Ibu YULIA SRI WIDAYATI untuk pembayaran pembalian rumah veteran yang ditandatangani oleh KONDATI tanggal 15 Juli 2011Dikembalikan kjepadfa saksi korban CAHYA CITRA DEWI ; Dan1. foto copy Surat Permohonan Pengajuan Perumahan Griya Panyileukan II Gede Bage Kota Bandung Type 36- Blok A (Seri-1), ditandatangani oleh Drs RUDI G, tanggal 15-06-2009, disertakan gambar Rumah.Cluster Kamper2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat, Nomor : 04 LVRI

Selainitu menurut keterangan Saksi Djuju Amidjaja selaku staf DPD LVRI Jabar bagian komputerdan pendataan daftar anggota veteran wilayah Jawa Barat, suratsurat yang ditunjukan olehTerdakwa kepada Saksi Korban yang mengatasnamakan LVRI adalah tidak benar karenasuratsurat tersebut tidak pernah dikeluarkan, diperlihatkan maupun diberikan tembusannyakepada Ketua DPD LVRI Jabar dan di DPC LVRI Kota Bandung juga tidak ada tanah danrumah milik veteran yang diperjualbelikan.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa

KONDANTI sendiri) untuk pengajuan rumahBuana Soeta B.19 Gede Bage Bandung.Bahwa benar setelah ditelusuri ternyata Terdakwa juga bukan merupakan anggotaDPD LVRI Jabar maupun DPC LVRI Kota Bandung seperti yang dikatakanTerdakwa kepada Saksi Cahya Citra Dewi, melainkan hanya sebagai ketua rantingPemuda Panca Marga (PPM) Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang berada dibawah DPC LVRI Kota Bandung.Bahwa benar menurut keterangan anggota DPD LVRI Jabar suratsurat yangditunjukan oleh Terdakwa kepada Saksi Citra

Ranting Cicendo ;e Bahwa benar sesuai dengan data yang ada di DPC LVRI Kota Bandung Tersangkabukan merupakan anggota DPC LVRI Kota Bandung melainkan hanya sebagai ketuarating PPM ( Pemuda Panca Marga) Kec.

Jawa No. 56Kota Bandung tersangka KONDATI bukan anggota di DPD LVRI Jabar melainkanhanya sebagai ketua rating PPM ( Pemuda Panca Marga) Kec. Cicendo KotaBandung yang berada dibawah DPC LVRI Jl. Aceh No. 04 Kota Bandung.e Bahwa benar Yang berhak membeli tanah dan rumah hibah milik veteran adalahAnggota Veteran yang terdaftar di DPD LVRI Jabar Jl.

tembusannya kepada Ketua DPD LVRI Jabar dandi DPC LVRI Kota Bandung juga tidak ada tanah danrumah milik veteran yang diperjualbelikan.

(Saksi 2), jabatan KetuaMacab LVRI Baubau.2)Sdr. H. Muh Abdul Karim (Saksi 3), jabatanWakil Ketua Macab LVRI Baubau.3)Sdr. Basry Sadiki (Saksi 5), jabatan KetuaRanting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau. 4)Sdr. La Kainta (Saksi 4), jabatan anggotaLVRI Baubau.5)Sdr. Basiru, jabatan anggota LVRI Baubau. 6) Sdr. La Mbili (Saksi 7), jabatan anggota LVRIBaubau.7) Sdr. La Ambo (Saksi 6), jabatan anggota LVRIBaubau.c. Bahwa pada sekira tahun 2007 Terdakwa telahmenyampaikan kepada Sdr.

Basry Sadiki (Saksi 5)selaku Ketua Ranting LVRI Kec.

(Saksi 2), jabatan KetuaMacab LVRI Baubau.2)Sdr. H. Muh Abdul Karim (Saksi 3), jabatanWakil Ketua Macab LVRI Baubau.3)Sdr. Basry Sadiki (Saksi 5), jabatan KetuaRanting LVRI Kec. Wolio Kota Baubau.4)Sdr. La Kainta (Saksi 4), jabatan anggotaLVRI Baubau.5)Sdr. Basiru, jabatan anggota LVRI Baubau.6) Sdr. La Mbili (Saksi 7), jabatan anggota LVRIBaubau.147)Sdr. La Ambo (Saksi 6), jabatan anggota LVRIBaubau.c. Bahwa pada sekira tahun 2007 Terdakwa telahmenyampaikan kepada Sdr.

Abdul Karim, jabatan Wakil KetuaMacab LVRI Baubau.Cc. Sdr. Basry Sadiki, jabatan Ketua RantingLVRI Kec. Wolio Kota Baubau.d. Sdr. La Kainta, jabatan anggota LVRIBaubau.e. Sdr. Basiru, jabatan anggota LVRI Baubau.Ts Sdr. La Mbili. jabatan anggota LVRIBaubau.g. Sdr.

Basry = Sadiki(Saksi 3) selaku Ketua Ranting LVRI Kec.

