Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagalmencapai kesefakatan damai;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangan tersebutdi atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat yang hanya disebabkan karena Penggugat tidak sabardengan Tergugat yang pulang malam sampai jam 23.00 Wib, padahal Tergugatsetelah Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah merubah tingkah lakunya yangsering pulang malam,maka meskipun upaya

mediasi gagal mencapai kesefakatan,adalah merupakan pertengkaran yang tidak bersifat terus menerus dan yang masihmungkin untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis hakim berkesimpulanbahwa alasan gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan danperetengkaran yang terus menerus sebagaimana tencan dalam penjelasan Pasal 39ayat (2) Undangundang Nomor.1 tahun 1974, Pasal 19 huruf Peraturan PemerintahNomor. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f

Menghukum Penggugat ( Rifda Yani binti Arifin Saragih) dan Tergugat ( Elfita Zahrah binti Mahmuddin Nasution ) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi perjanjian / persetujuan yang telah disefakati tersebut di atas , sebagaimana tertuang dalam Surat Kesefakatan Bersama yang di buat dan ditandatangani di hadapan di haapan Hakim Mediator Drs.Lisman ,SH,MH, tertanggal 19 September 2016 ;

3.

Menghukum Penggugat ( Rifda Yani binti Arifin Saragih ) dan Tergugat (ElfitaZahrah binti Mahmuddin Nasution ) untuk mentaati dan melaksanakanseluruh isi perjanjian / persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,sebagaimana tertuang dalam Surat Kesefakatan Bersama yang di buat danditandatangani di hadapan Hakim Mediator Drs. Lisman, SH. MH. Tertanggal19 September 2016;3.

Baiturranman, Banda AcehRp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa kemudian uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membayaruang rental mobil, membayar sewa penginapan, membayar biaya yangsudah terpakai sebelumnya kemudian selebihnnya Para Terdakwa mendapatbagian masingmasing Rp700.000,00 per orang sedangkan TerdakwaIII/Sopir mendapat Rp500.000,00 dan uang tersebut sudah kami pergunakanuntuk keperluan seharihari;Bahwa perbuatan penipuan tersebut merupakan kesefakatan bersama dariPara

mengambilemas 4 (empat) mayam milik korban dan mnyerahkan batu merah delimapalsu. lalu mengatakan kepada korban untuk shalat Sunnah 2 rakaat disebuah masjid, saat korban Zainal Airifin masuk ke dalam masjid untukshalat 2 rakaat para Terdakwa meninggalkan korban menuju arah PasarHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN BnaAceh guna menjual emas tersebut seharga Rp9.200.000,00 (Sembilan jutadua ratus ribu rupiah), kKemudian membagibagikan uang tersebut.Bahwa perbuatan penipuan tersebut merupakan kesefakatan

Bahwa perbuatan penipuan tersebut merupakan kesefakatan bersama dar!Para Terdakwa, dan musyawarahnya diadakan di Medan sebelum berangkatke Banda Aceh;Keterangan Terdakwa IVBahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penipuan yangTerdakwa lakukan bersamasama dengan Terdakwa I, II, dan Terdakwa III;Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal02 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan Halte Desa LamAra, Kec.

Terdakwa II dan Terdakwa III akhirnya mengambilemas 4 (empat) mayam milik korban dan menyerahkan batu merah delimapalsu lalu mengatakan kepada korban untuk shalat Sunnah 2 rakaatdi sebuah masjid, saat korban Zainal Airifin masuk ke dalam masjid untukshalat 2 rakaat Para Terdakwa meninggalkan korban, lalu menuju arahPasar Aceh guna menjual emas tersebut seharga Rp9.200.000,00 (Sembilanjuta dua ratus ribu rupiah), kKemudian membagibagikan uang tersebut.Bahwa perbuatan penipuan tersebut merupakan kesefakatan

Pak Jufri), RT. 006,RW. 001, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini,Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill.Berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2016 dan keterangan parapihak oerperkara menyatakan sepakat mengakhiri sengketa antara merekaseperti termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk halhal tersebutteiah mengadakan Kesefakatan Perdamaian sebagai berikut:1. 1 (Satu) Unit motor Suzuki Shogun, dengan Nomor Polisi : DD 2362 SU,Nomor Mesin: F403iD742406, Nomor

