HALIM ; MANDI bin TONANG ; MADA LVRI SULAWESI SELATAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG

Setia Syamsi, MBA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat, yang bertempat tinggal diJalan Merkuri Tengah No. 20, Rt/Rw. 008/008, Kelurahan Manjahlega,Kecamatan Rancasari, Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Legium Veteran Republik Indonesia di JakartaNomor: SKEP 61 / BMLV / IX / 10 / 2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentangPenetapan Susunan Dewan Pertimbangan Daerah (WANTIMDA) LVRI danDewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI Propinsi Jawa Barat

dalam Daftar Nama Penggarap Tanah LVRI diDesa Margakaya, Kec.Teluk Jambe, Kabupaten Karawang yang diketahui dantelah disahkan oleh M.

Kemid)INo : 593/21/Des, tanggal 12 April 2001, yang pada intinya berisi keterangantentang "tanah LVRI Jawa Barat seluas : 80 Hektar yang telah diurus dandigarap dengan baik oleh Sdr. Aca Sasmita dkk yaitu atas sepengetahuandan berdasarkan persetujuan dari MADA LVRI Jawa Barat (sesuaidengan foto copy).5 Daftar Nama Penggarap Tanah LVRI di Desa Marga kaya, Kec.Teluk Jambe,Kab. Karawang sebanyak : 123 orang, yang dibuat di Desa Margakaya, tanggal27 Juni 2000.

Koen Ircahyo Wibowo, SH(NIP : 19601024.1986.03.1.002) selaku Ketua Tim, sesuai dengan jabatannyasebagai : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor PertanahanKabupaten Karawang, tanggal 10 Pebruari 2014 (sesuai denganfOto COPY); 222 none n nnn nn nnn P25Foto copy Surat Ketua DPD LVRI Propinsi DKI Jakarta, selaku Kuasa KetuaDPD LVRI Jawa Barat & Ketua DPC LVRI Kabupaten Karawang kepadaDirut PT. Pertiwi Lestari dan Dirut PT.

TanjungKrisik Makmur menyatakan bahwa berdasarkan surat Ketua LVRI kepada PT. PertiwiNo: 35/MDLV/III/2014 Perihal: Pemberian Hak Tanah LVRI dalam SHGB No. 5 a.n.PT. Pertiwi Lestari maka PT. Tanjung Krisik Makmur bersedia untuk mengeluarkan danmemberikan hak tanah LVRI seluas 80 Ha, untuk melakukan hal tersebut PT. TanjungKrisik Makmur bersedia untuk mengembalikan seluruh uang yang pernah diterima dariPT. Pertiwi Lestari untuk transaksi jual beli tanah dengan PT.

LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI) DAERAH RIAU, dk.

LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA(LVRI) DAERAH RIAU, berkedudukan diJalan Cuk Nyak Dien Pekanbaru;2.

Alang; Rabania; Bengnga; Pimpinan Daerah LVRI Sulawesi Selatan dan Tenggara

Cakalang No. 19 Makassar ;BENGNGA, bertempat tinggal di Kampung Marana, DesaMarannu, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros ;PIMPINAN DAERAH LVRI SULAWESI SELATAN DANTENGGARA, berlamat di JI. WR.

Bora Lurang,walaupun pada kenyataannya tetap dikuasai secara fisik oleh Tergugat dandigarap oleh anaknya sendiri yaitu Tergugat III ;Bahwa empang terperkara diperoleh Penggugat dari hasil pembagianselaku penggarap empang Marana milik MADA LVRI SULSELRA, namunempang terperkara masih dalam penguasaan para Tergugat atas dasar gadaiantara Penggugat dan Tergugat , yang pada tahun 1983 oleh Penggugatdidampingi Drs.

Bora Lurang selaku Tergugat Il dan PimpinanDaerah LVRI SULSELRA selaku Tergugat IV telah dijadikan Tergugat olehPenggugat, namun tidak dijelaskan mengapa mereka ditarik sebagai pihakTergugat dalam perkara ini ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 24/PDT.G/1999/PN.MAROS. tanggal 30Desember 1999 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi para Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum

Bora Lurang; Bengnga; Pimpinan Daerah LVRI Sulawesi Selatan dan Tenggara

Cakalang No. 19 Makassar ;BENGNGA, bertempat tinggal di Kampung Marana, DesaMarannu, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros ;PIMPINAN DAERAH LVRI SULAWESI SELATAN DANTENGGARA, berlamat di Jl. WR.