Foto copy Surat Keputusan Nomor : 24/MCLV/IV/2012 tertanggal2 April 2012 tentang PELAKSANAAN PEMINDAHAN ASETSMA, SMK VETERAN YAYASAN KARYA DHARMABANYUMAS MACAB LVRI KABUPATEN BANYUMAS ;(Vide Bukti.07) ;yang intinya memutuskan :Yayasan Karya Dharma Markas Cabang LVRI KabupatenBanyumas segera melaksanakan proses tukar guling sampaipelaksanaan pindah lokasi baru ;Surat Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Ketua DewanPimpinan Cabang LVRI Kabupaten Banyumas yaitu SARIKINHAROEN RASYID (Tergugat II)

Bahwa dengan adanya suratsurat tersebut semakin meyakinkan danmenambah percaya Penggugat terhadap Tergugat (SUPRIYADI,SH,) yang diketahui telah diberi kuasa dari Yayasan Karya DharmaBanyumas (LVRI), Macab LVRI Kabupaten Banyumas, (TergugatIll) untuk melaksanakan proses tukar guling Tanah SMA/SMUVeteran milik Yayasan Karya Dharma Banyumas (LVRI), MacabLVRI Banyumas ;Hal 7 dari 33 hal Put.

(SUPRIYADI SH.) selaku Pengurus yang diberi mandat oleh pihakYayasan Karya Dharma Banyumas (LVRI) (Tergugat Ill) serta danayang diminta akan dipergunakan untuk kepentingan acara dariYayasan/LVRI dan kepentingan kegiatan SMA Veteran ;Hal 11 dari 33 hal Put.

Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah LVRI.Propinsi Jawa Tengah, untuk hadir dalam Acara RapatPenyelesaian masalah Yayasan Karya Dharma Banyumas (LVRI)),pada tanggal 18 Nopember 2013. bertempat di SMA veteran jl. dr.angka 56 Purwokerto ;yang dihadiri olen Pengurus dari ; DPP. LVRI Jakarta, DPD.

LVRI. Oleh karena itu Ketua Cabang LVRI Kab. Banyumasagar segera :a. Mencabut Surat Keputusan yang telah dikeluarkankarena bertentangan dengan AD dan ART. LVRAI;b. Menginstruksikan Kepada Sadr. Supriyadi SH. SelakuKetua Yayasan Karya Dharma Banyumas (LVRI) untukmengembalikan uang yang sudah diterimanya daricalon Pembeli Sdr. Yuda Wijaya ;32. Bahwa pada sekitar Awal bulan Februari 2014, Penggugat mendapatFoto copy Surat dari Ketua DPC Legiun Veteran Banyumas.

dalam kedudukan sebagai Ketua Umummengajukan gugatan berkaitan adanya pihak lain atau di luar LVRI menggunakannama Yayasan yaitu Karya Dharma.

Dengan demikian makayang berhak menggunakan nama Karya Dharma adalah hanya LVRI karenaYayasan Karya Dharma adalah merupakan Badan Pendukung LVRI.

yang intinya bahwapemberian wewenang kepada Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Sulawesi Selatanuntuk mengelola sendiri Anak Organisasinya Yayasan Perguruan Tinggi KaryaDharma Makassar beserta assetnya dan untuk menerbitkan dan tidak mengakuiseluruh akteakte yang diterbitkan oleh Pengelola Yayasan tersebut yang ternyatatidak ada keterkaitan sebagai Anak Organisasi Mada LVRI Propinsi SulawesiSelatan ; Pernyataan ini PENGGUGAT maksudkan bahwa yang berhak menggunakanYayasan Karya Dharma adalah LVRI, bahwa

Jadi Karya Dharma adalahpenyebutan bagi Lambang LVRI. Dimana Pemakaian Lambang tersebutsebagaimana isi dan bentuknya sesuai pasal 30 ayat 1 diatur tersendiri oleh DPP LVRI;i. Bahwa yang dimaksud penggunaan nama adalah penggunaan nama Veteran Republik Indonesia ;j. Bahwa pelarangan penggunaan Nama Veteran dan Lambang Veteran yang disebutKarya Dharma karena DPP LVRI sebagai satusatunya lembaga yang diakuinegara dalam mengayomi veteran di Indonesia ; k.

Usaha atau Perorangan, (foto kopi dari fotokopi) ; : Surat Keputusan Pimpinan Pusat LVRI Nomor : Skep67/MBLV/VI/11/1990 tanggal 20 Nopember 1990 tentangPengesahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma, (foto kopi dari foto kopi) ;: Surat Keputusan Pimpinan Pusat LVRI Nomor : Skep53/MBLV/VI/10/1991 tanggal 3 Oktober 1991 tentang PengesahanAnggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Dharma, (foto kopidari foto kopi) ; : Istruksi Nomor : INS04/MBLV/VIII/2/2004 tanggal 26Februari 2004 tentang Pendirian organisasi

Nomor 950 K/Padt/201610.kebijakan internal organisasi yang dikeluarkan oleh DPD LVRI ( MADA )NTT (Nusa Tenggara Timur) .

