Menyatakan tergugat telah melanggar ketentuan dalam undang-undang Nouamor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2019;

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp56.925.115.- (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus lima belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, kekurangan upan Penggugat pada bulan Juni 2019 Rp. 3.302.700.

Nomor 1096 K/Padt.SusPHI/2018puluh delapan rupiah)3) Nama > M MujibMulai bekerja : 2009Alamat : Kasin 01/02,Sukoreno,Prigen PasuruanPekerjaan/Bagian : Jet DyeingBPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayarUpah Tahun 2010 Rp1,005,000,X3,7%X12+(10%)= Rp 490,842,2011 Rp1,107,000,X3,7%X12+(10%)= Rp 540,658,2012 Rp1,252,000,X3,7%X12+(10%)= Rp 611,476,2013 Rp1,720,000,X3,7%X12+(10%)= Rp 840,000,2014 Rp2,190,000,X3,7%X12+(10%)= Rp1,069,596,2015 Rp2,700,000,X3,7%X12+(10%)= Rp1,318,680,2016 Rp3,040,000,X3,7%X12

+(10%)= Rp1,484,736,0) ( cre Rp5,888,566,(lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enampuluh enam rupiah)4) Nama : SukardiMulai bekerja : 2009Alamat : Dsn Awarawar RT/RW 09/10, Tambak rejo,Krembung, SidoarjoPekerjaan/Bagian : PrintingBPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayarUpah Tahun 2010 Rp1,005,000,X3,7%X12+(10%)= Rp 490,842,2011 Rp1,107,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 540,658,2012 Rp1,252,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 611,476,2013 Rp1,720,000,X3,7%X12+(10%) =Rp 840,000,2014 Rp2,190,000,X3,7%

Rp3,040,000,X3,7%X12+(10%)= Rp1,484,736.,0) ( ree Rp6,354,988,(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah)Nama : Ahmad Taufiqur RohmanMulai bekerja : 2008Alamat Putat, RT/RW 04/14 Ngerong, Gempol,PasuruanPekerjaan/Bagian : PrintingBPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayarUpah Tahun 2009 Rp955,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 466,422. 2010 Rp1,005,000,X3,7%X12+(10%)= Rp490,842.2011 Rp1,107,000,X3,7%X12+(10%)= Rp540,658,2012 Rp1,252,000,X3,7%X12+(10%)= Rp611,476,2013

Nomor 1096 K/Padt.SusPHI/20182013Rp1,720,000,X3,7%X12+(10%) = Rp840,000.2014 Rp2,190,000,X3,7%X12+(10%)= Rp1,069,596,2015 Rp2,700,000,X3,7%X12+(10%)= Rp1,318,680,2016 Rp3,040,000,X3,7%X12+(10%)= Rp1,484,736.,0) ( ree Rp5,888,566,(lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratusenam puluh enam rupiah) 9) Nama : Samsul ArifinMulai bekerja : 2008Alamat : Karangrejo, RT/RW 02/11 Gempol, PasuruanPekerjaan/Bagian : Sub StoreBPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayarUpah Tahun 2009 Rp 955,000

Nomor 1096 K/Padt.SusPHI/201812) Nama: MustofaMulai bekerja : 2007Alamat: Karangan,RT/RW 05/10 Wonosari, Gempol, PasuruanPekerjaan/Bagian : PackingBPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar2007 Rp 740,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 361,416,2008 Rp 802,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 391,696,2009 Rp 955,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 466,422,2010 Rp1,005,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 490,842,2011 Rp1,107,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 540,658,2012 Rp1,252,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 611,476,2013 Rp1,720,000,X3,7%X12+(10%)=Rp 840,000,2014 Rp2,190,000

Tepatnya tanggal 12 Maret 2015, saya Penggugat datang ke DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang, bertujuan supaya permasalahan kamidapat diselesaikan melalui Mediasi Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerangdengan sebaikbaiknya;Hari Jumat tanggal 10 April 2015, Panggilan Klarifikasi dari Dinas KetenagaKerjaan Kota Tangerang yang dipimpin Mediator Bapak Rasyid Kusnandar,S.H., (Kasie Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial) dan BapakSubandi, S.H., (Mediator Hubungan Industrial).Pihak Perusahaan tidak

hadir/absen tanpa pemberitahuan;Hari Kamis tanggal 23 April 2015, panggilan klarifikasi yang ke dua dariDinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang, yang dipimpin Mediator 1.