Bora Lurang,walaupun pada kenyataannya tetap dikuasai secara fisik oleh Tergugat dandigarap oleh anaknya sendiri yaitu Tergugat III ;Bahwa empang terperkara diperoleh Penggugat dari hasil pembagianselaku penggarap empang Marana milik MADA LVRI SULSELRA, namunempang terperkara masih dalam penguasaan para Tergugat atas dasar gadaiantara Penggugat dan Tergugat , yang pada tahun 1983 oleh Penggugatdidampingi Drs.

Bora Lurang selaku Tergugat II dan PimpinanDaerah LVRI SULSELRA selaku Tergugat IV telah dijadikan Tergugat olehPenggugat, namun tidak dijelaskan mengapa mereka ditarik sebagai pihakTergugat dalam perkara ini ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 24/PDT.G/1999/PN.MAROS. tanggal 30Desember 1999 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi para Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum

.;DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT.;

., S.H.Ketiganya berkewarganeraan Indonesia, pekerjaan advokat,beralamat di Kantor Hukum CAKRA & CO, Gedung WorldTrade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav.30,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHONINTERVENSI / PEMBANDING ;MELAWANDEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT,beralamat di Jalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal inidiwakili oleh Kol (Purn) DR (Hc) H.

No. 216/B/2014/PT.TUN.JKTdan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI Propinsi JawaBarat Periode 20092014, dalam hal ini memberikan kuasakepada Jan Pieter Siahaan, S.H., M.H, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Jan Pieterdan Rekan, yang bergabung dalam TIM Advokasi LVRIPropinsi DKI Jakarta, beralamat di Gedung Wira PurusaLVRI DKI Jakarta, Jalan Radin Inten II No. 2, Lantai 2,Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013,untuk

SK.45/HGU/DA/1973 sedangkan surat keputusanpemberian hak milik kepada Soeprantijo, dkk. yang didalamnyaterdapat penerima hak dari anggota LVRI oleh Gubernur Jawa Baratterbit setahun kemudian sehingga Majelis Hakim keliru dalampertimbangannya; Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalammemori banding, Tergugat / Pembanding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmemutuskan sebagai berikut :Mengabulkan permohonan banding Tergugat / Pembanding;

Pertiwi Lestari dengan luassetelah dikurangi tanah yang dikuasai LVRI seluas 80 ha dan memproseslebih lanjut terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat /Terbanding ;e Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontramemori banding, Penggugat / Terbanding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmemutus sebagai berikut:1 Menolak seluruhnya permohonan banding Tergugat / Pembanding;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Provinsi Jawa Baratternyata pada intinya berisi :e Bahwa surat tersebut bukti T4 adalah menanggapi surat Penggugat /Terbanding tanggal 19 juli 2010 perihal penyelesaian tanah LVRI ProvinsiJawa Barat yang pada pokoknya meminta informasi mengenai keberadaantanah LVRI Jawa Barat;18e Bahwa terhadap tanah yang dimaksud di atas setelah dilakukan penelitianlapangan dan administrasi atas tanah yang diklaim oleh Penggugat /Terbanding ternyata berada di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan yangmenjadi

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT tersebut;

DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, Dk

PUTUSANNomor 120 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR(Hc) H.

Setia Syamsi, MBA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DPDLVRI Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal di Jalan Merkuri Tengah Nomor 20,RT. 008 RW.008, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Bandung,berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Legium Veteran Republik Indonesia di Jakarta Nomor SKEP61/BMLV/TX/10/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Penetapan Susunan DewanPertimbangan Daerah (WANTIMDA) LVRI dan Dewan Pimpinan Daerah(DPD) LVRI Propinsi Jawa Barat Periode 20092014

;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Jan Pieter Siahaan, S.H., M.H,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jan Pieterdan Rekan, yang bergabung dalam Tim Advokasi LVRI Propinsi DKI Jakarta,beralamat kantor di Gedung Wira Purusa LVRI DKI Jakarta, Jalan Radin Inten ITNomor 2, Lantai 2, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:I.