Kehadiran Tim 10 atas inisiatifkami sendiri karena Ketua dan Sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT (NusaTenggara Timur) telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga LVRI, serta melindungi saudara Penggugatyang diduga kuat adalah veteran aspal karena tidak menyikapi dengancepat laporan Sdr. Mariono (Tergugat Ill) tentang adanya veteran aspaldalam tubuh LVRI.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Anggaran Dasar LVRI bentukOrganisasi LVRI disusun berbentuk Piramida berdasarkan tingkatanorganisasi sebagai berikut:a)b)Cc)d)Organisasi Tingkat Pusat/Nasional;Organisasi LVRI tingkat Daerah/Provinsi/Daerah Istimewa/DaerahKhusus;Organissasi LVRI tingkat Cabang/Kabupaten/Kota;Organisasi Tingkat Rating/Kecamatan;Selanjutnya pada Pasal 11 ayat 1 huruf b Anggaran Rumah Tangga LVRImenegaskan bahwa di setiap Kecamatan hanya ada 1 (satu) MarkasRanting, di setiap Kabupaten

Siapapuntermasuk Ketua dan Sekretaris DPD LVRI tidak berhak dan berwenangmembentuk suatu organisasi lain selain yang diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.

Karena illegal makakehadirannya justru mencoreng nama baik kode etik kehormatan LVRI,menggerogoti kewenangan DPC LVRI Kabupaten Belu dan KabupatenMalaka, menggerogoti kewenangan Ketua Ranting LVRI KecamatanTasbar karena berlokasi di KM 16 Jurusan AtambuaKupang,menciptakan kekacauan pembinaan dan pelayanan HakHak veteran diHalaman 21 dari 35 hal. Put.

dalam kedudukan sebagai Ketua Umummengajukan gugatan berkaitan adanya pihak lain atau di luar LVRI menggunakannama Yayasan yaitu Karya Dharma.

2007 Tentang PengesahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik IndonesiaLampiran II Pasal 44 ayat (1) berbunyi Penggunaan nama Veteran RepublikIndonesia atau disingkat Veteran dan Lambang Karya Dharma Veteran RepublikIndonesia atau disingkat Karya Dharma menurut pengertian dan semangatUndangUndang Nomor 7 Tahun 1967 untuk kepentingan apapun, oleh sesuatuorganisasi, badan hukum, badan usaha maupun perorangan hanya dibenarkandengan sepengetahuan, seizin dan Keputusan DPP LVRI

Dengan demikian makayang berhak menggunakan nama Karya Dharma adalah hanya LVRI karenaYayasan Karya Dharma adalah merupakan Badan Pendukung LVRI.

;Bahwa alasan penolakan pengesahan Akta pendirian Yayasan Perguruan TinggiKarya Dharma yaitu berdasarkan adanya surat dari Pimpinan Pusat LegiunVeteran Republik Indonesia Nomor : E659/MBLV/VII/11/2004 tanggal 01Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI (Purn) WahyonoS.K selaku Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat LVRI yang intinya bahwapemberian wewenang kepada Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Sulawesi Selatanuntuk mengelola sendiri Anak Organisasinya Yayasan Perguruan Tinggi KaryaDharma

Makassar beserta assetnya dan untuk menerbitkan dan tidak mengakuiseluruh akteakte yang diterbitkan oleh Pengelola Yayasan tersebut yang ternyatatidak ada keterkaitan sebagai Anak Organisasi Mada LVRI Propinsi SulawesiSelatan ;Pernyataan ini PENGGUGAT maksudkan bahwa yang berhak menggunakanYayasan Karya Dharma adalah LVRI, bahwa oleh karena yayasan yang beradaHalaman 7 dari 19 halaman.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG VS DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN RI (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT;

Setia Syamsi, MBA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKetua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal di Jalan MerkuriTengah Nomor 20, RT. 008 RW.008, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum DewanPimpinan Pusat (DPP) Legium Veteran Republik Indonesia di JakartaNomor SKEP61/BMLV/IX/ 10/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentangPenetapan Susunan Dewan Pertimbangan Daerah (WANTIMDA) LVRIdan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI Propinsi Jawa Barat Periode20092014

Soeprantijo, dkk = 315,333 Ha;e Luas Tanah yang digarap KOPASGAT = 150,000 Ha;e Luas Tanah untuk LVRI Jawa Barat = 139,244 Ha;e Luas tanah yang digarap KOPASGAT (perorangan) = 26,089 Ha;Setelah diukur kembali, ternyata luas tanah tersebut sebagai berikut:e Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.

pada intinya berisiketerangan tentang tanah LVRI Jawa Barat seluas: 80 hektar telah digarapoleh: Sdr.

dalam Daftar Nama PenggarapTanah LVRI di Desa Margakaya, Kec.Teluk Jambe, Kabupaten Karawangyang diketahui dan telah disahkan oleh M.

Provinsi Jawa Barat.Bahwa pada intinya isi surat dimaksud yaitu: mengakui alokasi tanahlandreform yang terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe,Kabupaten Karawang adalah milik Mada LVRI Jawa Barat berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 serta Penjelasan Tanah Berdasarkan SuratKeputusan Bupati Karawang Cq.