Bapak Subandi, S.H., (Mediator Hubungan Industrial).Pihak Perusahaan tidak hadir/absen tanpa pemberitahuan.Hari Selasa tanggal 28 April 2015, panggilan yang ke 3 (tiga) dari DinasKetenaga Kerjaan Kota Tangerang yang dipimpin oleh Bapak RasyidKusnandar, S.H., (Kasie Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)dan Bapak Subandi, S.H., (Mediator Hubungan Industrial).Pihak Perusahaan tidak hadir/absen tanpa pemberitahuan.Tanggal 19 Mei 2015 Dinas Ketenaga Kerjaan mengeluarkan Anjurandengan Nomor Anjuran

Bapak AbdulSobirin, menanyakan tentang anjuran dari Dinas Ketenaga Kerjaan, kapanHalaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 834 K/Pdt.SusPHI/201516.ive18.19.20.21.22.pihak perusahaan segera membayar sisa kontrak kerja, Sesuai anjuran dariDinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang;Dalam pertemuan tanggal 26 Mei 2015, setelah menerima surat anjuranHRD melalui Bapak Abdul Sobirin, meminta bukti sakit:1. Surat keterangan istirahat sakit dari Dokter;2.

Dalam perjanjian kerja, Pasal 6 (1) disebutkan: Apabila terjadi halhalyang tidak diinginkan, maka para pihak musyawarah dan mufakat kecualisudah tidak bisa diselesaikan, maka para pihak sepakat untukmenyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri yang ditunjukoleh kedua belah pihak; Kenyataan Tergugat menolak musyawarah mufakat;3 (tiga) kali panggilan dari Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang:1. Tanggal 10 April 2015 tidak hadir;2. Tanggal 23 April 2015 tidak hadir;3.

Pemohon bekerja di perusahaanPT.Kingkong Boardshorts sejak tahun 1979; Bahwa oleh karena perusahaan PT.Kingkong Boardshorts akan tutup,maka Pemohon akan diberikan pesangon/uang saku oleh perusahaan, olehkarena di perusahaan tersebut Pemohon terdaftar bernama Ni WayanBudiani, sedangkan nama Pemohon di KTP, di Akta Kelahiran dan KartuKeluarga bernama Ni Wayan Lembo maka oleh perusahaan menyarankanharus semua suratsuratnya yang berhubungan pemberian pesangon/uangsaku dari perusahaan dan Jaminan Sosial Ketenaga

(dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);Bahwa Pemohon di perusahaan tersebut bernama Ni Wayan Budiani ;Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ni Wayan Lembomerupakan orang yang sama dengan Ni Wayan Budiani;Bahwa pembayaran gaji melalui rekening Bank BCA yang telah dibuatkanoleh perusahaan dan pemohon terdaftar atas nama Ni Wayan Budiani;Bahwa oleh karena perusahaan PT.Kingkong Boardshorts ditutup untukmendapatkan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (Jamsostek) dan BPJSKetenaga kerjaan nama

Pemohon harus sesuai dengan yang terdaftar diperusahaan PIT.Kingkong Boardshorts dengan nama Ni Wayan Budianisedangkan nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganyabernama Ni Wayan Lembo perlu diganti untuk melengkapi persyaratanmengambil Jamsostek dan BPJS Ketenaga kerjaan sebab apabila tidakdiganti/dirubah hakhak pemohon selama ini sebagai pekerja akan hilangkarena perbedaan identitas;Bahwa Ni Wayan Lembo adalah orang yang sama dengan Ni WayanBudiani yaitu Pemohon;Menimbang, bahwa selain