Pare Bahwa Pemohon berdasarkan kesefakatan saudara saudara yang lain diberi kuasa untuk menjadi pengampuh terhadapsaudara kami bernama Rano Tajuddin; Bahwa Pemohon telah merawat dan mengasuh saudarakami Rano Tajuddin semenjak mengalami gangguan mental hinggasekarang dengan baik dan dengan penuh kesabaran; Bahwa maksud Pemohon pengajukan permohonan ini dalamrangka mengurus penjualan tanah hak milik dengan sertipikat atasnama Riri Agustian Nomor 847, yang berlokasi di di XxxxxxxxxxXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Paretempat, sehingga dengan keadaannya seperti itu membuat saudarakami tidak bisa berindak melakukan perbuatan hukum sendiri; Bahwa Pemohon berdasarkan kesefakatan saudara saudara yang lain diberi kuasa untuk menjadi pengampuh terhadapsaudara kami bernama Rano Tajuddin; Bahwa Pemohon telah merawat dan mengasuh saudarakami Rano Tajuddin semenjak mengalami gangguan mental hinggasekarang dengan baik dan dengan penuh kesabaran; Bahwa maksud Pemohon pengajukan permohonan ini dalamrangka mengurus penjualan

BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016 yangterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor581/SK/XI/2016/PA Mks. tanggal 28 JNovember 2016selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2016 dan suratkesepakatan yag ditandatangani kedua belah pihan pada tanggal 22 Desember2016 para pihak berperkara menyatakan sepakat mengakhiri sengketa antarakeduanya seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk halhaltersebut telah mengadakan Kesefakatan

ditanggung olehPemohon hanyalah mutah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dannafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), demikian pulatelah disefakati bahwa harta bersama berupa sebuah rumah di atas tanahmilik orang tua Pemohon yang terletak di Kelurahan Oluhuta, KecamatanKabila, Kabupaten Bone Bolango, menjadi hak milik sepenuhnya Pemohondengan ketentuan Pemohon menyerahkan uang kepada Termohon sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwaoleh karena kesefakatan

tersebut adalah merupakan hal yang layak ataupatut dan tidak bertentangan dengan nilainilai hukum dan susila, makaberdasarkan kesefakatan dimaksud, Pemohon selain harus dihukum untukmemberikan mutah dan nafkah iddah kepada Termohon dengan jumlahtersebut di atas, juga patut dihukum untuk menyerahkan kepada Termohonnilai harta bersama berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah terhadap kedua anakPemohon dan Termohon yang sekarang ini dalam penguasaan

Hakim Pengadilan Agama Curup berdasarkan laporan darimediator tersebut tanggal 12 Juni 2014 mediasi gagal mencapai kesefakatan damai;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan pasal 82ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pda setiap sidang Majelis Hakimtelah pula mengupayakan dengan sungguhsungguh agar Penggugat rukun/damaidengan Tergugat, dan ternyata berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama curup

Aprin Astuti, MSI);Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon menyatakanmediasi yang telah dilakukan ternyata tidak ada kesefakatan dantentang pokok perkara gagal untuk rukun dan bersatu kembali sesuailaporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal (31 Agustus 2020).Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara a quo, dibacakanlahSurat permohonan Pemohon tersebut dan terhadap dalilnya tetapdipertahakan oleh Pemohon tanpa perubahan;Bahwa Pemohon atau kuasa dan Termohon atau kuasa telahbersefakat perkara

Court dan telah disusunCourt Calender yang telah disefakati dan Pemohon dan Termohon telahmenandatanganinya;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sesuaidengan kesefakatan pada siding secara eCourt tanggal 31 Agustus 2020dan diberi kesempatan yang kedua tanggal 9 September 2020 tidakmengajukan jawaban sebagaimana jadwal sidang yang telah ditentukan,sekalipun Majelis telah memberikan kesempatan bagi Termohon, tetapTermohon tidak menanggapinya;Bahwa sesuai dengan kesefakatan tanggal 28 Septemberadalah

Court dan telahdisusun Court Calender yang telah disefakati dan Pemohon danTermohon telah menandatanganinya yang mana agenda jawaban sesualdengan kesefakatan pada sidang secara eCourt tanggal 31 Agustus2020 Termohon tidak menyampaikan jawaban melalui ecourt dan olehMajelis diberi Kesempatan yang kedua tanggal 9 September 2020, tetaptidak menyampaikan jawaban;Menimbang, bahwa di luar persidangan Termohon telahmemberikan jawaban dan disampaikan ke Majelis, namun jawaban yangtidak disampaikan dalam

