Ditemukan 430256 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kelautan kepatuhan keshatan kebaruan
Penelusuran terkait : Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; Meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Desersi dimasa damai I. hanry sulistio. Ii. abdul rahim S.h. Iii. faizal amri darmawan S.h vs i. pemerintah negara kesatuan republik indonesia cq. institusi kepolisian negara kesatuan republik indonesia. Ii. pemerintah negara kesatuan republik indonesia cq. institusi kepolisian daerah kalimantan timur.;;
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Umum
Register : 06-03-2023 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 03-08-2023
Putusan DILMILTAMA Nomor 11-K/PMU/BDG/AD/III/2023
Tanggal 5 April 2023 — Kesatuan: Akmil
127 — 44
  • Kesatuan: Akmil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-10-2023 — Upload : 08-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2614 K/Pdt/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN KPH TELAWA VS IGNATIUS GOGOT CAHYANTO DKK
74 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN KPH TELAWA VS IGNATIUS GOGOT CAHYANTO DKK
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Umum Penipuan
Register : 03-05-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan DILMILTAMA Nomor 19-K/PMU/BDG/AD/V/2023
Tanggal 18 Juli 2023 — Jabatan: Pamen Secapaad Kesatuan : Secapaad
145 — 37
  • Jabatan: Pamen SecapaadKesatuan : Secapaad
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer Kesusilaan
Register : 10-02-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 36-K/PM.II-09/AD/II/2017
Tanggal 20 Maret 2017 —
162 — 186
  • Jabatan : TNI AD Kesatuan : TNI AD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-11-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/Pdt/2013
Tanggal 4 Nopember 2014 — KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU VS PT. BINTANG BORNEO PERMAI, DKK
92 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU tersebut tidak dapat diterima
    KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU VS PT. BINTANG BORNEO PERMAI, DKK
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 09-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 19 September 2016 —
87 — 45
  • Jabatan : TNI AD Kesatuan : TNI AD
    Jadi Saksimemikirkan masa depan anak dan ststus Saksi, namun Terdakwa tidak mau.Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut,kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser4/BS Jalan Salak Bandung. Maksud Saksi adalah meminta pertanggung jawabanTerdakwa, agar menikahi Saksi.
    Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi datang ke kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BSJalan Salak Bandung untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan Saksi diterimaoleh Staf Intel kikavser 4/BS Sertu Elifson Siahaan, kemudian Saksi dipertemukandengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahianak Saksi.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut:1. Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi di JIn. Laswi.2.
    Bahwa benar karena permintaan Saksi2 agar dinikahi oleh Terdakwa ditolak, makapada tanggal 4 Januari 2016 Saksi2 dengan diantar oleh Bapak Bambang Jumarsonomendatangi kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS untuk meminta pertanggung jawaban.Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi2, karena Terdakwa juga memiliki perempuan lain.Saksi2 sebenarnya hanya minta status, Saksi2 rela setelah Saksi2 dinikah secara sahkemudian dicerai lagi, yang penting Saksi2 punya status sah sebagai janda.
    Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannyatersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi2 datang ke kesatuan TerdakwaKikavser 4/BS Jalan Salak Bandung. Maksud Saksi2 adalah meminta pertanggung jawabanTerdakwa, agar menikahi Saksi2.
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 27-08-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 547/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 4 Desember 2014 —
41 — 23
  • PT.BINA PERINDO NUSANTARA >< KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA CS
    ,para Advokat/Pengacara, saat ini berkantor di Law OfficesFadjar Marpaung & Partners, berkantor di GedungGamalama, Jalan Bangka Raya Nomor 3A lantai 2, Kemang,Jakarta Selatan 12100, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 009/SKFM&P/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014,selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;LawanKEPALA KESATUAN POLIS!