Soeprantijo, dkk = 315,333 Ha;e Luas Tanah yang digarap KOPASGAT = 150,000 Ha;e Luas Tanah untuk LVRI Jawa Barat = 139,244 Ha; Luas tanah yang digarap KOPASGAT (perorangan)= 26,089 Ha;= 315,333 Ha;Setelah diukur kembali, ternyata luas tanah tersebut sebagai berikut:e Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.

pada intinya berisi keterangantentang tanah LVRI Jawa Barat seluas: 80 hektar telah digarap oleh: Sdr.

Perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa saksi SOFIAN DJOHAN, S.H. selaku Ketua dewan PimpinanDaerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timurberdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum DPD LVRI Nomor : SKEP13/MBLVI/IX/03/2010 tanggal 03 Maret 2010.

Berdasarkan Juklak 01/MBLV/IX/01/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang KongresMusyawarah Luar biasa LVRI, pelaksanaan Musdalub tersebut tidak sah3karena pelaksanaan Musdalub tersebut tanpa sepengetahuan dan seijinKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI.

Selain itu Musdalub tersebuttidak dihadiri oleh Pengurus DPD LVRI Provinsi Kaltim dan DewanPertimbangan Daerah LVRI Provinsi Kaltim serta yang mewakili KetuaUmum DPP LVRI ; Bahwa Terdakwa yang saat itu seolaholah sebagai Ketua DewanPimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi KalimantanTimur yang sah, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SOFIAN DJOHAN,S.H. menandatangani surat nomor : 17/DPDLVRI/KT/XI/2010 tanggal 25November 2010 yang seolaholah merupakan surat yang sah yangditujukan

AMELIA di SangaSanga yang berisi pemberitahuanbahwa Terdakwalah yang menjadi Ketua DPD LVRI Provinsi Kaltim yangbaru yang menggantikan SOFIAN DJOHAN, S.H. dan telah membentuksusunan pengurus Puskoveri yang baru agar PT. AMELIA bisa bekerja samadengan pengurus baru yang dibentuk Terdakwa tersebut. Di atas tangantangan Terdakwa dalam surat tersebut dibubuhkan stempel yangbertuliskan Markas daerah Dewan Pimpinan Daerah LVRI Prov.

Kaltim,dimana stempel yang asli dalam penguasaan Saksi AMAN PABE dan saksiAMAN PABE pun tidak pernah melihat dan mengetahui pembuatan surattersebut serta tidak pernah menyerahkan stempel DPD LVRI Prov Kaltimkepada Siapapun termasuk kepada Terdakwa ;wonn Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik setelahdilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Cap Stempel QC adalah PALSUatau dengan kata lain bahwa Cap Stempel DEWAN PIMPINAN DAERAHMARKAS DAERAH LVRI PROV.

diatur dalamAD/ART LVRI).3.

Bahwa persoalan mulai timbul ketika ada surat dengan memakai kepalasurat Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia dan dilengkapidengan stempel MABES LVRI tetapi bertitel sangat pribadi dari Ketua DPPMABES LVRI (in Casu Tergugat I) yang disampaikan langsung kepadaKetua DPD MADA LVRI SULSELBAR (in Casu Penggugat) kekediamanPenggugat dan tidak melalui prosedur organisasi yaitu melaluikesekertariatan MADA LVRI SULSELBAR.5.

