Keputusan Menteri Pertambangandan Energi No.975 K/47/MPE/1999tanggal 11 Mei 1999 tentangperubahan peraturan MenteriPertambangan dan EnergiNo.01/47/M.PE/1992 tanggal 7Februari 1992 tentang ruang bebasSUTET (foto kopy terlegalisir).8. Laporan Hasil Audit BPKP JawaTengah Nomor: LHA4805/PW11/5/2008 tanggal 23 Desember2008Semuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

berdasarkan NJOP dan berdasarkan padaformula/rumusan yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan MenteriPertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/ 47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992 tentang Ruang Bebas Saluran UdaraTegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;Bahwa Anggota Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) Prokitring Jateng danDIY di Semarang, yaitu saksi Ir.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 tanggal 11Mei 1999 tentang perubahan peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo.01/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992 tentang ruang bebas SUTET (fotokopy terlegalisir).8.

Keputusan Menteri Pertambangandan Energi No.975 K/47/MPE/1999tanggal 11 Mei 1999 tentangperubahan peraturan MenteriPertambangan dan EnergiNo.01/47/M.PE/1992 tanggal 7Februari 1992 tentang ruang bebasSUTET (foto kopy terlegalisir).8.

Keputusan Menteri Pertambangandan Energi No.975 K/47/MPE/1999tanggal 11 Mei 1999 tentangperubahan peraturan MenteriPertambangan dan EnergiNo.01/47/M.PE/1992 tanggal 7Februari 1992 tentang ruang bebasSUTET (foto kopy terlegalisir).8. Laporan Hasil Audit BPKP JawaTengah Nomor: LHA4805/PW11/5/2008 tanggal 23 Desember20088.

Pelanggan 120040734732 maka undangundang No.15 thn 1985dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/451/M.PE/1991 berlaku kepada Penggugat;Bahwa, didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No.042.PJ/060/Med/2004 tgl 26 Februari 2004 pada Psl 2 berbunyi sebagai berikut.Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 428/Pdt/2019/PT MDNPihak kedua (Penggugat) akan tunduk pada ketentuanketentuan yangtercantum dalam peraturan mengenai syaratsyarat PenyambunganListrik dan Peraturan Instalasi Listrik yang

Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan danbukan pelanggan;c. melakukan Pengambilan barang bukti APP (Alat PembatasPemakaian) atau peralatan lainnya.Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut maka tindakanPemutusan yang dilakukan oleh Petugas Lapangandan team P2TLadalah sah dan tidak liar dan sesuai ketentuan yang diatur olehKeputusan direksi tersebut diatas serta UU NO.15 Thn 1985 TentangKetenaga Listrikan dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangandan Energi Republik Indonesia No.02P/451/M.PE

16 Juni 2005 telah ditambah dayanya menjadi690 KVA Maka Tergugat harus mematuhi semua PeraturanPeraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yangTelan ditanda tangani oleh Tergugat.dr pada tgl, 16 Juni 2005Tergugat.dr. tercatat sebagai pelanggan dengan Tarif / Dayatersambung I3/690 KVA dan I.D Pelanggan 120040734732 MakaHalaman 13 dari 33 Putusan Nomor 428/Pdt/2019/PT MDNundang undang No. 30 thn 2009 dan Peraturan MenteriPertambangan dan Energi No.02.P/451/M.PE/1991 dan keputusandireksi

Juga Melanggar Keputusan Menteri Pertambangandan Energi Republik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991.

Juga Melanggar Keputusan Menteri Pertambangan dan EnergiRepublik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991.Pada Bagian Pertama,Hak Pengusaha dalam:Pasal 2 ayat 1Dalam menyediakan Tenaga Listrik Kepada Pengusaha diberikan hakuntuk..Psl 2 ayat 1 huruf f berbunyi sebagai berikut;mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan olehPelanggan dalam Setiap Perjanjian jual beli Tenaga Listrik, antara lainberupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusansementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, Pasal 3 ayat (1) yangmenyebutkan :(1) Segala urusan mengenai pengusahaan Pertambanganbatubara berdasarkan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981dan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1993 yang selama inimenjadi tugas dan tanggung jawab PT.