Kerjaan (Jamsostek)dan BPJS Ketenaga kerjaan nama Pemohon harus sesuai dengan yangterdaftar di perusahaan PT.Kingkong Boardshorts dengan nama Ni WayanBudiani sedangkan nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan KartuHalaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pat.P/2016/PN BliKeluarganya bernama Ni Wayan Lembo perlu diganti untuk melengkapipersyaratan mengambil Jamsostek dan BPJS Ketenaga kerjaan sebabapabila tidak diganti/dirubah hakhak pemohon selama ini sebagai pekerjaakan hilang karena perbedaan

Kerjaan (Jamsostek) dan BPJSKetenaga kerjaan nama Pemohon harus sesuai dengan yang terdaftar diperusahaan PTI.Kingkong Boardshorts dengan nama Ni Wayan Budianisedangkan nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganyabernama Ni Wayan Lembo perlu diganti untuk melengkapi persyaratanmengambil Jamsostek dan BPJS Ketenaga kerjaan sebab apabila tidakdiganti/dirubah hakhak pemohon selama ini sebagai pekerja akan hilangkarena perbedaan identitas; Bahwa pihak perusahaan telah menyampaikan daftar

Kep. 94/KW-9/KD.1/3/2000 dengan Registrasi No. 210454 tertanggal 11 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bernama Abe Herman No.

Kep. 94/KW-9/KD.1/3/2000 dengan Registrasi No. 210454 tertanggal 11 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

4. Menetapkan nama pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama, Abe Herman No.

Kep. 94/KW-9/KD.1/3/2000 dengan Registrasi No. 210454 tertanggal 11 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kep. 94/KW9/KD.1/3/2000 dengan Registrasi No.210454 tertanggal 11 Februari 2002 yang dikeluarkan olehDinas Ketenaga Kerjaan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,bernama Abe Herman No.

Kep. 94/KW9/KD.1/3/2000dengan Registrasi No. 210454 tertanggal 11 Februari 2002 yangdikeluarkan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bandung ProvinsiJawa Barat;4.

Kep. 94/KW9/KD.1/3/2000dengan Registrasi No. 210454 tertanggal 11 Februari 2002 yangdikeluarkan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bandung ProvinsiJawa Barat, bernama Abe Herman No.

PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrik Kep.

PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrik KepriUP2K Kepri.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;Saksi ke2 : SYAHRI ADHAN Alias ARI Bin SUPRIADI: dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa anak saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebutyang terjadi Sekira bulan Juli 2019 pukul 01.00 Wib, di JIl.Soekarno HattaSimpang Tiga Rintis, Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan

Listrik Kepri(UP2K) sendiri, yang mana barang berupa gulungan kabel AAAC 150 M2(seratus lima puluh meter kuadrat), yang telah di curi merupakan penggunaanUnit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrik Kepri (UP2K) Kepri untukpemasangan jaringan listrik JTM 20 kV di wilayah Desa Temburun,Kecamatan Siantan Timur dan Desa Air bini Kecamatan Siantan Selatanyang bekerja sama dengan PT.

PLN Persero Unit Pelaksana ProyekKetenaga Listrik Kepri (UP2K) sendiri, yang mana barang berupa gulungankabel AAAC 150 M2 (Seratus lima puluh meter kuadrat), yang telah di curimerupakan penggunaan Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrik Kepri (UP2K)Kepri untuk pemasangan jaringan listrik JTM 20 kV di wilayah Desa Temburun,Kecamatan Siantan Timur dan Desa Air bini Kecamatan Siantan Selatan yangbekerja sama dengan PT.

Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenaga kerjaan berbunyi:(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaantertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akanselesai dalam waktu tertentu, yaitu:a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. Pekerjaaan yang diperkirakanpenyelesaiannya dalam waktu yang tidakterlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;c. Pekerjaan yang bersifat musiman; ataud.