Ketua LVRI MADA SULSELBAR kemudianmengadakan Musyawarah daerah dan mengangkat Tergugat III sebagaiKetua MADA LVRI SULSELBARBahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua MADA LVRISULSELBAR oleh Tergugat dan pengangkatan Tergugat II sebagai Pit.Ketua MADA LVRI SULSELBAR serta pemilihan Tergugat III sebagai KetuaMADA LVRI SULSELBAR, yang tanpa melalui mekanisme MusyawarahDaerah sebagaimana diatur dalam AD/ART LVRI jelas sudah menyalahiaturan dan melanggar normanorma hukum yang ada dan dapatdikualifikasikan

:1)DPP LVRI bertugas melaksanakan segala KeputusanKongres LVRI, menyusun Pedoman Pelaksanaan KebijakanUmum untuk DPP LVRI dan DPP anak organisasi LVRI sertabertanggung jawab kepada Kongres LVRI.2) DPP LVRI berwenang memberikan Tanda Penghargaan kepadamereka yang telah berjasa kepada LVRI.Halaman 15 dari 30 hal.Putusan Nomor 345/PDT/2019/PT MKS3)DPP LVRI bertugas melaksanakan segala KeputusanMusyawarah Daerah, menyusun Pedoman PelaksanaanProgram Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satutingkat

Disempurnakan menjadi :1)DPP LVRI bertugas melaksanakan segala keputusankongres LVRI, menyusun Pedoman Pelaksanaan KebijakanUmum untuk DPD LVRI dan DPP Anak Organisasi LVRI sertabertanggung jawab kepada Kongres LVRI.2) DPP LVRI berwenang memberikan Tanda Penghargaan kepadamereka yang telah berjasa kepada LVRI.3)DPD LVRI bertugas melaksanakan segala KeputusanMusyawarah Daerah, menyusun Pedoman PelaksanaanProgram Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satutingkat dibawahnya, serta bertanggung

Ketua dan Wakil Ketua DPD LVRI DIYberdasarkan Surat Keputusan dari DPP LVRI, nomor: SKEP52/MBLV/IX/09/2007 tertanggal 17 September 2007, adalah perintis dan pengelolaRumah Sakit Patmasuri atau Rumah Sakit Veteran RI Patmasuri atausekarang yang dikenal Rumah Sakit Khusus Bedah Patmasuri YayaysanPurna Yudha markas daerah Veteran RI Daerah lstimewa YogyakartaHal. 1 dari 24 hal.

Dalam perkara a quo, Penggugat adalah organisasi massa (Ormas)a.2.penghimpun massa veteran yang oleh undangundang disebutLegiun Veteran Republik Indonesia (LVRI);Dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan landasan yuridis/dasar hukum yang mengukuhkan bahwa Dewan Pimpinan Daerah(DPD) atau markas daerah (MADA) LVERI DIY memiliki wewenanguntuk dapat bertindak mewakili LVRI menurut hukum.

Penggugat tidak pulamenyertakan surat tugas atau surat persetujuan dari DewanPimpinan Pusat (DPP) LVRI, yang dapat menjadi dasar hukum,bahwa kedudukan DPD LVRI DIY selaku Penggugat dalam gugatanini adalah benar untuk dan atas nama LVRI. Pencantuman SKEP52/MBLV/IX/09/2007 dalam paragraf ke4 di halaman 1 gugatan,adalah justru tidak relevan dengan penegasan kedudukan hukumPenggugat dalam bertindak untuk dan atas nama LVRI.

Wawan Gunawan), yangbertindak untuk dan atas nama DPD LVRI DIY karena jabatannyayaitu sebagai Ketua DPD LVRI dan Ketua Il DPD LVRI DIY, adalahkeliru dan cacat hukum karena tidak melibatkan anggota pimpinanharian DPD LVRI selebihnya.

Bahwa Surat Keputusan dari MADA LVRI DIY (Tergugat Rekonvensi)No. SKEP200/MDLV/VIIV2008 tertanggal 22 Agustus 2008 tentangPengangkatan Dr. Med.