Tambang BatubaraBukit Asam (Persero) beralin kepada Menteri dan dilaksanakanoleh Direktur Jenderal";Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan MenteriPertambangan dan Energi No. 680.K/29/M.PE/1997 tentangPelaksanaan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentangKetentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara, disebutkan bahwa :(1) Kuasa Pertambangan PT.

Hal tersebutsesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan MenteriPertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 ("Kepmen680") tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 TahunHal. 26 dari 38 hal. Put.

PKP2B kepadaDirjend Pertambangan Umum diajukan pada tanggal 20 Juni 2000,maka hukum administrasi atau peraturan perundangundanganyang mengatur tentang penciutan atau pengembalian wilayahpertambangan pada saat itu adalah UndangUndang Nomor 11Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangandan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentangKetentuanKetentuan Pokok Pertambangan' serta KeputusanMenteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE

Pemohon Kasasi) serta kapan pengembalian wilayah dan/atau perubahan luas wilayah tersebut telah sah secarahukum;Merupakan fakta hukum bahwa Pasal 3 ayat (1) yang KeputusanMenteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara menyebutkan :(1) Segala urusan mengenai pengusahaan pertambanganbatubara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun1981 dan Keputusan Presiden

Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum: Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989; Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998antara Yayasan Krida Caraka Bhumi dengan PT Vero Baja Utama/Tergugat II: Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa ex Kegiatan Perminyakan HindiaBelanda Nomor 202/VBUK/I/2002 juncto Surat KesepakatanBersama tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II: Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina

Menyatakan sah: Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989; Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998antara Yayasan Krida Caraka Bhumi dengan PT Vero Baja Utama; Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa ex Kegiatan Perminyakan HindiaBelanda Nomor 202/VBUK/I/2002 juncto Surat KesepakatanBersama tanggal 2942008 antara Penggugat dengan Tergugat Il; Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91B1 tanggal 4 November

DasratSarana Arang Sejati berdasarkan surat yang diterbitkan oleh DinasPertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi Kota SawahluntoNomor : 540/1873/PERINDAGKOP/TAM/2010, tanggal 21 September2010 adapun tugas dan tangungjawab terdakwa sebagai kepala TeknikTambang berdasarkan KEPMENPE Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Pasal 1angka 6 tugas dan tanggung Jawab Kepala Teknik Tambang (KTT)adalah bertanggung jawab terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja(K3) serta lingkungan pada Wilayah izin Usaha Pertambangan

SYAFRIWAL.e Bahwa sejak terdakwa menjadi KTT dari tahun 2010 s/dsekarang terdakwa tidak mempunyai Standar operasionalProsedur (SOP) tetapi terdakwa dalam melaksnakan tugasdan tanggungjawabnya selaku KTT berdasarkan kepadaKEPMENPE nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentangKeselamatan dan Kesehatan Kerja pertambangan Umum.e Bahwa terdakwa mengetahuinya kecelakaan tambangtersebut terjadi pada tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul09.30 WIB, di lubang tambang bawah tanah nomor D24Lori 3 di dalam Wilayah Izin Usaha

SYAFRIWAL.e Bahwa benar sejak terdakwa menjadi KTT dari tahun 2010s/d sekarang terdakwa tidak mempunyai Standaroperasional Prosedur (SOP) tetapi terdakwa dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku KTTberdasarkan kepada KEPMENPE nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerjapertambangan Umum.e Bahwa benar terdakwa mengetahui kecelakaan tambangtersebut terjadi pada tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul09.30 WIB, di lubang tambang bawah tanah nomor D24Lori 3 di dalam Wilayah

Dasrat Sarana Arang Sejati berdasarkan surat yang diterbitkanoleh Dinas Pertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi Kota SawahluntoHalaman 67 dari77 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN.SwlNomor : 540/1873/PERINDAGKOP/TAM/2010, tanggal 21 September 2010yang mana tugas dan tangungjawab terdakwa sebagai Kepala Teknik Tambangberdasarkan KEPMENPE Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Pasal 1 angka 6 tugasdan tanggung Jawab Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah bertanggung jawabterhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

Kuta Laga Citra Jasa telahmengangkat saksi Andi Sabdika sebagai K3 dan Lingkungan, kemudian disahkan oleh terdakwa selaku KTT, secara internal, terhadap hal inidiperbolehkan tetapi pertanggungjawaban K3 dan Lingkungan tetap berada dibawah terdakwa selaku KITT berdasarkan Kepmenpe Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Pasal 1 angka 6.Menimbang, bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh terdakwauntuk pengesahan saksi Andi Sabdika selaku K3 dan Lingkungan CV.

