Memberikan ijin kepada RITA DWI HARTANTI, A.Md, BINTI SUGIMANselaku wali dari anak kandungnya yang bernama FAIZA LUSYANNUR ZHAFIRA Binti ANES INDA ROSTA, ALYA AULIA HAFIDZA BintiANES INDA ROSTA, dan RAISYA NABILA SAKHI Binti ANES INDAROSTA, untuk Menjual dan atau mengalihan hak atas tanah tersebutdiatas.4.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DAVID JUMIANTO bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa seijin pemberi jaminan FIDUSIA mengalihan benda yang menjadi object jaminan Fiducia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVIT JUMIANTO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN

Menyatakan terdakwa DAVID JUMIANTO bersalah melakukan TindakPidana tanpa seijin pemberi jaminan FIDUSIA mengalihan benda yangmenjadi object jaminan Fiducia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RINo.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan Kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVIT JUMIANTO denganpidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurang!

belum pernah dihukum.Terdakwa mengakui perbuatannya.Terdakwa tulang punggung keluarga.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 36 Undangundang Nomor 42 Tentang JaminanFidusia dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan terdakwa DAVID JUMIANTO bersalah melakukan TindakPidana tanpa seijin pemberi jaminan FIDUSIA mengalihan

Pengadilan Tinggi memutusmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 Mei2021 Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Pms yang dimohonkan banding tersebut;Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PT MDN.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahananmaka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwaharuslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasanuntuk mengeluarkan atau mengalihan

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan ParaPemohon hanya sematamata untuk keperluan pengurusan mengalihan hakhak Alm.

kandung Arisudin yang bernama Basyaruddin telahmeninggal dunia pada tanggal 24092001 di Desa Abail KecamatanTeupah Tengah Kabupaten Simeulue karena sakit, begitu juga denganibu kandung Arisudin yang bernama Rawiyan telah meninggal duniapada tanggal 14122001 di Desa Abail Kecamatan Teupah TengahKabupaten Simeulue karena sakit; Bahwa almarhum semasa hidupnya hanya memiliki 1 orang istri(Pemohon I) dan 2 orang anak; Bahwa tujuan dari pengurusan permohonan penetapan ahli warisini adalah untuk pengurusan mengalihan

Keb binti Syaridin (anak perempuan kandung);

perempuan, umur 16 tahun 9 bulan, Anak ketiga,perempuan, umur 16 tahun 9 bulan diasuh oleh Pemohon masih dibawahuMUTr, Bahwa tanah milik Pemohon dan warisan almarhumah istri Pemohon atasnama Istri Pemohon(almarhumah istri Pemohon) dengan sertipikat nomor553wane n nena anne Bahwa Pemohon membutuhkan bukti penetapan Penunjukan Wallterhadap anakanak Pemohon Anak kedua, perempuan, umur 16 tahun 9bulan dan Anak ketiga, perempuan, umur 16 tahun 9 bulan, gunamelengkapi persyaratan administrasi pengurusan mengalihan

Bahwa tergugat IV mengetahui bahwa berdasarkan surat mengalihan penguasaan atas bidang tanahnomor : 593/36/kor/I/2008, bahwa Aliha dan Sitti Nurida yang merupakan anak kandung dari TinaNdeu, yang merupakan ahli waris dari Tina Ndeu, telah menyerahkan sebidang tanah di KelurahanAnawai Kecamatan WuaWua Kota Kendari seluas 750 m? (30 m x 25 m) dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatas dengan SD 11 Baruga; Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.

(enam puluh meter persegi), atas namaAde Hakimandan telah baliknama dan menjadi hak PT Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Bandung untuk mengalihan hak kepemilikan dengan melakukanperjanjian dengan Penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti P.4PerjanjianHalaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2016./PN.BlbJual Beli Piutang Nomor.11 tanggal 17 Juni 2016, dan P.5 Akta Pengalihan HakAtas Tagihan (Cessie) Nomor 12 Tanggal 17 Juni 2016;Menimbang bahwa, bukti P.6 a.Surat PT.

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Mengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia yaitu PT.

