Paspor Nomor: AN 923745tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkanbahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalamdokumen yang dikeluarkan Pemerintan Rebublik Indonesia kepada warganegara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlakuselama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor biasa, makakita

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwaPaspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumenyang dikeluarkan Pemerintah Rebublik Indonesia kepada warga negara Indonesiauntuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktutertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor biasa, makakita

Saksimendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "sudah dikasi tau, masih gakngerti juga, dasar kau bodoh", Penggugat menjawab: "karena kamu pintar makakita terus ribut" dan kalau habis bertengkar, Penggugat sering menangis danpulang ke rumah orang tua Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 Nopember 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetapdengan gugatan Penggugat

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama,serta tidak melanggar adat istiadat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa PasporRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesiauntuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktutertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, makakita

B1638510 tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeriterlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkanbahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalahdokumen yang dikeluarkan Pemerintah Rebublik Indonesia kepada warganegara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlakuselama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor biasa, makakita mengacu

Bahwa para penggugat beberapa kali berupaya untuk menyelesaikanpermasalahan ini secara kekeluargaan untuk menjaga hubungan antarapara penggugat dan tergugat, namun para tergugat tidak ada niat baikdan justru memproklamirkan dirinya mengatakan tanah perumahan /kebun tersebut adalah tanah orangtuanya.Andaikan para tergugat berkata jujur dalam penegakan Hukum, makakita semua tidak direpotkan yang cukup menguras tenaga danpemikiran, mudahmudahan para tergugat menyadari dengan bijak danmanusiawi agar

tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipilpaling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapanPengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkanperubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan aktakelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita

lahirtanggal 18 September 1966;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan PasporRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negaraHal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 16/Pdt P/2019/PN CbnIndonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selamajJangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita

dan P7dan harus diperbaiki dengan penetapan pengadilan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasianmenyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebutpaspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesiakepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yangberlaku selama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, makakita

KEP100/MEN/VV/2004, makakita akan mendapati ketentuan hukum sebagaimana berikut ini :Pasal 10:Hal. 8 dari 12 hal. Put.

dilahirkan10 Februari 1972 adalah keliruan dan salah dalam penulisan danpenyebutannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa PasporRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yangdikeluarkan oleh Pemerintan Republik Indonesia kepada warga NegaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangkawaktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, makakita

Tergugat sering memukul,Tergugat tidak mau peduli dengan nafkah hidup dan tidak punya pekerjaankalau dapat uang Tergugat pakai untuk poyapoya keluarga Tergugat campurtangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa pada tahun 2008 Penggugat atas izin Tergugat pergi ke Saudi Arabiamencari nafkah selama di Saudi Arabia, Tergugat enggan menghubungiPenggugat bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat lewat teleponTergugat mengatakan kalau kamu tetap di Saudi Arabia lebih dari 2 tahun makakita

Terdakwa membujuk saksi denganmengatakan tenang saja, Ayah akan bertanggung jawab sama perbuatanAyah ini, nanti kalau seandainya mami (orang tua saksi) tidak setuju makakita akan cari tempat nikah di Kerinci sambil menutup mulut saksi denganmenggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkan alat kelaminterdakwa ke dalam alat kelamin saksi.

mengajak saksi Ayu untuk melakukanpersetubuhan, tetapi saksi Ayu menolak.e Bahwa benar, waktu itu terdakwa mengatakan agar saksi Ayu tidak usahtakut karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahisaksi.2223e Bahwa benar, kalimat yang permnah diucapkan oleh terdakwa terhadap saksiAyu sehingga saksi Ayu mau mengikuti keinginan terdakwa yaitu denganmengatakan tenang saja, Ayah akan bertanggung jawab sama perbuatanAyah ini, nanti kalau seandainya mami (orang tua saksi) tidak setuju makakita

bukti P1 sampaidengan P5)Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa PasporRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara IndonsiaHalaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2019/PN.Sdauntuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktutertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengajukan Paspor Biasa makakita

Sipil Kabupaten Batang;Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2018/PN Btg, Halaman 6 dari 11 HalamanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkanbahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalahdokumen yang dikeluarkan Pemerintan Rebublik Indonesia kepada warganegara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlakuselama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor biasa, makakita

Paspor Nomor: AN 923745tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkanbahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalamdokumen yang dikeluarkan Pemerintan Rebublik Indonesia kepada warganegara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlakuselama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor biasa, makakita

KRISPINUS YONO tidak mau dan tetap dudukmengobrol bersama dengan saksi, terdakwa dan saudaraYulan;Bahwa akhirnya saudari YULAN mengajak saudara KRISPINUSYONO WERENG BALUT untuk segera pergi tidur, dan setelahsaudari YULAN dan saudara KRISPINUS YONO WERENGBALUT pergi tidur ke kamar tidurnya, terdakwa langsungmengajak saksi ke kamar belakang;Bahwa di kamar belakang terdakwa mengajak saksi untukberbincangbincang, setelah itu terdakwa menyatakan kepadasaksi, kalau saksi benarbenar sayang dengan terdakwa, makakita

mengobrol bersama dengan saksikorban, terdakwa dan saudarai Yulan, beberapa saat kemudiansaudari YULAN mengajak saudara KRISPINUS YONOWERENG BALUT untuk segera pergi tidur;Bahwa setelah saudari YULAN dan saudara KRISPINUS YONOWERENG BALUT pergi tidur ke kamar tidurnya, kemudianterdakwa langsung mengajak saksi korban menuju kamarbelakang, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi untukberbincangbincang, lalu terdakwa menyatakan kepada korban,kalau saksi korban benarbenar sayang dengan terdakwa, makakita

Pengadilan Negeri Rembang berwenang untukmemeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwaPaspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumenyang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga NegaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selamajangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa adapun tata cara mengelurkan Paspor Biasa, makakita

Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telahmemenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, makakita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastiandan keadilan.

Ekhsan tidak ada coretan ataucatatan kaki yang menunjukkan adanya jualbeli, waris atau Hibah makakita bisa ambil kesimpulan bahwa C desa atas nama H. Ekhsan masihbersin dan belum adanya peristiwa hukum hanya rekayasa saja olehorang yang mempunyai kepentingan buruk sedangkan arti dari IPEDAadalah (luran Pendapatan Daerah) atau disebut SPPT atau PBB jadibukan sebagai alat bukti yang sah;.