/PT.Gowa Makassar Tourism Developmen Tbk.Adalah tindakan yang melawan hukum dan melanggar hak para Penggugatkarena menerbitkan Surat Ukur (SU) dan Hak Guna Bangunan kepada yangtidak berhak;Bahwa tanah Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) di KelurahanTanjung Merdeka termasuk tanah objek sengketa telah diadakan rapatPembahasan masalah tanah LVRI di kantor Walikota Kota Makassarberdasarkan berita acara pada hari Rabu tanggal 20 November 2002;Bahwa, Para Penggugat telah berulangkali melarang melakukan

Terlepas dari ketidaklayakan bukti P.3 sebagai alat bukti namun yang palingberdasar untuk dibuktikan ialah: Betulkah ada hak pengelolaan yang dimiliki oleh LVRI karena sampaisaat ini tidak ada satupun bukti surat asli yang membuktikan hal tersebut? Apakah Yayasan LVRI berhak memperoleh hak pengelolaan daripemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan ? Apakah hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai subjek hak pengelolaan ?

Kebenaran dalil gugatan Penggugat tidaklah dapat dibuktikan hanyadengan surat pernyataan dari LVRI tetapi harus dengan suratsurat yangberasal dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang melekatpada suatu tanah;c. Keterangan yang dibuat LVRI justru harus dibuktikan kebenarannyakarena hal itu adalah pernyataan sepihak terlebih lagi LVRI tidak memilikikewenangan untuk menjelaskan hak atas tanah dan perolehanperolehannya;d.

Bisa saja terjadi LVRI mengakui memiliki hak atas tanah tetapi tidaksecara otomatis pengakuan tersebut telah membuktikan haknya atastanah seluas 100 ha, demikian juga dengan pernyataan tentang tanahyang telah dibagikan kepada anggotanya tetapi justru harus dibuktikankebenarannya karena kemungkinan yang diakui sebagai haknya adalahmilik orang lain;e. Guna membuktikan apakah LVRI memiliki tanah dikampung Bayang danapakah masyarakat juga memiliki tanah diareal tersebut yangHal. 26 dari 38 Hal.

Kelihatannya Judex Facti dalam proses peradilan sekarang ini (perkaraperdata Nomor 219/Pdt.G/2008/PN.MKS) cenderung terlebih dahulumembenarkan dan mengakui hak LVRI atas tanah dikampung Bayangseluas 100 ha, padahal seharusnya tidak boleh terjadi, oleh karena dapatsaja yang diklaim oleh LVRI sebagai haknya, namun sebenarnya adalahhak masyarakat setempat/orang lain (bukan anggota veteran);g.

dinyatakan sebagai tindakanpemberontakan dan Makar terhadap organisasi LVRI baik di Daerahmaupun di tingkat Pusat, dan tindakan Para Tergugat (Tergugat s/d.Xll) bertentangan dengan Anggaran Dasar LVRI Bab Il Pasal 4 danPasal 5..

XII tersebut, maka olehPimpinan Mada LVRI NTT melalui surat tanggal 18 Nopember 2013,menilai bahwa semua tindakan Tergugat s/d.

Menetapkan hukum bahwa Jabatan Penggugat sebagai KoordinatorUmum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode2013 2018 adalah Sah dan tidak bertentangan dengan AD /ART LVRI;Putusan Nomor : 122/Pdt/2015/PTKPGHal9 dari 40 hal105.

Legal tidaknya status Tim 10 akan kami pertanggung jawabkandalam musyawarah luar biasa DPD LVRI Provinsi NTT yang akandiusahakan digelar atau dalam konggres LVRI berikut.

Oleh karenanya yang sebenarnya harus dikatakan sebagaiperbuatan makar melawan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga LVRI hasil keputusan Konggres Tahun 2013yang disahkan dengan keputusan Presiden RI Nomor 27Tahun 2013 adalah Ketua dan Sekretaris DPD LVRI ProvinsiNTT dan Penggugat. Siapapun termasuk Ketua danSekretaris DPD LVRI tidak berhak dan berwenangmembentuk suatu organisasi lain selain yang diatur dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.

Bahwa setelah dilakukannya evaluasi kinerja akademik tersebut,Termohon meminta LVRI sebagai badan penyelenggara UKDM untukmembentuk Tim Penyehatan UKDM Internal untuk melakukan perbaikanatas pelanggaran akademik yang dilakukan oleh UKDM.

Usul Termohontersebut diterima, dan LVRI membentuk Tim tersebut dengan SK KetuaUmum DPP LVRI Nomor Skep35/MBLV/X/07/2016 tanggal 27 Juli 2016tentang Pembentukan Tim Penyehatan Universitas Karya DharmaMakassar (UKDM).bahwa kemudian Termohon membentuk Tim Penyehatan UKDM dariunsur Kemenristekdikti yang kemudian bekerja sama dengan TimPenyehatan UKDM yang dibentuk oleh LVRI, dan tercatat TimPenyehatan UKDM gabungan tersebut telah melakukan Rapat kerjasebanyak 4 (empat) kali sejak bulan November 2016

Bahwa hasilverifikasi tersebut telah disampaikan kepada LVRI dan Termohon/UKDM pada rapat kerja Tim Penyehatan UKDM pada tanggal 23Februari 2017.. bahwa Tim Penyehatan UKDM unsur Kemenristekdikti telahmenyampaikan laporan kepada Termohon mengenai perkembanganpenyehataan UKDM dan pelaksanaan rapat kerja Tim Penyehatangabungan, sebagai berikut:1) Rapat Pertama 25 November 2016, diikuti oleh Tim Penyehatan UKDM dari unsur Kemenristekdikti dan Tim Penyehatan UKDM yangdibentuk oleh DPP LVRI bertempat

