperbolehkan untuk di perdagangkan dilintas batastradisional dari Indonesia ke Malaysia tersebut adalah hasil pertanian danhasil lainnya dari masyarakat daerah perbatasan termasuk karet ;e Bahwa perbuatan Terdakwa ttidak dapat dibenarkan dan melanggarhukum karena termasuk dalam tindak pidana Kepabeanan di bidangEkspor yaitu melanggar pasal 102 A huruf a UU No.17 Tahun2006tentang perbubahan atas UU RI NO.10 Tahun 1995 tentang Kepabenanan

Bahwa pemberitahuan barang yang akan diekspor dalam PEBharus sesuai dengan fisik yang akan diekspor;Bahwa sehubungan dengan perkara ini dalam PEB hanyamencantumkan kerajinan kulit kerang namun setelah dilakukanpemeriksaan fisik olen KPPBC tanjung Perak didapatkan kulitcangkang kerang tanpa isi dalam bentuk bahan baku sehinggadengan adanya perbedaan fisik tersebut telah melanggar tindakpidana kepabeanan Pasal 103 huruf C UndangUndangNo.17/2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.10/1995 tentang Kepabenanan

No.2077 K/Pid.Sus/2012UndangUndang No.17/2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No.10/1995 tentang Kepabenanan, telah menyerahkanpemberitahuan pabean dan atau Dokumen pelengkap pabeanyang palsu atau dipalsukan karena Dokumen yang diserahkanke Pihak Bea dan Cukai tidak sesuai dengan nama pengirim/shiper;e Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perkara tersebutadalah eksportir yang telah menyuruh PPJK untuk mentransferdata melalui Pertukaran Data Elektronik/PDE ke sistem aplikasiekspor KPPBC tanjung

karenatindakantersebut tidak sah secara hukum.Bahwa Sudah menjadi suatu konsekwensi logis bagi penegak hukumataupun PPNS untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan koridorhukum yang berlaku dan sebagai pejabat negara, maka penegakhukum ataupun PPNS' memiliki kewajiban untuk melakukanmengumpulkan dan menggali informasi secara menyeluruh berkaitandengan tindakan pengawasan ataupun dalam pelaksanaan tugasnya.Setiap pejabat negara harus proaktif dalam menjalan tugas dankewenangannya tersebut.Bahwa berdasarkan UU Kepabenanan

Pejabat Beacukai merupakanrepresentasi Negara yang hadir agar kegiatan kepabenanan berjalansesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugianpenerimaan Negara;Bahwa dalam konteks ini, pejabat bea cukai tidak ws a vis atauberhadapan dengan pelaku ekonomi atau pengusaha tetapi sebagaipelayan masyarakat.

SPDP dari penyidik PPNS kepabeanandiberikan langsung kepada JPU, tanpa melalui penyidik Polri, tindakantersebut dapat dikualifikasi sebagai pemberitahuan SPDP yang cacatprosedur dan menyebabkan proses hukum dapat dibatalkan melaluipraperadilan;Bahwa proses hukum yang ditandai dengan adanya sprindik, penerbitanSPDP, pemanggilan saksisaksi dan pencantuman tentang ketentuanpidana dalam UU Kepabeanan mengharuskan proses tersebut untukmengikuti hukum acara pidana sebagaimana tercantum dalam KUHAP,UU Kepabenanan

Saksi Ahli IRIANTA JAYANDARU ARIO :e Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa ;e Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Nomor ST116/WBC.04/BG.01/2011, tanggal 27 Mei 2011, saya diberikan tugas untuk memberikanketerangan sebagai Ahli ;e Bahwa Ahli mempunyai keAhlian di bidang Kepabenanan ; Bahwa menurut Ahli benar berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri keuangannomor : 30/KMK.05/1997 Pejabat Bea dan Cukai diberi wewenang untukmelakukan pengejaran

pembayaran Bright/BlackAnnealed Cold Rolled Steel Straps yang sudah dikirimkan namun disita olehpihak kepabeanan Indonesia.10.Bahwa dengan dimulainya sidang sengketa arbitrase tersebut, makaPENGGUGAT dengan terpaksa harus mengeluarkan uang, waktu dan tenagauntuk mengikuti jalannya persidangan yang pada pokoknya adalah mengenaikerugian yang timbul dikarenakan oleh disitanya barang yang dikirimkan olehTERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT oleh otoritas Pabean Indonesiaatas alasan ketidaklengkapan dokumen kepabenanan

INTAN PURNAMA yang dinahkodai Terdakwadan setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidakmemiliki manifes terhadap pakaian bekas ex impor yangdimuatnya tersebut;e Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor KPPBC Tipe A3Kupang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.Perbuatan Terdakwa ABU HARI NURU tersebut di atassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf aUndangUndang RI Nomor : 17 tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabenanan

barang dan pemuatanbarang eksport;Bahwa menurut saksi pengertian dari Eksport barang adalahmengeluarkan barang dari Daerah Kepabeanan ke Negara lain;Bahwa persyaratan yang dipenuhi yaitu untuk Exportir harus memilikiNomor Induk Kepabeanan, mengajukan Surat pemberitahuan Ekportbarang ke Kantor Bea dan Cukai beserta dokumen pelengkapnya berupapacking list, invoice dan dokumen perizinan dari Instansi terkait.Sedangkan untuk Agen pelayaran harus memiliki Surat Izin UsahaPelayaran, Memiliki Nomor Induk Kepabenanan

untuk melakukan pengejaran ataumelakukan upaya penghentian secara paksa berdasarkan Pasal 1 Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 30/KMK.05/1997; Bahwa seorang komandan patroli Bea dan Cukai setelah mengetahui / menemukanpelanggaran kepabeanan yang dilakukan kapal maka seorang komandan harus membuatberkas penindakan atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannyatersebut yaitu berita acara pemeriksaan sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jikaditemukan pelanggaran Undang Undang Kepabenanan

Sedangkan tahap pengeluaran barangimpor merupakan tanggung jawab importire Bahwa AHLI menjelaskan kwajiban Pengangkut sehubungan denganbarang impor adalah sbb :Di dalam UU Kepabeanan di atur kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhipengangkut terdiri dari kewajiban sebelum kedatangan, pada saat kedatangan,pada saat keberangkatan sarana pengangkut dan pembongkaran barang impor.Kewajiban Pengangkut sebelum kedatangan sarana pengangkut diatur dalampasal 7A ayat 1 UU Kepabenanan yakni memberitahukan rencanakedatangan

tersebut diantaranya dikarenakan 2buah travel bag tersebut kilonya berat yaitu seberat 2 koli,informasi yang simpang siur bahwa barang tersebutmerupakan titipan dari Bandara Hang Nadim, Batam yangtidak bisa dibawa ke Jakarta, oleholeh dari Singapura untuklbu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas) dan setelah dicek ke ADC Pangkohanudnas Jakarta disampaikan bahwatidak ada titipan barang ke lbu Pangkohanudnas sehinggadicurigai kedua travel bag tersebut berisi barang illegal yangtidak disertai dokumen kepabenanan