SAKSI: DJAMALUDIN Bin HARUN :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi Sofian Djohan ; Bahwa saksi adalah bendahara DPD LVRI Kalimantan Timur hasil Musdauntuk kepengurusan tahun 2009 s/d 2014 dan terdakwa adalah Wakil KetuaDPD LVRI dan Sofian Djohan adalah Ketua DPD LVRI ; Bahwa saksi mendengar ada Musdalub yang memilih terdakwa sebagaiKetua DPD LVRI pada bulan Oktober tahun 2010 ~ ;e Bahwa setahu saksi Musdalub itu belum ada ijin dari Pimpinan Pusat LVRIJakarta :e Bahwa benar saksi tahu kalan

tegoran ke dua, maka pihak yang mengadakan musdalub harus terus10berkoordinasi dengan DPP LVRI sampai DPP LVRI menyetujui pelaksanaanMusdalub dan DPP LVRI mengeluarkan surat izin untuk itu :Bahwa Musdalub tanggal 30 Oktober 2010 yang diadakan oleh terdakwa tidak adaseizin dari DPP LVRI dan diadakan tidak melalui tegoran ke satudan ke dua terlebih dahulu kepada DPD LVRI ; Bahwa hingga saat ini tidak ada pelaksanaan pelantikan atas pengurus terkait sebagaihasil dari Musdalub tanggal 30 Oktober 2010

Silalahi yang bersesuaiandengan saksi Aman Pabe maupun terdakwa sendiri menyebutkan bahwaMusdalub ..............Musdalub DPD LVRI tanggal 30 Oktober 2010 yang diadakan di Balikpapan yangmemilih terdakwa sebagai Ketua DPD LVRI penyelenggeraannya adalah tidak ada ijindari DPP LVRI di Jakarta ; 6 Bahwa menurut Juklak No. 01/MBLV/IX/01/2009menurut IP.

Silalahi proseduruntuk dapat diadakan Musdalub DPD LVRI harus ditempuh prosedur :Diajukan oleh 2/3 Ketua Cabang pada DPC LVRI ke Kantor Pusat dan prosesnyadiajukan oleh Ketua DPD LVRI, kemudian DPP LVRI uatu memberi teguran kepadaKetua DPD LVRI untuk memperbaiki apa apa yang diajukan dalam waktu (satu)Apabila dalam waktu (satu) bulan tidak diperbaiki akan ada teguran ke 2 dan KetuaDPD diberi waktu (satu) bulan lagi untuk memperbaikinya ; Apabila tidak diperbaiki setelah tegoran ke 2 (dua) maka pihak

yang mengadakanMusdalub harus berkoordinasi dengan DPP LVRI sampai DPP LVRI menyetujuipelaksanaan Musdalub ; Bahwa dari keterangan saksi saksi dipersidangan diperoleh fakta hukumMusdalub tanggal 30 Oktober 2010 yang memilih terdakwa sebagai Ketua15DPD LVRI tidak ada persetujuan atau ijin dari Pusat ;2 Bahwa akibat dari adanya surat dari DPD LVRI tanggal 25 Nopember 2010kegiatan perusahaan PT.

LVRI ) yang saat ini dijabat oleh Letjend. TNI Purn. RAIS ABIN NPV. 21 067.284 alamat Gedung Veteran RI. GRAHA PURNA YUDHA, lantai XI Jalan Jend. Sudirman Kav. 50 JAKARTA . 12930 , selanjutnya disebut sebagai --------- T E R G U G A T - II ;-------------

Kalimantan Timur dan menimbulkan MOSITIDAK PERCAYA Dewan Pimpian Cabang LVRI SeKalimantan Timurterhadap DPD LVRI.

LVRI yang disahkan dengan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 14 tahun 2007).MUSDALUB............MUSDALUB dengan peserta 7 (tujuh) DPC LVRI. Kalimantan Timur yang secaraaklamasi telah memilih Penggugat sebagai Ketua DPD. LVRI.

Bahwa DPD LVRI Kaltim tidakpernah mendapat/memiliki ijin kuasa pertambangan (KP) batu bara diwilayah Kaltim yang berarti DPD LVRI Kaltim tidak mempunyai konsesibatu bara.

DPD LVRI NO.

LVRI.