Maka UndangUndang No.30 tahun 2009dan Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo.02.P/451/M.PE/1991 dan keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No.088Z.P/DIR/2016. Yo Keputusan Direksi 1486 K/DIR/2011. Berlakukepada Tergugat;3.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamelanggar peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RepublikIndonesia No.02.P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Kedua dalam Pasal 5ayat 2 Kewajiban Pelanggan, berbunyi :Halaman 3 dari 43.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiRepublik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991.

Jadi patut memori banding Tergugat/Pembandingditolak seluruhnya.16.Bahwa,berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiRepublik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991.

Maka berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatasjelas Penggugat punya hak untuk memadamkan atau memutussementara.Dan Penggugat akan membuktikan pada sidang Mendatang kalauTergugat sebagai pelangan PT.PLN(Persero) Area Medan, telahmelakukan Perbuatan melawan Hukum.17.Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiRepublik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991 dan Keputusan DireksiPT.PLN ( Persero ) No.088.Z.P/DIR/2016 Lebih spesipik dan peraturanyang terbaru, maka dengan demikian Peraturan

Maka undangundang No.30thn 2009 dan Peraturan Menteri Pertambang an dan EnergiNo.02.P/451/M.PE/1991 dan keputusan direksi PT.PLN (Persero), No. 088Z.P/DIR/2016 berlaku kepada Tergugat.bahwa, didalam surat Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) tg 26 Mei 2011Pada butir 1 berbunyi sebagai berikut ;Pihak KEDUA akan tunduk pada ketentuanketentuan yang tercantumdalam Peraturan mengenai syaratsyarat,oenyambungan listrik,oeraturantarif dasar Listrik,dan peraturanperaturan isnstalasi listrik lainnya

2Kewajiban Pelanggan,berbunyi ;Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugianterhadap Pengusaha.Karena sewaktu dilaksanakan OPAL/P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga ListrikTelah ditemukan Pelanggaran yang ditemukan Pada saat diperiksa disaksikanoleh penghuni ditemukan kabel sadapan sebelum masuk KwH meter dengankabel NyA 1 x %2 mm,maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat.. bahwa,berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RepublikIndonesia No.02 P/451/M.PE

Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2011 Tergugat Menjadi Pelanggan PT.PLN(Persero) Cabang Medan Dengan daya 2.200.VA.Maka Tergugat harusmematuhi semua Peraturan Pertauran yang telah disepakati oleh keduabelah pihak dan yang telah ditanda tanganni oleh tergugat pada tgl 26Mei 2011.Tergugat Tercatat sebagai Pelanggan dengan Tarif /Daya tersambung R 2.200 VA.dan 1.D.Pelanggan.126150628999.Maka undang undang No.30 thn 2009 dan Peraturan MenteriPertambangan dan Energi No.02.P/451/M.PE/1991 dan keputusan direksiPT.PLN

Bahwa,berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RepublikIndonesia No.02 P/451/M.PE/1991.

Maka undangundangNo.30 thn 2009 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan energiNo.02.P/451/M.PE/ 1991 dan keputusan direksi PT.PLN (Persero)No.088 Z.P/DIR/2016 berlaku kepada Tergugat/Terbanding.13.bahwa,didalamSurat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) tg!