Pihak Tim Penyehatan UKDM dari unsur DPP LVRI tidakmenyampaikan hasil verifikasi dan validasi terhadap data dimaksud,dan disepakati akan menyampaikannya pada pertemuan berikutnya.Rapat juga menyepakati untuk diterbitkannya surat permohonanpergantian manajemen UKDM kepada Ketua Umum DPP LegiunVeteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai Badan PenyelenggaraUKDM.Rapat Keempattanggal 24 Maret 2017 diselenggarakan rapat penyehatan UKDM dengan agenda tindak lanjut hasil rapat TimPenyehatan UKDM pada 23 Februari

Dalam rapat ini dihasilkanpoin penting sebagai berikut.a) DPP LVRI sudah menerima surat Tim Penyehatan UKDM tentangpenggantian manajemen UKDM, namun belum memberikantanggapan atas surat tersebut.b) Hasil verifikasi dan validasi datadokumen peserta wisuda UKDM (25Mei 2016) tidak disampaikan oleh Tim Penyehatan UKDM dari unsurHalaman 35 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.JKT.DPP LVRI.

Fotocopy KTA LVRI (Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran RepublikIndonesia) No. 1174/DPDMDLV/IX/IX/2016 atas nama CARLOS MAIA DACRUZ, yang selanjutnya diberi tanda ................::cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees (P1) ;Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 53040310001650002 atasnama CARLOS MAIA DA CRUZ, yang selanjutnya diberi tanda ........... (P2) ;.

dan JOSE MAU LETODACRUS (saksi2) yang keduanya telah disumpah dengan berjanji menurutagamanya masingmasing yaitu Katholik yang pada pokoknya memberikanketerangan yang saling bersesuaian yakni sebagaiberikut :Bahwa para saksi kenal dengan pemohon ;Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan terhadap tahunlahirnya pemohon ;Bahwa tahun lahir pemohon pada beberapa dokumen pribadi pemohonterdapat perbedaan penulisan antara yang satu dengan yang lainnya ;Bahwa tahun lahir pemohon yang tertera di KTA LVRI

(Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia) milik pemohon ternyata tidak samadengan beberapa dokumen yang lainnya seperti pada KTP (Kartu TandaPenduduk) maupun pada kartu KK (Kartu Keluarga) milik pemohon yangmana ternyata ada perbedaan penulisan ;Bahwa perbedaan tersebut ialah tentang penulisan tahun lahir pemohonpada KTA LVRI milik pemohon tertulis dan terbaca pemohon lahir pada tahun1955.

Padahal tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah lahirpada tahun 1955 (tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima) sebagaimanayang tertulis dan terbaca pada KTA LVRI (Kartu Tanda Anggota Legiun VeteranRepublik Indonesia) No. 1174/DPDMDLV/IX/IX/2016 atas nama pemohon.

diperlukan perubahan terhadap tahun lahir pemohon sebagaimanayang telah tertera pada KTA LVRI (P1) atas nama pemohon ;Menimbang, bahwa dari bukti (P1) bila dinubungkan dengan keterangansaksi1 dan saksi2 maka teranglah sudah sekarang bahwa tahun lahirpemohon adalah sebagaimana yang tertera di dalam KTA LVRI nya (P1) itusehingga dengan demikian alasan permohonan memperbaiki tahun lahirpemohon tersebut di atas dapatlah dibenarkan dan tidak bertentangan secarahukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian

Ratulangi No.14 Makassar ;: Islam ;: Ketua MADA LVRI Sulsel ;: HARUN KANNA, SH., MH. ;: Lanipa/Luwu ;: 57 tahun /07 Juli 1953 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;:BTIN Minasa Upa Blok S.5 No.25Makassar ;: Islam ;: Dosen Kopertis Wilayah IX yang dipekerjakan pada UVRI Makassar ;: Drs. A. M. RAMLI SYARIEF, M.Hum. ;: Bulukumba ;: 57 tahun/31 Desember 1952 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Kompleks Perumahan Agraria Blok C No.8Makassar ;: Islam ;3Para Terdakwa berada di luarditahan ;Hal. 1 dari 22 hal. Put.

Andi Oddang Makka pada tanggal 14 Maret 2001,atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Marct 2001 bertempatdi Mada LVRI Sulsel Jalan W.R.

Padahal berdasar Surat Keputusan Markas BesarLegium Veteran Republik Indonesia No.SKEP21/MBL.V/VII/5/1999 tanggal,6 Mei 1999, berbunyi "Pemberhentian sementara para Pangdam danDanrem selaku Ketua Legium Veteran RI, ini artinya setelah adanya SKtersebut dari Markas Besar LVRI, maka Pangdam tidak berada lagi dalamposisi Kepengurusan LVRI sebagai Ketua Umum MADA LVRI SulawesiSelatan, sehingga tidak bisa dilibatkan dalam kepengurusan ;Dalam kaitan tersebut di atas, jika judex facti (Pengadilan Tinggi

No.854 K/Pid/2012Ketua Umum MADA LVRI/PANGDAM VII/Wirabuana, Mayjen TNITamlicka Ali mengeluarkan SK No.SKEP.002a/MDLV/XI/1993 tanggal 30September 1993 menegaskan :a. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma sebagai BadanHukum Penyelenggara UVRIdan AMI Veteran Makassar dan adalahanak organisasi dari MADALVRI Sulawesi Selatan dan Tenggara ;b. Maka pada 24 Desember 1993 melantik Kolonel TNI (Purn.) H.