AT Ginting tanggal 16 Agustus 2005 perihal kronologiskepemilikan tanah LVRI Kabupaten KutaiSamarinda di Pulau Atas,Kecamatan Samarinda llir, yang ditujukan kepada: 1. Gubernur KalimantanTimur, 2.

ditujukan kepada Ketua Markas LVRI Kota Samarinda;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Lurah Pulau Atas Nomor 100/49/KelPA/IV/2005, tanggal 28 April 2005, perihal Penyelesaian Tanah LVRI denganMasyarakat, yang ditujukan kepada Ketua Markas Cabang LVRI KotaSamarinda;Fotokopi sesuai foto asli perkebunan karet tahun 2002;Fotokopi sesuai foto asli perkebunan karet tahun 2002;Fotokopi sesuai fotokopi Notulen Rapat Pengembalian Tapal Batas TanahMilik Masyarakat, tanggal 4 September 2008, bertempat di KantorKelurahan

Pulau Atas;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pemerintah Kota Samarinda Nomor:590/0019/Perk.3/II/2009, tanggal 17 Pebruari 2009, perihal: InventarisasiMasalah Atas Sengketa Lahan LVRI dengan Masyarakat, yang ditujukankepada: 1.

Kukar; SuratKeterangan/Pernyataan Pimpinan Markas Cabang LVRI Kab.

;Bahwa saksi memilik nomor keanggotaan di LVRI adalah Nomor 16 tahun1987;Bahwa saksi juga memiliki tanah di lokasi yang menjadi sengketa seluas 1 Ha.

L dan Nurliah;

Skep: 21/MCE/XI/2016, tanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang;

Nomor 3119 kK/Pdt/201510.11.12.Bahwa dengan adanya suratsurat tersebut semakin meyakinkan danmenambah percaya Penggugat terhadap Tergugat (Supriyadi, SH,) yangdiketahui telah diberi kuasa dari Yayasan Karya Dharma Banyumas (LVRI),Macab LVRI Kecamatan Banyumas, (Tergugat Ill) untuk melaksanakanproses tukar guling Tanah SMA/SMU Veteran milik Yayasan Karya DharmaBanyumas (LVRI), Macab LVRI Banyumas;Bahwa pada sekitar awal bulan September 2012, Tergugat (Supriyadi SH.)datang menemui Penggugat, dan meminta

Propinsi Jawa Tengah,untuk hadir dalam Acara Rapat Penyelesaian masalah Yayasan KaryaDharma Banyumas (LVRI), pada tanggal 18 Nopember 2013. bertempat diSMA veteran Jalan dr. Angka 56 Purwokerto;yang dihadiri oleh Pengurus dari ; DPP. LVRI Jakarta, DPD. LVRISemarang, DPC LVRI Banyumas, dan Penggugat yang datang /Hadirmemenuhi undangan Rapat tersebut;Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014, Penggugat mendapat Surat dariKetua DPD Legiun Veteran Jateng di Semarang, dengan:Surat.

Kadarman AS; (Vide Bukti.22)yang isinya antara lain:Keputusan Ketua Cabang LVRI Kecamatan Banyumas, yang telahmemindah tangankan Asset Tanah dan Bangunan SMA / SMK VETERAN,Yayasan Karya Dharma Banyumas telah melanggar AD dan ART. LVRI.Oleh karena itu Ketua Cabang LVRI Kecamatan Banyumas agar segera:a. Mencabut Surat Keputusan yang telah dikeluarkan karena bertentangandengan AD dan ART. LVRI;b. Menginstruksikan Kepada Sdr. Supriyadi SH.

Kami Pengurus Macab LVRI Kecamatan Banyumas, dan PengurusYayasan Karya Dharma Banyumas, telah mengadakan rapat di kantorHalaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 3119 K/Padt/201533.34.35.Macab LVRI.

,Selaku Ketua Yayasan Karya Dharma Banyumas (LVRI), sehinggaPenggugat tergerak hatinya untuk menitipbkan uangnya kepada paraTergugat guna Penyelesaian Legalitas Yayasan Karya Dharma Banyumas(LVRI) serta Tukar Guling / Ruitslaag Tanah dan Bangunan SMA / SMKVETERAN di Jalan Dr. Angka 56, Purwokerto;karena dengan Harapan bahwa sesuai dengan Pernyataan dari Tergugat.

Berdasarkan Juklak 01/MBLV/IX/01/2009 tanggal 16 Januari 2009tentang Kongres Musyawarah Luar biasa LVRI, pelaksanaan Musdalub tersebuttidak sah karena pelaksanaan Musdalub tersebut tanpa sepengetahuan danseizin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI.