., terdiri dari :RTGS ke Ricky BudimanDesa Gandaganda sebesar Rp 280.000.000Biaya Pembahasan sewa amdal sebesar Rp 46.500.000,adalah merupakan pembayaran atas biaya dokumen amdal dan pembahasanamdal Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.bahwa dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1158K/008/M.PE/1989 mengenai ketentuan pelaksanaan analisis mengenai dampaklingkungan dalam usaha pertambangan dan energi pasal 3 yang menyatakanbahwa Pemrakarsa yang melakukan usaha pertambangan dan energy

Bungku denganNo. rekening 01.03.000031 atas pengiriman Bulk Sample sebanyak 235.000 metrikton @ Rp. 5.000, sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp. 1.175.000.000..bahwa dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor :1158 K/008/M.PE/1989 mengenai ketentuan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungandalam usaha pertambangan dan energi pasal 1 ayat (10) huruf (e) yang menyatakan bahwa Eksplorasi Lanjutan path pertambangan umum meliputi salah satu ataurangkaian yaitu pengambilan contoh

No. 8 tahun 1971, 4 (empat) lembar fotocopy PP nomor 35 tahun 2004;- 5 (lima) lembar foto copy keputusan menteri pertambangan dan energy nomor 732/ K/ 96/ M.PE/ 1989 tentang pelaksanaan pengumpulan besi tua bekas perminyakan hindia belanda.- 4 (empat) lembar fotocopy surat Pertamina nomor 852/d3000/2001-so tanggal 21 Desember 2001;- 4 (empat) lembar surat Pertamina nomor 679/d3000/2002-so tanggal 30 desember 2002- 6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1959, 1 (satu)

No. 8 tahun 1971, 4 (empat) lembar fotocopy PP nomor 35tahun 2004;5 (lima) lembar foto copy keputusan menteri pertambangan dan energynomor 732/ K/ 96/ M.PE/ 1989 tentang pelaksanaan pengumpulan besitua bekas perminyakan Hindia Belanda.4 (empat) lembar fotocopy surat Pertamina nomor 852/d3000/2001 sotanggal 21 Desember 2001;4 (empat) lembar surat Pertamina nomor 679/d3000/2002so tanggal 30Desember 20026 (enam) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun1959, 1 (satu) lembar fotocopy surat

No. 8 tahun 1971, 4 (empat) lembar fotocopy PP nomor 35 tahun2004;5 (lima) lembar foto copy keputusan menteri pertambangan dan energynomor 732/ K/ 96/ M.PE/ 1989 tentang pelaksanaan pengumpulan besi tuabekas perminyakan Hindia Belanda.4 (empat) lembar fotocopy surat Pertamina nomor 852/d3000/2001sotanggal 21 Desember 2001;4 (empat) lembar surat Pertamina nomor 679/d3000/2002so tanggal 30desember 20026 (enam) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1959, 1(satu) lembar fotocopy surat

, dan uji tarik,yang dalam hal ini ahli hanya mempersiapkan specimen untuk dilakukan Ujikomposisi di Balai Metalurgi LIPI,Bahwa pada jaman dahulu, unsur kimia pada bahan pipa besi adalah terdiridari unsur kimia Fe (Ferrum) + unsur kimia C (carbon), tanpa unsur kimiaMn (Mangan)Menimbang, bahwa selain Penasehat Hukum mengajukan saksi A deCharge, dan keterangan ahli, juga telah diajukan alat bukti surat, yang antaralain berupa :1.Foto copy Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.732K/96/M.Pe

(lima puluhsatu juta rupiah).Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.732K/96/M.PE/1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua BekasKegiatan Perminyakan Hindia Belanda, mengatur halhal sebagai berikut :Halaman 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 159/Pid.B/2015/PN.KagYang dimaksud dengan besi tua adalah bekas kegiatan perminyakanHindia Belanda yang terdapat di seluruh wilayah kerja pertambanganPertamina, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1959telah menjadi milik

Direktur Utama PT.Vero BajaUtama untuk melakukan Survey, Perucatan, Pengumpulan danPengangkutan Besi Tua dimaksud sebanyak 2.726.893 kg, terhitung mulaitanggal 01 Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003(terlampir dalam BAP Penyidikan);Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dimiliki olen PT.VeroBaja Utama, tentunya legalitas PT.Vero Baja Utama hanyalah berdasarkanKeputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.732 K/96/M.PE/1989 tentangPelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan

Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi RepublikIndonesia dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor :1431 K/78/M.PE/89 dan Nomor : KEP.693/MEN/89 tanggal 28Oktober 1989, Lampiran Angka IV.2 menentukan bahwa "semuakekayaan Yayasan setelah dilakukan likuidasi menjadi milikNegara":Hal. 6 dari 125 hal. Put. No.149 PK/Pid.Sus/20105.