Menghukum Penggugat ( Rifda Yani binti Arifin Saragih ) dan Tergugat (ElfitaZahrah binti Mahmuddin Nasution ) untuk mentaati dan melaksanakanseluruh isi perjanjian / persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,sebagaimana tertuang dalam Surat Kesefakatan Bersama yang di buat danditandatangani di hadapan Hakim Mediator Drs. Lisman, SH. MH. Tertanggal19 September 2016;3.

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Bantahan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN SgrMenimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI:1.Bahwa pada perinsipnya terlawan menolak dalildalil perlawanan pelawanseluruhnya, kecuali yang di akul secara tegas dalam jawaban ini;Bahwa dalil perlawanan pelawan posita angka 7, adalah tidak benar dan terlawan menolaknya, karena terlawan dan ayah terlawan I/Made Selodra, tidakpernah membuat kesefakatan

putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,maka secara hukum putusan tersebut harus di hormati termasuk oleh pelawansebagai mana amar putusannya menghukum tergugat dan/atau siapa saja yangmendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan hakbagian penggugat atas harta bersama/harta gono gini tersebut kepadapenggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan kosong dan lasiadan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;Bahwa dalil pelawan yang mendalilkan telah ada kesefakatan

MadeSelodra/orang tua terlawan I, menyerahkan atau memberikan semua hartaHalaman 10 dari 50 Putusan Perdata Bantahan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN Sgrguna kaya terlawan dengan terlawan Il, asal terlawan Il mau berceraidengan terlawan I, adalah tidak benar dan terlawan menolaknya, karenatidak pernah ada kesefakatan tersebut dan secara hukum perceraian harus adasebabnya/alasannya, tidak bisa dilakukan berdasarkan kesefakatan, pasal 19 PPNo. 9 tahun 1975;Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang, harta bersama

/penyerahan atas hartabersama hanyalah suami dan isteri, tidak ada orang lain yang berhakmencampuri urusan harta bersama tersebut, termasuk orang tua kandungnyaterlawan dan terlawan II sendiri;Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang, jika orang tua terlawan I/MadeSelodra, membuat kesefakatan dengan terlawan Il, terkait dengan hartabersama terlawan dan Il, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenabertentangan dengan hukum/undang yang berlaku serta tidak memenuhi syaratsahnya perjanjian sebagaimana

ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, karenaHalaman 11 dari 50 Putusan Perdata Bantahan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN Sgr10.11.12.Made Selodra/orang tua Terlawan I, secara hukum tidak mempunyai hak atasharta bersama terlawan dengan terlawan II;Bahwa ketidak benaran dalil pelawan yang mendalikan Made Selodra/orang tuaterlawan telah membuat kesefakatan dengan terlawan II mengenai hartabersama terlawan dan Il, dimana pada saat perkara gugatan mengenai hartabersama yang di ajukan terlawan kepada terlawan II,

Prgiyang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yangtelah berkekuatan hukum tetap ;7 Bahwa akan hal dalildalil Penggugat butir 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12TergugatTergugat menolaknya sebab proses penerbitan sertifikatNo.731 tanggal 11 Nopember 2007 tidak didasari kesepakatan seluruhahli waris dari Nama, hanya kesefakatan sepihak dari Penggugat ;8 Bahwa Penggugat dalam kesefakatan tidak mendapat bagian dalamsertifikat a quo dikarenakan Penggugat telah menjual lebih dulu hartapeninggalan

dalam Berita Acara Tanggal 20 Maret2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah117Kabupaten Musi Banyuasin yang menyatakan Peta Topo grafi 1926Skala 1 : 100.000 sebagai acuan pedoman penentuan pengukuranbatas wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin.Menyatakan perbuatan Tergugat I (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) yang telah mengingkari kesefakatan dalam Berita AcaraTanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawasdengan Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin yang menyatakanPeta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagai acuan / pedomanpenentuan pengukuran batas Wilayah Pemerintah kabupaten MusiRawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah PerbuatanIngkar Janji (Wanprestasi).Memerintahkan kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi / melaksanakan kesefakatan dalam BeritaAcara Tanggal 20 Maret 20002 antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmengunakan Peta