Semarang, menjabat sebagai KepalaBidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM JawaTengah sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ini.Bahwa dimulainya perlindungan hukum terhadap Sertifikat JaminanFidusia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang No. 42 tahun1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu sejak pendaftaran JaminanFidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia atau kKuasanya ke KantorPendaftaran Fidusia sebagaimana tertera dalam Sertifikat JaminanFidusia tersebut.Bahwa perbuatan mengalihan

Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran PENGGUGAT terhadap PARATERGUGAT akan terjadinya upaya mengalihan, memindahkan, atauHalaman 3 Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT SMGmengasingkan Obyek Sengketa guna menghindari diri dari tanggungjawab menyerahkan hak hak PENGGUGAT, serta agar gugatan initidak menjadi siasia, patut dan pantas kiranya Majelis Hakim yangmemiksa perkara a quo meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap tanah berikut bangunan Obyek sengketa yang merupakanObyek Gugatan a quo, yakni

/PN.BlbMULYANA, dan telah baliknama dan menjadi hak PT Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Bandung utuk mengalihan hak kepemilikan dengan melakukanperjanjian dengan Penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti P.4PerjanjianJual Beli Piutang Nomor.13 tanggal 17 Juni 2016, dan P.5 Akta Pengalihan HakAtas Tagihan (Cessie) Nomor 14 Tanggal 17 Juni 2016;Menimbang bahwa, bukti P.6 a.

PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP(Plurium Litis Consortium).Bahwa dalam hal pengalihan tanah yang di lakukan oleh Tergugat (Seniwati), dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, bahwa tergugat (Seniwati) dalam hal mengalihan tanah tersebut kepada Tergugat Il tidakberdiri sendiri, melainkan melakukan transaksi dengan beberapa orang(yang tercantum dalam Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2004/PN.SEL, JoPutusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 9/Pdt/2005/ PT.MTR joPutusan Kasasi Nomor: 2339.K/

PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP(Plurium Litis Consortium).Bahwa dalam hal pengalihan tanah yang di lakukan oleh Tergugat (Seniwati), dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, bahwa tergugat (Seniwati) dalam hal mengalihan tanah tersebut kepada Tergugat Il tidak berdirisendiri, melainkan melakukan transaksi dengan beberapa orang (yangtercantum dalam Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2004/PN.SEL, Jo PutusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor: 9/Pdt/2005/ PT.MTR jo Putusan KasasiNomor: 2339.K/Pdt

;9.Bahwa Terguagat menolak membayar upah selama proses, dikarenakanberdasarakan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakanupah tidak dibayar apabila pekerja/ouruh tidak melakukan pekerjaan" ;10.Bahwa Tergugat menolak mengenai permintaan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) oleh Penggugat, karena tidak ada urgensi ataukekhawatiran Tergugat akan mengalihan barangbarang tersebut :Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas,kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan

yang terletak diJalan Iskandarsyah Il Nomor 2, HGB Nomor 161, Kelurahan Melawai,atas nama Syaiful Anwar Hoesein/Hussein;Berdasarkan hal tersebut Pemohon PK tidak sependapat karenasegala harta peninggalan pewaris adalah merupakan hak dari ahliwaris, hal mana saat ini obyek tersebut di atas dikuasai olehTermohon PKI;Bahwa mengalihan hak/kepemilikan atas harta warisan seharusnyaseizin semua ahli waris, dan jika hal tersebut dilakukan tanpa seizinHal. 20 dari 22 hal.

dengan penerangan listrik, sumur dan sebuahpesawat telepon nomor 0624 356321 dengan ketentuan bahwa uangdari hasil penjualan/pengalinan hak tersebut adalah untuk melunasisemua hutang Tergugat dan Tergugat II kepada Penggugat, dimanaapabila hasil penjualan/pengalinan hak tersebut masih kurang, makaPenggugat masih dapat menagih lagi kekurangan yang ada danapabila penjualan/pengalinan hak tersebut berlebih, maka kelebihantersebut akan dikembalikan kepada Tergugat dan Tergugat II ;bahwa kuasa untuk mengalihan

Bahwa, adalah hal sebaliknya tindakan yang dilakukan Penggugat(Pemberi Fidusia) yang mana mengalihan objek jaminan fidusia tanpaadanya persetujuan tertulis dari Tergugat (Penerima Fidusia) adalahtindakan pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa, Tergugat sebagai Penerima Obyek Jaminan Fidusia untukmelaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Sektor Pasar atas adanyadugaan tindak pidana pengalihan obyek fidusia tanpa persetujuanpenerima obyek fidusia adalah merupakan hak dari Tergugat yangmeminta

Tergugatharus dihukum pula untuk membayar uang paksa kepada Penggugatsebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejakPutusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;Bahwa adanya dugaan sebelum perkara ini diputuskan olehPengadilan Negeri, para Tergugat berusaha menghilangkan ataumengalihkan tanah terperkara kepunyaan Penggugat kepada oranglain, dan agar tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat kepadaTergugat mempunyai manfaat apabila perkara ini di menangkan olehPenggugat, para Tergugat mengalihan

edukatif dan korektif, maka dipandang telah layak dan adil sertasesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan denganrasa keadilan masyarakat, apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidanasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap danselanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahananyang telah djalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menghentikan,mengalihan