., M.S.M, Menteri PembargunarTasional Bosnia & Hezegovina "Prof. DR. Murat Muhamed Ramadanovic",Qtmt Bank RHB "Michael Lim"(bank No. 4 terbesar di Malaysia), mantanDirut Lndofood "Hendi Rusli", mantan penasehat 3 Menlu Amerika "HenryKissinger, Brent Scowcroft, Zbigniew Brzezinski", dan mantan USA NationalSecurity Council Vice Chairman "DR Samuel M.

M.Hum, M.S.M., seharusnya ditandatangani oleh pejabat PolresCirebon dan tertulis dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2017 oleh pejabatPolresta Cirebon seharusnya pada tahun 2017 sudah berganti namaHalaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Cbnmenjadi Polres Cirebon Kota, sedangkan untuk KTP jika dilihat secarakasat mata fisiknya tidak rapih dan warnanya berbeda, jenis huruf tulisannomor NIK berbeda dengan KTP asli dan pada posisi foto nya badanmiring;Bahwa menurut keterangan M Arifin tersebut

AgusRahardjo, M.S.M.;Bahwa menurut Pasal 2 Perpres Nomor 106/2007, Termohon / LKPPmempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakanpengadaan barang/jasa Pemerintah dan merupakan satusatunya lembagapemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskankebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Bukti P3);Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/20134.

., Masingmasingsebagai Advokat dari Kantor Advokat M.S.M. & REKAN, beralamat di JalanJemursari Selatan 1/19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;3. Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Blitar,beralamat kantor di JI. Soedanco Supriyadi No. 84 Blitar, selanjutnyadisebut selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;4. Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Blitar, beralamatkantor di JI.

,M.S.M., dan PJU Polres Aceh Barat Daya kemudian setelahwanjak dibuatkan Laporan hasil wanjak/rapat staf dan ditandatangani oleh Kapolres Polres Aceh Barat Daya;3.

,M.S.M., dan PJU Polres Aceh Barat Daya kemudian setelahwanjak dibuatkan Laporan hasil wanjak/rapat staf dan ditandatangani oleh Kapolres Polres Aceh Barat Daya;3.

,para advokat pada Kantor Advokat M.S.M. & REKAN, beralamat di JalanJemursari Selatan /19 Surabaya, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARAHim. 1 dari 65 hlm.

., M.S.M.;.

., M.S.M.;1 (satu) bundel dokumen Curriculum Vitae atasnama Nurul Akmal, S.E., M.M.;1 (satu) bundel dokumen Data Hasil Tracking GerakAceh atas Calon Pejabat Eselon II di LingkunganSKPA Tahun 2018;1 (satu) bundel dokumen dengan tabel dengan judulGUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, SEKDA dengantotal 5.432.400.000 beserta 1 (satu) lembarLampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor821.29/ /2018 tentang Pengangkatan PenunjukanTim Asistensi Gubernur Aceh, Susunan PersonaliaTim Asistensi Gubernur Aceh dan 1 (satu) lembarHal

Guntur SyahputraSaragih, M.S.M. yang memberikan pendapat atasHal. 18 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pat.P/2020./PN JKT SELsubstansi perkara yang sedang diperiksa atauditanganinya (dalam hal ini Perkara No. 13/KPPU1/2019) dengan memberikan pendapat yang mendahuluiPutusan Majelis Komisi, yakni menyatakan bahwa halhal yang diduga dilanggar oleh PARA PEMOHONKEBERATAN/PARA TERLAPOR semakin kuat terbuktiatau sama saja dengan menyatakan bahwa PARAPEMOHON KEBERATAN/PARA TERLAPOR terbuktibersalah.

Guntur SyahputraSaragih, M.S.M. selaku Anggota Majelis Komisidalam Perkara No. 13/KPPUI/2019, yang telahmelakukan pelanggaran kode etik dengan carayakni melakukan konferensi Pers di hadapanwartawan.Selanjutnya, di dalam konferensi pers tersebut,Anggota Majelis Komisi tersebut di atas (BapakDr.

Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.)memberikan pendapat atas substansi perkarayang sedang diperiksa atau ditanganinya (dalamhal ini Perkara No. 13/KPPUI/2019) denganmemberikan pendapat yang mendahului PutusanHal. 20 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SELMajelis Komisi yakni menyatakan bahwa halhalyang diduga dilanggar oleh PARA PEMOHONKEBERATAN/PARA TERLAPOR semakin kuatterbukti atau sama saja dengan menyatakanbahwa PARA PEMOHON KEBERATAN/PARATERLAPOR terbukti bersalah.

Guntur SyahputraSaragih, M.S.M. selaku Anggota MaajelisKomisi sedang melakukan konferensi Persbersama para wartawan;b. Media online detikfinance tertanggal 7 Oktober2019 yang berjudul Jadi Pengacara Grab,Hal. 21 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SELHotman Paris Besok Sambangi KPPU,sebagai berikut:Jakarta Hotman Paris Hutapea, Selasa(8/10/2019), akan mendatangi sidang diKPPU.