No.149 PK/Pid.Sus/2010Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan MenteriTenaga Kerja Nomor : 1470.K/78/M.PE/1996 dan Nomor 180.A/MEN/1996 tentang Program Tabungan Pesangon Pekerja Pada PerusahaanJasa Penunjang Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi.42. Salinan Akta Notaris Ny.

No.149 PK/Pid.Sus/2010Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan MenteriTenaga Kerja Nomor : 1470.K/78/M.PE/1996 dan Nomor 180.A/MEN/1996 tentang Program Tabungan Pesangon Pekerja pada PerusahaanJasa Penunjang Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi.42. Salinan Akta Notaris Ny.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan danEnergi dan Menteri Tenaga Kerja No: 743.K/78/M.PE/2000 danNo : 26/MEN/2000, tanggal 29 Februari 2000 tentangPencabutan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan danEnergi dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 1470.K/78/M.PE/1996 dan Nomor : 180.A/MEN/1996 tentang ProgramHal. 106 dari 125 hal. Put.

Dasar hukum kewenangan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut adalan KeputusanBersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri TenagaKerja No: 743.K/78/M.PE/2000 dan No: 26 / MEN/2000, tanggal 29Februari 2000 tentang Pencabutan Keputusan Bersama MenteriPertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga Kerja Nomor :1470.K/78/M.PE/1996 dan Nomor : 180.A/MEN/1996 tentangProgram Tabungan Pesangon Pekerja Pada Perusahaan JasaPenunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ("SKB 2000"),Pasal 2 ayat (1) mengatur

Bukit BaiduriEnergi) terindikasi tidak menerapkan atau mematuhi peraturanundangundang pertambangan mineral dan batubara, kususnyakeselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kurang berpungsinyadepartemen sapety dalam melaksanakan tugasnya, seperti melakukanpre start briefing yang dilakukan setiap awal shif sebelum karyawanbekerja dalam rangka mengatasi terjadinya kecelakaan kerja diareal/konsesi pertambangan, vide Keputusan Menteri Pertambangan danEnergi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan danKesehatan

Pengawas wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja anakbuahnya (pekerja);Pekerja wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri);Pengawas haruSs mampu melaksanakan dan memahamikewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam KeputusanMenteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan UmumPasal 11, 12, 13, dan 14 dan UU No.1 tahun 1970 Pasal (3), Pasal(4), Pasal (8), Pasal (9), Pasal (12), Pasal (13) dan Pasal (14)tentang keselamatan kerja;4.6.

pengaruh medan magnet dan medan listrik serta pemberiankompensasi dalam radius lebar 34 meter sepanjang jalur (17 meter ke kanandan 17 meter ke kiri dari As jalur tower) dan dana pemberian kompensasidiberikan sebesar Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah)/m* berdasarkanNJOP dan berdasarkan pada formula/rumusan yang ditetapbkan dalamLampiran Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan MenteriPertambangan dan Energi Nomor 01/47/M.PE

Surat Tugas No.027.K/PPI.Kitring JBN/2005 yang diketuai Achmadi, SE., SE., tersebuttelah dilaksanakan oleh mereka Terdakwa, serta pada waktu merekaTerdakwa melakukan musyawarah harga kompensasi tanah dengan wargayang lahannya terlewati jalur SUTET 500 KV tidak memberitahukankepada warga bahwa harga kompensasi tanah seharusnya berpedomanpada Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 975K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan PeraturanMenteri Pertambangan dan Energi No. 01/47/M.PE

No. 2231 K/Pdt/2011Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan menggunakan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2005,Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 03 P/451/M.PE/1991tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik (halaman 37 putusanpengadilan). Bahwa peraturanperaturan ini berlaku bagi pbemadaman listrikyang bersifat sementara hanyalah yang terkait dengan pekerjaanpemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan.