H.Alim Bachri, sebagai Pimpinan MADALVRI Sulawesi Selatan maupunsebagai Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, yangberdasarkan SK Ketua Umum MADA LVRI/PANGDAM VII Wirabuana.SKEP No.014/MDLV/IX/1996 tanggal 24 September 1996 yang ditandatangani oleh Mayjen TNI Agum Gumelar. Maka pada tanggal 30September 1996 melantik Kolonel TNI (Purn) H.

Karjiman (dahulu) dan sekarang Jalan.Sesuai dengan Surat Penyerahan Hak / Perjanjian Garapan Tanah LVRI( Legiun Veteran Republik Indonesia ) tanggal 2 Februari 1981, ( Bukti P.1 )dan Surat Keterangan Ketua RT.IIl Pulau Atas yang diketuai oleh KepalaKampung Pulau Atas dan Markas Ranting Legiun Veteran Republik Indonesiatertanggal 06 Nopember 1987 (bukti P.2) ;2.

Karjiman (dahulu) dan sekarang berbatasan denganJalan.Adalah sah milik Penggugat ;Sesuai dengan Surat Penyerahan Hak/ Perjanjian Garapan Tanah LVRI( Legiun Veteran Republik Indonesia ) tertanggal 2 Pebruari 1981, dan SuratKeterangan Ketua RT.IIIl.

Pulau Atas yang diketahui oleh Kepala Kampung PulauAtas dan Markas Ranting LVRI tertanggal 06 Nopember 1987 ;3.Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian tanah milikPenggugat yakni seluas 5.798 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3408 adalahperbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;4.Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.3408 atas nama Tergugat di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum ;5.

Luas : 5.978 M2.Menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat, terkecuali dengantegas telah diakui ;3.Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebagai subyek hukum Tergugat,yaitu Penggugat tidak menggugat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)yang menurut gugatan Penggugat adalah sebagai pemilik asal yangmenyerahkan tanah kepada Penggugat dan yang mana untuk Tergugat sendiii yang memperoleh tanah yang asal mulanya dulu juga adalah berasal dariPenunjukan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), sehingga

Bahwa pada dasarnya Tergugat dalam hal menguasai tanah tersebut, analmulanya dulu adalah berasal dari Penunjukan Legiun Veteran RepublikIndonesia (LVRI), dengan bukti Surat Penunjukan Pengelolaan Tanah,Nomor:28/SPPT/MCLV/KK/92, tertanggal 21 Oktober 1992, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari Pimpinan Macab LVRI KabupatenKutai ;Dari halhal apa yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.

Menyatakan bahwa Jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode 2013 2018 adalah Sah dan tidak bertentangan dengan AD /ART LVRI sehingga Pelaksanaan tugas dan kegiatan Penggugat dalam menjalankan fungsi sebagai Koordinator Umum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan berkantor di KM. 16 jurusan Atambua Kupang adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2012

XII tersebut, maka olehPimpinan Mada LVRI NTT melalui surat tanggal 18 Nopember 2013, menilai bahwasemua tindakan Tergugat I s/d.

Padahal jabatan Penggugat sebagaiKoordinator unum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode tahun2013 2018 dimaksud adalah berdasarkan Surat Perintah nomor 16/DPDMDLV/IX/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang berisi Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh DPDMarkas Daerah LVRI NTT di Kupang.

Mariono (Tergugat III) tentangadanya veteran aspal dalam tubuh LVRI. Legal tidaknya status Tim 10 akan kamipertanggung jawabkan dalam musyawarah luar biasa DPD LVRI Provinsi NTT yang akandiusahakan digelar atau dalam konggres LVRI berikut.

DHD45 telah dilaksanakan RapatDPD LVRI Kupang dengan Kepala Biro Pembinaan Organisasi LVRI BapakBrigjen (Purnawirawan) Djoko Kirmanto, oleh Bapak Djoko Kirmanto telahdiperintahkan kepada Sdr.

Stanislaus Dawu / Ketua DPD LVRI untukmembubarkan Kantor Koordinator Urusan Veteran Kabupaten Belu danKabupaten Malaka.

Nahausudah menguasai dan menggarap empang status negara yangdikontrak/disewa dari Mada LVRI. Fakta dan fakta hukum H. Nahau semulakerja sama dengan Tahir Libu menggarap empang status tanah negaraseluas 10 Ha yang dikontrak/disewa dari Mada LVRI. Selanjutnya, Tahir Libumenghentikan pembayaran kontrak/sewa dari Mada LVRI dan sepakatdengan H.

Pernyataan para pihak Tergugat (Jawaban Dalam Pokok Perkara ParaPihak Tergugat, halaman 4 pada point 6), antara lain disebutkan : FaktaHukum H.Nahau semula kerja sama dengan H.Tahir Tibu menggarapempang status tanah negara seluas 10 Ha yang dikontrak/disewa dariMada LVRI, selanjutnya Tahir Tibu) = menghentikan pembayarankontrak/sewa kepada Mada LVRI......