tanggal 20 Maret 2002 AntaraPenggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) denganTergugat V (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;Bahwa setelah ada kesefakatan bersama maka dilakukanpelacakan batas secara bersamasama oleh Pihak Penggugat,Tergugat V dan Pihak Pusat dan Pemerintah Sumatera Selatandengan berpedoman dengan Peta Topografi 1926 dengan Skala1 : 100.000 sheet 106 dan Alat GPS yang merupakan hasilHalm 119 dari 153 halm No.39/PDT/2014/PT.PLG120kesefakatan antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang sah antara PihakPenggugat (Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pihak Tergugat V(Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) untuk menentukan batas wilayahdan alat yang digunakan untuk melakukan pelacakan GPS sesuai BeritaAcara Tanggal 20 Maret 2002, dan kesefakatan tersebut merupakanUndangUndang bagi para pihak dan haruslah di patuhi;Bahwa Pengunaan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2006 yang berbunyi : Peta batas daerah

dan peraturan hukum yang berlakuyang telah dibuat antara Kabupaten Musi Rawas dan PemerintahKabupaten Musi Banyu Asin yang telah mengingkari hasil pelacakanpada titik koordinat dimana posisi Suban 4 berada dengan berpedomanpada Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dengan mengunakan alatukur GPS Navigasi;Bahwa buktibukti adanya Kesefakatan antara Tergugat V (PemerintahKabupaten Musi Rawas dengan Penggugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mengunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000dan

Umar Mukminakan tetapi tidak berhasil untuk mencapai kesefakatan, sebagaimana laporanmediator tertanggal 20 Februari 2017, kemudian persidangan dinyatakantertutup untuk umum dan gugatan Penggugat dibaca yang semua isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa pada persidangan ke 10 (sepuluh) tertanggal 19 Juni2017 Penggugat atas persetujuan Tergugat mencabut surat gugatannya secaralisan di muka sidang;Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk padapasal 54 Undangundang

atas nama WAYANSUMARDI YASA dan P 2 Foto copy Kartu Keluarga P 3 Foto copy Perjanjianjual beli, P 4 foto copy Kwitansi1, P5 foto copy Kwitansi 2, P6 Foto copyKwitansi3, P7 Foto copy Somasi , P8 foto copy Somasi Il, P9 foto copySomasi Ill serta Saksi GUSTI MADE SUDARMAYUN yang pada pokoknyamenerangkan Bahwa Penggugat pernah ada kaplingan tanahnya, Bahwatergugat akan memberikan penggantian uang dan bangunan sekitar Rp.70.000.000, Bahwa penggugat membeli tanah kepada tergugat 1, BahwaPenggugat ada kesefakatan

M.Si yang pada pokoknya berpendapat, Bahwasetahu saksi Penggugat pernah minta uang kepada tergugat I, Bahwa yangmembangun rumah adalah Tergugat 1tanah milik Penggugat yang Penggugatbeli dari Tergugat 1, Bahwa setahu saksi, Bahwa saksi ada melihat suratperjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat 1, Bahwa setahu saksiada kesefakatan anatar Penggugat dan Tergugat 1 sekitar Rp. 70.000.000,Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T

Bahwa untuk memperkuat kesefakatan damai ini antara PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sefakat danoleh karena itu memohon kepada Ketua/Majelis Hakim PengadilanAgama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :852/PDT.G/2020/PA.Kdi Tanggal 10 Nopember 2020 berkenan untukmenjatuhkan penetapan dalam bentuk Akta Perdamaian (Acta Vandading).Demikian Surat perjanjian damai ini dibuat dalam keadaan sadar tanpapaksaan dan tekanan dari pihak manapun juga, dan oleh karena itusetelah

dan putusan tersebuttelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara hukum putusantersebut harus di hormati termasuk oleh pelawan sebagai mana amarputusannya menghukum Terlawan dan/atau siapa saja yangmendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkanhak bagian Pelawan atas harta bersama/harta gono gini tersebut kepadaPelawan dengan segera dan sekaligus dalam keadaan kosong dan lasiadan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;Bahwa dalil pelawan yang mendalilkan telah ada kesefakatan