LVRI. Kalimantan Timur sekarangadalah LAUPE HASYIM, S.H NPV.16.006.667 (Terdakwa) dan Sofian Djohan,S.H. NPV.21.156.880 (pelapor) telah diberhentikan dari jabatannya sebagaiketua DPD. LVRI.

LVRI KalimantanTimur yang telahmengirimkan surat kepada PT.

LVRI Provinsi Kalimantan Timur Sofyan Djohan, S.H. maka KetuaDewan Pertimbangan Daerah LVRI Kalimantan Timur tanggal 22 September2010 memberikan disposisi dan menyatakan : Ketua DPD.

LVRI Provinsi Kalimantan Timur (Saudara SOFYAN DJOHAN,SH) dinyatakan Non Aktif sampai adanya Musdalub LVRI ProvinsiKalimantan Timur; Untuk kelangsungan aktifitas organisasi pimpinan Daerah dijabat oleh WakilKetua Mada LVRI Provinsi Kalimantan Timur (LAUPE HASYIM); Wakil Ketua secepatnya membentuk panitia pelaksanaan Musdalub;.

terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES selama 5 (lima) bulan;

No. 457K/Pid/2010@.Fotocopi surat permohonan bantuan yang ditandatanganioleh Pimpinan Daerah LVRI No. 004/SKR/MDLV/1/1994tanggal O08 Januari 1994 ;@. Surat Keterangan penunjukan No.12/SKR/MDMCL/SKP/V1/1995 tanggal 03 Juni 1995 yangditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II KodyaUjung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahuiKetua MADA LVRI Sulsel yakni H.

yang awalnya atasnama MUSTAMIN DJONDENG tersebut ia peroleh dari pembagianMADA LVRI Sulselra, berdasarkan Surat Keputusan Nomor007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 tentangPemberian Tanah Negara (ex tanah SS) yang diperuntukkanbagi 184 anggota Veteran / karyawan LVRI Sulselra, halmana Surat Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.

SK.01/IV/HP/P3HT/1981 tanggal 25 Maret 1981 ditandatanganiKepala Direktorat Agraria ANDI MAPPATOMBONG, BA atas namaGubernur Sulawesi Selatan yang isinya pada pokoknyamemberikan Hak Pakai kepada pemohon sebagaimana yangtercantum dalam SK Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal17 Juli 1980 dari MADALVRI hal mana hingga saat ini keduasurat yang menjadi dasar bagi anggota LVRI ataupunKaryawan LVRI yang menempati tanah negara pembagian dariMADA LVRI yang dahulunya terletak di lingkunganPanaikang / Tello

MADA LVRI Sulsel yakni H.

SK. 01/IV/HP/P3HT/1981 tanggal 25 + Maret 1981 ditandatangani KepalaDirektorat Agraria ANDI MAPPATOMVBONG, BA atas namaGubernur Sulawesi Selatan yang isinya pada pokoknyamemberikan hak pakai kepada pemohon' sebagaimana yangtercantum dalam SK Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal17 Juli 1980 dari MADALVRI hal mana hingga saat ini keduasurat yang menjadi dasar bagi anggota LVRI ataupunkaryawan LVRI yang menempati tanah negara pembagian dariMADA LVRI yang dahulunya terletak di lingkunganPanaikang

Ibu YULIA SRI WIDAYATI untuk pembayaran pembalian rumah veteran yang ditandatangani oleh KONDATI tanggal 15 Juli 2011Dikembalikan kjepadfa saksi korban CAHYA CITRA DEWI ; Dan1. foto copy Surat Permohonan Pengajuan Perumahan Griya Panyileukan II Gede Bage Kota Bandung Type 36- Blok A (Seri-1), ditandatangani oleh Drs RUDI G, tanggal 15-06-2009, disertakan gambar Rumah.Cluster Kamper2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat, Nomor : 04 LVRI