LVRI 40 %.D.

Bahwa sesuai dengan jawaban Para Termohon/ParaTergugat pada halaman 4 pada point 6 yang antara lain disebutkan :Fakta hukum H.Nahau Semula kerja sama dengan Tahir Tibumenggarap empang status tanah negara seluas 10 Ha yangdikontrak/disewa dari Mada LVRI, selanjutnya Tahir Tibu menghentikanpembayaran kontrak/sewa kepada Mada LVRI dan sepakat denganH.Nahau membagi empang secara fisik seluas 10 Ha masingmasingbagian 5 Ha.3.

KUNNU itudiberikan kepada MADA LVRI Sulawesi Selatan yang selanjutnyatanah pemberian H. KUNNU tersebut oleh MADA LVRI SulawesiSelatan diserahkan penggarapan kepada H. TAHIR TIBU sebagaianggota Veteran dengan ketentuan penggarap 60 % dan MADA LVRI40 %.Dalil ini dengan tegas T.I, II, III dan IV Terbanding tolak, sebab hanyamerupakan cerita baru yang tidak ada hubungannya sama sekalidengan bunyi gugatan Penggugat Pembanding..

DAWY DALLE
Terbanding/Tergugat II : Ketua Badan Pembina Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar YKDDM
Terbanding/Tergugat III : Ketua Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI DPP LVRI
Terbanding/Tergugat I : Ketua Badan Pengurus Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar YKDDM

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI (DPP LVRI),berkedudukan/beralamat di Gedung Veteran RI GrahaPurnaYudha Lt. Xl, Jin. Jenderal Sudirman Kav.50,Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Illsemula TERGUGAT III1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:415/PDT/2017/PT.MKS. Tanggal Tanggal 4 Desember 2017, tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat banding;2.

Andi Soie sebagai KetuaBadan Pengurus YKDDM (periode Januari sampai April Tahun 2016)telah mengambil beberapa tindakan yang sifatnya kontra produktifdan merugikan YKDDM, diantaranya: Mengambil inisiatif secara sepihak atau setidaktidaknya mengabaikan peran serta Pengurus, Pembinakhususnya Badan Pengawas dalam proses pengambilankeputusan berkenaan penyerahan masalah disharmonisasiinternal pengurus YKDDM kepada Dewan Pimpinan PusatLegiun Veteran Republik Indonesia (DPP LVRI) (Tergugat III)yang kemudian

Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pertemuandan membuat kesepakatankesepakatan dengan Tergugat Illsehingga terjadi pengalihan pengelolaan Universitas Karya DharmaMakassar kepada Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RepublikIndonesia (DPP LVRI) sebagai Tergugat III, tanpa persetujuanPenggugat, Tergugat II sebagai Ketua Badan Pembina danPengurus YKDDM dapat di kualifisir sebagai perobuatan melawan5.

pertimbangan diatas, maka Mayelisberpendapat bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagal badan PengawasYayasan memiliki kewenangan melakukan pengawasan serta memberi nasihatkepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan, tetapi tidak memilikikewenangan untuk menggugat di Pengadilan terhadap Ketua Badan PengurusYayasan Karya Dharma Daerah Makassar sebagai Tergugat I, Ketua BadanPembina Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar sebagai Tergugat II danKetua Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI (DPP LVRI

Masiga, Sekretaris YayasanKarya Dharma LVRI Cabang Kabupaten Gowa, berkantor di JalanBaji Dakka I Nomor 17, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Oktober 2011;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawanPT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENTCORPORATION (PT.

GMTDC dan BPN.Kota Makassar menggabungkan dengan tanah milik adat (orang lain)/ tanahrincik seluas + 9.00 Ha;Penggugat merasa heran dengan terbitnya sertifikat Tergugat sebab dari pihakPenggugat (Yayasan LVRI Markas Cabang Kabupaten Gowa);Tidak pernah menjual atau melakukan pengalihan hak kepada PT. GMTDC, apalagikeberadaan PT.

/1975,tanggal 3 Mei 1975 beserta lampirannya dan berita acara kesepakatan hasil pertemuanantara LVRI dengan PT.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tanggal 27Nopember 1973;9 Berita Acara Kesepakatan Hasil pertemuan antara LVRI dengan PT.

Nomor2/Y KD/LVRI/1975, tanggal 3 Mei 1975 oleh Tergugat mengakui keberadaan tanahmilik Penggugat (P1) dan adanya kesepakatan PT.

Bahwa selain itu, para pihak dalam gugatan Penggugat dapatdipandang tidak lengkap.Sebagaimana diketahui bahwasanya tanah sengketa yang dikuasai olehTergugat merupakan pemberian dari Legiun Veteran Republik Indonesia(LVRI) Cab. Kab. Gowa kepada lelaki Habang (orang tua tergugat)sedangkan lelaki Habang (orang tua Tergugat) telah meninggal dunia,maka secara hukum semua anak dan/atau ahli waris lelaki Habangharuslah dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Arfah Kilo; Sebelah Timur dengan jalanan Sebelah Selatan dengan jalanan Sebelah Barat dengan jalananBahwa tanah tersebut diberikan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia(LVRI) Cabang Kabupaten Gowa kepada lelaki Habang pada tahun 1975.Sejak tahun 1975 lelaki Habang bersamasama Tergugat menguasai tanahtersebut sampai sekarang.Bahwa lelaki Habang menerima tanah dari Legiun Veteran RepublikIndonesia (LVRI) cabang Kabupaten Gowa disebabkan lelaki Habangmerupakan anggota Veteran Republik Indonesia dengan

Hal tersebut telah terurai dalamsurat perjanjian tertanggal 1 April 2003 yang masingmasing ditandatanganioleh Aripuddin dan Tergugat.Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan bahwasanya tanah tersebut in casuobjek sengketa berasal dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)cabang Kabupaten Gowa, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)Cabang Kabupaten Gowa memberikan tanah tersebut in casu objeksengketa kepada lelaki Habang (Orang tua Tergugat).

Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia(LVRI) Cabang Kabupaten Gowa kepada lelaki Habang pada tahun 1975.Sejak tahun 1975 lelaki Habang bersamasama Tergugat menguasai tanahtersebut sampai sekarang.3.

Semarang dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara : LVRI Maran Bandungan Sebelah Timur : Sdr. RamelanSebelah Selatan :Sdr. Hendro Susanto dan Sdr Slamet Hadjo,Prawito (Wr.

tanah tersebut sebagai tanah Negara.Karena anggota LVRI Anak Ranting Ambarawa ini semakin tambahwaktu semakin berkurang sehingga fungsi dari markas tadi semakinberkurang bahkan berubah menjadi mushola, tempat parker, dan toiletoleh anggota LVRI terdekat dan orangorang terdekat.Dan sejak tahun 2000 Markas Ranting tersebut dan 1 kios didepanmarkas bekas milik anggota LVRI ditempati oleh Penggugat secaraarogan dengan dalildalil seperti yang ditulis dalam gugatan perkara ini.Untuk itu. dengan tegas

Semarang dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : LVRI Maran Bandungan Sebelah Timur : Sdr. Ramelan Sebelah Selatan : Sdr. Hendro Susanto dan Sdr Slamet Hadjo,Prawito (Wr.

Semarang dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara : LVRI Maran Bandungan Sebelah Timur : Sdr. Ramelan Sebelah Selatan : Sdr. Hendro Susanto dan Sdr Slamet Hadjo,Prawito (Wr.

.:07/Pdt.G/2013/PN.Pwt. tanggal 29 januari 2013, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :Bahwa para Penggugat adalah pengurus sah dari Yayasan KaryaDharma Banyumas yan g berkedudukan di Purwokerto dan beralamat diJl,dr.Angka No.56 Purwokerto yang mana Yasasan karya DharmaBanyumas adalah anak organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia(LVRI) sesuai Kepres No.14 tahun 2007 dan Yayasan Karya DharmaBanyumas terbentuk pada tanggal 6 Agustus 1980 dengan Akta Nomor:12 tanggal 6 agustus 1980, Notaris

Bahwa hanya para penggugatlah yang merupakan pengurus sahdari Yayasan Karya Dharma Banyumas yang berkedudukan diPurwokerto dan beralamat di Jl.dr.Angka No.56 Purwokerto, yangmana Yayasan Karya Dharma Banyumas adalah anakorganisasai Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sesuaiKepres No.14 Tahun 2007 dan Yayasan Karya DharmaBanyumas terbentuk pada tanggal 6 Agustus 1980 dengan AktaNo.12 tanggal 6 Agustus 1980 Notaris Soetardjo Soemoatmojodan telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah

.08 tanggal 07 Desember 2011 dan Akta Perubahan No.17tanggal 26 Desember 2011 yang dibuat di hadapan NotarisAhmad Priyo Susetyo, S.H. dan telah memperoleh pengesahandari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU1262.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 19Maret 2012;Bahwa YAYASAN KARYA DHARMA BANYUMAS yang diketuaiTergugat dalam Vrijwaring/menyebut dirinya Tergugat II, bukananak organisasi dan tidak ada kaitannya dengan organisasi yangbernama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI

:AHU.243AH.01.016687 tertanggal 20 Juni 2012 kepada sdr.Supriyadi, S.H.Ketua yayasan Karya Dharma (YKD) Banyumas, perihal YayasanKarya Dharma Banyumas ( Bukti P12 );13.Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKabupaten Banyumas Nomor : 1582 / 7.02.33 / VIII / 2012tertanggal 14 Agustus 2012 Perihal : Sertifikat HGB No.82Tahun1985 Asset YKD BMS / LVRI ( Bukti P13 );14.

Pujadi DjaringBandayuda;Bahwa saksi tahu asalusul kekayaan YKDBtersebut, karena saat itu saksi sebagaiSekretaris LVRI;Bahwa Aset YKDB meliputi tanah danbangunan TK, SMK dan SMA;Bahwa nama SMK Karya Dharma;Bahwa saksi tidak tahu bahwa YKDBmeminjam uang di BPD;Bahwa yang dipermasalahkan adalah namaVeteran, karena akhirakhir ini ada yangmenyalahgunakan nama YKDB yang tidakmenggunakan Veteran;Bahwa sejak YKDB didirikan pendirinyaadalah para anggota Veteran dibawahnaungan LVRI, sehingga setahu saksiYKDB