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan ataupenjajakan;Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat(1) UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yaitu: Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menganggap bahwa PerjanjianKerja Pemohon Kasasi/Semula Penggugat Sah adalah pertimbanganyang keliru karena faktanya adalah:a. Produk yang dihasilkan oleh PT.

Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenaga kerjaan berbunyi:(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untukpekerjaan yang bersifat tetap;Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yaitu : Bahwa dari uraian di atas pada butir 1 a dan 1 b sudah sangat jelas danterang benderang bahwa jenis dan sifat pekerjaan yang ada di PT.

Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenaga kerjaan berbunyi:(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), danayat (6) maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu;Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat(7) UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yaitu : Bahwa sudah sangat tegas dan jelasdari faktafakta hukum di

kerjaan;Bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang ketenaga kerjaan berbunyi:(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, danpengusaha wajib membayar upah apabila:f.

- Menyatakan surat Pengunduran diri tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat Penggugat atas suruhan Tergugat adalah tidak syah dan bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan

Menyatakan surat Pengunduran diri tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuatPenggugat atas suruhan Tergugat adalah tidak syah dan bertentangandengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;3. Membatalkan surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 01 Agustus 2016;4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena pensiun sejak Agustus 2016 ;Halaman 20Putusan No. 13 / Pdt.SusPHI / 2017 PN.Mdn5.

Petra No. 52 Karang PanjangAmbon, sesuai Surat Keterangan Nomor : 18/Ket/CV/2017, tanggal 22Oktober 2017 ; Bahwa almarhum QUINTUS HUIK selama ia bekerja, sakit dan meninggaldunia di Ambon pada tanggal 28 Oktober 2017 tidak pernah menikah ; Bahwa oleh karena almarhum QUINTUS HUIK belum pernah menikah dankedua orang tua pemohon juga telah meninggal dunia, maka untukmengurus segala sesuatu terkait dengan hakhak Ketenaga Kerjaan darialmarhum QUINTUS HUIK pada BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Malukubelum

tanda bukti P.7 ;Foto copy, Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 27 November 2019, telahdimeteraikan cukup dan dicocokan dengan aslinya diberi tanda bukti P.8Foto copy, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 November 2019,telah dimeteraikan cukup dan dicocokan dengan aslinya diberi tandabukti P.9 ; Foto copy, Surat Keterangan Nomor : 18/ket/cv/2017 tanggal 22Oktober 2017 dari CV.Sisilia, telah dimeteraikan cukup dan dicocokandengan aslinya diberi tanda bukti P.10 ;Foto copy, Surat Klaim Jaminan Kematian Ketenaga

Quintus Huik tidak kawin sampi ia meninggal dandahulu almarhum bekerja di Toko jual bahan ATK ;Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Amb Bahwa almarhum dahulu ada kartu kuning ketenaga kerjaan, tapitidak tahu apa ada kartu BPJS ; Bahwa setahu saksi almarhum ada diberi Surat Keterangan dari CV.Sisilia yang membuka usaha Toko bahan ATK, dan ada bukti terimagaji juga dari CV.

Quintus Huik tidak kawin sampi ia meninggal dandahulu almarhum bekerja di Toko jual bahan ATK ; Bahwa almarhum dahulu ada kartu kuning ketenaga kerjaan, tapitidak tahu apa ada kartu BPJS ; Bahwa setahu saksi almarhum ada diberi Surat Keterangan dari CV.Sisilia yang membuka usaha Toko bahan ATK, dan ada bukti terimagaji juga dari CV.

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan sah perkawinan Pemohon yaitu ALBERTA BUNGA TURU PADANG yang lahir di Tangti 03 Maret 1971 dengan Almarhum YUNUS LAMPUNG SALU lahir di Padang 10 Oktober 1967;
2. Memerintahkan Kepada Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan untuk membayarkan dana santunan dari BPJS Ketenaga Kerjaan atas nama almarhum YUNUS LAMPUNG SALU Kepada Pemohon ALBERTA BUNGA TURUPADANG sebagai istri yang sah dari almarhum YUNUS LAMPUNG SALU

RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan:Bahwa setelah tidak ada kabar sejak selesai menjalani cuti, Penggugatpada tanggal 30 Juni 2016 datang kepada Tergugat untuk meminta suratpengalaman kerja untuk digunakan mengurus atau mencairkan uangJamsostek.

. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenaga Kerjaan; Bahwa karena Penggugat telah melanggar pasal 168 ayat (1) UU RINo. 13 Tahun 2003 tentang ketanaga kerjaan maka hakhak yang bisaditerima oleh Penggugat adalah didasarkan pasal Pasal 168 ayat (3)UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan yang berbunyiPemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pekerja/ouruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yangbesarnya dan pelaksanaannya

Menyatakan bahwa Tergugat tidak perlu membayar hakhak penggugat(uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantianpengobatan/perumahan) sejumlah yang di dalilkan dalam pokok perkarapoin 3 (tiga), karena perhitungan hak tersebut didasarkan pada pasal 164ayat (3) UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, seharusnyaperhitungan yang digunakan adalah pasal 168 ayat (3) UU RI No. 13 Tahun2003 tentang Ketenaga Kerjaan;d.

RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan:Bahwa setelah tidak ada kabar sejak selesai menjalani cuti, Penggugatpada tanggal 30 Juni 2016 datang kepada Tergugat untuk meminta suratpengalaman kerja untuk digunakan mengurus atau mencairkan uangHalaman 19 dari 31 Putusan PHI Gugatan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2017/PN SmrJamsostek.

hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 164 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenaga Kerjaan;Bahwa karena Penggugat telah melanggar pasal 168 ayat (1) UU RINo. 13 Tahun 2003 tentang ketanaga kerjaan maka hakhak yang bisaditerima oleh Penggugat adalah didasarkan pasal Pasal 168 ayat (3)UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan yang berbunyiPemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pekerna/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk PengurusanPencairan (Jaminan Ketenaga kerjaan) pada kantor BPJS ketenaga kerjaanMakasssar, Alm. Rafiq bin Madani serta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan kepentingan Pemohon.Him. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 1650/Pdt.G/2020/PA.SbyBerdasarkan keteranganketerangan tersebut di atas, pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yangterhormat untuk memeriksa dan menetapkan :1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

Nomor 1650/Pdt.G/2020/PA.SbyBahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapatkepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk Pengurusan Pencairan(Jaminan Ketenaga kerjaan) pada kantor BPJS ketenaga kerjaanMakasssar, Alm. Rafiq bin Madani serta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan kepentingan Pemohon;2.

Nomor 1650/Pdt.G/2020/PA.SbyBahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5(lima) orang anak yaitu: ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK;Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 25 Maret 2019;Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragamaIslam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapatkepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk Pengurusan Pencairan(Jaminan Ketenaga kerjaan) pada kantor BPJS ketenaga

kerjaan) pada kantorBPJS ketenaga kerjaan Makasssar, Alm.

Pemohon bermaksud memohon Penetapan SahnyaPerkawinan nya dengan suaminya yang bernama Rafiq bin Madani, yangdilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1990, di Wilayah Kecamatan Tamalate, KotaMakassar, Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atasperkawinannya dan untuk Pengurusan Pencairan (Jaminan Ketenaga kerjaan)pada kantor BPJS ketenaga kerjaan Makasssar, Alm.

Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhiPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga KerjaanPasal 151 Yang berbunyi:Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat buruh dan Pemerintah, Dengansegala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja;3.

Menyatakan sah secara hukum Surat Anjuran dengan Nomor 565/2172HI & Syaker pada tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor TurutTergugat tentang menganjurkan sebagai berikut:2.1 Kepada pihak PT Manito World (Penggugat) agar tetapmempekerjakan pekerja (Tergugat ) sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 151,Serta menempatkan pekerja (Tergugat) tersebut pada bagian yanglayak baginya dengan tidak mengurangi hakhak yangbersangkutan;2.2 Kepada Pihak Pekerja

Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhiPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga KerjaanPasal 151 yang berbunyi: Pengusaha Pekerja/buruh,serikat buruh dan pemerintah,dengansegala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja;3.

Menyatakan sah secara hukum Surat Anjuran dengan Nomor 565/2172HI & Syaker tertanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor TurutTergugat tentang menganjurkan sebagai berikut: Kepada pihak PT Manito World (Penggugat) agar tetapmemperkejakan pekerja (tergugat ) sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal151,serta menempatkan pekerja (Tergugat) tersebut pada bagianyang layak baginya dengan tidak mengurangi hakhak yangbersangkutan; Kepada pihak pekerja (Tergugat

kerjaan) pada kantor BPJS ketenaga kerjaanMakasssar, Alm.

Nomor 2431/Pdt.G/2020/PA.MksBahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapatkepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk Pengurusan Pencairan(Jaminan Ketenaga kerjaan) pada kantor BPJS ketenaga kerjaanMakasssar, Alm.

Sidangperkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihakhadir dipersidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Termohonterhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannyadengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinandan untuk Pengurusan Pencairan (Jaminan Ketenaga

kerjaan) pada kantorBPJS ketenaga kerjaan Makasssar, Alm.

Pemohon bermaksud memohon Penetapan SahnyaPerkawinan nya dengan suaminya yang bernama ALMARHUM, yangdilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1976, di Wilayahn Kecamatan Makassar,Kota Makassar, Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukumatas perkawinannya dan untuk Pengurusan Pencairan (Jaminan Ketenagakerjaan) pada kantor BPJS ketenaga kerjaan Makasssar, Alm.

permohonan kasasi a quo besertaalasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karenaitu. permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Bahwa Rincian atas kompensasi Pesangon adalah sebagaiberikutPasal 156 ayat (2) (g) UndangUndang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenaga

KerjaanPesangon = 7 X 2 = Rp 1.214.368, = Rp 17.001.152, ;Psl.156 ayat (8) (b) Undang UndangNo. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan3Penghargaan Masa Kerja 1 = 3 x Rp 1.214.368, = Rp3.643.104, ;Pasal 156 ayat (4)Penggantian hak cuti 1 = 20/25 x Rp 1.214.368, = RpHa. 5 dari 10 hal.

Psl.99 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenaga Kerjaan ;Jamsostek = Rp 10.000.000, ;4. Psl.155 UndangUndang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenaga Kerjaan ;5. Gaji bulan Januari 2007 s/d Juni 2007=6 x Rp 1.214.368, = Rp7.313.208, ;6. Pengganti Ongkos selama proses perkara Rp4.000.000, ;7. Uang Kebijaksanaan Rp 2.000.000, ;8. Uang Pisah Rp 1.000.000, ;9. Uang Akomodasi Rp 2.000.000, ;10.

UangTransisi Ro 1.214.368, 3;Jumlah Total = Rp50.600.568, (lima puluh juta enam ratus ribu lima ratus enam puluhdelapan rupiah) ;Namun alangkah kagetnya Termohon dahulu~= yang disebutsebagai Penggugat, di mana Majelis Hakim pada tingkatpertama dalam memberikan amar putusannya tidak sama sekalimenyinggung apa yang dituliskan oleh TERMOHON dahulusebagai Penggugat yang sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan ;Dalam amar putusannya Majelis Hakim pada tingkat

olehTergugat (PT SBF) ;Dalam amar putusannya Majelis Hakim pada tingkat pertamamenulis tidak termasuk unsur unsur yang terkandung dalampasal 169 ayat 1 point d dan serta ayat 2, Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketanaga kerjaaan ;Walaupun pihak Tergugat (PTI SBF) telah mempunyai niatanakan pemutusan hubungan' kerja yang dilakukan ~~ secarasepihak, ini dibenarkan dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun2003, Tentang Ketenagakerjaan ;Sedangkan dalam Pasal 153 ayat 9 UndangUndang Nomor 13tahun 2003, tentang Ketenaga