terlawan dan Made Selodra/orang tua terlawan I, menyerahkan atau memberikansemua harta guna kaya terlawan dengan terlawan Il, asal terlawan Il mau bercerai dengan terlawan , adalah tidak benar dan terlawan menolaknya, karena tidak pernah ada kesefakatan tersebut dan secarahukum perceraian harus ada sebabnya/alasannya, tidak bisa dilakukanberdasarkan kesefakatan, pasal 19 PP No. 9 tahun 1975;Dalam pada itu berdasarkan ketentuan undangundang, harta bersama ituadalah muilak sebagai hak milik suami

isteri, sehingga tidak orang lainyang berhak melakukan kesefakatan/penyerahan kepada siapapunterhadap harta bersama tersebut, termasuk oleh orang tua terlawan ;Dan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut, mengenai harta bersama terlawan dengan terlawan Ilsecara hukum sudah selesai serta tidak dapat dirubah lagi dan hartabersama tersebut harus di bagi, sesuai dengan hak bagiannya masingmasing, sedangkan gajih terlawan telah dibagi, 2/3 bagian di ambiluntuk terlawan

Bahwa berdasarkan kesefakatan ahli waris tersebut secara lisan hak atasobjek sengketa selanjutnya diserahkan kepada Muhamad Zaini bin AbdulRoni alias M. Zaini bin Abdul Roni (orang tua Penggugat) dan untukselanjutnya Tergugat melakukan pembayaran sewa rumah (objek sengketa)kepada Muhamad Zaini bin Abdul Roni alias M. Zaini bin Abdul Roni (orangtua Penggugat);6.

Put.Nomor 644 PK/Pdt/2016yang sah adalah Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat KeteranganAhli Waris Nomor 02/WRS/KEP.BARU/IT.I/2011 tanggal 24 Oktober 2011,yang dikeluarkan Lurah Kepandean Baru dan diketahui Camat llir Timur Kota Palembang;Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesefakatan Bersama ahli warisAlm.

;Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon menyatakanmediasi yang telah dilakukan ternyata gagal mencapai kesefakatan danbersatu kembali sesuai laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal(19 Oktober 2020).

Nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan denganmemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;DALAM REKONVENSIHalaman 15 dari 18 putusan Nomor: 2371/Pdt.G/2020/PA.Tng.Menimbang, bahwa antara Termohon/Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi telah terjadi kesefakatan

Musi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala :100.000 sebagai acuan / pedoman penentuan pengukuran batas WilayahPemerintah kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).Memerintahkan kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin)untuk mematuhi / melaksanakan kesefakatan dalam Berita Acara Tanggal 20Maret 20002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin untuk mengunakan Peta Topografi

tanggal20 Maret 2002 Antara Penggugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) dengan Tergugat V (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;e Bahwa setelah ada kesefakatan bersama maka dilakukan pelacakan batassecara bersamasama oleh Pihak Penggugat, Tergugat V dan Pihak Pusatdan Pemerintah Sumatera Selatan dengan berpedoman dengan PetaTopografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106 dan Alat GPS yangmerupakan hasil kesefakatan antara Pemerintah Kabupaten Musi RawasHalaman 77 dari 145 halaman Pts No.42/Pdt.G

Musi Rawas) untuk menentukan batas wilayah dan alat yangdigunakan untuk melakukan pelacakan GPS sesuai Berita Acara Tanggal 20Maret 2002, dan kesefakatan tersebut merupakan UndangUndang bagi parapihak dan haruslah di patuhi;Bahwa Pengunaan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten 1 :

100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untuk pengukurandan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten MusiBanyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum yan membenarkanPihak Penggugat untuk tidak mematuhi kesefakatankesefakatan yang telahditanda tangani bersama tersebut;Bahwa perbuatan Penggugat (Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin) yang tidakmau mematuhi perjanjian konsensual dalam Berita Acara Kesefakatan HasilRapat Koordinasi

danperaturan hukum yang berlaku yang telah dibuat antara Kabupaten Musi RawasHalaman 83 dari 145 halaman Pts No.42/Pdt.G/2012/PNSKY8484171819dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin yang telah mengingkari hasilpelacakan pada titik koordinat dimana posisi Suban 4 berada denganberpedoman pada Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dengan mengunakanalat ukur GPS Navigasi;Bahwa buktibukti adanya Kesefakatan antara Tergugat V (PemerintahKabupaten Musi Rawas dengan Penggugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin