Yang juga terhitung masukmain judi ialah pertaruhan tentang keuputusan perlombaan atau permainanlain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu,demikian juga segala pertaruhan yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan : Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.00WIB bertempat dirumah terdakwa Afdeling Ill Tambahan Rt. 03 Rw. 03Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siakterdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuk

berdasarkan Pasal 153 Undangundang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang didefinisikan bahwa sengketa TataUsaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarapemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usahaNegara pemilihan antara calon gubernur,calon bupati dan calon walikotadengan KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya keuputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan

dicermati bahwasanyakeputusan Pajabat Tata Usaha Negara In cassu Keputusan Pemberian IzinPerceraian nomor : 188.4/DISPUR Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Provinsi Bali, atas nama Nengah Putra Yasa S.T,tertanggal 15 Desember 2017 telah dinyatakan sah dan sudah dinyatakanberlaku semenjak ditetapbkan dan juga dalam keputusan Aquo telahmempunyai kekuatan hukum formil dan materiil, juga melahirkan asaspraduga rechmatig (atau asas het vermoedon van rechtmatigheid) yangmemiliki arti bahwa keuputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh Prosedur yang tidak benar, maka MajelisHakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili PerkaraA Quo dapat menjatuhkan Putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang Tidak Sah dan dapat dibatalkan

Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali yangmenyatakan bahwa penghasilan di luar usaha tersebut bukanobjek PPh Badan tidak dapat dibuktikan;2) Bahwa dalam laporan keuangan (audited) Termohon PeninjauanKembali, tidak diungkapkan atau dijelaskan secara tertulis adanyapenghasilan dari pembayaran sewa PT FKS Multi Agro Tbk.sehingga dalil Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti;3) Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali berpendapat keuputusan

Sedangkan MAN Cendekia Jambi adalah satuan kerjatersendiri yang dalam hal pengelolaan anggaran (APBN) memilikikedudukan, kewajiban dan hak yang sama dengan Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi sebagai satuan kerja.Terhadap 8 (delapan) item pengadaan Barang dan Jasa yangdilaksanakan di MAN Insan Cendikia Jambi yang tertera pada Point1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9, maka bersama ini kami sampaikan bahwaposisi MAN Insan Cendikia merupakan Satker tersendiri, haltersebut sebagaimana diatur dalam Keuputusan

Sebagai contohdalam kasus ini ialah Keuputusan RUPS a quo mengenai pengakuanutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada H.Parlin Riduansyah.

Berdasarkan tinjauan yang sah dan tidaknya sebuah Keuputusan yangdilakukan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon untukPemohon dengan kumpulan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditentukan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmemisahkan putusan dengan berbagai fungsi yang terhubung dengan Pemiludapat dinyatakan sebagai sebuah keputusan yang tidak dapat diandalkan dansesuai hukum.PETITUMBerdasar

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan

Untuk kegiatan membawa dan ataumenangkut tumbuhan dan satwa liar aik yang dilindungi mauun yang tidakdilindungi tetap harus menggnakan surat angkut tumbuhan satwa dalamenegri (SATSDN) yang diatur dalam Keuputusan menteri tersebut.Bahwa apabila satwa yang dilindungi milik terdakwa tidak dapatmenunjukan asal usul satwa maka terdakwa melanggra paal 2 ayat (2)undangundang nomo 5 tahun 1990 tentan KSDAE.Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Penggugat Il, senilai : Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus RibuRupiah).Bahwa oleh karena Surat Keuputusan yang diterbitkan Tergugat terhadapPara Penggugat tanpa didahului Surat Peringatan , Il, dan Ill, serta tanpaalasan dan dasar hukum baik yang sifatnya internal maupun ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, maka Penggugat memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenyatakan Surat Keputusan Nomor : O46/SK/YPJSM/VII/2020 yangditujukan pada Penggugat ,

Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusanTUM meliputi :Penetapan tertulis.Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN.Berisi tindakan hukum TUN.Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bersifat konkrit, individual dan final.on fF ON =Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapatdijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, Keuputusan TUN harusmemenuhi keenam persyaratan tersbeut.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Bale Endah Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakanmerupakan Keputusan yang tidak sah dan

Sus/2009Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2004Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur menerbitkanSurat Keuputusan Nomor : 600/02.C/DPUKT/II/2004tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang danJasa Pembangunan Kampus STIPER dengan susunansebagai berikut : Jarnoko, ST sebagai Ketua, Ir. NoviariNoor, MT sebagai Sekretaris, Misran, Suprihanto,Ahmad lif Makruf, H. Noorhansyah dan Awang AmirYusuf masingmasing sebagai Anggota.Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa mendapatinformasi Dana dari PT.

Tergugat juga tidakcermat dalam mengeluarkan keuputusan/objek sengketa, hanya secara sertamerta tanpa mencermati halhal formal yang diamanatkan oleh ketentuanparturan perundangundangan terkait keputusan Tergugat ; b.5.

Menyatakan Keuputusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor:10/Pdt.G/2017/PN.Lbt adalah Keputusan yang sah dan oleh karena itu tetapdipertahankan.3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Keputusan Nomor 10/Pdt.G/2017/Pn.Lbtoleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 11/Pen. Pdt/2020/PN.LbtTanggal 13 November 2020 adalah sah dan berharga dan tetapdipertahankan untuk dilaksanakan walupun Pelawan menempuh UpayahHukum lainnya.4.

Gonilan, dan direncakan untuk membeli tikar;Sehubungan dengan adanya Keuputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 278/PT.02.4Kpt/O6/KPU/I/2019 tanggal 26 Januari 2019 yangmenyatakan bahwa besaran biaya makan, minum dan transportasi pesertakampanye paling banyak sesuai dengan standart biaya daerah (yangditetapkan oleh Pemerintah Daerah) dan tidak boleh diberikan dalam bentukuang akan tetapi dalam bentuk barang. Menurut Ahli, Dr. PUJIYONO, S.H.

Berkah Borneo Abadi Jaya dan segala sesuatu baik itukebijakan dan keuputusan ditangan Termohon dan hal ini juga disebabkanoleh Pemohon yang merupakan PENDIRI maupun sebagai MOTORPENGGERAK dalam jalannya PT.Berkah Borneo Abadi Jaya dalam artimencarikan peluang pekerjaan dan sekaligus pelaksanaandaripekerjaannya tersebut di PT.Berkah Borneo Abadi Jaya ( namunhasilnya TIDAK PERNAH TERSAMPAIKAN ATAUPUN LAPORANKEUANGANNYA semua dipegang oleh Tergugat ) bahkan gaji Pemohonyang bekerja di perusahaan PT.Daya