No. 2231 K/Pdt/2011tenaga listrik tersebut tidak memberikan hak kepada pelanggan untuk menuntutganti rugi (Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.03.P/451/M.PE/1991) sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: E.

untuk Keperluan Pembangunan 56buah Tower SUTET 500 kV Yogyakarta Selatan, di antaranya di Desa TimbulharjoKecamatan Sewon Kabupaten Bantul , seluas 6272 m2, yang meliputi beberapa dusunyaitu Dusun Ngentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan, Dusun Sewon,Dusun Paten, Dusun Gatak, dan Dusun Gabusan;Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Pertambangan DanEnergi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan PeraturanMenteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE

Uang ganti Rugi Tumbuh tumbuhan,yang bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) PT.PLN (Persero)tahun 2004 / 2005.Bahwa Pasal 1 angka 20 Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan EnergiNomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan MenteriPertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran UdaraTegangan Tinggu (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) UntukPenyaluran Tenaga Listrik, menyatakan : Tumbuh tumbuhan adalah semua

,selaku Kepala Desa Timbulharjo;Bahwa pendataan tanaman / tumbuhan titipan tersebut di atas, tidak sesuai denganketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan danEnergi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992 tentang Ruang Bebas SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untukPenyaluran Tenaga Listrik, yang jelas mensyaratkan bahwa tumbuhan

PLN (Persero)tahun 2004 / 2005.Bahwa Pasal 1 angka 20 Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan EnergiNomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan MenteriPertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran UdaraTegangan Tinggu (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) UntukPenyaluran Tenaga Listrik, menyatakan : Tumbuh tumbuhan adalah semua jenispepohonan yang tumbuh dan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter.

PLNPRORING Jateng, uang sebesar Rp 2.789.495.000. guna pembayaran ganti rugitanaman di Desa Timbulharjo, diterima oleh SUBAKIR dengan saksi Drs.PAUL PETOR, SH ;10) Foto copy SKEP MENTAMBEN : 975.K/47 / MPE/ 1999 tanggal 11 Mei 1999tentang perubahan PERMENTAMBEN Nomor : 01.P/ 47 /M.PE/ 1992 tentangRuang Bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik ;11) Foto Copy Surat Gubernur DIY Nomor : 671 / 3530 tanggal 31 Desember 1996perihal Ijin prinsip SUTET 500 Kv PedanRawaloTasikmalaya ;11.12)13)

menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanaKeputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor: 2273 K/7222 /M.PE /1993 tertanggal 30 Juni 1993 dengan Pangkat: PengaturMuda, Golongan ruang gaji: Il/a dan ditempatkan di Kanwil Dep.Pertambangan dan Energi Prop Sumut di Medan sebagai TeknisiHalaman 13 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUNMdnInstalasi Listrik, kKemudian sebagaimana Keputusan Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor: 1002/00018/KEP/IV/1995tertanggal 11 Oktober 1995 mendapat kenaikan dari

Fotokopi Keputusan Menteri Pertambangan danEnergi Nomor : 436 K/7221/M.PE/1993 ditetapkan tanggal 15 Pebruari 1993............ee ee (Bukti P 17) ;18. Fotokopi Sertipikat Nomor: S/027/Diklat/XII/2017dikeluarkan tanggal18 Desember 2017) .......ccccccccccceccsceeseeeeeeaeeeseeeeees (Bukti P18):19. Fotokopi Sertificate of Particifation TheGovernment of NorthSumatera Province a.n Aris Fadillah Acheen, ST.,M.SiTanggal 14 Desember 2017,..........:cccccccceeeseeeeeeees (Bukti P 19) ;20.

Fotokopi Keputusan Menteri Pertambangandan Energi Nomor:2273 K/7222/M.PE/1993 ditetapkan tanggal 30 Juni 1993,eee eee ae eee eee esate eee eee eee eee eaeaaeeeeeeeeaaeeeeeeeeeaeea (Bukti P 26) ;27. Fotokopi Laporan Kinerja Pegawai Bulan JuliTahun 2018 bulanJuli TANUN 2018.0... ccc ccceccceeeesaeeeeueeeeeeeeeanees (Bukti P 27) ;28.

Bahwa berdasarkan Keputusan MenteriPertambangan dan Energi Nomor: 436 K/7221/M.PE/1993tertanggal 15 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkanpengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor WilayahDepartemen Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara diMedan sebagai Calon Teknisi Instalasi Listrik atas nama ArisFadillah Acheen (vide bukti P17);2.