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer Kesusilaan
Register : 04-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 10-K/PM.II-09/AD/I/2017
Tanggal 6 April 2017 —
148 — 28
  • Kesatuan : TNI AD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 31-05-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194K/TUN/LH/2018
Tanggal 31 Mei 2018 —
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, DK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, DK
    PUTUSANNomor 194 K/TUN/LH/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA,beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 33 Menteng,Jakarta, yang diwakili oleh badan pengurus yakni salahsatunya Muhammad Riza Adha Damanik, jabatan KetuaUmum Perkumpulan Kesatuan Nelayan TradisionalIndonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa AlghiffariAqsa
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 13-05-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 098-K/PM.II-09/AD/V/2014
Tanggal 24 Juni 2014 —
60 — 56
  • Nama lengkap : RAPangkat/NRP : Kopda/31990499451079Jabatan : Tamudi Kabidjianbang Terjemen Kesatuan : Seskoad
    Purworejo secara sah seijin komandan kesatuan dan telahdikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afifah Meisa Ashadi berumur6 (enam) tahun.4$/2$ ! S$25 !"S' SIN#S"S"@ & ),&,),S"(& .$SS $2S +)'S8"C&S =!1!+ $28" )S"*$ SS25 "HE S S"EE $SS'S/ Sut*SUH# ,) SSF SS25 1"S" ,1Hl7) MES MS YM (1 *S(S +)$"S/25 ,'(l*Sf +1 1"5S" , I ISRCeS 1"#5) +1: S & S5 7S$&S"(& ! EM(S " , 1 $S25 S!"#S" " 4 pi(l's/& () 5 &"(& IMI TLIMSS25 "S )(&SS! S$25 S"#S( S !"S ,!%S'SSS &, E88, S" /S &*S ,!
    Bahwa benar Terdakwa telah merubah identitas di KTA yang dibuatnya sendiridengan membuat nama, dan identitas kesatuan secara tidak benar untukmengelabui Saksi2 beserta keluarganya agar percaya dan mau menerima lamaranTerdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi2 mau dicumbui bahkansampai melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dan nama baikkesatuan khususnya Rindam III/Slw telah dibuat malu nama baiknya olehTerdakwa.18.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Februari 2021 — Pemohon:
Monalisa
Termohon:
1.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLDA METRO JAYA
2.NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
3.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA R.I Cq KETUA KOMISI HAK ASASI MANUSIA
434 — 249
  • Pemohon:
    Monalisa
    Termohon:
    1.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLDA METRO JAYA
    2.NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
    3.NEGARA KESATUAN R.I Cq PEMERINTAH NEGARA R.I Cq KETUA KOMISI HAK ASASI MANUSIA
    Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. PemerintahNegara RI cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya,beralamat di JalanJendral Sudirman Kav.55, Jakarta Selatan, Daerah Khususlbukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I;2. Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. PemerintahNegara RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq.
    KepalaBadan ReserseKriminal Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di JalanTrunojoyo 3, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, untukselanjutnya disebut sebagai Termohon II;3: Negara Kesatuan Republik Indonesia cq PemerintahNegara RI cq Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)yang beralamat diHalaman 1 dari 49 Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKIJakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;Pengadilan Negeri tersebut
    Andre Yosua, S.H., M.H., M.A., Ph.D. memaknai segeradiserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat dalam Pasal 18 ayat(2) KUHAP dalam dua versi, pertama: bila penangkapnya masyarakat maka harusdiserahkan kepada penyidik tempat dimana transportasinya lebin dekat denganmasyarakat yang menangkap tersebut, kedua: bila yang menangkap petugas/polisimaka dia harus melaporkan pelaku tindak pidana tersebut kepada pimpinannyaatau ke kesatuan kerjanya;Bahwa lebih lanjut Ahli DR.
Pengadilan PN PAINAN Perdata Tanah
Register : 12-10-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN PAINAN Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Pnn
Tanggal 24 Maret 2016 — SYOFYAN, OS, b/d Departemen Kehutanan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Propinsi Sumatera Barat c/q Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, Dkk
110 — 113
  • SYOFYAN, OS, b/dDepartemen Kehutanan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Propinsi Sumatera Barat c/q Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, Dkk
    ., tempat lahir Pagar Alam, tanggal lahir 10 Agustus 1943, sukuCaniago, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan AbdulMuis,, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IVJurai;Dalam perkara ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum,yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan1 Departemen Kehutanan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan PropinsiSumatera Barat c/q Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (DinasKehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, di Painan, yang selanjutnya disebut sebagai
    sengketatersebut semasa hidup Dumunar (alm)/angku mamak kaumPenggugat, saat itu dengan tanpa kesepakatan kaumnya telah dijualkepada Adang Durakman/Kepala Daerah Hutan Sumbar di Bukittinggidengan surat jual beli tanggal 31 Desember 1956;Bahwa tanah tersebut kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahansetempat/Tergugat II dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai no.01/1981, dengan gambar sebagaimana dalam surat ukur no. 768/1981tanggal 02 Oktober 1981, tercatat atas nama Departemen Kehutanan c/q Kepala Bahagian Kesatuan
    tergugat untuk membayar ongkos perkara.Bila pengadilan berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 18 November 2015, Penggugatmengajukan perubahan/perbaikan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Identitas Penggugat, setelah nama Sofyan Os, BA., ditambah dengan sukuCaniago;2 Pihak Tergugat I, antara Departemen Kehutanan dengan Kepala BahagianKesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan,ditambah dengan c/q Kepala Kesatuan
    P15tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan serta sesuaidengan aslinya, kecuali bukti P2, P3, P7 dan P14 hanya merupakan fotokopi darifotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, Tergugat I telahmengajukan bukti Surat berupa:1 Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 01, dengan Gambar Situasi Nomor 768 tahun1981, Kelurahan Painan Utara, dengan Pemegang Hak atas nama DepartemenKehutanan/Bahagian Kesatuan
    Bahagian Kesatuan Pemangku Hutan(Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, yang juga telah ditetapkansebagai tanah yang dipergunakan untuk tanah perumahan Dinas KehutananKabupaten Pesisir Selatan, oleh karenanya yang ditarik sebagai subjekgugatan dalam perkara ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten PesisirSelatan;3 Bahwa, penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 01/1981 atas tanah objekperkara diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, menggunakan sistem publikasi negatif sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-06-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493K/TUN/2002
Tanggal 28 Juni 2006 — Drs, NAFIRI IMAM WAHYUDI, AK ; KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Drs, NAFIRI IMAM WAHYUDI, AK ; KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 28-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 154/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Februari 2021 — Pemohon:
Monalisa
Termohon:
NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
26 — 3
  • Pemohon:
    Monalisa
    Termohon:
    NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Kis
Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon:
Ernawati Panjaitan
Termohon:
Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Asahan
30 — 10
  • Pemohon:
    Ernawati Panjaitan
    Termohon:
    Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Asahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 777 PK/Pdt/2022
Tanggal 30 Agustus 2022 — JOKO WIDODO, sebagai KEPALA PEMERINTAHAN/PRESIDEN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
68 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOKO WIDODO, sebagai KEPALA PEMERINTAHAN/PRESIDEN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Perdata
Register : 26-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 117-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — Jabatan : TNI AD Kesatuan : TNI AD
118 — 30
  • Jabatan : TNI AD Kesatuan : TNI AD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/LH/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, DK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK
137 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, DK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, DK
    PUTUSANNomor 193 K/TUN/LH/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 33 Menteng,Jakarta, yang diwakili oleh Muhammad Riza Adha Damanik,jabatan Ketua Umum Perkumpulan Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNT1);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alghiffari Aqsa,S.H., dan kawankawan
    Penggugat (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) tidak punyakapasitas untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi in person) karenabukan Badan Hukum Perdata;2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (verjaring);3. Objek sengketa tidak dapat dikegorikan sebagai suatu KeputusanTata Usaha Negara yang dapat digugat melalui gugatan administratifberdasarkan UndangUndang Lingkungan Hidup;4. Para Penggugat tidak punya kepentingan atas terbitnya objek gugatan;5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 20-09-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 437/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 10 April 2014 — BINA PERINDO NUSANATARA >< KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA,Cs
100 — 24
  • BINA PERINDO NUSANATARA >< KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA,Cs
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 24/B/2017/ PT.TUN. JKT;
Tanggal 2 Maret 2017 — PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957); MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA; PERKUMPULAN KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (KOSGORO 1957);
71 — 16
  • PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957);MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;PERKUMPULAN KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (KOSGORO 1957);
    Aziz Syamsuddin, Warga Negara ner dalamaes kedudukannya sebagai Ketua Up Perkumpulanorae Kesatuan Organisasi Serbagung Gotong Royong 1957&a (KOSGORO 1957). a&Se 2. Bowo Sidik Pengags War Negara Indonesia, dalamA AayY kedudukannya s agai Sekretaris Jenderal Perkumpulan ye > " *eo Kesatuan oroarias Serbaguna Gotong Royong 1957 or 8 Keossono 1957). 83.
    Rita Widvasar, Warga Negara Indonesia, datamMecuduiemnya sebagai Bendahara Umum Peninpulancad gyge Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong..Royong 1957& LZKOSGORO 1957 / Ss ( ). =Ss Dalam hal ini berdasarkan Surat KuSSa Khusus tertanggalKY KyA 11 Agustus 2016 memberi yas kepada : Dendy DerianCOs Aziz, S.H., LL.M., Deky Rosdiana, S.H., Rusdiyanto, S.H.,< = Yuda Rangga, S.H.