Selainitu menurut keterangan Saksi Djuju Amidjaja selaku staf DPD LVRI Jabar bagian komputerdan pendataan daftar anggota veteran wilayah Jawa Barat, suratsurat yang ditunjukan olehTerdakwa kepada Saksi Korban yang mengatasnamakan LVRI adalah tidak benar karenasuratsurat tersebut tidak pernah dikeluarkan, diperlihatkan maupun diberikan tembusannyakepada Ketua DPD LVRI Jabar dan di DPC LVRI Kota Bandung juga tidak ada tanah danrumah milik veteran yang diperjualbelikan.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa

KONDANTI sendiri) untuk pengajuan rumahBuana Soeta B.19 Gede Bage Bandung.Bahwa benar setelah ditelusuri ternyata Terdakwa juga bukan merupakan anggotaDPD LVRI Jabar maupun DPC LVRI Kota Bandung seperti yang dikatakanTerdakwa kepada Saksi Cahya Citra Dewi, melainkan hanya sebagai ketua rantingPemuda Panca Marga (PPM) Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang berada dibawah DPC LVRI Kota Bandung.Bahwa benar menurut keterangan anggota DPD LVRI Jabar suratsurat yangditunjukan oleh Terdakwa kepada Saksi Citra

Ranting Cicendo ;e Bahwa benar sesuai dengan data yang ada di DPC LVRI Kota Bandung Tersangkabukan merupakan anggota DPC LVRI Kota Bandung melainkan hanya sebagai ketuarating PPM ( Pemuda Panca Marga) Kec.

Jawa No. 56Kota Bandung tersangka KONDATI bukan anggota di DPD LVRI Jabar melainkanhanya sebagai ketua rating PPM ( Pemuda Panca Marga) Kec. Cicendo KotaBandung yang berada dibawah DPC LVRI Jl. Aceh No. 04 Kota Bandung.e Bahwa benar Yang berhak membeli tanah dan rumah hibah milik veteran adalahAnggota Veteran yang terdaftar di DPD LVRI Jabar Jl.

tembusannya kepada Ketua DPD LVRI Jabar dandi DPC LVRI Kota Bandung juga tidak ada tanah danrumah milik veteran yang diperjualbelikan.

Di sampingitu Surat Keterangan Jual Beli tersebut tidak ataspersetujuan para anggota pengurus LVRI Cabang Rejang Lebongdan tidak diketahui oleh Markas Daerah LVRI PropinsiBengkulu serta tidak disetujui oleh Markas Besar LVRI PusatHal. 2 dari 19 hal. Put.

Bahwa tanah tersebut sudah ada SK Gubernur KDH Tingkat Bengkulu Cq Kepala Inspeksi Agraria NomorKinag.B/SK.8/1/HP/1972, kepada LVRI, jangka waktu selamatanah tersebut dipergunakan oleh LVRI terhitung sejak 1Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 304PK/Pdt/2009Januari 1971 ;2. Bahwa pemberian hak pakai tersebut butir 1 berdasarkansurat permohonan dari dan/Ketua LVRI Cabang RejangLebong tanggal 7 April 1971 Nomor 51/UM/LVRI/4/1971,ditandatangani R.A. Manaf Letkol Inf.

) Gamas sesuai dengan hasil musyawarahtanggal 21 Desember 1971 dan dilanjutkan tanggal 24Desember 1971, menyerahkan 2 (dua) Hak Usaha LVRI CabangRejang Lebong dan membangun Gedung Serba Guna LVRI CabangRejang Lebong, kepada Letkol.

klinik di gedung milik LVRI Cabang RejangLebong yaitu) Sdr.

No. 304PK/Pdt/2009Nomor : Kinag B/SK.8/1/HP/1972 tanggal 2 Februari 1972kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI),jangka waktu selama tanah tersebutdipergunakan oleh LVRI terhitung sejak tanggal 01Januari 1971 ;b. Bahwa pemberian Hak Pakai tersebut butir 1 berdasarkansurat permohonan dari/dan Ketua Republik Indonesia(LVRI) Cabang Rejang Lebong tanggal O07 April 1971 No.51/UM/LVRI/4/1971 ditanda tangani R.A. MANAF Letkol.Inf.