.&2.1 (satu) lembar Surat Bupati Aceh Singkil nomor 050/352/2018perihal : Usulan Perubahan OTSUS tahun 2018 beserta 1 (Satu)lembar lampiran USULAN PERUBAHAN KEGIATAN OTSUSKABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018.1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan Sumber :FADHIL, Direktur PIM Via Telp, Subyek Perkembangan KEK &Konfirmasi.1 (satu) bundel dokumen POGRAM/ KEGIATAN USULANMASYARAKAT DALAM PPAS APBA 2018, usulan dari anggotaDpra SULAIMAN, SE, M.S.M.1 (satu) bundel dokumen CURRICULUM VITAE atasnamaNURUL

lembar Surat Bupati Aceh Singkil nomor 050/352/2018perihal : Usulan Perubahan OTSUS tahun 2018 beserta 1 (satu)Halaman 121 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI78.79.80.81.&2.83.lembar lampiran USULAN PERUBAHAN KEGIATAN OTSUSKABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018.1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan Sumber :FADHIL, Direktur PIM Via Telp, Subyek Perkembangan KEK &Konfirmasi.1 (satu) bundel dokumen POGRAM/ KEGIATAN USULANMASYARAKAT DALAM PPAS APBA 2018, usulan dari anggotaDpra SULAIMAN, SE, M.S.M

Nasruddin, A, Ptnh, M.S.M selaku Kasie Infrastruktur pada BPNKab Aceh Timur, Sdr. Armanusah selaku Kasubsie Fasilitas Pengadaan danPenetapan Tanah pemerintah pada Kantor BPN Kab Aceh Timur. Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah KantorPertanahan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Peraturan Menteri AgrariaTata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor38 tahun 2016 bagian ke VII pasal 50 tentang tugas Pokok seksi pengadaanTanah, adalah :a.

Ptnh,M.S.M).Bahwa saksi selaku PTT (pegawai tidak tetap) Operator Komputer padaSeksi infrasturuktur pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur,saksi pernah dilibatkan dalam hal pelaksanaan pengukuran tanah untukpengurusan Hak Pakai Tanah Negara, adalah pada saat pengukuran tanahAset milik PT.KERETA API INDONESIA (Persero) Sub Divre Reg I.1 Aceh diwilayah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2019.Halaman 72 dari 402Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN BnaBahwa saksi pernah dilibatkan dalam hal pengukuran

Singkil nomor050/352/2018 perihal : Usulan Perubahan OTSUStahun 2018 beserta 1 (Satu) lembar lampiran USULANPERUBAHAN KEGIATAN OTSUS KABUPATEN ACEHSINGKIL TAHUN 20181 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisanHalaman 321 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBB79.80.81.82.83.Sumber : FADHIL, Direktur PIM Via Telp, SubyekPerkembangan KEK & Konfirmasi1 (satu) bundel dokumen POGRAM/ KEGIATANUSULAN MASYARAKAT DALAM PPAS APBA 2018,usulan dari anggota Dpra SULAIMAN, SE, M.S.M

Singkil nomor050/352/2018 perihal : Usulan Perubahan OTSUStahun 2018 beserta 1 (Satu) lembar lampiranUSULAN PERUBAHAN KEGIATAN OTSUSKABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 20181 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisanSumber : FADHIL, Direktur PIM Via Telp, SubyekHalaman 408 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBB79.80.81.82.83.Perkembangan KEK & Konfirmasi1 (satu) bundel dokumen POGRAM/ KEGIATANUSULAN MASYARAKAT DALAM PPAS APBA 2018,usulan dari anggota Dpra SULAIMAN, SE, M.S.M

Nasruddin, A, Ptnh, M.S.M selaku Kasie Infrastruktur pada BPNKab Aceh Timur, Sdr. Armanusah selaku Kasubsie Fasilitas Pengadaan danPenetapan Tanah pemerintah pada Kantor BPN Kab Aceh Timur. Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah KantorPertanahan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Peraturan Menteri AgrariaTata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor38 tahun 2016 bagian ke VII pasal 50 tentang tugas Pokok seksi pengadaanTanah, adalah :a.

Ptnh,M.S.M).Bahwa saksi selaku PTT (pegawai tidak tetap) Operator Komputer padaSeksi infrasturuktur pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur,saksi pernah dilibatkan dalam hal pelaksanaan pengukuran tanah untukpengurusan Hak Pakai Tanah Negara, adalah pada saat pengukuran tanahAset milik PT.KERETA API INDONESIA (Persero) Sub Divre Reg I.1 Aceh diwilayah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2019.Halaman 257 dari 575Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN BnaBahwa saksi pernah dilibatkan dalam hal pengukuran

Nasruddin, A, Ptnh, M.S.M selaku Kasie Infrastruktur pada BPNKab Aceh Timur, Sdr. Armanusah selaku Kasubsie Fasilitas Pengadaan danPenetapan Tanah pemerintah pada Kantor BPN Kab Aceh Timur. Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah KantorPertanahan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Peraturan Menteri AgrariaTata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor38 tahun 2016 bagian ke VII pasal 50 tentang tugas Pokok seksi pengadaanTanah, adalah :a.

Ptnh,M.S.M).Bahwa saksi selaku PTT (pegawai tidak tetap) Operator Komputer padaSeksi infrasturuktur pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur,saksi pernah dilibatkan dalam hal pelaksanaan pengukuran tanah untukpengurusan Hak Pakai Tanah Negara, adalah pada saat pengukuran tanahAset milik PT.KERETA API INDONESIA (Persero) Sub Divre Reg I.1 Aceh diwilayah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2019.Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam hal pengukuran tanah Aset milikPT.KERETA API INDONESIA (Persero

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dahri, S.E, M.S.M Bin M.

Januari sampai dengan Bulan Desember 2020;