Bahwa berdasarkan Keputusan MenteriPertambangan dan Energi Nomor 2237 K/7222/M.PE/1993tertanggal 30 Juni 1993, yang pada pokoknya menetapkanpengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai NegeriSipil atas nama Aris Fadillah Acheen (vide bukti P26);Halaman 53 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUNMdn2.

Uang ganti Rugi Tanaman / tumbuhan 5Atau dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 disebut juga sebagai : Ganti Rugi danKompensasi Tanah, Tumbuhtumbuhan serta Bangunan.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan EnergiNomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang PerubahanPeraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992tanggal 7 Februari 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi(SUTT) dan

terjadinya longsorpada kegiatan penambangan ; Bahwa berdasarkan monitoring tersebut selanjutnya DinasPengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan PemerintahKabupaten Cirebon pada tanggal 8 April 2015 melakukan peneguranmelalui surat Nomor :754/685/Tamben kepada KUD Bumi Karya yangpada pokoknya KUD Bumi Karya agar penambangan dilakukan secarabertahap serta melaksanakan penambangan yang baik dan benar sesualkaidahkaidah pertambangan yang diatur dalam Keputusan MenteriPertambangan dan Energi Nomor:555.K/26/M.PE

dilakukan tanoa mengindahkan norma dan tata carapenabangan yang baik dan benar (good mining practice), dimungkinkanakan berpotensi menimbulkan kecelakaan jiwa bagi penambang;18 Tidak ada Terasering untuk mencegah terjadinya longsor padakegiatanpenambangahn 222 nne nn nnn nnn nnn nnn n enna nee ee Sehubungan dengan hal tersebut KUD Bumi Karya agar melakukanpenambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidahkaidahpertambangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan danEnergi No. 555 K/26/M.PE

Nomor 314 K/Pdt.SusBPSK/2016(9)(11)(12)Bahwa sesuai Permentamben Nomor 02.P/451/M.PE/1991, Pasal 5 ayat(1), kKewajiban pelanggan adalah sebagai berikut:a. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan;b. Menjaga keamanan APP PLN yang terpasang pada bangunan/persilpelanggan;c. Menjaga keamanan sambungan iistrik yang berada padabangunan/persil pelanggan;d.

tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim BPSK dalam memberikan pendapat hukum, namun sebaliknyahanya melihat kepada keterangan konsumen secara sepihak dan denganmengabaikan kewajibankewajiban pelanggan sebagaimana yang telahditentukan peraturan Perundangundangan dan Perjanjian Jual Beli TenagaListrik;Bahwa dalam melaksanakan tugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL) Pemohon Keberatan adalah berdasarkan: Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02P/451/M.PE

Hal ini karena terdapathubungan perdata antara Pemohon Keberatan dengan pelanggannyasehingga sudah seharusnya pelanggan mematuhi ketentuan pemakaiantenaga listrik sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian jual bellitenaga listrik;Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan kembali bahwa sebagaiPemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, Pemohon Keberatan diberi hakoleh undang undang untuk memeriksa instalasi pelanggan berdasarkanPeraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 P/451/M.PE/1991tanggal

Bahwa Penggugat adalah PEGAWAI NEGERI SIPIL yang sahdiangkat pada Tahun 1992, berdasarkan Keputusan MenteriPertambangan dan Energi Nomor : 847 K/7222/M.PE/1992 tanggal 28Juli 1992 dengan penempatan pertama sebagai staf pada KantorWilayah Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Utara;2. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat pindah tugas (Mutasi) keSulawesi Tengah dengan penempatan pertama sebagai staf pada KantorDinas Pertambangan dan Energi Kab. Morowali sesuai SK BadanKepegawaian Negara (BKN) No.

P3) : Fotokopi Surat Keputusan Pertambangan danEnergi Republik Indonesia Nomor : 847/K/7222/M.PE/1992,Tanggal : 28 Juli 1992, Tentang : Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Atas Nama Gusland Tomboelu, S.Sos., M.AP ( Sesualdengan fotokopinya );4.

kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyeksengketa oleh Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca, mempelajari danmencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan buktibukti yang diajukan oleh para pihak terkait Tenggang waktu mengajukan gugatan,Majelis Hakim telah mendapatkan faktafakta hukum yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana SuratKeputusan Menteri Pertambangan dan Energi Rl Nomor:847/K/7222/M.PE